Bupati Merauke Yoseph B. Gebze, SH, LL.M menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Universitas Gadjah Mada yang telah melakukan kajian evaluasi kawasan, pengembangan komoditas strategis, serta desain penanganan konflik di wilayah Kabupaten Merauke, khususnya kawasan transmigrasi Muting secara komprehensif dan mendalam. “Kehadiran dan kerja keras tim di lapangan tentunya sangat kami apresiasi, mengingat kondisi geografis dan aksesibilitas kawasan yang tidak mudah. Rekomendasi yang telah disampaikan tentunya akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kawasan ke depan,” demikian disampaikan Bapak Yoseph B. Gebze dalam Focus Group Discussion Akhir dan paparan hasil kajian Tim Ekspedisi Patriot Kawasan Trasmigrasi Muting, Merauke. Acara dilaksanakan secara hybrid pada 2 Desember 2025 di Swiss-Belhotel Merauke. Turut memberikan sambutan secara daring Ibu Bondan Djati Utami, S.Si., M.M selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Kementerian Transmigrasi yang mengharapkan acara berjalan dengan lancar dan hasil kajian memberikan manfaat bagi daerah.

Beberapa catatan juga disampaikan oleh Bapak Bupati, diantaranya perkembangan masyarakat tidak berkembang secara bersamaan karena tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Sumber daya alam Merauke melimpah, contohnya rambutan, namun hasil panen yang melimpah tersebut tidak dapat bertahan lebih dari 2 minggu sehingga pada minggu ketiga sudah tidak dapat dipasarkan. Harapannya, penelitian ini tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga memberikan solusi berupa inovasi seperti mengubah buah mentah menjadi sari buah agar dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama sehingga dapat mengoptimalkan hasil perkebunan. Produk yang dihasilkan tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi keunggulan dan potensi untuk pertumbuhan ekonomi serta perkembagan masyarakat. Merauke diharapkan dapat mendukung sentra tanaman pangan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk masyarakat lokal. Penting untuk menemukan pola yang tepat menyesuaikan karakteristik masyarakat.

Bapak Bupati Merauke juga memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika sosial di kawasan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung implementasi rekomendasi yang telah disampaikan, khususnya terkait percepatan sertifikasi tanah, digitalisasi dokumen kepemilikan lahan, dan pembentukan Forum Masyarakat Transmigrasi sebagai wadah dialog lintas kelompok. Bapak Bupati menekankan bahwa penyelesaian konflik lahan memerlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dengan dukungan data yang akurat dan sistem pencatatan yang tertib. Dengan pendekatan yang partisipatif, inklusif, dan menghormati hak ulayat masyarakat adat, Kawasan Transmigrasi Muting diharapkan dapat menjadi model harmoni sosial dan pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan.

Sebelumnya disampaikan paparan secara berturut-turut hasil kajian oleh Jan Prabowo Harmanto, S.E, M.Sc selaku Ketua Tim 1 Evaluasi Kawasan, Dwi Ardianta Kurniawan, S.T, M.Sc (Ketua Tim 2 Pengembangan Komoditas Unggulan), serta Maygsi Aldian Suwandi, S.Sos, M.A (Ketua Tim 4 Penanganan Konflik). Acara dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan, yang memberikan catatan-catatan penting dalam diskusi yang dipandu oleh Leo Aditya Nugraha, S.Psi., M.A., salah satu anggota tim kajian.

Leo Patria Mogot, S.T.,M.T, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Merauke selaku narasumber tim 1 menyampaikan bahwa Kawasan Muting merupakan kawasan transmigrasi yang terletak di perbatasan yang strategis untuk mejaga kedaulatan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan berada di tiga wewenang, yaitu nasional, provinsi, dan kabupaten. Dari ketiga wewenang tersebut terdapat ketimpangan dari segi penganggaran. Sedikit pesimis untuk membangun daerah perbatasan beberapa tahun ke depan. Pembagian wewenang ini menjadi jurang pemisah daerah dengan pusat. Kementerian pusat concern pada pengembangan nasional, namun ketika masuk ke kampung-kampung infrastruktur tidak terbangun, dan dinas kabupaten/provinsi tidak ada anggaran untuk membangun. “Beberapa tahun lalu terdapat program yang menganggarkan pengembangan kawasan transmigrasi, terutama peningkatan insfrastruktur kawasan transmigrasi, namun saat ini sudah tidak ada lagi anggarannya,” tandasnya.

Yanuarius Yoseph Resubun, S.Sos, Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke menyampaikan tahun ini Kementerian Transmigrasi melakukan kegiatan pengembangan komoditas unggulan dan pembelian produk unggulan. Hal ini merupakan langkah-langkah untuk kemajuan dan peningkatan perekonomian. Program yang perlu terus didorong adalah kemitraan dengan perusahaan yang tidak hanya berupa perbaikan jalan tapi juga bagaimana perusahaan menampung hasil komunitas.

Dalam diskusi juga mengemuka pentingnya memperhatikan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Kearifan lokal menjadi keunikan daerah yang perlu dijaga, seperti tanaman sagu yang dapat dimodifikasi dari segi masa tumbuh agar lebih cepat melalui rekayasa teknologi, sehingga dapat mengangkat martabat masyarakat hukum adat. Terdapat kesenjangan yang perlu diperhatikan dimana lahan yang dibuka cukup luas namun tingkat kesejahteraan masyarakat adat yang memiliki budaya berburu dan meramu justru lebih rendah. Pemerintah pusat perlu melakukan pendataan karakteristik masyarakat adat dan kebutuhannya secara komprehensif, mengingat pembukaan lahan yang luas menghambat aktivitas meramu masyarakat lokal sehingga budaya tradisional ini menjadi terganggu. Pengembangan kawasan perlu memperhatikan masyarakat hukum adat dengan kearifan lokalnya serta melihat aspek kearifan lokal dari perspektif lingkungan hidup agar keberlanjutan budaya dan ekosistem tetap terjaga.

Sukito, S.Sos, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke selaku penanggap Tim 4 menyampaikan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke mendukung visi misi bupati yaitu pencegahan konflik. Perlu disampaikan juga, salah satu penyebab konflik lahan di KT Muting adalah perbedaan peta kawasan yang diterbitkan BPN, Kementrian Transmigrasi maupun peta ulayat. Semua ada peluang dan hambatan. Solusi dari permasalahan lahan yang ada dapat berupa koordinasi secara kekeluargaan para pemangku kepentingan untuk membahas permasalahan.

Disampaikan pula bahwa konflik tanah restant merupakan permasalahan lahan yang terjadi di semua kawasan transmigrasi. Sebenarnya masyarakat adat sangat terbuka dengan permasalahan ini, namun perlu ditunjukkan bukti kepemilikan dari tanah yang dimaksud. Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II tidak diganggu gugat, namun fasilitas umum (fasum) digugat karena fasum tidak memiliki sertifikat. Sama halnya dengan tanah restant, status kepemilikannya masih dipertanyakan karena tidak jelas dan tidak ada sertifikat sebagai dokumen pendukung kepemilikan. Narasumber merekomendasikan agar surat pernyataan pembukaan tanah disampaikan ke kementerian terkait, mengingat beberapa daerah tidak memiliki arsip sehingga pihak ulayat dapat melakukan penggugatan. Surat perolehan pembukaan lahan menjadi salah satu solusi, dimana begitu dokumen tersebut ditunjukkan dan diverifikasi, tidak akan ada masalah lagi dan permasalahan konflik lahan dapat diselesaikan secara tuntas. Pada prinsipnya pemerintah perlu melakukan inventarisasi kembali dan merekonstruksi dokumen lahan mulai dari tingkat kementerian hingga kampung karena sudah banyak pergantian pejabat awal yang dahulu mengurusi dokumen lahan ini di masing-masing instansi.

Hadir pula dalam acara tersebut narasumber dari akademisi, yaitu Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP, Ph.D dan Ir. Agam Marsoyo, M.Sc. Ph.D dari Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan/DTAP FT UGM, serta Theofillius Baratova Axellino Kristanto, S.Sos dari Departemen Sosiologi, Fisipol UGM. Turut hadir seluruh anggota tim kajian yang telah melaksanakan tugas dengan baik selama 3 bulan (akhir Agustus – akhir Desember 2025) yaitu Dwi Okti Bastiani S.T, Wahyu Fitri Yulianto, S.Fil, Dika Kurniawan, dan Harits Nuraga Padika (Tim 1); Arif Aji Kurniawan S.Sos., Andaru Sheera Kristianto, Trisna Diah Ayu Wulandari, Fatimah Azzahra Ahda (Tim 2); serta Leo Aditya Nugraha, S.Psi., M.A., Salsya Yuniar Kurnia Rais, S.Sos, Muhammad Zahy Al Hafizh, dan Viola Mustika dari Tim 4.

 

Pemerintah telah menempatkan pengembangan sektor pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan bangsa, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Salah satu instrumen strategisnya adalah pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (atau disingkat dengan KSPEAN) di berbagai wilayah Indonesia. Upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai sektor terkait, salah satunya adalah sektor transportasi dan logistik. Dalam konteks ini, peran Kementerian Perhubungan sangat strategis dan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan terwujudnya program pengembangan Kawasan Swasembada Pangan di masa mendatang.

Demikian disampaikan oleh Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN.Eng selaku Caretaker Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dalam sambutan pembukaan Focus Group Discussion (FGD)  “Dukungan Sektor Transportasi pada Kawasan Sentra Produksi Pangan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional”. FGD diselenggarakan secara hybrid pada hari Kamis, 27 November 2025 di Jakarta atas kerjasama Pustral UGM dengan Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya Prof. Dr. Kuncoro Harto Widodo, S.T.P, M.Eng selaku Ketua Tim kajian menyampaikan arti penting kajian ini yaitu mendukung terwujudnya visi misi Presiden dalam rangka memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ada 6 prioritas wilayah yaitu KP Pengembangan KSPEAN/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, NTT, Papua, dan Papua Selatan. Peran penting dan dukungan Kementerian Perhubungan digarisbawahi oleh Kuncoro yaitu dengan optimalisasi pemanfaatan aset eksisting untuk peningkatan layanan, memanfaatkan/mengembangkan/meningkatkan infrastruktur konektivitas (pelabuhan laut, bandar udara, dan integrasi), serta implementasi program Tol Laut, Jembatan Udara (Angkutan Udara Kargo), Angkutan Ternak, dan Angkutan Perintis.

Sebagai pembicara pertama, Ibu Widiastuti selaku Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kemenko Bidang Pangan menyampaikan tema Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga: Memastikan Konvergensi Kebijakan Pangan dan Transportasi dalam Pengembangan KSPEAN. Beliau menyampaikan arah ketahanan pangan Indonesia adalah menuju kemandirian pangan yang bersumber dari kemampuan dalam negeri sendiri. Dalam roadmap sudah disusun target swasembada pangan yang diharapkan dicapai tahun 2027, serta Indonesia lumbung pangan dunia pada 2029. Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Meskipun demikian, salah satu permasalahan pangan yang perlu diperhatikan adalah adalah tingginya biaya logistik pangan, satu hal yang relevan dengan tugas Kementerian Perhubungan.

Pembicara selanjutnya, Ibu Siti Haryanti, S.P., M.Sc selaku Kepala Substansi Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, menyampaikan tema Peta Produksi dan Kebutuhan Logistik di Kawasan Sentra Produksi Pangan : Proyeksi dan Tantangan dari Perspektif Sektor Pertanian. Beliau menyampaikan demand komoditas pangan dunia meningkat sehingga diperlukan upaya meningkatkan produksi dalam negeri. Target swasembada pangan juga mengalami perubahan dihitung dari tahun 2024, yaitu dari 4 tahun menjadi 1 tahun. Implementasi di lapangan menunjukkan sudah ada kenaikan produksi beras dan jagung. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah kemandirian benih, sehingga tidak pergantung dari luar. Selain itu dukungan sektor perhubungan terhadap mobilisasi Alat Produksi Pertanian (Alsintan) juga diperlukan sehingga sektor pertanian dapat memberikan produksi yang optimal.

Bapak Jarot Indarto, SP, MT, MSc, Ph.D, Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas selaku pembicara ketiga mengambil tema Integrasi Pengembangan KSPEAN dalam Rencana Pembangunan Nasional: Strategi Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan yang Berkelanjutan. Beliau menyampaikan peran transportasi sebagai bagian KSPEAN dalam aspek geospasial, on-farm, off-farm. Mengambil contoh Papua Selatan yang memiliki perkebunan sawit, tebu, dan peternakan, akan menghasilkan CPO, bioenergi, gula, bioetanol, serta daging yang memerlukan dukungan transportasi untuk menuju lokasi pemasaran. Dampak negatif dari KSPEAN perlu dimitigasi, misalnya dalam aspek lingkungan (penggunaan hutan lindung, perubahan iklim), aspek sosial (konflik tanah adat), yang berdampak terhadap infrastruktur transportasi, misalnya pelabuhan. Untuk itu, dalam implementasinya, perlu adanya indikator outcome dan impact, misalnya variasi harga komoditas yang perlu didukung dengan harmonisasi antar sektor untuk menuju ketahanan pangan.

Bapak Mohammad Abdul Ghani, Senior Director Plantation and Agriculture PT Danantara Asset Management (Persero) selaku pembicara selanjutnya mengambil tema: Peran Danantara dalam mendukung Asta Cita Ketahanan Pangan Nasional. Beliau menyampaikan bahwa Indonesia dalam tiga dekade terakhir mengalami penurunan kemandirian pangan dan peningkatan ketergantungan struktural terhadap negara lain. KSPEAN diharapkan dapat mewujudkan swasembada pangan sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Petani sebagai salah satu pelaku usaha penting membutuhkan pendampingan dan peningkatan kapabilitas untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi. Untuk itu, diperlukan smallholder partnership untuk membangun kedaulatan pangan berbasis pada kekuatan pelaku usaha kecil.

Pembicara kelima adalah Bapak Blasius Popylus selaku SVP KSPP Baturaja PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), mengambil tema: Rencana Bisnis dan Operasional Logistik BUMN Pangan di Papua Selatan: Kebutuhan, Tantangan, dan Harapan terhadap Infrastruktur Transportasi. Beliau menyampaikan bahwa petani adalah sebagai subyek bukan obyek dari KSPEAN. Indikator keberhasilan lumbung pangan nasional adalah harga beras setara harga beras dunia, yang diikuti oleh peningkatan penghasilan petani. Kata kunci yang perlu diperhatikan adalah pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi. Model bisnis yang disusun adalah berbasis agronomi (penyiapan Alsintan, proses produksi), agorindustri, serta pengiriman domestik yang sangat terkait dengan transportasi. Pelaksanaan produksi dilaksanakan berbasis teknologi secara full mekanisasi, digitalisasi & Internet of Things (IoT).

Bayu Dwi Apri Nugroho, S.T.P., M.Agr., Ph.D, Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM selaku pembicara terakhir menyampaikan tema Efisiensi Rantai Pasok Pangan untuk Penguatan KSPEAN. Beliau menyampaikan Kementerian Perhubungan menjadi komponen penting dalam mendukung kelancaran distribusi di KSPEAN, dengan leading sector Kemenko Bidang Pangan yang mengorkestrasi program Ketahanan Pangan. Strategi Integrasi Multimoda dilakukan melalui 1) hierarki moda, yaitu angkutan darat sebagai feeder, pelabuhan sebagai hub utama, dan “Jembatan Udara” untuk wilayah terisolir, dan 2) optimasi jalur, yaitu pemanfaatan kereta api (Sumut & Sumsel) serta jalur sungai (Kalteng & Sumsel) untuk mengurangi beban jalan raya. Secara kelembagaan, diperlukan pembagian tugas secara tegas, yaitu 1) Pemerintah Pusat (APBN): Fokus infrastruktur strategis, konektivitas 3T, dan subsidi angkutan perintis, 2) Daerah (APBD): Fokus aksesibilitas lokal (Jalan Usaha Tani), 3) Swasta/BUMN: Fokus fasilitas komersial (Gudang/Terminal) lewat investasi langsung. Dukungan pembiayaan simpul transportasi diharapkan berbasis creative financing non APBN dan insentif Viability Gap Fund (VGF).

FGD dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, NGO, serta pelaku usaha (BUMN dan BUMD). Sesi diskusi dipandu oleh R. Derajad Sulistyo Widhyharto, S.Sos., M.Si, salah satu anggota tim kajian. Beberapa catatan diskusi yang melibatkan peran aktif peserta adalah daerah sesungguhnya memiliki potensi besar dalam produksi pertanian, tinggal bagaimana upaya untuk memberdayakan. Harmonisasi antar lembaga diperlukan, hanya saja perlu ditetapkan leadernya, karena Kementrerian Perhubungan hanya menangani prasarana dan sarana saja. Selain itu, timeline swasembada pangan perlu disesuaikan dengan timeline pengembangan logistik nasional. Risiko yang timbul dalam biaya tanam juga perlu diminimalisir sehingga asuransi tanam diperlukan. Teknologi drone spray dan drone cargo perlu terus dikembangkan sebagai solusi untuk mengefisienkan proses produksi pertanian. Mengemuka juga pandangan bahwa peran sentral pertanian adalah di petani, namun di sisi lain pendapatan petani masih rendah, sementara  apabila dikelola secara modern lebih menjanjikan, untuk itu, perlu dibentuk badan usaha di sektor tanaman pangan.

FGD ditutup oleh Bapak DR. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Beliau menyampaikan apresiasi kepada UGM atas terlaksananya FGD. Beliau juga menyampaikan bahwa semua kampus hendaknya dapat memberikan kontribusi pemikiran dan tindakan nyata lain guna mendukung apa yang menjadi arah kebijakan sesuai Peraturan Presiden No. 12 tahun 2025 tentang RPJPM, dimana salah satunya adalah terkait kegiatan mendorong swasembada pangan. “Terhadap anggapan transportasi masih sebagai kebutuhan pendukung, perlu dipahami bahwa Sektor Transportasi idealnya merupakan sektor mendasar yang dibutuhkan bagi pengembangan Kawasan Strategis Prioritas, seperti Kawasan Sentra Produksi Pangan ini, kita dapat membayangkan ketika tidak ada fasilitas transportasi yang melayani jalur distribusi untuk angkutan inbound maupun outbound, tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan tujuan dari pembangunan Kawasan Sentra Pangan,” demikian disampaikan Antoni Arif Priadi. Hal lain yang juga sangat dibutuhkan yaitu bagaimana peran aktif semua pihak untuk mendukung percepatan dan pembiayaan pembangunan dalam mewujudkan keberhasilan implementasi dari rencana kebijakan Pemerintah. Harapannya, semoga hasil kajian dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat dan bermanfaat, untuk selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan dukungan bagi semua pihak khususnya Kementerian Perhubungan untuk bersama mendukung pengembangan KSPEAN.

Sleman – Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM kembali menggelar Pelatihan Spatial dan Network Analysis Angkatan ke-8 pada 19–21 November 2025. Pelatihan ini menjadi upaya Pustral UGM dalam memperkuat kapasitas instansi pemerintah dan profesional dalam melakukan analisis spasial tingkat lanjut sebagai dasar penyusunan kebijakan tata ruang yang lebih presisi dan berbasis data.

Pelatihan diikuti tujuh peserta dari berbagai instansi, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Banjarbaru, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, serta CV. Multi Airovira Kota Banjarbaru. Kehadiran peserta lintas sektor ini menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap kompetensi teknis analisis spasial, terutama untuk mendukung penilaian aksesibilitas wilayah, pemilihan lokasi strategis, serta perencanaan jaringan prasarana dan layanan transportasi.

Untuk memastikan kualitas materi, pelatihan menghadirkan tim instruktur lintas disiplin UGM. Narasumber terdiri atas Dr. Eng. Ir. Purnama Budi Santosa, S.T., M.App.Sc., IPM. (Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik UGM), Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si., Dr. Nur Mohammad Farda, S.Si., M.Cs., dan Dr. Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc. (Departemen Sains Informasi Geografi, Fakultas Geografi UGM). Dukungan juga diberikan oleh Rendy Putra Maretika, S.Si., M.Sc. (Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi UGM), Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., dan Yessy Noven Agustina, S.P. (Pustral UGM), serta Agus Kuntarto, S.Si. (Pusat Kedokteran Tropis UGM).

Selama tiga hari, peserta mengikuti pembelajaran komprehensif mulai dari konsep dasar analisis spasial, pengolahan data vektor dan raster, hingga teknik visualisasi sesuai kaidah kartografis. Pembelajaran ini memastikan peserta mampu menghasilkan peta analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dokumen pendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pelatihan dibuka oleh Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc., selaku Koordinator Unit Riset dan Pengembangan Pustral UGM, dan ditutup oleh Kasiri, S.Pd., dari Divisi Pelatihan dan Seminar. Melalui program ini, Pustral UGM terus memperkuat perannya sebagai katalis peningkatan kompetensi geospasial nasional yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Pelatihan diikuti tujuh peserta dari berbagai instansi, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Banjarbaru, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, serta CV. Multi Airovira Kota Banjarbaru. Kehadiran peserta lintas sektor ini menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap kompetensi teknis analisis spasial, terutama untuk mendukung penilaian aksesibilitas wilayah, pemilihan lokasi strategis, serta perencanaan jaringan prasarana dan layanan transportasi.

Untuk memastikan kualitas materi, pelatihan menghadirkan tim instruktur lintas disiplin UGM. Narasumber terdiri atas Dr. Eng. Ir. Purnama Budi Santosa, S.T., M.App.Sc., IPM. (Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik UGM), Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si., Dr. Nur Mohammad Farda, S.Si., M.Cs., dan Dr. Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc. (Departemen Sains Informasi Geografi, Fakultas Geografi UGM). Dukungan juga diberikan oleh Rendy Putra Maretika, S.Si., M.Sc. (Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi UGM), Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., dan Yessy Noven Agustina, S.P. (Pustral UGM), serta Agus Kuntarto, S.Si. (Pusat Kedokteran Tropis UGM).

Selama tiga hari, peserta mengikuti pembelajaran komprehensif mulai dari konsep dasar analisis spasial, pengolahan data vektor dan raster, hingga teknik visualisasi sesuai kaidah kartografis. Pembelajaran ini memastikan peserta mampu menghasilkan peta analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dokumen pendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pelatihan dibuka oleh Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc., selaku Koordinator Unit Riset dan Pengembangan Pustral UGM, dan ditutup oleh Kasiri, S.Pd., dari Divisi Pelatihan dan Seminar. Melalui program ini, Pustral UGM terus memperkuat perannya sebagai katalis peningkatan kompetensi geospasial nasional yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Program transmigrasi telah memainkan peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia, khususnya dalam upaya pemerataan persebaran penduduk dan pemanfaatan wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Namun demikian, banyak kawasan transmigrasi masih menghadapi tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, serta permasalahan konflik sosial.

Kawasan transmigrasi di Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu kawasan transmigrasi strategis nasional yang memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah perbatasan timur Indonesia. Luas kawasan ini tercatat sekitar 78.200 hektar, mencakup sejumlah satuan pemukiman (SP) dan desa yang tersebar di tiga distrik (kecamatan). Berdasarkan data teknis, luasan APL mencapai ± 59.110 hektar dan HPK ± 9.307 hektar, sehingga total areal kerja kawasan transmigrasi mendekati 68.417 hektar, sejalan dengan data resmi nasional.

Dalam rangka untuk mengevaluasi Kawasan Transmigrasi Muting, telah diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada 7-8 Oktober 2025 di Distrik Muting dan Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini menghadirkan Narasumber Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP, Ph.D. pakar pengembangan wilayah dan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagai narasumber utama Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Output 1 UGM. FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang diinisiasi oleh Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan tujuh universitas terkemuka di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan FGD ini diselenggarakan oleh Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Output 1 UGM yang diketuai oleh Jan Prabowo Harmanto, S.Si. M.Sc, beserta anggota Dwi Okti Bastiani S.T, Wahyu Fitri Yulianto, S.Fil, Dika Kurniawan dan Harits Nuraga Padika dengan berkolaborasi dengan TEP Output 2 dan 4 UGM.

FGD ini mengusung topik “Penyusunan Rekomendasi Evaluasi Kawasan Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.” Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi kondisi kawasan serta menggali pandangan, pengalaman, dan aspirasi masyarakat guna merumuskan solusi bersama dalam pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inklusif.

Hasil pelaksanaan FGD di Distrik Muting yang dihadiri oleh para kepala, sekretaris dan bendahara kampung, aparat distrik, serta perwakilan masyarakat yang diwakili oleh Bamuskam mencerminkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya percepatan pembangunan wilayah transmigrasi. Dalam forum tersebut, para peserta menyampaikan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi faktor penghambat utama bagi mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi lokal. Jalan penghubung antar kampung yang rusak atau belum terbangun, serta akses transportasi yang terbatas antar distrik, dianggap menghambat kelancaran distribusi hasil pertanian dan pelayanan publik. Oleh karena itu, masyarakat secara tegas menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan prioritas pada peningkatan infrastruktur konektivitas yang dapat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial secara lebih luas.

 

Selain infrastruktur dasar, peserta FGD juga menyoroti keterbatasan sarana penunjang kegiatan produksi, seperti peralatan pasca panen, fasilitas penyimpanan hasil pertanian, serta sarana transportasi hasil produksi ke pusat pasar. Minimnya fasilitas ini dinilai menghambat upaya masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif secara berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat juga menekankan pentingnya peningkatan layanan dasar, terutama akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Banyak kampung yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang representatif, sementara sekolah menengah juga masih terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Temuan penting lainnya adalah munculnya harapan besar terhadap pembangunan fasilitas pendidikan tinggi atau sekolah keterampilan di Muting. Menurut peserta FGD, keberadaan lembaga pendidikan tinggi kejuruan atau sekolah keterampilan akan menjadi motor penggerak peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal, khususnya generasi muda. Dengan adanya akses pendidikan lanjutan di wilayah sendiri, masyarakat berharap dapat memperoleh keterampilan yang relevan dengan potensi wilayah, seperti pertanian modern, peternakan, pengolahan hasil, serta kewirausahaan. Hal ini dinilai sangat penting untuk memperkuat kemandirian masyarakat Muting dan mempercepat proses transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Hasil pelaksanaan FGD di Distrik Ulilin yang dihadiri oleh para kepala kampung, aparat distrik, pelaku usaha lokal, serta perwakilan masyarakat menunjukkan sejumlah temuan penting terkait kondisi dan tantangan perkembangan kawasan transmigrasi. Dalam forum tersebut, para peserta menekankan bahwa peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan penghubung antar kampung maupun antar distrik dinilai belum memadai sehingga memperlambat distribusi hasil produksi dan mobilitas penduduk. Selain infrastruktur konektivitas, peserta juga menyoroti perlunya peningkatan sarana penunjang kegiatan produksi, termasuk fasilitas penyimpanan hasil, alat pasca panen, serta sarana transportasi yang lebih efisien.

Selain persoalan fisik infrastruktur, peserta FGD juga menyampaikan kritik terhadap pendekatan pemerintah yang masih terlalu berfokus pada sisi suplai, seperti pemberian bibit atau bantuan sarana produksi semata. Pendekatan ini dianggap tidak cukup efektif karena tidak diiringi dengan kebijakan pengendalian harga maupun fasilitasi penetrasi pasar. Akibatnya, meskipun masyarakat berproduksi, mereka tetap kesulitan menjual hasil dengan harga yang menguntungkan. Peserta menilai pemerintah perlu berperan lebih aktif dalam menciptakan mekanisme pasar yang lebih adil, memperluas akses pasar, dan memastikan adanya nilai tambah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat produsen di tingkat kampung.

Temuan penting lainnya adalah harapan kuat akan hadirnya ekosistem ekonomi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga kegiatan produksi masyarakat tidak hanya berhenti pada tahap budidaya, tetapi juga mencakup pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Peserta juga menekankan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan produksi dan sosial masyarakat agar mereka dapat mengelola rantai pasok secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan dianggap penting untuk membangun daya tawar masyarakat terhadap pasar, mendorong terbentuknya koperasi atau kelompok usaha bersama, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal secara produktif dan inklusif.

Untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan kawasan Muting, Doddy menyampaikan bahwa ada beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan:

(1)   Penguatan dialog sosial dan kelembagaan lokal antara transmigran dan masyarakat adat sebagai fondasi integrasi sosial budaya.

(2)   Skema pengakuan dan perlindungan tanah ulayat, dengan pendekatan kolaboratif agar lahan transmigrasi dan lahan adat dapat dimanfaatkan secara berkeadilan.

(3)   Pemberdayaan masyarakat adat melalui transfer teknologi pertanian, penguatan koperasi kampung, dan akses modal setara.

(4)   Pembangunan infrastruktur konektivitas untuk memperkuat pasar dan mempercepat arus barang serta hasil produksi.

(5)   Adaptasi program transmigrasi dengan kearifan lokal Papua, baik dalam perumahan, pola tanam, maupun tata kelola sumber daya alam.

(6)   Hilirisasi dan pengembangan rantai pasok lokal agar kawasan tidak hanya menjadi sentra produksi mentah, tapi juga basis ekonomi masyarakat setempat.

Kegiatan Tim Ekspedisi Patriot masih akan berlangsung hingga awal Desember 2025. Dalam rentang waktu tersebut, sebanyak 4 anggota tim tinggal di lokasi untuk melakukan identifikasi dan pengamatan lapangan maupun pengumpulan data sekunder di Dinas terkait, untuk selanjutnya disusun analisis dan rekomendasi. Harapannya, hasil kegiatan dapat memberikan input yang bermanfaat bagi Kementerian Transmigrasi maupun kementerian terkait untuk menyusun program yang diperlukan. (DAK)

 

Sektor transportasi berkontribusi sekitar 25% dari total emisi gas rumah kaca global (UN Environment Programme, 2024). Aktivitas penerbangan dan operasional bandara memegang peranan yang signifikan dalam angka tersebut. Secara khusus, peralatan Ground Support Equipment (GSE), seperti Baggage Towing Tractor (BTT), umumnya masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Kondisi ini tidak hanya menghasilkan emisi karbon yang tinggi, tetapi juga memicu polusi suara dan tingginya biaya operasional. Demikian disampaikan oleh Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D selaku Caretaker Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dalam webinar “Elektrifikasi Ground Support Equipment (GSE): Strategi Efisiensi Energi dan Pengurangan Emisi di Bandar Udara”. Webinar terselenggara atas kerjasama Pusral UGM dengan Pusat Riset Teknologi Transportasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Rabu, 19 November 2025 pukul 08.30 – selesai.

Webinar menghadirkan para pembicara Cece Tarya, S.T., M.A., Kepala Subdirektorat  Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara, Kementerian Perhubungan; Bapak Akbar Putra Mardhika, Airport Engineering Group Head PT Angkasa Pura Indonesia; Bapak Laode M. Syamrin, Maintenance and Engineering Services Group Head PT Gapura Angkasa; Bapak Mohamad Ivan Aji Saputro, Perekayasa Ahli Muda Pusat Riset Teknologi Transportasi BRIN; serta Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc., Peneliti Pustral UGM.

Prof. Dr. Cuk Supriyadi Ali Nandar, S.T., M.Eng.  selaku Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur (OREM) BRIN, dalam sambutan sebelumnya menyampaikan bahwa perjalanan untuk menuju implementasi GSE rendah emisi harus dilakukan dengan kolaborasi seluruh kepentingan, baik penyedia bandara, penyedia GSE dan produsen peralatan. BRIN mendukung implementasi GSE rendah emisi. Berbagai tantangan seperti investasi awal, kesiapan infrastruktur pendukung dan peningkatan kapabilitas SDM harus diatasi dengan pendekatan terintegrasi dan berbasis data. Webinar menjadi momentum penting untuk menyatukan pandangan dari berbagai praktik terbaik dan mempercepat operasional GSE yang lebih ramah lingkungan. Harapannya dapat dirumuskan rekomendasi dan tindak lanjut untuk mendorong komitmen nyata yang bukan hanya mendorong teknologi namun juga pengurangan emisi.

Turut menyampaikan sambutan juga Dr. Eng., Aam Muharam. M.T selaku Kepala Pusat Riset Teknologi Transportasi BRIN. Beliau menyampaikan bahwa industri penerbangan global menuju operasional yang lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini bukan hanya di sisi udara namun juga darat, yaitu GSE yang memiliki peran sentral menurunkan jejak karbon di bandara. Hal ini menjadi peluang strategis untuk meningkatkan efisiensi energi melalui modernisasi teknologi terutama elektrifikasi dan optimalisasi operasional di bandara. Hal ini tidak hanya mendukung target pengurangan emisi nasional dan internasional, namun juga menjadi kekuatan daya saing bandara untuk ekosistem operasional yang lebih hening, bersih, dan menghemat biaya operator bandara.

Cece Tarya sebagai pembicara pertama menyampaikan bahwa elektrifikasi GSE dan kendaraan operasional di bandar udara merupakan bagian kebijakan aksi mitigasi perubahan iklim sektor transportasi sebagaimana ditetapkan dalam KM 08 tahun 2023. Aksi mitigasi perubahan iklim sektor transportasi udara mencakup 1) Efisiensi energi, meliputi peremajaan, penyempurnaan sistem dan prosedur pengoperasian serta perawatan angkutan udara penumpang; penggunaan peralatan dan teknologi hemat energi di bandar udara; serta elektrifikasi peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara (Ground Support Equipment/ GSE) dan kendaraan operasional di bandar udara. Selanjutanya 2) Pemanfaatan energi baru  terbarukan (EBT), meliputi penggunaan biofuel pada bahan bakar pesawat udara; pemanfaatan penerangan jalan bertenaga surya di bandara; dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada prasarana  transportasi. Dan terakhir 3) Kehutanan dan sektor lahan lainnya, meliputi penghijauan lingkungan bandar udara dengan melakukan penanaman pohon di sekitar area bandar udara yang dilakukan secara bertahap. Cece juga menyampaikan roadmap elektrifikasi GSE adalah pada tahun 2025 berupa pengumpulan data & literasi, tahun 2026 berupa elektrifikasi (kajian pemilihan teknologi, deregulasi), tahun 2027 uji kelaikan & evaluasi, serta 2028 – 2029 implementasi & monitoring yang diharapkan dapat mencapai advanced technology pada tahun selanjutnya.

Pembicara selanjutnya, Akbar Putra Mardhika menyampaikan bahwa Angkasa Pura Indonesia berkomitmen untuk mengurangi penggunaan BBM, oleh sebab itu Angkasa Pura Indonesia berencana untuk mengkonversi kendaraan operasional bandara berbasis BBM menjadi kendaraan listrik hingga 197 unit dan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) hingga 147 unit pada tahun 2030. Hal ini selaras dan mendukung program pemerintah tentang penyediaan SPKLU di Indonesia. Namun demikian, Akbar menyatakan masih adanya tantangan implementasi elektrifikasi di bandara, diantaranya 1) Aspek SPKLU, meliputi tarif terhadap fasilitas SPKLU di Bandara, Keterbatasan lokasi SPKLU di sisi udara, dam Lokasi SPKLU tidak boleh mengganggu aktivitas operasional kendaraan lain; 2) Aspek Emergency, meliputi perlu disiapkan prosedur penanganan terhadap kebakaran dan lokasi parkir kendaraan harus diperhatikan; serta 3) Aspek Biaya Investasi, meliputi penyiapan jaringan listrik untuk SPKLU dan investasi kendaraan GSE EV yang cenderung lebih tinggi.

Bapak Laode M. Syamrin selaku pembicara ketiga menyampaikan Baggage Towing Truck (BTT) Elekrik sebagai salah satu GSE memiliki biaya operasional lebih rendah, energi yang efisien, dan mengurangi emisi sedangkan BTT Diesel memiliki Biaya Operasional lebih tinggi, energi tidak efisien, dan emisi tinggi. Terkait Biaya Operasional, dengan perhitungan penyusutan, perawatan, dan electricity/fuel consumption, BTT Elektrik memberikan penghematan hingga 20,73% dalam 10 tahun. BTT Elektik memiliki investasi awal lebih tinggi dibandingkan dengan BTT Diesel. BTT Elektrik juga mampu menghasilkan daya tarik yang cukup kuat, ideal untuk di Apron menarik bagasi dari make up area ke pesawat atau sebaliknya. Saat ini di Bandara Soetta, BTT Elektrik milik Gapura hanya dipergunakan untuk menarik bagasi, tidak dipergunakan untuk menarik kargo karena BTT elektrik yang dimiliki Gapura mempunyai kapasitas 1.500, disamping itu service road menuju ke warehouse terdapat tanjakan sekitar 30 derajat. Terakhir BTT Elektrik beroperasi 8 – 10 jam, selanjutnya melakukan pengisian daya 4-5 jam (jenis lead – acid battery).

Syamrin juga memberikan beberapa rekomendasi, diantaranya 1) Biaya Capex untuk GSE elektrik, termasuk BTT Elektrik sangat tinggi, maka perlu kebijakan pemerintah terkait subsidi (insentif fiskal & program konvensi) yang memungkinkan Perusahaan dapat mengadakan GSE Elektrik, 2) Penanganan baterai bekas (limbah B3) harus dilakukan secara baik, maka sebaiknya setiap Bandara harus ada Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan selanjutnya harus diserahkan ke fasilitas pengumpulan limbah elektronik atau drop box khusus, 3) Penggunaan GSE elektrik termasuk BTT elektrik yang terbukti biaya operasional rendah, efisiensi energi dan mengurangi emisi maka menjadi pertimbangan Perusahaan dalam menentukan kebijakan dengan melakukan pengadaan GSE Elektrik termasuk BTT Elektrik, 4) Charging station belum memadai sehingga proses recharging harus menunggu, yang dapat mengakibatkan operasional terganggu, maka perlu dilakukan mitigasi dengan menyediakan baterai cadangan.

Pembicara selanjutnya, Mohamad Ivan Aji Saputro menyampaikan hasil kajian di BRIN yang menyatakan bahwa potensi manfaat elektrifikasi GSE di bandara yaitu 1) Pertumbuhan industri penerbangan: Dengan meningkatnya frekuensi penerbangan, kebutuhan akan GSE seperti BTT juga akan meningkat untuk menjaga kelancaran operasional turnaround pesawat, 2) Efisiensi energi: peralihan penggunaan BTT diesel ke BTT EV berpotensi menghasilkan efisiensi energi nasional, 3) Fleksibilitas penggunaan: Downtime BTT listrik lebih rendah 4% dan perawatan lebih sederhana dibandingkan BTT diesel yang menjadikannya lebih efisien, 4) Adopsi teknologi ramah lingkungan: Ada potensi besar untuk penggunaan BTT jenis elektrik yang tidak menghasilkan emisi gas buang, sesuai dengan tren global dan upaya pengurangan jejak karbon di industri penerbangan.

Ivan juga menyampaikan kesimpulan hasil kajian yang menyatakan bahwa 1) BTT listrik secara finansial memberikan indikasi kelayakan lebih tinggi dibanding BTT diesel, meskipun memerlukan investasi awal yang lebih besa. Return yang tinggi menunjukkan bahwa transisi ke BTT listrik akan memberikan manfaat finansial jangka panjang bagi operator bandara atau perusahaan ground handling, 2) BTT listrik juga terindikasi memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibanding BTT diesel, baik dari aspek lingkungan, kesehatan, efisiensi energi, juga penghematan biaya nasional lainnya, 3) Secara keseluruhan, alih teknologi dari BTT diesel ke BTT listrik cukup layak dan memberikan keuntungan finansial dan ekonomis baik bagi operator maupun masyarakat, serta 4) Penurunan emisi yang cukup signifikan dengan beralihnya BTT diesel ke BTT Listrik.

Pembicara terakhir, Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc., menyampaikan beberapa urgensi penerapan GSE elektrik di bandara, diantaranya adalah 1) Target Penurunan Emisi & Peningkatan Kualitas Lingkungan: Elektrifikasi GSE langsung menurunkan emisi CO₂, NOx, dan PM di apron. Ini meningkatkan kesehatan pekerja, mengurangi polusi area bandara, dan mendukung target Net Zero Emission serta program Green Airport nasional; 2) Efisiensi Operasional dan Penghematan Biaya Jangka Panjang: eGSE memiliki biaya operasional lebih rendah (energi murah, perawatan minim, keandalan tinggi). Ini penting bagi GHSP untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi downtime peralatan yang banyak terjadi pada GSE lama; 3) Kesiapan Infrastruktur Energi dan Transformasi Industri: Bandara Indonesia mulai membangun PLTS dan infrastruktur listrik yang cukup untuk mendukung eGSE. Ekosistem kendaraan listrik nasional berkembang, memudahkan integrasi teknologi dan pelatihan SDM; serta 4) Daya Saing Bandara dan Tuntutan Global: Maskapai dan investor menuntut operasional bandara rendah emisi. Bandara yang cepat mengadopsi eGSE akan lebih kompetitif secara global, setara Changi– KLIA–Bangkok, serta memenuhi standar internasional untuk green ground operations.

Iwan juga menyatakan hasil kajian yang pernah dilakukan Pustral UGM menunjukkan bahwa tingginya jumlah penumpang berkorelasi pada tingginya jumlah pergerakan bus apron. Hal ini berpengaruh pada tingginya jumlah pergerakan pesawat sehingga membutuhkan lebih banyak parking stand pesawat dan tingginya jumlah pergerakan untuk pengangkutan bagasi dan kargo. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa tata letak bandara berpengaruh kepada jumlah pergerakan penumpang di bandara antara lain dalam hal penggunaan garbarata atau penggunaan bus apron.

Webinar dihadiri oleh sekitar 750 peserta dari berbagai kalangan yang terlibat aktif dalam diskusi yang dipandu oleh moderator Bapak Dr. Ir. Windra Priatna Humang, S.T., M.T., Peneliti Ahli Madya BRIN. Tiga penanya terbaik mendapatkan doorprize berupa buku terbitan Pustral UGM bersama mitra.

Kawasan Transmigrasi Hialu tepatnya berada di dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang mulai dikembangkan sebagai daerah penempatan transmigran sejak tahun 1994, dengan komoditas utamanya berbasis perkebunan kelapa sawit. Kawasan Transmigrasi Hialu terdiri atas 4 (empat) Satuan Kawasan Permukiman (SKP) dengan pusat pengembangannya berada di 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Langgikima, Kecamatan Landawe dan Kecamatan Oheo. Seiring berjalannya waktu, komoditas-komoditas yang lain juga mulai berkembang, seperti peternakan sapi, pertanian, dan tanaman hortikultura. Dari beragam komoditas tersebut, kelapa sawit dan ternak sapi ditengarai tersebar dan dijumpai di seluruh SKP dan merupakan dua komoditas yang memiliki prospek positif untuk dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Hialu.

Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang telah diselenggarakan pada14 Oktober 2025, Tim Ekspedisi Patriot (TEP) UGM Ouput-2 menawarkan peluang pengembangan kegiatan ekonomi baru kepada masyarakat transmigrasi di Kawasan Hialu dengan konsep “Kolaborasi Ekonomi Sirkuler”. Konsep ini dikembangkan dengan prinsip mengkolaborasikan dua komoditas unggulan yaitu kelapa sawit dan ternak sapi sebagai sebuah sistem aktivitas usaha / ekonomi dengan prinsip ramah lingkungan. Pengolahan dan pemanfaatan limbah tanaman kelapa sawit sebagai alternatif pakan ternak sapi merupakan upaya mengurangi limbah aktivitas perkebunan sawit. Pemanfaatan limbah kotoran sapi sebagai pupuk kandang untuk tanaman sawit dan pertanian juga cukup potensial mengingat jumlah ternak sapi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.  Selain untuk pupuk kandang, limbah ternak sapi (kotoran) dapat dimanfaatkan juga sebagai bahan baku pembuatan biogas untuk keperluan rumah tangga. Dengan konsep ekonomi sirkuler ini, diharapkan akan tumbuh aktivitas ekonomi baru dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat di Kawasan Transmigrasi Hialu.

Prinsip kolaborasi yang lain adalah kolaborasi dalam konteks kerjasama antarwarga transmigran dan antarSKP. Sebagaimana diketahui bahwa warga transmigrasi di Kawasan Hialu hampir semuanya memiliki usaha di perkebunan sawit dan sebagian warganya telah mengembangkan usaha ternak sapi untuk pemenuhan kebutuhan daging sapi bagi warga masyarakat di kawasan transmigrasi itu sendiri maupun daerah yang lain. Beberapa tahun terakhir terindikasi usaha ternak sapi terus mengalami peningkatan. Dan tentunya usaha ternak sapi membutuhkan dukungan ketersediaan pakan ternak secara kontinyu.

Tim Ekspedisi Patriot (TEP) UGM Ouput-2 yang diketuai oleh Joewono Soemardjito, ST., M.Si beserta 4 (empat) anggota tim yang lain, yaitu Christabel Geraldine Agustina, S.T.P., Ayura Fatwa Febriyanti, Hafizh Vergiansyah, dan Husban Yarjuna Firdaus dan diikuti oleh Tim TEP Hialu Output -1, dalam kesempatannya telah menyampaikan gagasan konsep pengembangan komoditas berbasis kolaborasi sirkular ekonomi kepada para peserta FGD warga transmigrasi sekaligus mewakili dari beberapa desa yang terdapat di dalam Kawasan Transmigrasi Hialu. Tanpa diduga sebelumnya, seluruh peserta FGD memberikan respon yang positif dan ketertarikannya terhadap tawaran yang disampaikan oleh Tim. Hal tersebut diperkuat dari hasil jajak pendapat masyarakat melalui pengisian borang yang disebarkan kepada seluruh peserta FGD sebelum acara dimulai, menunjukkan minatnya terhadap usaha pemanfaatan limbah sawit sebagai pakan ternak sapi. Mereka sangat mengharapkan adanya dukungan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara untuk dapat merealisasikan konsep pengembangan yang ditawarkan oleh Tim TEP UGM melalui pendampingan / pelatihan pembuatan pakan ternak dari limbah sawit, bantuan peralatan pengolahan, pembuatan kandang sapi, dan lain sebagainya. Disamping itu, dukungan lainnya yang sangat diharapkan masyarakat adalah adalah permodalan untuk mendukung kegiatan usaha tersebut.

Untuk mendukung keberlanjutan usaha yang selama ini telah digeluti para transmigran di Kawasan Hialu, khususnya dalam hal pemasaran produk, masyarakat menghendaki adanya pembangunan akses berupa infrastruktur jalan dan akses penghubung di beberapa lokasi desa yang dibatasi oleh sungai. Keberadaan akses penghubung berupa jembatan dipandang masyarakat transmigrasi akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas produk komoditas unggulan di kawasan tersebut. Hal tersebut juga dipertegas oleh Narasumber, Dr. Ir. Dewanti, MS., dosen di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik UGM yang memiliki pengalaman dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Menurut pandangan beliau, banyak kawasan transmigrasi yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan. Kondisi ini menjadi kendala bagi masyarakat dalam pendistribusian atau penjualan produk-produk komoditas unggulan di daerah tersebut. Akbiatnya, biaya transportasi dan logistik menjadi semakin tinggi yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga produk di tingkat konsumen.

Bapak Hendra Samrandani, SE, selaku Kabid Pembinaan Transmigras, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Utara, mengajak kepada seluruh peserta FGD untuk menyampaikan pandangan, harapan, atau masukan kepada tim TEP UGM terkait dengan pengembangan komoditas unggulan di Kawasan Hialu. Selaku perwakilan dari pemerintah daerah, beliau berkomitmen untuk membantu dan mendukung pembangunan transmigrasi di Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan kewenangan dan tugas pokoknya. Menurutnya, kolaborasi, koordinasi, dan kerjasama antar lintas atau sektor juga sangat penting bagi upaya menyukseskan program pemerintah melalui pembangunan transmigrasi di masa-masa mendatang.

Konawe Utara – Program Transmigrasi Patriot merupakan inisiatif strategis Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia dalam mewujudkan pembangunan kawasan transmigrasi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan kawasan transmigrasi yang selama ini berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya berbasis data, sekaligus memperkuat peran kawasan transmigrasi sebagai poros pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan perbatasan. Sebagai bagian dari strategi nasional tersebut, Kementerian Transmigrasi menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui pelaksanaan Program Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang melibatkan akademisi lintas disiplin untuk melakukan kajian lapangan dan perumusan rekomendasi pembangunan berbasis riset. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam menghadirkan pendekatan ilmiah, partisipatif, dan berbasis bukti (evidence-based policy) pada proses evaluasi serta perencanaan kawasan transmigrasi, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal guna menghasilkan desain pengembangan wilayah yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025, salah satu lokus pelaksanaan Program Transmigrasi Patriot berada di Kawasan Transmigrasi Hialu, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Melalui keterlibatan Tim Ekspedisi Patriot UGM, kegiatan di Kawasan Transmigrasi Hialu diarahkan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap kondisi sosial, ekonomi, ekologis, dan kelembagaan kawasan. Evaluasi ini menjadi langkah awal dalam merumuskan desain komoditas unggulan dan tata kelola kolaboratif yang mampu memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan.

Sebagai salah satu tahapan dari riset yang dilakukan, Tim Ekspedisi Patriot Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Evaluasi Kawasan dan Pengembangan Desain Komoditas Unggulan di Kawasan Transmigrasi Hialu”. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 21 Oktober 2025, di Konawe Utara, dengan dihadiri oleh beberapa Dinas/Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Konawe Utara untuk membahas secara terbuka kondisi aktual, potensi strategis, serta arah pengembangan kawasan transmigrasi di Konawe Utara.

 

FGD dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara, yang mewakili Bupati. Dalam sambutannya, Dr. Safruddin, S.Pd., M.Pd.  menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai penting sebagai wadah pertemuan antara data akademik dan realitas lapangan di kawasan transmigrasi. Ia menegaskan bahwa Kawasan Hialu memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan, yang perlu diperkuat melalui inovasi dan penelitian berbasis data. Namun, Sekda turut menyoroti permasalahan mengenai status lahan hak transmigrasi sebagai tantangan utama. Meskipun sebagian masyarakat telah memiliki sertifikat tanah, status kawasan tersebut masih tercatat sebagai kawasan hutan, yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum. Ia berharap hasil kajian Tim Ekspedisi Patriot dapat membantu mengurai persoalan tersebut serta melahirkan rekomendasi berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Sebagai pemantik diskusi, Tim Ekspedisi Patriot UGM Hialu Output 1 dan 2, memaparkan hasil kajian awal TEP di wilayah transmigrasi Konawe Utara. Mohamad Rachmadian Narotama, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Tim Ekspedisi Patriot Hialu – Output 1, menjelaskan bahwa potensi utama kawasan saat ini adalah perkebunan kelapa sawit, namun ekspansi yang berlebihan berpotensi menimbulkan konflik dengan sektor lain, terutama akibat tumpang tindih izin usaha pertambangan (IUP).

Rachmadian juga menyoroti kondisi lingkungan di Kawasan Hialu yang memiliki potensi besar sebagai kawasan geosite atau geopark karena karakteristik bentang alamnya yang unik. Namun, infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi masih menjadi tantangan utama, dengan beberapa sumber air yang mengering dan tercemar aktivitas tambang. Selain itu, Ia menekankan pentingnya mengembangkan model ekonomi sirkular sawit, misalnya dengan memanfaatkan limbah sawit menjadi pakan ternak sapi, serta merancang strategi pengelolaan sawit berkelanjutan dengan memperhatikan aspek konservasi lahan dan kesehatan ekosistem.

Dalam sesi diskusi, para camat dan perwakilan instansi memaparkan berbagai permasalahan di wilayahnya masing-masing. Camat Langgikima, Tasruddin, menyoroti dampak lingkungan akibat aktivitas tambang dan perkebunan sawit, seperti banjir di musim hujan dan polusi debu di musim kemarau. Lebih dari itu, sebagian besar wilayah Langgikima masih berstatus kawasan hutan, bahkan termasuk kantor kecamatan, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh legalitas lahan. Isu tersebut didukung oleh pernyataan Marwan, perwakilan dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit XIX Laiwoi Utara, menyampaikan bahwasannya sekitar 70% wilayah Konawe Utara masih berstatus kawasan hutan. Veni, perwakilan dari Kantor Pertanahan Konawe Utara, menegaskan bahwa sertifikat tanah baru dapat memiliki kekuatan hukum setelah penurunan status kawasan hutan disahkan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu, isu terkait status lahan ini memerlukan perhatian tingkat struktural tertinggi, dalam hal ini adalah pemerintah pusat.

Narasumber FGD, Ir. Deva Fosterharoldas Swasto, S.T., M.Sc., Ph.D., menutup sesi diskusi dengan menegaskan bahwa berbagai permasalahan di Kawasan Transmigrasi Hialu, Konawe Utara mencerminkan kompleksitas pembangunan wilayah yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Sartono, perwakilan dari Badan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Konawe Utara, mengimbau agar Dinas/OPD di Kabupaten Konawe Utara menyatukan sinergi untuk merumuskan kebijakan intervensi kawasan transmigrasi dalam penyelesaian permasalahan yang ada.

Kegiatan FGD ditutup dengan harapan agar seluruh hasil diskusi dapat ditindaklanjuti dalam kebijakan yang konkret dan berpihak pada masyarakat. Pemerintah Daerah Konawe Utara dan Tim Ekspedisi Patriot UGM sepakat bahwa program transmigrasi dapat berperan sebagai tulang punggung pembangunan daerah. Harapannya, Kawasan Transmigrasi Hialu dapat dijadikan laboratorium pengembangan komoditas dan percontohan pembangunan wilayah berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara.

Kawasan Transmigrasi Bena di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menyimpan potensi besar dalam sektor pertanian, hortikultura, dan perkebunan lahan kering. Namun untuk memaksimalkan potensi tersebut, kawasan ini membutuhkan inovasi, penguatan rantai nilai, serta pendekatan pembangunan yang lebih terukur dan berbasis data. Atas kebutuhan ini, Kementerian Transmigrasi menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Program Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang melibatkan akademisi lintas disiplin untuk melakukan kajian lapangan dan merumuskan rekomendasi pembangunan berbasis riset.

Sebagai bagian dari rangkaian kajian Output 2, Tim Ekspedisi Patriot UGM bersama Pemerintah Kabupaten TTS menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menakar Ulang Arah Pembangunan Kawasan Transmigrasi Bena: Refleksi dan Gagasan Penguatan Berbasis Kemandirian dan Kolaborasi.”

Sekda TTS: Perlu Perpaduan Antara Data dan Realitas Lapangan

Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, Drs. Seperius E. Sipa, M.Si., membuka kegiatan dengan menegaskan bahwa pengembangan kawasan Bena memerlukan perpaduan antara data ilmiah dan konteks lokal empat kecamatan yang menjadi lokus transmigrasi: Kolbano, Kualin, Kuanfatu, dan Amanuban Selatan. Menurutnya, tantangan utama seperti produktivitas pertanian yang belum optimal, harga komoditas yang fluktuatif, serta minimnya sarana pascapanen membutuhkan kebijakan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif.

Kajian Komoditas Unggulan dan Tantangan Infrastruktur

Ketua Tim Ekspedisi Patriot Bena Output 2, Ir. Deni Prasetio Nugroho, S.T., M.T., memaparkan bahwa komoditas unggulan seperti jagung, kemiri, kelapa, asam, hingga hortikultura bawang dan cabai memiliki prospek tinggi jika ditopang oleh penguatan kelembagaan, sistem pemasaran, dan infrastruktur.

“Yang kami temukan adalah potensi komoditas yang besar namun belum memiliki sistem rantai nilai yang solid. Diperlukan collection point, kemitraan pasar, dan penguatan BUMDes sebagai aggregator,” jelas Deni.

Berdasarkan catatan lapangan terakhir, Deni sangat mengapresiasi rilisnya merek beras swadaya masyarakat di Kecamatan Amanuban Selatan bernama “Nona Bena”. Deni berharap inisiasi ini dapat menjadi langkah awal bangkitnya kelembagaan swadaya masyarakat, dan dapat menjadi rujukan bagi daerah maupun komoditas lainnya.

Sementara itu, Dr. Ir. Dewanti, M. S, dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM, menyoroti persoalan aksesibilitas yang masih menghambat pergerakan barang dan masyarakat. Ia menjelaskan kondisi jalan belum memadai, jembatan rusak, serta terbatasnya layanan transportasi desa membuat komoditas unggulan sulit menembus pasar regional seperti Soe dan Kupang. Tak hanya itu, Dewanti juga memberikan tiga kunci utama dalam pengembangan komoditas demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat, yaitu “Kerja Nyata, Kolaborasi, dan Hilirisasi,” karena pertumbuhan ekonomi kerakyatan tidak akan tumbuh tanpa usaha pengembangan, pengolahan, dan pemanfaatan teknologi. Melalui spirit solidaritas yang menjadi modal sosial masyarakat, Dewanti berharap adanya koordinasi yang lebih terarah antarsektor dan antarwilayah.

Penguatan Berbasis Kearifan Lokal dan Sinergi Multipihak

Jakob E.P. Benu, S. T, M. T, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten TTS, menekankan pentingnya mengangkat kembali praktik pertanian lokal sembari menghadirkan teknologi sederhana untuk meningkatkan produktivitas. Ia menyebut Kualin dan Kolbano sebagai calon sentra hortikultura dataran kering yang dapat dikembangkan sebagai penyangga ekonomi kawasan. Selain itu, Jakob juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten TTS belum lama ini bekerja sama dengan salah satu Non-Governmental Organization (NGO), ICRAF Southeast Asia, dalam melakukan pemetaan komoditas potensial baru yang memiliki kesesuaian dengan karakteristik lahan dan topografi Kawasan Transmigrasi Bena, seperti kopi robusta di Kecamatan Amanuban Selatan dan kopi arabica di Kecamatan Kuanfatu. Dengan adanya pendiskusian ini, diharapkan adanya feedback terhadap rencana pengembangan subsektor pertanian dan perkebunan, mengingat pentingnya kawasan ini dalam sumbangsihnya terhadap kebutuhan pangan dan perekonomian Kabupaten TTS

FGD ini turut melibatkan para camat dari Kolbano, Kualin, Kuanfatu, dan Amanuban Selatan, serta para kepala desa dari desa lokus transmigrasi di kawasan Bena, yang menyampaikan persoalan nyata di lapangan mulai dari keterbatasan akses jalan, sarana penunjang pertanian, hingga tantangan pengelolaan sumber daya air.

Secara keseluruhan, kegiatan FGD memberikan banyak masukan bagi Pemerintah Kabupaten TTS dan Tim Ekspedisi Patriot UGM Kawasan Transmigrasi Bena terkait potensi dan harapan dalam pemanfaatan komoditas berbasis kearifan lokal. Kawasan Transmigrasi Bena yang terletak di daerah selatan, tak hanya kaya akan potensi pertanian dan perkebunan, tetapi juga memiliki potensi ternak dan tangkap laut. Masyarakat berharap dengan adanya kolaborasi lintas sektor dapat memaksimalkan potensi tersebut demi terwujudnya masyarakat yang berdaya dan sejahtera, dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan demi generasi masa depan.

Menuju Kebijakan Berbasis Bukti dan Kolaboratif

Program Transmigrasi Patriot merupakan bagian dari strategi nasional untuk menghadirkan pembangunan kawasan transmigrasi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat, kajian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, mulai dari penetapan komoditas unggulan, penguatan ekonomi lokal, hingga pengembangan infrastruktur pendukung.

“Ini adalah langkah awal untuk merumuskan desain pengembangan kawasan yang berdaya saing dan berkeadilan,” ujar Deni menutup diskusi.

Sleman – Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) telah menyelesaikan Diklat Sistem Informasi Geografis (SIG) Dasar Angkatan ke-27 pada 3—8 November 2025. Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan mengelola dan menganalisis data spasial guna mendukung pembangunan berbasis data yang presisi. Pelatihan dibuka secara resmi oleh Koordinator Unit Riset dan Pengembangan Pustral UGM, Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc pada 3 November 2025.

Diklat diikuti oleh profesional dari beragam latar belakang, mencerminkan kebutuhan akan keterampilan SIG yang kian esensial di berbagai sektor. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, SKK Migas, dan Pustral UGM. Keikutsertaan perwakilan dari instansi strategi tersebut menunjukkan urgensi penguasaan teknologi geospasial untuk mendukung kerja-kerja analitis dan perencanaan yang efektif.

Program ini dirancang untuk membekali para profesional dengan pemahaman alur kerja geospasial yang menyeluruh. Peserta tidak hanya mendalami penguasaan perangkat lunak inti seperti ArcCatalog dan ArcMap, tetapi juga dibimbing secara sistematis untuk menguasai fondasi teknis analisis data. Materi ini mencakup struktur data, data tabular dan query dasar, spatial referencing, data entry dan editing, spatial query, hingga spatial analysis menggunakan data vektor. Lebih dari itu, peserta turut menjalani sesi praktik lapangan intensif. Sesi ini mencakup praktik penggunaan GNSS dan praktik penerbangan drone (manual dan mapping). Puncaknya, peserta dilatih mengolah data mentah dari drone menjadi produk data spasial yang siap divisualisasikan.

Diklat ini menghadirkan pengajar dari berbagai fakultas dan unit di UGM, yakni   Dr. Taufik Hery Purwanto, M.Si. dan Dr. Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc. (Fakultas Geografi UGM), Dr. Eng. Ir. Purnama Budi Santosa, ST., M.App.Sc., IPM dan Dr. Bilal Ma’ruf, S.T., M.T. (Fakultas Teknik UGM), Bakhtiar Alldino Ardi Sumbodo, S.Si., M.Cs. (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM), Rendy Putra Maretika, S.Si., M.Cs. dan Alfiatun Nur Khasanah, S.Si., M.Sc. (Sekolah Vokasi UGM), Agus Kuntarto, S.Si. (Pusat Kedokteran Tropis UGM), Dr. Ir. Arif Wismadi, M.Si, dan dari Pustral UGM Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc. dan Yessy Noven Agustina, S.P. Instruktur juga berasal dari Departemen Arsitektur UII, yaitu Dr. Ir. Arif Wismadi, M.Si. Kolaborasi lintas disiplin ini menjadi kekuatan utama Pustral UGM dalam memastikan pelatihan berlangsung profesional dan sesuai standar akademik.

Sebagai angkatan ke-27, program ini menegaskan komitmen berkelanjutan Pustral UGM dalam peningkatan SDM geospasial nasional. Dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan pembangunan yang membutuhkan analisis spasial—mulai dari perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan, hingga infrastruktur transportasi—penguasaan Sistem Informasi Geografis menjadi kebutuhan mendesak bagi aparatur sipil negara, akademisi, dan praktisi industri. Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan teknis menggunakan perangkat lunak GIS profesional serta pemahaman metodologi analisis spasial yang dapat diaplikasikan langsung di instansi masing-masing.

Melalui sinergi antara pendidikan, teknologi, dan praktik lapangan, Pustral UGM berperan sebagai katalis transformasi kompetensi geospasial yang berdampak nyata bagi pembangunan berbasis data spasial di Indonesia. Penutupan dan penyerahan sertifikat dilaksanakan oleh Kepala Divisi Pelatihan dan Seminar Pustral UGM, Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc. pada 8 November 2025. (SDDNs)

Sleman – Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan kompetensi operator drone di Indonesia. Melalui Pelatihan Sertifikasi Remote Pilot dan Pengoperasian Drone untuk Pemetaan Batch #17, yang digelar pada 27 Oktober—1 November 2025, Pustral UGM sukses melatih para peserta untuk menjadi pilot drone bersertifikat resmi sesuai standar keselamatan penerbangan nasional. Lulusan pelatihan memperoleh sertifikat yang terverifikasi oleh Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan dengan kode UASTC-009 dan dapat digunakan untuk mendaftar Remote Pilot Certificate melalui portal SIDOPI-GO.

Untuk menjamin kualitas pelatihan, kegiatan ini menghadirkan instruktur ahli lintas institusi dari regulator, akademisi, hingga praktisi penerbangan. Narasumber antara lain Captain Mohammad If Gobel, M. (DKPPU Kementerian Perhubungan), Riza Semaryan Lubis (Direktorat Navigasi Penerbangan), Moeji Soebagyo, S.ST. (AirNav Indonesia), dan Mayor Sus Hosen (Akademi Angkatan Udara Yogyakarta). Dari UGM, turut berpartisipasi sejumlah dosen dan peneliti dari berbagai fakultas, di antaranya Dr. Taufik Hery Purwanto, Dr. Barandi Sapta Widartono (Fakultas Geografi), Prof. Dr. Ir. Harintaka, S.T., M.T., IPU, Dr. Bilal Ma’ruf, S.T., M.T., Iqbal Hanun Azizi, S.T. (Fakultas Teknik), Bakhtiar Alldino Ardi Sumbodo, S.Si., M.Cs. (FMIPA), Karen Slamet Hardjo, S.Si., M.Sc., Ferdiyan Puja Perdana, A.Md (Sekolah Vokasi), dan Dr. dr. Rustamadji, M.Kes, (FKKMK) serta Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc. (Pustral UGM).

Praktik lapangan menjadi bagian penting dari pelatihan ini. Selain menjalani sesi simulasi penerbangan, peserta juga melakukan praktik terbang langsung dan akuisisi data di Lapangan Sumberarum Setran, Kecamatan Moyudan, Sleman. Mereka dilatih melakukan pengukuran Jaring Kontrol Pemetaan menggunakan GNSS Geodetik dan pemetaan area dengan drone di bawah pengawasan ketat instruktur, guna memastikan kemampuan operasional yang aman dan sesuai prosedur di lapangan.

Evaluasi dilakukan melalui Pre-Test, Post-Test, dan ujian praktik terbang sebagai syarat kelulusan. Pelatihan angkatan ke-17 ini diikuti oleh tujuh peserta dari berbagai instansi, seperti Bapperida Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, dan Pustral UGM sendiri. Kegiatan dibuka oleh Kepala Pustral UGM, Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., yang menegaskan pentingnya legalitas dan kompetensi teknis dalam pengoperasian Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Penutupan sekaligus penyerahan sertifikat pelatihan dilakukan oleh Kepala Divisi Pelatihan dan Seminar Pustral UGM, Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., pada Sabtu (1/11).

Pelatihan sertifikasi ini menegaskan peran Pustral UGM sebagai katalis pengembangan SDM geospasial dan penerbangan nirawak di Indonesia. Seiring meningkatnya kebutuhan pemetaan infrastruktur, wilayah, dan monitoring lingkungan, sertifikasi resmi Kementerian Perhubungan menjadi jaminan profesionalisme dan keamanan bagi operator drone. Melalui sinergi antara pendidikan, regulasi, dan praktik lapangan, Pustral UGM berkomitmen menjadi mitra strategis dalam membangun SDM geospasial unggul yang mampu mendukung pembangunan berbasis data spasial secara berkelanjutan. (SDDNs)