Hasil Survei Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Transportasi Pada Masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap penyelenggaraan dan pelayanan transportasi selama masa libur Nataru. Survei tersebut mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada di angka 87,43 dari 100, atau termasuk dalam kategori “Sangat Puas”. Survei dilaksanakan oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM), menghimpun 9.999 responden di 26 provinsi terpilih. Dari sisi jumlah responden, sebanyak 90,9% responden memberikan penilaian positif, yang terdiri dari 43,9% responden menyatakan “Puas” dan 47,0% menyatakan “Sangat Puas”. Rilis hasil survei disampaikan oleh Ketua Tim Kajian, Prof. Dr. Eng. Ir. M. Zudhy Irawan, S.T., M.T pada Selasa, 06 Januari 2026 di Yogyakarta.

Survei ini memotret persepsi masyarakat pada periode 24 hingga 30 Desember 2025 pada enam kelompok moda transportasi, yaitu Angkutan Umum Jalan, Angkutan Udara, Angkutan Kereta Api (KA), Angkutan Laut, Angkutan Pribadi (mobil dan motor), serta Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP). Survei dilakukan dengan metode Stratified Multistage Sampling dengan pengambilan sampel akhir secara accidental dan margin of error sebesar 2,5%. Survei dilakukan di 188 simpul transportasi yang meliputi rest area, terminal, pelabuhan, stasiun, hingga bandara. Terdapat empat aspek utama yang menjadi indikator penilaian masyarakat, yaitu prasarana (kesiapan fisik jalan, gedung terminal, dan fasilitas penunjang), sarana (kualitas armada transportasi yang digunakan masyarakat), manajemen transportasi (keandalan pengaturan arus lalu lintas dan jadwal keberangkatan), dan kebijakan (ketegasan dan kejelasan aturan yang diterapkan pemerintah selama masa libur).

“Hasil ini merupakan refleksi dari koordinasi intensif antar-instansi dalam memastikan kelancaran arus mudik dan balik Nataru. Fokus pada perbaikan manajemen transportasi dan penguatan prasarana terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan. Capaian angka 87,43 ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari kerja keras kolaborasi lintas sektor,” kata Zudhy.

Analisis hasil survei juga menunjukkan potensi dampak ekonomi dari pergerakan orang selama Nataru adalah sebesar Rp40,29 triliun, yang terdiri dari Rp20,32 triliun berasal dari sektor transportasi dan Rp19,98 triliun dari sektor non transportasi. Eskalasi dampak ekonomi diprediksi dari total jumlah pelaku perjalanan Nataru 2025 – 2026 yang menurut Kementerian Perhubungan adalah sebesar 119,5 juta orang.

Berdasarkan hasil analisis, tim kajian memberikan rekomendasi perbaikan pada masing-masing moda. Pada Angkutan Umum Jalan, rekomendasi diarahkan pada peningkatan kualitas armada dan terminal, rekayasa lalu lintas (contra flow dan one way) yang lebih adaptif, optimalisasi peran dan fungsi Posko Nataru, optimalisasi manajemen rest area, dan program mudik gratis. Pada Moda Angkutan Udara diharapkan dapat dilakukan evaluasi harga tiket dan penanganan delay, pengoptimalan extra flight (rute, waktu, keterisian), serta optimalisasi peran dan fungsi Posko Nataru bandara.

Pada moda Angkutan Kereta Api (KA), kebijakan diarahkan pada penyesuaian diskon dan kapasitas dengan pola permintaan, penambahan perjalanan puncak berbasis data, serta perkuatan integrasi layanan first–last mile. Pada moda Angkutan Laut, kebijakan diarahkan pada ketepatan sasaran diskon dan tiket gratis, peningkatan keselamatan dan kenyamanan pelabuhan, serta optimalisasi peran dan fungsi Posko Nataru di pelabuhan.

Selanjutnya pada moda Angkutan Pribadi diharapkan terdapat peningkatan manajemen lalu lintas berbasis informasi real-time; optimalisasi one way, contra flow, pembatasan barang; serta perbaikan fasilitas pendukung perjalanan. Pada angkutan ASDP, diharapkan terdapat peningkatan ketepatan waktu dan pemerataan rute, perbaikan kenyamanan fasilitas kapal, dan perkuatan sistem reservasi dan antrean digital di pelabuhan.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Kementerian Perhubungan, Rudi Irawan, S.SiT., M.T, selaku penanggap pertama menyampaikan dalam penyelenggaraan Nataru, Kementerian Perhubungan dengan stakeholder dan lembaga terkait sudah berkolaborasi, sehingga kebijakan yang diambil sudah merupakan kebijakan yang disinergikan. Persiapan intensif dilakukan untuk menyiapkan kebijakan dengan mengutamakan aspek keselamatan. Terdapat empat faktor utama yang menjadi perhatian, yaitu keamanan, keselamatan, sinergitas, dan kolaborasi, dengan memperhatikan hal-hal kecil sehingga meminimalisir hal-hal di luar prediksi untuk diantisipasi lebih awal. Stakeholder dihimbau untuk memiliki persepsi yang sama dalam implementasi kebijakan pada periode Nataru yang penerapannya dilaksanakan secara humanis, agar masyarakat paham dan terinfo terkait kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil IKM menjadi dasar atas perbaikan kebijakan di Kementerian Perhubungan, sehingga harapannya IKM bisa meningkat di tahun berikutnya. Beberapa kebijakan yang memiliki tingkat kepuasan yang kurang akan diperbaiki sehingga dapat lebih optimal manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Darmaningtyas, selaku Pemerhati Transportasi menyampaikan bahwa pemerintah sangat siap pada Nataru tahun ini, namun kemampuan masyarakat menurun, sehingga jumlah pergerakan menurun. Hal ini dipengaruhi juga oleh momen Imlek dan Lebaran yang berdekatan serta faktor cuaca yang tidak mendukung. Oleh karena itu, tingkat kepuasan yang tinggi dari pengguna dapat dipahami, karena tingkat kapasitas penyedia transportasi yang masih terpenuhi. Di sisi lain, hal tersebut berpengaruh pada tingkat pendapatan operator dan UMKM yang menurun. Darmaningtyas memberikan catatan bahwa hasil survei adalah subyektif berbasis moda, sehingga perspektif antar moda sesungguhnya tidak dapat diperbandingkan. Darmaningtyas juga menyampaikan kritik lamanya pengaturan angkutan barang pada masa Nataru yang berpengaruh pada antrean angkutan barang yang panjang di pelabuhan penyeberangan.

Agus Pambagio selaku Pengamat Kebijakan Publik mengamini bahwa kebijakan pengaturan angkutan barang di penyeberangan perlu diperbaiki. Aspek keselamatan perlu menjadi perhatian dan diantisipasi, khususnya pada angkutan darat, sementara Direktorat Keselamatan di Ditjen Hubdat justru dihilangkan. Manajemen lalu lintas di rest area juga perlu diperhatikan, untuk meminimalisir kepadatan di jalan tol. Perlu ada manifest penumpang pada moda bus sebagai basis data untuk perencanaan kebijakan. Sebagai penutup Agus menyampaikan bahwa media sosial memiliki peran besar dalam mempengaruhi pelaku perjalanan yang berpotensi menyebabkan over prediksi volume perjalanan.

Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc., IPU., APEC.Eng, Guru Besar Transportasi dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan (DTSL) FT UGM menyampaikan bahwa format survei perlu distandarkan sehingga dapat diperbandingkan antar tahun. Secara metodologis terdapat perbedaan pendekatan berbasis objective view (performace) dan subjective view (perspektif) yang perlu digabungkan untuk menghasilkan kesimpulan yang paripurna, misalnya apakah benar capaian kinerja tinggi akan selaras dengan efisiensi sistem. Perlu juga dilakukan disagregasi hasil survei berbasis karakteristik responden serta passenger journey dari rumah ke tujuan (touch point, pain point), untuk melihat bagian kritis dari perjalanan. Dapat pula dilakukan analisis survei perspektif dan social listening dengan data mining sebagai proses verifikasi. Sebagai penutup, Danang menyampaikan perlunya narasi ke media yang lebih agresif, karena belum semua kebijakan dirasakan oleh masyarakat.

Rilis hasil survei dilaksanakan di Ruang Auditorium Pasca Sarjana UGM Lantai 5, serta secara online melalui zoom meeting. Acara dihadiri oleh para stakeholder dari Kementerian Perhubungan, operator simpul transportasi (bandara, stasiun, terminal), kepolisian, akademisi dan media massa. Hasil survei ini diharapkan menjadi basis evaluasi bagi pemerintah dan operator transportasi untuk mempersiapkan momentum mudik Lebaran 2026 agar tetap memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan bagi masyarakat.

Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) menyampaikan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Transportasi Pada Masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Hasil survei menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87,43 dari 100, atau termasuk dalam kategori “Sangat Puas”. Survei dihimpun dari 9.999 responden di 26 wilayah terpilih. Dari sisi jumlah responden, sebanyak 90,9% responden memberikan penilaian positif, yang terdiri dari 43,9% responden menyatakan “Puas” dan 47,0% menyatakan “Sangat Puas”.

Survei dilakukan dengan menggunakan metode Stratified Multistage Sampling dengan margin of error sebesar 2,5% pada 188 simpul transportasi yang meliputi rest area, terminal, pelabuhan, stasiun, hingga bandara. Terdapat empat aspek utama yang menjadi indikator penilaian masyarakat, yaitu prasarana (kesiapan fisik jalan, gedung terminal, dan fasilitas penunjang), sarana (kualitas armada transportasi yang digunakan masyarakat), manajemen transportasi (keandalan pengaturan arus lalu lintas dan jadwal keberangkatan), dan kebijakan (ketegasan dan kejelasan aturan yang diterapkan pemerintah selama masa libur).

Survei dilaksanakan pada periode 24 hingga 30 Desember 2025 pada enam kelompok moda transportasi. Nilai rata-rata skor indeks kepuasan masyarakat untuk moda kereta api (KA) 93,38, moda ASDP (Penyeberangan) 93,31, moda udara dengan skor 88,98, moda Laut 88,09, moda Bus 85,32 dan kendaraan pribadi sebesar 84,76.

Analisis hasil survei juga menunjukkan potensi dampak ekonomi dari pergerakan orang selama Nataru adalah sebesar Rp40,29 triliun, yang terdiri dari Rp20,32 triliun berasal dari sektor transportasi dan Rp19,98 triliun dari sektor non transportasi. Eskalasi dampak ekonomi diprediksi dari total jumlah pelaku perjalanan Nataru 2025 – 2026 yang menurut Kementerian Perhubungan adalah sebesar 119,5 juta orang.

Hasil survei ini akan menjadi basis evaluasi bagi pemerintah dan operator transportasi untuk mempersiapkan momentum mudik Lebaran 2026 agar tetap memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan bagi masyarakat.

 

Video rilis hasil survei dapat diakses melalui link berikut: Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Transportasi Pada Masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Pakar Transportasi UGM, Dr. Ir. Dewanti, MS., mengingatkan agar masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi sebelum melakukan perjalanan sebaiknya mempersiapkan diri dengan menjaga kondisi kesehatan dengan baik selama berkendara.

Menurutnya, pemerintah selalu memberikan informasi soal daerah atau wilayah yang rawan bencana, informasi kemacetan hingga ketersediaan lokasi istirahat sehingga lalu lintas tetap bisa lancar pada akhir tahun ini. “Titik rawan bencana seperti longsor, kemacetan lalu lintas, ketersediaan rest area dan fasilitasnya harus diinformasikan jauh hari serta memastikan kondisi jalan, rambu lalu lintas bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Berita selengkapnya: klik link

Foto: Freepik

Masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta mudik lebaran kerap menjadi ujian bagi pemerintah terkait kesiapan infrastruktur dan koordinasi kebijakan transportasi. Pasalnya, lonjakan mobilitas masyarakat yang bepergian untuk berlibur cukup signifikan. Sejauh ini, penanganannya masih dilakukan dengan pola konvensional. Padahal, tanpa adanya transformasi strategi yang mendasar, kapasitas infrastruktur yang bersifat statis dipastikan akan kewalahan mengimbangi pertumbuhan kendaraan pribadi yang terus meningkat tiap tahunnya.

Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Pakar Transportasi UGM, Dr. Ir. Dewanti, M.S., menilai penanganan mobilitas masyarakat yang berlibur di momen (Nataru) 2025 tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola reaktif seperti pembukaan posko atau program diskon tarif tol. Sebab pelaku perjalanan pada periode puncak menunjukkan permintaan sesaat yang sangat tinggi sehingga memicu over kapasitas sarana dan prasarana. “Meski pemerintah telah berupaya melalui berbagai program keselamatan, permasalahan tersebut belum sepenuhnya terurai karena permintaan tetap terakumulasi pada waktu yang bersamaan.

Berita selengkapnya: klik link

Foto: Sinpo.id

Bencana hidrometeorologi dahsyat di Sumatera—khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—yang terjadi sejak akhir November lalu menjadi peringatan keras dan pelajaran yang sangat mahal. Data BNPB per 14 Desember 2025 menunjukkan fakta yang memilukan: 1.016 korban meninggal dunia, 212 orang hilang, dan lebih dari 1,5 juta warga mengungsi. Angka ini diperparah dengan kehancuran infrastruktur logistik kritis, di mana 271 jembatan rusak dan jalur transportasi darat terputus. Dampaknya langsung yang terasa adalah distribusi terhambat, pasokan terhenti, hingga memicu kepanikan sosial di tengah masyarakat.

“Namun, di balik angka kemanusiaan tersebut, terdapat krisis sistemik yang perlu kita bedah sebagai masyarakat transportasi dan logistik. Terputusnya jalur vital Banda Aceh–Lhokseumawe hingga lumpuhnya operasional simpul transportasi akibat banjir, telah mematikan urat nadi distribusi kita. Hal ini berdampak nyata pada kelangkaan pasokan dan lonjakan harga, bahkan sempat memicu insiden penjarahan gudang pangan di Sumatera Utara akibat keterlambatan bantuan,” demikian disampaikan oleh Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., P.hD., selaku Caretaker Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM pada pembukaan Webinar “Membangun Ketahanan Logistik Pangan dan Energi Sumatera yang Tangguh Bencana: Analisis Krisis, Kebijakan, dan Strategi ke Depan”.

Webinar diselenggarakan Selasa, 23 Desember 2025, pukul 08.30 – 11.30 WIB, menghadirkan Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc selaku Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kemenko Pangan RI, yang membedah kebijakan cadangan pangan dan tantangan operasional di lapangan. Pembicara selanjutnya adalah Bapak Hari Purnomo, Direktur Rekayasa dan Infrastruktur PT Pertamina Patra Niaga, yang berbagi pengalaman langsung dari garda terdepan ketahanan energi, termasuk strategi pemulihan pascabencana; serta Prof. Dr. Kuncoro Harto Widodo, S.TP., M.Eng, Guru Besar Manajemen Logistik dan Rantai Pasok FTP UGM sekaligus Tim Ahli Pustral UGM, yang memberikan analisis mendalam tentang kerentanan infrastruktur transportasi dan peta jalan penguatan ketahanan logistik.

Dalam paparannya Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc menyampaikan bahwa swasembada pangan dan pembangunan berbasis komunitas adalah mandat sebagai bagian dari Astacita, khususnya Prioritas Nasional 2 yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air serta Prioritas Nasional 6 yaitu Membangun dari Desa dari Bawah. Bencana alam tidak hanya merusak ekosistem tetapi dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar dari total stok cadangan beras BULOG sebesar 3,35 juta ton, cadangan beras di Provinsi Aceh sebesar 81 ribu ton, Sumatera Utara sebesar 35 ribu ton dan Sumatera Barat sebesar 7.7 ribu ton. Tantangan yang dihadapi untuk menyalurkan bantuan diantaranya adalah infrastruktur konektivitas yang rusak, kelangkaan BBM untuk logistik dan genset, mati daya listrik tegangan tinggi dari PLN, daya angkut helikopter yang terbatas, serta sebaran lokasi gudang pangan yang terbatas. “Pemerintah c.q Bapanas juga telah mengirimkan CBP Bencana Alam ke 3 provinsi sejumlah 24 ribu ton. Namun karena kendala transportasi, distribusi bantuan pangan baru mencapai 10.000 ton,” demikian disampaikan oleh Nani.

Hari Purnomo, selaku pembicara selanjutnya menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga (PPN) menyiapkan tiga skenario untuk pengangkutan BBM baik minyak maupun gas, yaitu pola Reguler, Alternatif, dan Emergency. Wilayah terdampak bencana di Aceh meliputi wilayah Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues; di Sumatera Utara meliputi Tarutung dan Padang Sidempuan, sementara di Sumatera Barat mencakup Bukittinggi, Kajai, dan Pasaman Barat.

Upaya penanganan yang dilakukan oleh PPN diantaranya adalah Perbantuan Armada Angkut BBM dengan Mekanisme estafet mobil tangki dari RJBT – RJBB – FT Panjang – IT Dumai – FT Medan – IT Lhokseumawe – FT Kr. Raya – FT Meulaboh. Sudah dilakukan tambahan 54 Mobil Tangki BBM dengan 44 unit secara estafet dan 10 unit non-estafet (dari Terminal di Regional yang sama). Semua unit telah tiba dan beroperasi sebanyak 100%. Selain itu ada tambahan 137 Awak Mobil Tangki (AMT) Perbantuan dari antar Terminal Sumbagut, RJBB, RJBN, Sumbagsel, Kalimantan, dan Sulawesi.

Upaya penanganan lain adalah Perbantuan Armada Angkut LPG dengan mekanisme estafet armada skid tank LPG dari Jatimbalinus – RJBT – RJBB – Aceh. Sebanyak 9 dari 20 Skid Tank LPG sudah tiba dan beroperasi di wilayah Aceh, sedangkan 11 Skid Tank lainnya dalam perjalanan menuju ke Aceh. “Untuk pertama kalinya pula, Pertamina mengerahkan helikopter Sikorsky S-61A dengan metode sling load yang memungkinkan tabung Bright Gas diangkut tanpa helikopter harus mendarat, demikian disampaikan oleh Hari Purnomo.

Prof Kuncoro selaku pembicara ketiga menyampaikan beberapa isu utama transportasi dan logistik dalam krisis bencana hidrometeorologi di Sumatera. Isu utama yang pertama adalah kerentanan infrastruktur transportasi dan logistik penting dan gangguan rantai pasok. Simpul vital (choke points) dan jaringan transportasi dan logistik pangan dan energi Sumatera belum dipetakan dan dikelola dengan mempertimbangkan kerentanan tinggi terhadap multi-bencana, sehingga setiap gangguan mengakibatkan masalah pada rantai pasok kawasan Sumatera bagian utara.

Isu utama kedua adalah terlambatnya bantuan logistik pangan dan energi di lokasi terdampak bencana. Terdapat kendala koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah, serta terdapat perbedaan persepsi skala bencana antara pemerintah pusat dan daerah sehingga berpengaruh pada skala dan sumber bantuan kepada korban bencana. Sementara isu utama ketiga adalah desain simpul dan jaringan transportasi dan logistik yang tangguh dan adaptif. Sistem transportasi dan logistik sangat tergantung pada beberapa simpul dan jaringan utama yang rentan. Tanpa cadangan rute alternatif yang memadai, mudah lumpuh total apabila terjadi  bencana melanda seperti saat ini.

Untuk mengatasi isu-isu penting tersebut, Kuncoro memberi beberapa rekomendasi baik untuk diimplementasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Isu pertama menunjukkan bahwa simpul dan jaringan transportasi terdampak bencana sehingga menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan-energi di kawasan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dalam jangka pendek perlu pembersihan jalan longsor dan pembangunan jembatan sementara. Dalam jangka panjang perlu peningkatan status jalur alternatif, penguatan jembatan utama sementara, serta rekonstruksi jalan terdampak banjir.

Isu kedua menunjukkan bahwa perlu penyamaan persepsi skala kebijakan, pembagian peran dan penguatan koordinasi antar pihak dalam penanggulangan bencana. Untuk itu perlu penguatan koordinasi dan kolaborasi antar pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, Relawan, Donatur, Penyedia jasa logistik, TNI & Polri). Sementara isu ketiga menunjukkan bahwa simpul dan jaringan transportasi dan logistik yang tangguh dan fleksibel adalah jaringan transportasi yang memiliki ketahanan, mampu beradaptasi, dan menjaga konektivitas masyarakat dalam keadaan darurat. “Dalam jangka pendek perlu tanggap darurat cerdas dalam bentuk dynamic routing dan humanitarian logistics hubs, sementara dalam jangka panjang perlu redundansi dan desentralisasi dalam bentuk network redundancy, centralized decentralized warehousing, serta penguatan konektivitas antar pelabuhan,” demikian Kuncoro menutup uraiannya.

Webinar ini dihadiri oleh 450 peserta dari berbagai kalangan yang berdiskusi secara aktif. Acara dipandu oleh moderator Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., selaku Kepala Divisi Pelatihan dan Seminar serta Peneliti Pustral UGM. Pada akhir sesi, disimpulkan bahwa ketahanan pangan dan energi di Sumatera yang tangguh bencana memerlukan tiga hal utama: (1) penguatan cadangan pangan, (2) desain logistik yang adaptif, serta (3) koordinasi kolaboratif lintas sektor. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memitigasi dampak bencana hidrometeorologi secara efektif. (DAK)

Sleman — Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) kembali menyelenggarakan Diklat Sistem Informasi Geografis (SIG) Dasar Angkatan ke-28 yang berlangsung pada 8–13 Desember 2025 di Ruang Training Pustral UGM, Sleman. Kegiatan pelatihan GIS ini dirancang sebagai fondasi penguatan kompetensi spasial bagi aparatur pemerintah dan profesional yang terlibat dalam perencanaan wilayah, pengelolaan infrastruktur, serta pengambilan keputusan berbasis data geospasial.

Kegiatan diklat GIS ini secara resmi dibuka oleh Prof. Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., selaku Pelaksana Harian Pustral UGM, pada 8 Desember 2025. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya penguasaan Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai instrumen strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, dan berkelanjutan.

Kurikulum pelatihan SIG disusun secara komprehensif dengan bobot 50 Jam Pelajaran (JP), mengombinasikan pemahaman konsep teoritis dan simulasi praktik yang intensif. Materi disajikan secara berjenjang, mulai dari konsep dasar GIS, pengenalan ArcCatalog dan ArcMap, struktur data spasial, pengelolaan data tabular dan query dasar, hingga spatial referencing, data entry dan editing, serta spatial query sebagai inti pengolahan data geospasial.

Pada tahap lanjutan, peserta diklat SIG dasar dibekali kemampuan analisis spasial berbasis data vektor, teknik visualisasi peta sesuai kaidah kartografis, serta pengenalan dan pemanfaatan Global Navigation Satellite System (GNSS). Pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengolahan data sekunder, tetapi juga mencakup akuisisi data primer melalui praktik penggunaan drone, baik secara manual maupun untuk pemetaan, yang dilanjutkan dengan pengolahan dan visualisasi data hasil pemetaan udara.

Peserta Diklat SIG Dasar Angkatan ke-28 berasal dari instansi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bontang Kalimantan Timur. Partisipasi dari sektor perumahan dan pertanahan ini menunjukkan bahwa penguasaan GIS dasar telah menjadi kebutuhan strategis dalam penyusunan perencanaan permukiman, pengelolaan aset wilayah, serta perumusan kebijakan berbasis peta yang akurat dan terintegrasi.

Pelatihan ini didukung oleh tim instruktur lintas keahlian dari Universitas Gadjah Mada dan praktisi, yaitu dari Departemen Sains Informasi Geografi Fakultas Geografi (Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si. dan Dr. Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc.), Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik (Dr. Eng. Ir. Purnama Budi Santosa, S.T., M.App.Sc., IPM), Departemen Teknik Kebumian Sekolah Vokasi (Alfiatun Nur Khasanah, S.Si., M.Sc. dan Muhammad Iqbal Taftazani, S.T., M.Eng.), Pusat Kedokteran Tropis UGM (Agus Kuntarto, S.Si.), Pustral UGM (Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc. dan Yessy Noven Agustina, S.P.), serta praktisi Khuzna Mediati, S.Si. Pendekatan pembelajaran mengintegrasikan teori, praktik terstruktur, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test guna memastikan peningkatan kompetensi peserta secara terukur.

Melalui penyelenggaraan Diklat GIS Dasar Angkatan ke-28, Pustral UGM semakin menegaskan perannya dalam pengembangan sumber daya manusia geospasial di Indonesia. Bekal penguasaan GIS, GNSS, dan drone yang aplikatif diharapkan dapat langsung diterapkan dalam perencanaan wilayah, pengelolaan kawasan permukiman, serta pengembangan infrastruktur berbasis data spasial. Kegiatan ini secara resmi ditutup dengan penyerahan sertifikat oleh Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., selaku Kepala Divisi Pelatihan dan Seminar Pustral UGM, pada 13 Desember 2025. (SDD/dkk)

Bupati Merauke Yoseph B. Gebze, SH, LL.M menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Universitas Gadjah Mada yang telah melakukan kajian evaluasi kawasan, pengembangan komoditas strategis, serta desain penanganan konflik di wilayah Kabupaten Merauke, khususnya kawasan transmigrasi Muting secara komprehensif dan mendalam. “Kehadiran dan kerja keras tim di lapangan tentunya sangat kami apresiasi, mengingat kondisi geografis dan aksesibilitas kawasan yang tidak mudah. Rekomendasi yang telah disampaikan tentunya akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kawasan ke depan,” demikian disampaikan Bapak Yoseph B. Gebze dalam Focus Group Discussion Akhir dan paparan hasil kajian Tim Ekspedisi Patriot Kawasan Trasmigrasi Muting, Merauke. Acara dilaksanakan secara hybrid pada 2 Desember 2025 di Swiss-Belhotel Merauke. Turut memberikan sambutan secara daring Ibu Bondan Djati Utami, S.Si., M.M selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Kementerian Transmigrasi yang mengharapkan acara berjalan dengan lancar dan hasil kajian memberikan manfaat bagi daerah.

Beberapa catatan juga disampaikan oleh Bapak Bupati, diantaranya perkembangan masyarakat tidak berkembang secara bersamaan karena tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Sumber daya alam Merauke melimpah, contohnya rambutan, namun hasil panen yang melimpah tersebut tidak dapat bertahan lebih dari 2 minggu sehingga pada minggu ketiga sudah tidak dapat dipasarkan. Harapannya, penelitian ini tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga memberikan solusi berupa inovasi seperti mengubah buah mentah menjadi sari buah agar dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama sehingga dapat mengoptimalkan hasil perkebunan. Produk yang dihasilkan tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi keunggulan dan potensi untuk pertumbuhan ekonomi serta perkembagan masyarakat. Merauke diharapkan dapat mendukung sentra tanaman pangan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk masyarakat lokal. Penting untuk menemukan pola yang tepat menyesuaikan karakteristik masyarakat.

Bapak Bupati Merauke juga memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika sosial di kawasan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung implementasi rekomendasi yang telah disampaikan, khususnya terkait percepatan sertifikasi tanah, digitalisasi dokumen kepemilikan lahan, dan pembentukan Forum Masyarakat Transmigrasi sebagai wadah dialog lintas kelompok. Bapak Bupati menekankan bahwa penyelesaian konflik lahan memerlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dengan dukungan data yang akurat dan sistem pencatatan yang tertib. Dengan pendekatan yang partisipatif, inklusif, dan menghormati hak ulayat masyarakat adat, Kawasan Transmigrasi Muting diharapkan dapat menjadi model harmoni sosial dan pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan.

Sebelumnya disampaikan paparan secara berturut-turut hasil kajian oleh Jan Prabowo Harmanto, S.E, M.Sc selaku Ketua Tim 1 Evaluasi Kawasan, Dwi Ardianta Kurniawan, S.T, M.Sc (Ketua Tim 2 Pengembangan Komoditas Unggulan), serta Maygsi Aldian Suwandi, S.Sos, M.A (Ketua Tim 4 Penanganan Konflik). Acara dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan, yang memberikan catatan-catatan penting dalam diskusi yang dipandu oleh Leo Aditya Nugraha, S.Psi., M.A., salah satu anggota tim kajian.

Leo Patria Mogot, S.T.,M.T, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Merauke selaku narasumber tim 1 menyampaikan bahwa Kawasan Muting merupakan kawasan transmigrasi yang terletak di perbatasan yang strategis untuk mejaga kedaulatan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan berada di tiga wewenang, yaitu nasional, provinsi, dan kabupaten. Dari ketiga wewenang tersebut terdapat ketimpangan dari segi penganggaran. Sedikit pesimis untuk membangun daerah perbatasan beberapa tahun ke depan. Pembagian wewenang ini menjadi jurang pemisah daerah dengan pusat. Kementerian pusat concern pada pengembangan nasional, namun ketika masuk ke kampung-kampung infrastruktur tidak terbangun, dan dinas kabupaten/provinsi tidak ada anggaran untuk membangun. “Beberapa tahun lalu terdapat program yang menganggarkan pengembangan kawasan transmigrasi, terutama peningkatan insfrastruktur kawasan transmigrasi, namun saat ini sudah tidak ada lagi anggarannya,” tandasnya.

Yanuarius Yoseph Resubun, S.Sos, Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke menyampaikan tahun ini Kementerian Transmigrasi melakukan kegiatan pengembangan komoditas unggulan dan pembelian produk unggulan. Hal ini merupakan langkah-langkah untuk kemajuan dan peningkatan perekonomian. Program yang perlu terus didorong adalah kemitraan dengan perusahaan yang tidak hanya berupa perbaikan jalan tapi juga bagaimana perusahaan menampung hasil komunitas.

Dalam diskusi juga mengemuka pentingnya memperhatikan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Kearifan lokal menjadi keunikan daerah yang perlu dijaga, seperti tanaman sagu yang dapat dimodifikasi dari segi masa tumbuh agar lebih cepat melalui rekayasa teknologi, sehingga dapat mengangkat martabat masyarakat hukum adat. Terdapat kesenjangan yang perlu diperhatikan dimana lahan yang dibuka cukup luas namun tingkat kesejahteraan masyarakat adat yang memiliki budaya berburu dan meramu justru lebih rendah. Pemerintah pusat perlu melakukan pendataan karakteristik masyarakat adat dan kebutuhannya secara komprehensif, mengingat pembukaan lahan yang luas menghambat aktivitas meramu masyarakat lokal sehingga budaya tradisional ini menjadi terganggu. Pengembangan kawasan perlu memperhatikan masyarakat hukum adat dengan kearifan lokalnya serta melihat aspek kearifan lokal dari perspektif lingkungan hidup agar keberlanjutan budaya dan ekosistem tetap terjaga.

Sukito, S.Sos, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke selaku penanggap Tim 4 menyampaikan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke mendukung visi misi bupati yaitu pencegahan konflik. Perlu disampaikan juga, salah satu penyebab konflik lahan di KT Muting adalah perbedaan peta kawasan yang diterbitkan BPN, Kementrian Transmigrasi maupun peta ulayat. Semua ada peluang dan hambatan. Solusi dari permasalahan lahan yang ada dapat berupa koordinasi secara kekeluargaan para pemangku kepentingan untuk membahas permasalahan.

Disampaikan pula bahwa konflik tanah restant merupakan permasalahan lahan yang terjadi di semua kawasan transmigrasi. Sebenarnya masyarakat adat sangat terbuka dengan permasalahan ini, namun perlu ditunjukkan bukti kepemilikan dari tanah yang dimaksud. Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II tidak diganggu gugat, namun fasilitas umum (fasum) digugat karena fasum tidak memiliki sertifikat. Sama halnya dengan tanah restant, status kepemilikannya masih dipertanyakan karena tidak jelas dan tidak ada sertifikat sebagai dokumen pendukung kepemilikan. Narasumber merekomendasikan agar surat pernyataan pembukaan tanah disampaikan ke kementerian terkait, mengingat beberapa daerah tidak memiliki arsip sehingga pihak ulayat dapat melakukan penggugatan. Surat perolehan pembukaan lahan menjadi salah satu solusi, dimana begitu dokumen tersebut ditunjukkan dan diverifikasi, tidak akan ada masalah lagi dan permasalahan konflik lahan dapat diselesaikan secara tuntas. Pada prinsipnya pemerintah perlu melakukan inventarisasi kembali dan merekonstruksi dokumen lahan mulai dari tingkat kementerian hingga kampung karena sudah banyak pergantian pejabat awal yang dahulu mengurusi dokumen lahan ini di masing-masing instansi.

Hadir pula dalam acara tersebut narasumber dari akademisi, yaitu Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP, Ph.D dan Ir. Agam Marsoyo, M.Sc. Ph.D dari Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan/DTAP FT UGM, serta Theofillius Baratova Axellino Kristanto, S.Sos dari Departemen Sosiologi, Fisipol UGM. Turut hadir seluruh anggota tim kajian yang telah melaksanakan tugas dengan baik selama 3 bulan (akhir Agustus – akhir Desember 2025) yaitu Dwi Okti Bastiani S.T, Wahyu Fitri Yulianto, S.Fil, Dika Kurniawan, dan Harits Nuraga Padika (Tim 1); Arif Aji Kurniawan S.Sos., Andaru Sheera Kristianto, Trisna Diah Ayu Wulandari, Fatimah Azzahra Ahda (Tim 2); serta Leo Aditya Nugraha, S.Psi., M.A., Salsya Yuniar Kurnia Rais, S.Sos, Muhammad Zahy Al Hafizh, dan Viola Mustika dari Tim 4.

 

Pemerintah telah menempatkan pengembangan sektor pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan bangsa, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Salah satu instrumen strategisnya adalah pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (atau disingkat dengan KSPEAN) di berbagai wilayah Indonesia. Upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai sektor terkait, salah satunya adalah sektor transportasi dan logistik. Dalam konteks ini, peran Kementerian Perhubungan sangat strategis dan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan terwujudnya program pengembangan Kawasan Swasembada Pangan di masa mendatang.

Demikian disampaikan oleh Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN.Eng selaku Caretaker Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dalam sambutan pembukaan Focus Group Discussion (FGD)  “Dukungan Sektor Transportasi pada Kawasan Sentra Produksi Pangan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional”. FGD diselenggarakan secara hybrid pada hari Kamis, 27 November 2025 di Jakarta atas kerjasama Pustral UGM dengan Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya Prof. Dr. Kuncoro Harto Widodo, S.T.P, M.Eng selaku Ketua Tim kajian menyampaikan arti penting kajian ini yaitu mendukung terwujudnya visi misi Presiden dalam rangka memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ada 6 prioritas wilayah yaitu KP Pengembangan KSPEAN/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, NTT, Papua, dan Papua Selatan. Peran penting dan dukungan Kementerian Perhubungan digarisbawahi oleh Kuncoro yaitu dengan optimalisasi pemanfaatan aset eksisting untuk peningkatan layanan, memanfaatkan/mengembangkan/meningkatkan infrastruktur konektivitas (pelabuhan laut, bandar udara, dan integrasi), serta implementasi program Tol Laut, Jembatan Udara (Angkutan Udara Kargo), Angkutan Ternak, dan Angkutan Perintis.

Sebagai pembicara pertama, Ibu Widiastuti selaku Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kemenko Bidang Pangan menyampaikan tema Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga: Memastikan Konvergensi Kebijakan Pangan dan Transportasi dalam Pengembangan KSPEAN. Beliau menyampaikan arah ketahanan pangan Indonesia adalah menuju kemandirian pangan yang bersumber dari kemampuan dalam negeri sendiri. Dalam roadmap sudah disusun target swasembada pangan yang diharapkan dicapai tahun 2027, serta Indonesia lumbung pangan dunia pada 2029. Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Meskipun demikian, salah satu permasalahan pangan yang perlu diperhatikan adalah adalah tingginya biaya logistik pangan, satu hal yang relevan dengan tugas Kementerian Perhubungan.

Pembicara selanjutnya, Ibu Siti Haryanti, S.P., M.Sc selaku Kepala Substansi Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, menyampaikan tema Peta Produksi dan Kebutuhan Logistik di Kawasan Sentra Produksi Pangan : Proyeksi dan Tantangan dari Perspektif Sektor Pertanian. Beliau menyampaikan demand komoditas pangan dunia meningkat sehingga diperlukan upaya meningkatkan produksi dalam negeri. Target swasembada pangan juga mengalami perubahan dihitung dari tahun 2024, yaitu dari 4 tahun menjadi 1 tahun. Implementasi di lapangan menunjukkan sudah ada kenaikan produksi beras dan jagung. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah kemandirian benih, sehingga tidak pergantung dari luar. Selain itu dukungan sektor perhubungan terhadap mobilisasi Alat Produksi Pertanian (Alsintan) juga diperlukan sehingga sektor pertanian dapat memberikan produksi yang optimal.

Bapak Jarot Indarto, SP, MT, MSc, Ph.D, Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas selaku pembicara ketiga mengambil tema Integrasi Pengembangan KSPEAN dalam Rencana Pembangunan Nasional: Strategi Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan yang Berkelanjutan. Beliau menyampaikan peran transportasi sebagai bagian KSPEAN dalam aspek geospasial, on-farm, off-farm. Mengambil contoh Papua Selatan yang memiliki perkebunan sawit, tebu, dan peternakan, akan menghasilkan CPO, bioenergi, gula, bioetanol, serta daging yang memerlukan dukungan transportasi untuk menuju lokasi pemasaran. Dampak negatif dari KSPEAN perlu dimitigasi, misalnya dalam aspek lingkungan (penggunaan hutan lindung, perubahan iklim), aspek sosial (konflik tanah adat), yang berdampak terhadap infrastruktur transportasi, misalnya pelabuhan. Untuk itu, dalam implementasinya, perlu adanya indikator outcome dan impact, misalnya variasi harga komoditas yang perlu didukung dengan harmonisasi antar sektor untuk menuju ketahanan pangan.

Bapak Mohammad Abdul Ghani, Senior Director Plantation and Agriculture PT Danantara Asset Management (Persero) selaku pembicara selanjutnya mengambil tema: Peran Danantara dalam mendukung Asta Cita Ketahanan Pangan Nasional. Beliau menyampaikan bahwa Indonesia dalam tiga dekade terakhir mengalami penurunan kemandirian pangan dan peningkatan ketergantungan struktural terhadap negara lain. KSPEAN diharapkan dapat mewujudkan swasembada pangan sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Petani sebagai salah satu pelaku usaha penting membutuhkan pendampingan dan peningkatan kapabilitas untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi. Untuk itu, diperlukan smallholder partnership untuk membangun kedaulatan pangan berbasis pada kekuatan pelaku usaha kecil.

Pembicara kelima adalah Bapak Blasius Popylus selaku SVP KSPP Baturaja PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), mengambil tema: Rencana Bisnis dan Operasional Logistik BUMN Pangan di Papua Selatan: Kebutuhan, Tantangan, dan Harapan terhadap Infrastruktur Transportasi. Beliau menyampaikan bahwa petani adalah sebagai subyek bukan obyek dari KSPEAN. Indikator keberhasilan lumbung pangan nasional adalah harga beras setara harga beras dunia, yang diikuti oleh peningkatan penghasilan petani. Kata kunci yang perlu diperhatikan adalah pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi. Model bisnis yang disusun adalah berbasis agronomi (penyiapan Alsintan, proses produksi), agorindustri, serta pengiriman domestik yang sangat terkait dengan transportasi. Pelaksanaan produksi dilaksanakan berbasis teknologi secara full mekanisasi, digitalisasi & Internet of Things (IoT).

Bayu Dwi Apri Nugroho, S.T.P., M.Agr., Ph.D, Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM selaku pembicara terakhir menyampaikan tema Efisiensi Rantai Pasok Pangan untuk Penguatan KSPEAN. Beliau menyampaikan Kementerian Perhubungan menjadi komponen penting dalam mendukung kelancaran distribusi di KSPEAN, dengan leading sector Kemenko Bidang Pangan yang mengorkestrasi program Ketahanan Pangan. Strategi Integrasi Multimoda dilakukan melalui 1) hierarki moda, yaitu angkutan darat sebagai feeder, pelabuhan sebagai hub utama, dan “Jembatan Udara” untuk wilayah terisolir, dan 2) optimasi jalur, yaitu pemanfaatan kereta api (Sumut & Sumsel) serta jalur sungai (Kalteng & Sumsel) untuk mengurangi beban jalan raya. Secara kelembagaan, diperlukan pembagian tugas secara tegas, yaitu 1) Pemerintah Pusat (APBN): Fokus infrastruktur strategis, konektivitas 3T, dan subsidi angkutan perintis, 2) Daerah (APBD): Fokus aksesibilitas lokal (Jalan Usaha Tani), 3) Swasta/BUMN: Fokus fasilitas komersial (Gudang/Terminal) lewat investasi langsung. Dukungan pembiayaan simpul transportasi diharapkan berbasis creative financing non APBN dan insentif Viability Gap Fund (VGF).

FGD dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, NGO, serta pelaku usaha (BUMN dan BUMD). Sesi diskusi dipandu oleh R. Derajad Sulistyo Widhyharto, S.Sos., M.Si, salah satu anggota tim kajian. Beberapa catatan diskusi yang melibatkan peran aktif peserta adalah daerah sesungguhnya memiliki potensi besar dalam produksi pertanian, tinggal bagaimana upaya untuk memberdayakan. Harmonisasi antar lembaga diperlukan, hanya saja perlu ditetapkan leadernya, karena Kementrerian Perhubungan hanya menangani prasarana dan sarana saja. Selain itu, timeline swasembada pangan perlu disesuaikan dengan timeline pengembangan logistik nasional. Risiko yang timbul dalam biaya tanam juga perlu diminimalisir sehingga asuransi tanam diperlukan. Teknologi drone spray dan drone cargo perlu terus dikembangkan sebagai solusi untuk mengefisienkan proses produksi pertanian. Mengemuka juga pandangan bahwa peran sentral pertanian adalah di petani, namun di sisi lain pendapatan petani masih rendah, sementara  apabila dikelola secara modern lebih menjanjikan, untuk itu, perlu dibentuk badan usaha di sektor tanaman pangan.

FGD ditutup oleh Bapak DR. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Beliau menyampaikan apresiasi kepada UGM atas terlaksananya FGD. Beliau juga menyampaikan bahwa semua kampus hendaknya dapat memberikan kontribusi pemikiran dan tindakan nyata lain guna mendukung apa yang menjadi arah kebijakan sesuai Peraturan Presiden No. 12 tahun 2025 tentang RPJPM, dimana salah satunya adalah terkait kegiatan mendorong swasembada pangan. “Terhadap anggapan transportasi masih sebagai kebutuhan pendukung, perlu dipahami bahwa Sektor Transportasi idealnya merupakan sektor mendasar yang dibutuhkan bagi pengembangan Kawasan Strategis Prioritas, seperti Kawasan Sentra Produksi Pangan ini, kita dapat membayangkan ketika tidak ada fasilitas transportasi yang melayani jalur distribusi untuk angkutan inbound maupun outbound, tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan tujuan dari pembangunan Kawasan Sentra Pangan,” demikian disampaikan Antoni Arif Priadi. Hal lain yang juga sangat dibutuhkan yaitu bagaimana peran aktif semua pihak untuk mendukung percepatan dan pembiayaan pembangunan dalam mewujudkan keberhasilan implementasi dari rencana kebijakan Pemerintah. Harapannya, semoga hasil kajian dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat dan bermanfaat, untuk selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan dukungan bagi semua pihak khususnya Kementerian Perhubungan untuk bersama mendukung pengembangan KSPEAN.

Sleman – Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM kembali menggelar Pelatihan Spatial dan Network Analysis Angkatan ke-8 pada 19–21 November 2025. Pelatihan ini menjadi upaya Pustral UGM dalam memperkuat kapasitas instansi pemerintah dan profesional dalam melakukan analisis spasial tingkat lanjut sebagai dasar penyusunan kebijakan tata ruang yang lebih presisi dan berbasis data.

Pelatihan diikuti tujuh peserta dari berbagai instansi, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Banjarbaru, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, serta CV. Multi Airovira Kota Banjarbaru. Kehadiran peserta lintas sektor ini menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap kompetensi teknis analisis spasial, terutama untuk mendukung penilaian aksesibilitas wilayah, pemilihan lokasi strategis, serta perencanaan jaringan prasarana dan layanan transportasi.

Untuk memastikan kualitas materi, pelatihan menghadirkan tim instruktur lintas disiplin UGM. Narasumber terdiri atas Dr. Eng. Ir. Purnama Budi Santosa, S.T., M.App.Sc., IPM. (Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik UGM), Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si., Dr. Nur Mohammad Farda, S.Si., M.Cs., dan Dr. Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc. (Departemen Sains Informasi Geografi, Fakultas Geografi UGM). Dukungan juga diberikan oleh Rendy Putra Maretika, S.Si., M.Sc. (Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi UGM), Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., dan Yessy Noven Agustina, S.P. (Pustral UGM), serta Agus Kuntarto, S.Si. (Pusat Kedokteran Tropis UGM).

Selama tiga hari, peserta mengikuti pembelajaran komprehensif mulai dari konsep dasar analisis spasial, pengolahan data vektor dan raster, hingga teknik visualisasi sesuai kaidah kartografis. Pembelajaran ini memastikan peserta mampu menghasilkan peta analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dokumen pendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pelatihan dibuka oleh Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc., selaku Koordinator Unit Riset dan Pengembangan Pustral UGM, dan ditutup oleh Kasiri, S.Pd., dari Divisi Pelatihan dan Seminar. Melalui program ini, Pustral UGM terus memperkuat perannya sebagai katalis peningkatan kompetensi geospasial nasional yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Pelatihan diikuti tujuh peserta dari berbagai instansi, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Banjarbaru, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, serta CV. Multi Airovira Kota Banjarbaru. Kehadiran peserta lintas sektor ini menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap kompetensi teknis analisis spasial, terutama untuk mendukung penilaian aksesibilitas wilayah, pemilihan lokasi strategis, serta perencanaan jaringan prasarana dan layanan transportasi.

Untuk memastikan kualitas materi, pelatihan menghadirkan tim instruktur lintas disiplin UGM. Narasumber terdiri atas Dr. Eng. Ir. Purnama Budi Santosa, S.T., M.App.Sc., IPM. (Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik UGM), Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si., Dr. Nur Mohammad Farda, S.Si., M.Cs., dan Dr. Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc. (Departemen Sains Informasi Geografi, Fakultas Geografi UGM). Dukungan juga diberikan oleh Rendy Putra Maretika, S.Si., M.Sc. (Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi UGM), Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., dan Yessy Noven Agustina, S.P. (Pustral UGM), serta Agus Kuntarto, S.Si. (Pusat Kedokteran Tropis UGM).

Selama tiga hari, peserta mengikuti pembelajaran komprehensif mulai dari konsep dasar analisis spasial, pengolahan data vektor dan raster, hingga teknik visualisasi sesuai kaidah kartografis. Pembelajaran ini memastikan peserta mampu menghasilkan peta analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dokumen pendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pelatihan dibuka oleh Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc., selaku Koordinator Unit Riset dan Pengembangan Pustral UGM, dan ditutup oleh Kasiri, S.Pd., dari Divisi Pelatihan dan Seminar. Melalui program ini, Pustral UGM terus memperkuat perannya sebagai katalis peningkatan kompetensi geospasial nasional yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Program transmigrasi telah memainkan peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia, khususnya dalam upaya pemerataan persebaran penduduk dan pemanfaatan wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Namun demikian, banyak kawasan transmigrasi masih menghadapi tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, serta permasalahan konflik sosial.

Kawasan transmigrasi di Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu kawasan transmigrasi strategis nasional yang memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah perbatasan timur Indonesia. Luas kawasan ini tercatat sekitar 78.200 hektar, mencakup sejumlah satuan pemukiman (SP) dan desa yang tersebar di tiga distrik (kecamatan). Berdasarkan data teknis, luasan APL mencapai ± 59.110 hektar dan HPK ± 9.307 hektar, sehingga total areal kerja kawasan transmigrasi mendekati 68.417 hektar, sejalan dengan data resmi nasional.

Dalam rangka untuk mengevaluasi Kawasan Transmigrasi Muting, telah diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada 7-8 Oktober 2025 di Distrik Muting dan Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini menghadirkan Narasumber Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP, Ph.D. pakar pengembangan wilayah dan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagai narasumber utama Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Output 1 UGM. FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang diinisiasi oleh Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan tujuh universitas terkemuka di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan FGD ini diselenggarakan oleh Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Output 1 UGM yang diketuai oleh Jan Prabowo Harmanto, S.Si. M.Sc, beserta anggota Dwi Okti Bastiani S.T, Wahyu Fitri Yulianto, S.Fil, Dika Kurniawan dan Harits Nuraga Padika dengan berkolaborasi dengan TEP Output 2 dan 4 UGM.

FGD ini mengusung topik “Penyusunan Rekomendasi Evaluasi Kawasan Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.” Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi kondisi kawasan serta menggali pandangan, pengalaman, dan aspirasi masyarakat guna merumuskan solusi bersama dalam pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inklusif.

Hasil pelaksanaan FGD di Distrik Muting yang dihadiri oleh para kepala, sekretaris dan bendahara kampung, aparat distrik, serta perwakilan masyarakat yang diwakili oleh Bamuskam mencerminkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya percepatan pembangunan wilayah transmigrasi. Dalam forum tersebut, para peserta menyampaikan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi faktor penghambat utama bagi mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi lokal. Jalan penghubung antar kampung yang rusak atau belum terbangun, serta akses transportasi yang terbatas antar distrik, dianggap menghambat kelancaran distribusi hasil pertanian dan pelayanan publik. Oleh karena itu, masyarakat secara tegas menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan prioritas pada peningkatan infrastruktur konektivitas yang dapat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial secara lebih luas.

 

Selain infrastruktur dasar, peserta FGD juga menyoroti keterbatasan sarana penunjang kegiatan produksi, seperti peralatan pasca panen, fasilitas penyimpanan hasil pertanian, serta sarana transportasi hasil produksi ke pusat pasar. Minimnya fasilitas ini dinilai menghambat upaya masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif secara berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat juga menekankan pentingnya peningkatan layanan dasar, terutama akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Banyak kampung yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang representatif, sementara sekolah menengah juga masih terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Temuan penting lainnya adalah munculnya harapan besar terhadap pembangunan fasilitas pendidikan tinggi atau sekolah keterampilan di Muting. Menurut peserta FGD, keberadaan lembaga pendidikan tinggi kejuruan atau sekolah keterampilan akan menjadi motor penggerak peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal, khususnya generasi muda. Dengan adanya akses pendidikan lanjutan di wilayah sendiri, masyarakat berharap dapat memperoleh keterampilan yang relevan dengan potensi wilayah, seperti pertanian modern, peternakan, pengolahan hasil, serta kewirausahaan. Hal ini dinilai sangat penting untuk memperkuat kemandirian masyarakat Muting dan mempercepat proses transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Hasil pelaksanaan FGD di Distrik Ulilin yang dihadiri oleh para kepala kampung, aparat distrik, pelaku usaha lokal, serta perwakilan masyarakat menunjukkan sejumlah temuan penting terkait kondisi dan tantangan perkembangan kawasan transmigrasi. Dalam forum tersebut, para peserta menekankan bahwa peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan penghubung antar kampung maupun antar distrik dinilai belum memadai sehingga memperlambat distribusi hasil produksi dan mobilitas penduduk. Selain infrastruktur konektivitas, peserta juga menyoroti perlunya peningkatan sarana penunjang kegiatan produksi, termasuk fasilitas penyimpanan hasil, alat pasca panen, serta sarana transportasi yang lebih efisien.

Selain persoalan fisik infrastruktur, peserta FGD juga menyampaikan kritik terhadap pendekatan pemerintah yang masih terlalu berfokus pada sisi suplai, seperti pemberian bibit atau bantuan sarana produksi semata. Pendekatan ini dianggap tidak cukup efektif karena tidak diiringi dengan kebijakan pengendalian harga maupun fasilitasi penetrasi pasar. Akibatnya, meskipun masyarakat berproduksi, mereka tetap kesulitan menjual hasil dengan harga yang menguntungkan. Peserta menilai pemerintah perlu berperan lebih aktif dalam menciptakan mekanisme pasar yang lebih adil, memperluas akses pasar, dan memastikan adanya nilai tambah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat produsen di tingkat kampung.

Temuan penting lainnya adalah harapan kuat akan hadirnya ekosistem ekonomi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga kegiatan produksi masyarakat tidak hanya berhenti pada tahap budidaya, tetapi juga mencakup pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Peserta juga menekankan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan produksi dan sosial masyarakat agar mereka dapat mengelola rantai pasok secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan dianggap penting untuk membangun daya tawar masyarakat terhadap pasar, mendorong terbentuknya koperasi atau kelompok usaha bersama, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal secara produktif dan inklusif.

Untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan kawasan Muting, Doddy menyampaikan bahwa ada beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan:

(1)   Penguatan dialog sosial dan kelembagaan lokal antara transmigran dan masyarakat adat sebagai fondasi integrasi sosial budaya.

(2)   Skema pengakuan dan perlindungan tanah ulayat, dengan pendekatan kolaboratif agar lahan transmigrasi dan lahan adat dapat dimanfaatkan secara berkeadilan.

(3)   Pemberdayaan masyarakat adat melalui transfer teknologi pertanian, penguatan koperasi kampung, dan akses modal setara.

(4)   Pembangunan infrastruktur konektivitas untuk memperkuat pasar dan mempercepat arus barang serta hasil produksi.

(5)   Adaptasi program transmigrasi dengan kearifan lokal Papua, baik dalam perumahan, pola tanam, maupun tata kelola sumber daya alam.

(6)   Hilirisasi dan pengembangan rantai pasok lokal agar kawasan tidak hanya menjadi sentra produksi mentah, tapi juga basis ekonomi masyarakat setempat.

Kegiatan Tim Ekspedisi Patriot masih akan berlangsung hingga awal Desember 2025. Dalam rentang waktu tersebut, sebanyak 4 anggota tim tinggal di lokasi untuk melakukan identifikasi dan pengamatan lapangan maupun pengumpulan data sekunder di Dinas terkait, untuk selanjutnya disusun analisis dan rekomendasi. Harapannya, hasil kegiatan dapat memberikan input yang bermanfaat bagi Kementerian Transmigrasi maupun kementerian terkait untuk menyusun program yang diperlukan. (DAK)