Sleman, 23 Januari 2026 – Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada kembali menyelenggarakan pelatihan daring bertema strategis “Kebijakan Transportasi Berbasis Geographic Information System (GIS)”. Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, 19–21 Januari 2026 ini, diikuti oleh para Widyaiswara dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (PPSDMP) Kementerian Perhubungan. Kegiatan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan perencanaan transportasi modern yang semakin menuntut integrasi data spasial yang akurat dalam proses pengambilan keputusan.

Pelatihan dibuka secara resmi pada Senin (19/1) melalui sesi pembukaan dan foto bersama yang dipimpin oleh Prof. Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., selaku Pelaksana Harian Pustral UGM. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa penguasaan GIS merupakan kompetensi penting bagi widyaiswara dalam merespons tantangan transportasi yang kian kompleks, baik di tingkat nasional maupun daerah. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pre-test untuk memetakan pemahaman awal peserta sebelum memasuki rangkaian materi inti.

Pada hari pertama, peserta mendapatkan pengantar mengenai kebijakan transportasi dan dasar-dasar Sistem Informasi Geografis (GIS) yang disampaikan oleh Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si., dari Departemen Sains Informasi Geografis Fakultas Geografi UGM. Materi ini memberikan fondasi mengenai peran data spasial dalam mendukung perencanaan transportasi. Sesi berikutnya menghadirkan Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., peneliti Pustral UGM, yang memperkenalkan konsep pengelolaan data spasial transportasi dan pemanfaatannya dalam sistem informasi transportasi.

Masih pada hari pertama, peserta mengikuti sesi praktik yang dipandu oleh Calvin Wijaya, S.T., M.Eng., dari Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM. Pada sesi ini, peserta mempelajari berbagai sumber data transportasi seperti survei lapangan, GPS, dan open data, serta teknik pengolahan dan integrasi data spasial dan non-spasial. Pendekatan praktik ini membantu peserta memahami alur kerja data spasial yang menjadi dasar analisis transportasi berbasis GIS.

Hari kedua pelatihan berfokus pada analisis spasial untuk transportasi. R. Ibnu Rosyadi, S.Si., M.Cs., dari Departemen Sains Informasi Geografis Fakultas Geografi UGM, memandu peserta dalam memahami analisis jaringan jalan, perhitungan shortest path, analisis waktu tempuh, hingga identifikasi titik rawan kemacetan dan kecelakaan. Pada sesi siang, peserta mendapatkan materi mengenai transportasi publik dan keberlanjutan dari Dr. Ir. Noor Mahmudah, S.T., M.Eng., IPM., ASEAN Eng., yang menekankan pentingnya integrasi penggunaan lahan dan transportasi dalam pembangunan kota berkelanjutan.

Memasuki hari ketiga, peserta mendalami analisis lanjutan seperti integrasi tata guna lahan, analisis dampak lingkungan transportasi, serta visualisasi peta tematik untuk komunikasi kebijakan. Materi praktik kembali dipandu oleh Calvin Wijaya dan R. Ibnu Rosyadi. Peserta dilatih menghasilkan peta tematik yang informatif dan mudah dipahami sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan.

Sebagai rangkaian akhir pelatihan, Dr. Yuli Isnadi, SIP, MPA., dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM, memberikan materi mengenai penyusunan skenario kebijakan transportasi. Pada sesi ini, peserta diajak mengintegrasikan seluruh hasil analisis GIS yang telah dipelajari untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan aplikatif. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan pelaksanaan post-test sebagai evaluasi peningkatan pemahaman peserta.

Pelatihan resmi ditutup oleh Ratna Dwi Estriyanti, S.E., selaku Koordinator Unit Keuangan Pustral UGM. Dalam penutupannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pengajar atas partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Pustral UGM berharap pelatihan ini dapat memperkuat kapasitas widyaiswara PPSDM Perhubungan dalam mengembangkan materi pembelajaran dan kebijakan transportasi yang lebih berbasis data, inovatif, dan responsif terhadap tantangan sektor transportasi nasional. (UDN)

Sleman — Pustral UGM (Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada) berhasil menyelenggarakan pelatihan intensif Drone LiDAR untuk Pemetaan pada 6-9 Januari 2026 di Ruang Training Pustral, Jalan Kemuning M-3 Sekip Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Program pelatihan komprehensif ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi profesional berbagai industri dalam menguasai teknologi pemetaan presisi tinggi yang sedang berkembang pesat. Sebanyak 10 peserta dari PT PLN Engineering dan PT Antero Sinergi Global mengikuti program dengan antusias dan mendapatkan pengalaman praktis langsung dari pembimbing berpengalaman di bidang geospasial dan infrastruktur.

Acara pelatihan dibuka secara resmi oleh Prof. Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., Pelaksana Harian Pustral UGM, yang menekankan pentingnya teknologi LiDAR dalam transformasi digital pemetaan infrastruktur. Prof. Ikaputra menggarisbawahi bahwa penguasaan teknologi drone LiDAR adalah kunci untuk meningkatkan akurasi pemetaan, efisiensi waktu proyek, dan kualitas data geospasial. Komitmen ini menunjukkan peran Pustral UGM dalam mengembangkan sumber daya manusia kompeten di sektor infrastruktur nasional.

Kurikulum pelatihan mencakup 15 modul pembelajaran dengan integrasi seimbang antara teori (12 jam) dan praktik intensif (22 jam). Peserta mempelajari sistem LiDAR, format data (LAS/LAZ), pengukuran GNSS, simulasi penerbangan drone, serta aplikasi praktis seperti pemetaan infrastruktur dan Building Information Modelling (BIM). Pada hari ketiga dan keempat (8-9 Januari), peserta melakukan praktik lapangan untuk pengukuran titik kontrol, operasi drone LiDAR manual, misi pemetaan nadir, dan pemrosesan data menggunakan perangkat lunak Global Mapper, CoPre2, dan Agisoft Metashape.

Pelatihan melibatkan 10 pengajar dan instruktur dari Pustral UGM, Departemen Teknik Geodesi, Departemen Sains Informasi Geografi UGM, serta praktisi profesional geospasial. Tim pengajar berpengalaman memastikan setiap peserta memahami workflow pemetaan LiDAR lengkap, dari persiapan awal hingga penyusunan model 3D presisi tinggi. Kolaborasi akademisi-praktisi ini menciptakan lingkungan pembelajaran ideal yang relevan dengan kebutuhan industri pemetaan dan infrastruktur.

Acara penutupan dan penyerahan sertifikat diselenggarakan pada 9 Januari 2026 dipimpin oleh Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc., Koordinator Unit Riset dan Pengembangan Pustral UGM. Peserta yang lulus diharapkan dapat mengaplikasikan kompetensi untuk mendukung proyek pemetaan infrastruktur, dan Building Information Modelling (BIM) di institusi masing-masing. Kesuksesan pelatihan ini merefleksikan posisi Pustral UGM sebagai pusat unggulan pelatihan dan riset dalam teknologi geospasial untuk pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengapresiasi hasil survei Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM), untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan transportasi selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024/2025) yang dirilis pada Jumat (10/1). Hasil survei ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Kemenhub untuk terus meningkatkan layanan transportasi.

Berita selengkapnya dapat diakses melalui tautan berikut ini.

Kemenhub Apresiasi Hasi Survey Pustral UGM

Hasil Survei Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Transportasi Pada Masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap penyelenggaraan dan pelayanan transportasi selama masa libur Nataru. Survei tersebut mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada di angka 87,43 dari 100, atau termasuk dalam kategori “Sangat Puas”. Survei dilaksanakan oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM), menghimpun 9.999 responden di 26 provinsi terpilih. Dari sisi jumlah responden, sebanyak 90,9% responden memberikan penilaian positif, yang terdiri dari 43,9% responden menyatakan “Puas” dan 47,0% menyatakan “Sangat Puas”. Rilis hasil survei disampaikan oleh Ketua Tim Kajian, Prof. Dr. Eng. Ir. M. Zudhy Irawan, S.T., M.T pada Selasa, 06 Januari 2026 di Yogyakarta.

Survei ini memotret persepsi masyarakat pada periode 24 hingga 30 Desember 2025 pada enam kelompok moda transportasi, yaitu Angkutan Umum Jalan, Angkutan Udara, Angkutan Kereta Api (KA), Angkutan Laut, Angkutan Pribadi (mobil dan motor), serta Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP). Survei dilakukan dengan metode Stratified Multistage Sampling dengan pengambilan sampel akhir secara accidental dan margin of error sebesar 2,5%. Survei dilakukan di 188 simpul transportasi yang meliputi rest area, terminal, pelabuhan, stasiun, hingga bandara. Terdapat empat aspek utama yang menjadi indikator penilaian masyarakat, yaitu prasarana (kesiapan fisik jalan, gedung terminal, dan fasilitas penunjang), sarana (kualitas armada transportasi yang digunakan masyarakat), manajemen transportasi (keandalan pengaturan arus lalu lintas dan jadwal keberangkatan), dan kebijakan (ketegasan dan kejelasan aturan yang diterapkan pemerintah selama masa libur).

“Hasil ini merupakan refleksi dari koordinasi intensif antar-instansi dalam memastikan kelancaran arus mudik dan balik Nataru. Fokus pada perbaikan manajemen transportasi dan penguatan prasarana terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan. Capaian angka 87,43 ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari kerja keras kolaborasi lintas sektor,” kata Zudhy.

Analisis hasil survei juga menunjukkan potensi dampak ekonomi dari pergerakan orang selama Nataru adalah sebesar Rp40,29 triliun, yang terdiri dari Rp20,32 triliun berasal dari sektor transportasi dan Rp19,98 triliun dari sektor non transportasi. Eskalasi dampak ekonomi diprediksi dari total jumlah pelaku perjalanan Nataru 2025 – 2026 yang menurut Kementerian Perhubungan adalah sebesar 119,5 juta orang.

Berdasarkan hasil analisis, tim kajian memberikan rekomendasi perbaikan pada masing-masing moda. Pada Angkutan Umum Jalan, rekomendasi diarahkan pada peningkatan kualitas armada dan terminal, rekayasa lalu lintas (contra flow dan one way) yang lebih adaptif, optimalisasi peran dan fungsi Posko Nataru, optimalisasi manajemen rest area, dan program mudik gratis. Pada Moda Angkutan Udara diharapkan dapat dilakukan evaluasi harga tiket dan penanganan delay, pengoptimalan extra flight (rute, waktu, keterisian), serta optimalisasi peran dan fungsi Posko Nataru bandara.

Pada moda Angkutan Kereta Api (KA), kebijakan diarahkan pada penyesuaian diskon dan kapasitas dengan pola permintaan, penambahan perjalanan puncak berbasis data, serta perkuatan integrasi layanan first–last mile. Pada moda Angkutan Laut, kebijakan diarahkan pada ketepatan sasaran diskon dan tiket gratis, peningkatan keselamatan dan kenyamanan pelabuhan, serta optimalisasi peran dan fungsi Posko Nataru di pelabuhan.

Selanjutnya pada moda Angkutan Pribadi diharapkan terdapat peningkatan manajemen lalu lintas berbasis informasi real-time; optimalisasi one way, contra flow, pembatasan barang; serta perbaikan fasilitas pendukung perjalanan. Pada angkutan ASDP, diharapkan terdapat peningkatan ketepatan waktu dan pemerataan rute, perbaikan kenyamanan fasilitas kapal, dan perkuatan sistem reservasi dan antrean digital di pelabuhan.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Kementerian Perhubungan, Rudi Irawan, S.SiT., M.T, selaku penanggap pertama menyampaikan dalam penyelenggaraan Nataru, Kementerian Perhubungan dengan stakeholder dan lembaga terkait sudah berkolaborasi, sehingga kebijakan yang diambil sudah merupakan kebijakan yang disinergikan. Persiapan intensif dilakukan untuk menyiapkan kebijakan dengan mengutamakan aspek keselamatan. Terdapat empat faktor utama yang menjadi perhatian, yaitu keamanan, keselamatan, sinergitas, dan kolaborasi, dengan memperhatikan hal-hal kecil sehingga meminimalisir hal-hal di luar prediksi untuk diantisipasi lebih awal. Stakeholder dihimbau untuk memiliki persepsi yang sama dalam implementasi kebijakan pada periode Nataru yang penerapannya dilaksanakan secara humanis, agar masyarakat paham dan terinfo terkait kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil IKM menjadi dasar atas perbaikan kebijakan di Kementerian Perhubungan, sehingga harapannya IKM bisa meningkat di tahun berikutnya. Beberapa kebijakan yang memiliki tingkat kepuasan yang kurang akan diperbaiki sehingga dapat lebih optimal manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Darmaningtyas, selaku Pemerhati Transportasi menyampaikan bahwa pemerintah sangat siap pada Nataru tahun ini, namun kemampuan masyarakat menurun, sehingga jumlah pergerakan menurun. Hal ini dipengaruhi juga oleh momen Imlek dan Lebaran yang berdekatan serta faktor cuaca yang tidak mendukung. Oleh karena itu, tingkat kepuasan yang tinggi dari pengguna dapat dipahami, karena tingkat kapasitas penyedia transportasi yang masih terpenuhi. Di sisi lain, hal tersebut berpengaruh pada tingkat pendapatan operator dan UMKM yang menurun. Darmaningtyas memberikan catatan bahwa hasil survei adalah subyektif berbasis moda, sehingga perspektif antar moda sesungguhnya tidak dapat diperbandingkan. Darmaningtyas juga menyampaikan kritik lamanya pengaturan angkutan barang pada masa Nataru yang berpengaruh pada antrean angkutan barang yang panjang di pelabuhan penyeberangan.

Agus Pambagio selaku Pengamat Kebijakan Publik mengamini bahwa kebijakan pengaturan angkutan barang di penyeberangan perlu diperbaiki. Aspek keselamatan perlu menjadi perhatian dan diantisipasi, khususnya pada angkutan darat, sementara Direktorat Keselamatan di Ditjen Hubdat justru dihilangkan. Manajemen lalu lintas di rest area juga perlu diperhatikan, untuk meminimalisir kepadatan di jalan tol. Perlu ada manifest penumpang pada moda bus sebagai basis data untuk perencanaan kebijakan. Sebagai penutup Agus menyampaikan bahwa media sosial memiliki peran besar dalam mempengaruhi pelaku perjalanan yang berpotensi menyebabkan over prediksi volume perjalanan.

Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc., IPU., APEC.Eng, Guru Besar Transportasi dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan (DTSL) FT UGM menyampaikan bahwa format survei perlu distandarkan sehingga dapat diperbandingkan antar tahun. Secara metodologis terdapat perbedaan pendekatan berbasis objective view (performace) dan subjective view (perspektif) yang perlu digabungkan untuk menghasilkan kesimpulan yang paripurna, misalnya apakah benar capaian kinerja tinggi akan selaras dengan efisiensi sistem. Perlu juga dilakukan disagregasi hasil survei berbasis karakteristik responden serta passenger journey dari rumah ke tujuan (touch point, pain point), untuk melihat bagian kritis dari perjalanan. Dapat pula dilakukan analisis survei perspektif dan social listening dengan data mining sebagai proses verifikasi. Sebagai penutup, Danang menyampaikan perlunya narasi ke media yang lebih agresif, karena belum semua kebijakan dirasakan oleh masyarakat.

Rilis hasil survei dilaksanakan di Ruang Auditorium Pasca Sarjana UGM Lantai 5, serta secara online melalui zoom meeting. Acara dihadiri oleh para stakeholder dari Kementerian Perhubungan, operator simpul transportasi (bandara, stasiun, terminal), kepolisian, akademisi dan media massa. Hasil survei ini diharapkan menjadi basis evaluasi bagi pemerintah dan operator transportasi untuk mempersiapkan momentum mudik Lebaran 2026 agar tetap memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan bagi masyarakat.

Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) menyampaikan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Transportasi Pada Masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Hasil survei menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87,43 dari 100, atau termasuk dalam kategori “Sangat Puas”. Survei dihimpun dari 9.999 responden di 26 wilayah terpilih. Dari sisi jumlah responden, sebanyak 90,9% responden memberikan penilaian positif, yang terdiri dari 43,9% responden menyatakan “Puas” dan 47,0% menyatakan “Sangat Puas”.

Survei dilakukan dengan menggunakan metode Stratified Multistage Sampling dengan margin of error sebesar 2,5% pada 188 simpul transportasi yang meliputi rest area, terminal, pelabuhan, stasiun, hingga bandara. Terdapat empat aspek utama yang menjadi indikator penilaian masyarakat, yaitu prasarana (kesiapan fisik jalan, gedung terminal, dan fasilitas penunjang), sarana (kualitas armada transportasi yang digunakan masyarakat), manajemen transportasi (keandalan pengaturan arus lalu lintas dan jadwal keberangkatan), dan kebijakan (ketegasan dan kejelasan aturan yang diterapkan pemerintah selama masa libur).

Survei dilaksanakan pada periode 24 hingga 30 Desember 2025 pada enam kelompok moda transportasi. Nilai rata-rata skor indeks kepuasan masyarakat untuk moda kereta api (KA) 93,38, moda ASDP (Penyeberangan) 93,31, moda udara dengan skor 88,98, moda Laut 88,09, moda Bus 85,32 dan kendaraan pribadi sebesar 84,76.

Analisis hasil survei juga menunjukkan potensi dampak ekonomi dari pergerakan orang selama Nataru adalah sebesar Rp40,29 triliun, yang terdiri dari Rp20,32 triliun berasal dari sektor transportasi dan Rp19,98 triliun dari sektor non transportasi. Eskalasi dampak ekonomi diprediksi dari total jumlah pelaku perjalanan Nataru 2025 – 2026 yang menurut Kementerian Perhubungan adalah sebesar 119,5 juta orang.

Hasil survei ini akan menjadi basis evaluasi bagi pemerintah dan operator transportasi untuk mempersiapkan momentum mudik Lebaran 2026 agar tetap memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan bagi masyarakat.

Video rilis hasil survei dapat diakses melalui link berikut: Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Transportasi Pada Masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Pakar Transportasi UGM, Dr. Ir. Dewanti, MS., mengingatkan agar masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi sebelum melakukan perjalanan sebaiknya mempersiapkan diri dengan menjaga kondisi kesehatan dengan baik selama berkendara.

Menurutnya, pemerintah selalu memberikan informasi soal daerah atau wilayah yang rawan bencana, informasi kemacetan hingga ketersediaan lokasi istirahat sehingga lalu lintas tetap bisa lancar pada akhir tahun ini. “Titik rawan bencana seperti longsor, kemacetan lalu lintas, ketersediaan rest area dan fasilitasnya harus diinformasikan jauh hari serta memastikan kondisi jalan, rambu lalu lintas bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Berita selengkapnya: klik link

Foto: Freepik

Masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta mudik lebaran kerap menjadi ujian bagi pemerintah terkait kesiapan infrastruktur dan koordinasi kebijakan transportasi. Pasalnya, lonjakan mobilitas masyarakat yang bepergian untuk berlibur cukup signifikan. Sejauh ini, penanganannya masih dilakukan dengan pola konvensional. Padahal, tanpa adanya transformasi strategi yang mendasar, kapasitas infrastruktur yang bersifat statis dipastikan akan kewalahan mengimbangi pertumbuhan kendaraan pribadi yang terus meningkat tiap tahunnya.

Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Pakar Transportasi UGM, Dr. Ir. Dewanti, M.S., menilai penanganan mobilitas masyarakat yang berlibur di momen (Nataru) 2025 tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola reaktif seperti pembukaan posko atau program diskon tarif tol. Sebab pelaku perjalanan pada periode puncak menunjukkan permintaan sesaat yang sangat tinggi sehingga memicu over kapasitas sarana dan prasarana. “Meski pemerintah telah berupaya melalui berbagai program keselamatan, permasalahan tersebut belum sepenuhnya terurai karena permintaan tetap terakumulasi pada waktu yang bersamaan.

Berita selengkapnya: klik link

Foto: Sinpo.id

Bencana hidrometeorologi dahsyat di Sumatera—khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—yang terjadi sejak akhir November lalu menjadi peringatan keras dan pelajaran yang sangat mahal. Data BNPB per 14 Desember 2025 menunjukkan fakta yang memilukan: 1.016 korban meninggal dunia, 212 orang hilang, dan lebih dari 1,5 juta warga mengungsi. Angka ini diperparah dengan kehancuran infrastruktur logistik kritis, di mana 271 jembatan rusak dan jalur transportasi darat terputus. Dampaknya langsung yang terasa adalah distribusi terhambat, pasokan terhenti, hingga memicu kepanikan sosial di tengah masyarakat.

“Namun, di balik angka kemanusiaan tersebut, terdapat krisis sistemik yang perlu kita bedah sebagai masyarakat transportasi dan logistik. Terputusnya jalur vital Banda Aceh–Lhokseumawe hingga lumpuhnya operasional simpul transportasi akibat banjir, telah mematikan urat nadi distribusi kita. Hal ini berdampak nyata pada kelangkaan pasokan dan lonjakan harga, bahkan sempat memicu insiden penjarahan gudang pangan di Sumatera Utara akibat keterlambatan bantuan,” demikian disampaikan oleh Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., P.hD., selaku Caretaker Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM pada pembukaan Webinar “Membangun Ketahanan Logistik Pangan dan Energi Sumatera yang Tangguh Bencana: Analisis Krisis, Kebijakan, dan Strategi ke Depan”.

Webinar diselenggarakan Selasa, 23 Desember 2025, pukul 08.30 – 11.30 WIB, menghadirkan Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc selaku Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kemenko Pangan RI, yang membedah kebijakan cadangan pangan dan tantangan operasional di lapangan. Pembicara selanjutnya adalah Bapak Hari Purnomo, Direktur Rekayasa dan Infrastruktur PT Pertamina Patra Niaga, yang berbagi pengalaman langsung dari garda terdepan ketahanan energi, termasuk strategi pemulihan pascabencana; serta Prof. Dr. Kuncoro Harto Widodo, S.TP., M.Eng, Guru Besar Manajemen Logistik dan Rantai Pasok FTP UGM sekaligus Tim Ahli Pustral UGM, yang memberikan analisis mendalam tentang kerentanan infrastruktur transportasi dan peta jalan penguatan ketahanan logistik.

Dalam paparannya Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc menyampaikan bahwa swasembada pangan dan pembangunan berbasis komunitas adalah mandat sebagai bagian dari Astacita, khususnya Prioritas Nasional 2 yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air serta Prioritas Nasional 6 yaitu Membangun dari Desa dari Bawah. Bencana alam tidak hanya merusak ekosistem tetapi dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar dari total stok cadangan beras BULOG sebesar 3,35 juta ton, cadangan beras di Provinsi Aceh sebesar 81 ribu ton, Sumatera Utara sebesar 35 ribu ton dan Sumatera Barat sebesar 7.7 ribu ton. Tantangan yang dihadapi untuk menyalurkan bantuan diantaranya adalah infrastruktur konektivitas yang rusak, kelangkaan BBM untuk logistik dan genset, mati daya listrik tegangan tinggi dari PLN, daya angkut helikopter yang terbatas, serta sebaran lokasi gudang pangan yang terbatas. “Pemerintah c.q Bapanas juga telah mengirimkan CBP Bencana Alam ke 3 provinsi sejumlah 24 ribu ton. Namun karena kendala transportasi, distribusi bantuan pangan baru mencapai 10.000 ton,” demikian disampaikan oleh Nani.

Hari Purnomo, selaku pembicara selanjutnya menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga (PPN) menyiapkan tiga skenario untuk pengangkutan BBM baik minyak maupun gas, yaitu pola Reguler, Alternatif, dan Emergency. Wilayah terdampak bencana di Aceh meliputi wilayah Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues; di Sumatera Utara meliputi Tarutung dan Padang Sidempuan, sementara di Sumatera Barat mencakup Bukittinggi, Kajai, dan Pasaman Barat.

Upaya penanganan yang dilakukan oleh PPN diantaranya adalah Perbantuan Armada Angkut BBM dengan Mekanisme estafet mobil tangki dari RJBT – RJBB – FT Panjang – IT Dumai – FT Medan – IT Lhokseumawe – FT Kr. Raya – FT Meulaboh. Sudah dilakukan tambahan 54 Mobil Tangki BBM dengan 44 unit secara estafet dan 10 unit non-estafet (dari Terminal di Regional yang sama). Semua unit telah tiba dan beroperasi sebanyak 100%. Selain itu ada tambahan 137 Awak Mobil Tangki (AMT) Perbantuan dari antar Terminal Sumbagut, RJBB, RJBN, Sumbagsel, Kalimantan, dan Sulawesi.

Upaya penanganan lain adalah Perbantuan Armada Angkut LPG dengan mekanisme estafet armada skid tank LPG dari Jatimbalinus – RJBT – RJBB – Aceh. Sebanyak 9 dari 20 Skid Tank LPG sudah tiba dan beroperasi di wilayah Aceh, sedangkan 11 Skid Tank lainnya dalam perjalanan menuju ke Aceh. “Untuk pertama kalinya pula, Pertamina mengerahkan helikopter Sikorsky S-61A dengan metode sling load yang memungkinkan tabung Bright Gas diangkut tanpa helikopter harus mendarat, demikian disampaikan oleh Hari Purnomo.

Prof Kuncoro selaku pembicara ketiga menyampaikan beberapa isu utama transportasi dan logistik dalam krisis bencana hidrometeorologi di Sumatera. Isu utama yang pertama adalah kerentanan infrastruktur transportasi dan logistik penting dan gangguan rantai pasok. Simpul vital (choke points) dan jaringan transportasi dan logistik pangan dan energi Sumatera belum dipetakan dan dikelola dengan mempertimbangkan kerentanan tinggi terhadap multi-bencana, sehingga setiap gangguan mengakibatkan masalah pada rantai pasok kawasan Sumatera bagian utara.

Isu utama kedua adalah terlambatnya bantuan logistik pangan dan energi di lokasi terdampak bencana. Terdapat kendala koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah, serta terdapat perbedaan persepsi skala bencana antara pemerintah pusat dan daerah sehingga berpengaruh pada skala dan sumber bantuan kepada korban bencana. Sementara isu utama ketiga adalah desain simpul dan jaringan transportasi dan logistik yang tangguh dan adaptif. Sistem transportasi dan logistik sangat tergantung pada beberapa simpul dan jaringan utama yang rentan. Tanpa cadangan rute alternatif yang memadai, mudah lumpuh total apabila terjadi  bencana melanda seperti saat ini.

Untuk mengatasi isu-isu penting tersebut, Kuncoro memberi beberapa rekomendasi baik untuk diimplementasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Isu pertama menunjukkan bahwa simpul dan jaringan transportasi terdampak bencana sehingga menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan-energi di kawasan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dalam jangka pendek perlu pembersihan jalan longsor dan pembangunan jembatan sementara. Dalam jangka panjang perlu peningkatan status jalur alternatif, penguatan jembatan utama sementara, serta rekonstruksi jalan terdampak banjir.

Isu kedua menunjukkan bahwa perlu penyamaan persepsi skala kebijakan, pembagian peran dan penguatan koordinasi antar pihak dalam penanggulangan bencana. Untuk itu perlu penguatan koordinasi dan kolaborasi antar pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, Relawan, Donatur, Penyedia jasa logistik, TNI & Polri). Sementara isu ketiga menunjukkan bahwa simpul dan jaringan transportasi dan logistik yang tangguh dan fleksibel adalah jaringan transportasi yang memiliki ketahanan, mampu beradaptasi, dan menjaga konektivitas masyarakat dalam keadaan darurat. “Dalam jangka pendek perlu tanggap darurat cerdas dalam bentuk dynamic routing dan humanitarian logistics hubs, sementara dalam jangka panjang perlu redundansi dan desentralisasi dalam bentuk network redundancy, centralized decentralized warehousing, serta penguatan konektivitas antar pelabuhan,” demikian Kuncoro menutup uraiannya.

Webinar ini dihadiri oleh 450 peserta dari berbagai kalangan yang berdiskusi secara aktif. Acara dipandu oleh moderator Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., selaku Kepala Divisi Pelatihan dan Seminar serta Peneliti Pustral UGM. Pada akhir sesi, disimpulkan bahwa ketahanan pangan dan energi di Sumatera yang tangguh bencana memerlukan tiga hal utama: (1) penguatan cadangan pangan, (2) desain logistik yang adaptif, serta (3) koordinasi kolaboratif lintas sektor. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memitigasi dampak bencana hidrometeorologi secara efektif. (DAK)

Sleman — Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) kembali menyelenggarakan Diklat Sistem Informasi Geografis (SIG) Dasar Angkatan ke-28 yang berlangsung pada 8–13 Desember 2025 di Ruang Training Pustral UGM, Sleman. Kegiatan pelatihan GIS ini dirancang sebagai fondasi penguatan kompetensi spasial bagi aparatur pemerintah dan profesional yang terlibat dalam perencanaan wilayah, pengelolaan infrastruktur, serta pengambilan keputusan berbasis data geospasial.

Kegiatan diklat GIS ini secara resmi dibuka oleh Prof. Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., selaku Pelaksana Harian Pustral UGM, pada 8 Desember 2025. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya penguasaan Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai instrumen strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, dan berkelanjutan.

Kurikulum pelatihan SIG disusun secara komprehensif dengan bobot 50 Jam Pelajaran (JP), mengombinasikan pemahaman konsep teoritis dan simulasi praktik yang intensif. Materi disajikan secara berjenjang, mulai dari konsep dasar GIS, pengenalan ArcCatalog dan ArcMap, struktur data spasial, pengelolaan data tabular dan query dasar, hingga spatial referencing, data entry dan editing, serta spatial query sebagai inti pengolahan data geospasial.

Pada tahap lanjutan, peserta diklat SIG dasar dibekali kemampuan analisis spasial berbasis data vektor, teknik visualisasi peta sesuai kaidah kartografis, serta pengenalan dan pemanfaatan Global Navigation Satellite System (GNSS). Pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengolahan data sekunder, tetapi juga mencakup akuisisi data primer melalui praktik penggunaan drone, baik secara manual maupun untuk pemetaan, yang dilanjutkan dengan pengolahan dan visualisasi data hasil pemetaan udara.

Peserta Diklat SIG Dasar Angkatan ke-28 berasal dari instansi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bontang Kalimantan Timur. Partisipasi dari sektor perumahan dan pertanahan ini menunjukkan bahwa penguasaan GIS dasar telah menjadi kebutuhan strategis dalam penyusunan perencanaan permukiman, pengelolaan aset wilayah, serta perumusan kebijakan berbasis peta yang akurat dan terintegrasi.

Pelatihan ini didukung oleh tim instruktur lintas keahlian dari Universitas Gadjah Mada dan praktisi, yaitu dari Departemen Sains Informasi Geografi Fakultas Geografi (Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si. dan Dr. Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc.), Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik (Dr. Eng. Ir. Purnama Budi Santosa, S.T., M.App.Sc., IPM), Departemen Teknik Kebumian Sekolah Vokasi (Alfiatun Nur Khasanah, S.Si., M.Sc. dan Muhammad Iqbal Taftazani, S.T., M.Eng.), Pusat Kedokteran Tropis UGM (Agus Kuntarto, S.Si.), Pustral UGM (Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc. dan Yessy Noven Agustina, S.P.), serta praktisi Khuzna Mediati, S.Si. Pendekatan pembelajaran mengintegrasikan teori, praktik terstruktur, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test guna memastikan peningkatan kompetensi peserta secara terukur.

Melalui penyelenggaraan Diklat GIS Dasar Angkatan ke-28, Pustral UGM semakin menegaskan perannya dalam pengembangan sumber daya manusia geospasial di Indonesia. Bekal penguasaan GIS, GNSS, dan drone yang aplikatif diharapkan dapat langsung diterapkan dalam perencanaan wilayah, pengelolaan kawasan permukiman, serta pengembangan infrastruktur berbasis data spasial. Kegiatan ini secara resmi ditutup dengan penyerahan sertifikat oleh Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., selaku Kepala Divisi Pelatihan dan Seminar Pustral UGM, pada 13 Desember 2025. (SDD/dkk)

Bupati Merauke Yoseph B. Gebze, SH, LL.M menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Universitas Gadjah Mada yang telah melakukan kajian evaluasi kawasan, pengembangan komoditas strategis, serta desain penanganan konflik di wilayah Kabupaten Merauke, khususnya kawasan transmigrasi Muting secara komprehensif dan mendalam. “Kehadiran dan kerja keras tim di lapangan tentunya sangat kami apresiasi, mengingat kondisi geografis dan aksesibilitas kawasan yang tidak mudah. Rekomendasi yang telah disampaikan tentunya akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kawasan ke depan,” demikian disampaikan Bapak Yoseph B. Gebze dalam Focus Group Discussion Akhir dan paparan hasil kajian Tim Ekspedisi Patriot Kawasan Trasmigrasi Muting, Merauke. Acara dilaksanakan secara hybrid pada 2 Desember 2025 di Swiss-Belhotel Merauke. Turut memberikan sambutan secara daring Ibu Bondan Djati Utami, S.Si., M.M selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Kementerian Transmigrasi yang mengharapkan acara berjalan dengan lancar dan hasil kajian memberikan manfaat bagi daerah.

Beberapa catatan juga disampaikan oleh Bapak Bupati, diantaranya perkembangan masyarakat tidak berkembang secara bersamaan karena tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Sumber daya alam Merauke melimpah, contohnya rambutan, namun hasil panen yang melimpah tersebut tidak dapat bertahan lebih dari 2 minggu sehingga pada minggu ketiga sudah tidak dapat dipasarkan. Harapannya, penelitian ini tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga memberikan solusi berupa inovasi seperti mengubah buah mentah menjadi sari buah agar dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama sehingga dapat mengoptimalkan hasil perkebunan. Produk yang dihasilkan tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi keunggulan dan potensi untuk pertumbuhan ekonomi serta perkembagan masyarakat. Merauke diharapkan dapat mendukung sentra tanaman pangan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk masyarakat lokal. Penting untuk menemukan pola yang tepat menyesuaikan karakteristik masyarakat.

Bapak Bupati Merauke juga memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika sosial di kawasan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung implementasi rekomendasi yang telah disampaikan, khususnya terkait percepatan sertifikasi tanah, digitalisasi dokumen kepemilikan lahan, dan pembentukan Forum Masyarakat Transmigrasi sebagai wadah dialog lintas kelompok. Bapak Bupati menekankan bahwa penyelesaian konflik lahan memerlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dengan dukungan data yang akurat dan sistem pencatatan yang tertib. Dengan pendekatan yang partisipatif, inklusif, dan menghormati hak ulayat masyarakat adat, Kawasan Transmigrasi Muting diharapkan dapat menjadi model harmoni sosial dan pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan.

Sebelumnya disampaikan paparan secara berturut-turut hasil kajian oleh Jan Prabowo Harmanto, S.E, M.Sc selaku Ketua Tim 1 Evaluasi Kawasan, Dwi Ardianta Kurniawan, S.T, M.Sc (Ketua Tim 2 Pengembangan Komoditas Unggulan), serta Maygsi Aldian Suwandi, S.Sos, M.A (Ketua Tim 4 Penanganan Konflik). Acara dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan, yang memberikan catatan-catatan penting dalam diskusi yang dipandu oleh Leo Aditya Nugraha, S.Psi., M.A., salah satu anggota tim kajian.

Leo Patria Mogot, S.T.,M.T, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Merauke selaku narasumber tim 1 menyampaikan bahwa Kawasan Muting merupakan kawasan transmigrasi yang terletak di perbatasan yang strategis untuk mejaga kedaulatan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan berada di tiga wewenang, yaitu nasional, provinsi, dan kabupaten. Dari ketiga wewenang tersebut terdapat ketimpangan dari segi penganggaran. Sedikit pesimis untuk membangun daerah perbatasan beberapa tahun ke depan. Pembagian wewenang ini menjadi jurang pemisah daerah dengan pusat. Kementerian pusat concern pada pengembangan nasional, namun ketika masuk ke kampung-kampung infrastruktur tidak terbangun, dan dinas kabupaten/provinsi tidak ada anggaran untuk membangun. “Beberapa tahun lalu terdapat program yang menganggarkan pengembangan kawasan transmigrasi, terutama peningkatan insfrastruktur kawasan transmigrasi, namun saat ini sudah tidak ada lagi anggarannya,” tandasnya.

Yanuarius Yoseph Resubun, S.Sos, Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke menyampaikan tahun ini Kementerian Transmigrasi melakukan kegiatan pengembangan komoditas unggulan dan pembelian produk unggulan. Hal ini merupakan langkah-langkah untuk kemajuan dan peningkatan perekonomian. Program yang perlu terus didorong adalah kemitraan dengan perusahaan yang tidak hanya berupa perbaikan jalan tapi juga bagaimana perusahaan menampung hasil komunitas.

Dalam diskusi juga mengemuka pentingnya memperhatikan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Kearifan lokal menjadi keunikan daerah yang perlu dijaga, seperti tanaman sagu yang dapat dimodifikasi dari segi masa tumbuh agar lebih cepat melalui rekayasa teknologi, sehingga dapat mengangkat martabat masyarakat hukum adat. Terdapat kesenjangan yang perlu diperhatikan dimana lahan yang dibuka cukup luas namun tingkat kesejahteraan masyarakat adat yang memiliki budaya berburu dan meramu justru lebih rendah. Pemerintah pusat perlu melakukan pendataan karakteristik masyarakat adat dan kebutuhannya secara komprehensif, mengingat pembukaan lahan yang luas menghambat aktivitas meramu masyarakat lokal sehingga budaya tradisional ini menjadi terganggu. Pengembangan kawasan perlu memperhatikan masyarakat hukum adat dengan kearifan lokalnya serta melihat aspek kearifan lokal dari perspektif lingkungan hidup agar keberlanjutan budaya dan ekosistem tetap terjaga.

Sukito, S.Sos, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke selaku penanggap Tim 4 menyampaikan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke mendukung visi misi bupati yaitu pencegahan konflik. Perlu disampaikan juga, salah satu penyebab konflik lahan di KT Muting adalah perbedaan peta kawasan yang diterbitkan BPN, Kementrian Transmigrasi maupun peta ulayat. Semua ada peluang dan hambatan. Solusi dari permasalahan lahan yang ada dapat berupa koordinasi secara kekeluargaan para pemangku kepentingan untuk membahas permasalahan.

Disampaikan pula bahwa konflik tanah restant merupakan permasalahan lahan yang terjadi di semua kawasan transmigrasi. Sebenarnya masyarakat adat sangat terbuka dengan permasalahan ini, namun perlu ditunjukkan bukti kepemilikan dari tanah yang dimaksud. Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II tidak diganggu gugat, namun fasilitas umum (fasum) digugat karena fasum tidak memiliki sertifikat. Sama halnya dengan tanah restant, status kepemilikannya masih dipertanyakan karena tidak jelas dan tidak ada sertifikat sebagai dokumen pendukung kepemilikan. Narasumber merekomendasikan agar surat pernyataan pembukaan tanah disampaikan ke kementerian terkait, mengingat beberapa daerah tidak memiliki arsip sehingga pihak ulayat dapat melakukan penggugatan. Surat perolehan pembukaan lahan menjadi salah satu solusi, dimana begitu dokumen tersebut ditunjukkan dan diverifikasi, tidak akan ada masalah lagi dan permasalahan konflik lahan dapat diselesaikan secara tuntas. Pada prinsipnya pemerintah perlu melakukan inventarisasi kembali dan merekonstruksi dokumen lahan mulai dari tingkat kementerian hingga kampung karena sudah banyak pergantian pejabat awal yang dahulu mengurusi dokumen lahan ini di masing-masing instansi.

Hadir pula dalam acara tersebut narasumber dari akademisi, yaitu Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP, Ph.D dan Ir. Agam Marsoyo, M.Sc. Ph.D dari Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan/DTAP FT UGM, serta Theofillius Baratova Axellino Kristanto, S.Sos dari Departemen Sosiologi, Fisipol UGM. Turut hadir seluruh anggota tim kajian yang telah melaksanakan tugas dengan baik selama 3 bulan (akhir Agustus – akhir Desember 2025) yaitu Dwi Okti Bastiani S.T, Wahyu Fitri Yulianto, S.Fil, Dika Kurniawan, dan Harits Nuraga Padika (Tim 1); Arif Aji Kurniawan S.Sos., Andaru Sheera Kristianto, Trisna Diah Ayu Wulandari, Fatimah Azzahra Ahda (Tim 2); serta Leo Aditya Nugraha, S.Psi., M.A., Salsya Yuniar Kurnia Rais, S.Sos, Muhammad Zahy Al Hafizh, dan Viola Mustika dari Tim 4.