Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) menyampaikan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Transportasi Pada Masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Hasil survei menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87,43 dari 100, atau termasuk dalam kategori “Sangat Puas”. Survei dihimpun dari 9.999 responden di 26 wilayah terpilih. Dari sisi jumlah responden, sebanyak 90,9% responden memberikan penilaian positif, yang terdiri dari 43,9% responden menyatakan “Puas” dan 47,0% menyatakan “Sangat Puas”.

Survei dilakukan dengan menggunakan metode Stratified Multistage Sampling dengan margin of error sebesar 2,5% pada 188 simpul transportasi yang meliputi rest area, terminal, pelabuhan, stasiun, hingga bandara. Terdapat empat aspek utama yang menjadi indikator penilaian masyarakat, yaitu prasarana (kesiapan fisik jalan, gedung terminal, dan fasilitas penunjang), sarana (kualitas armada transportasi yang digunakan masyarakat), manajemen transportasi (keandalan pengaturan arus lalu lintas dan jadwal keberangkatan), dan kebijakan (ketegasan dan kejelasan aturan yang diterapkan pemerintah selama masa libur).

Survei dilaksanakan pada periode 24 hingga 30 Desember 2025 pada enam kelompok moda transportasi. Nilai rata-rata skor indeks kepuasan masyarakat untuk moda kereta api (KA) 93,38, moda ASDP (Penyeberangan) 93,31, moda udara dengan skor 88,98, moda Laut 88,09, moda Bus 85,32 dan kendaraan pribadi sebesar 84,76.

Analisis hasil survei juga menunjukkan potensi dampak ekonomi dari pergerakan orang selama Nataru adalah sebesar Rp40,29 triliun, yang terdiri dari Rp20,32 triliun berasal dari sektor transportasi dan Rp19,98 triliun dari sektor non transportasi. Eskalasi dampak ekonomi diprediksi dari total jumlah pelaku perjalanan Nataru 2025 – 2026 yang menurut Kementerian Perhubungan adalah sebesar 119,5 juta orang.

Hasil survei ini akan menjadi basis evaluasi bagi pemerintah dan operator transportasi untuk mempersiapkan momentum mudik Lebaran 2026 agar tetap memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan bagi masyarakat.

 

Video rilis hasil survei dapat diakses melalui link berikut: Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Transportasi Pada Masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Pakar Transportasi UGM, Dr. Ir. Dewanti, MS., mengingatkan agar masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi sebelum melakukan perjalanan sebaiknya mempersiapkan diri dengan menjaga kondisi kesehatan dengan baik selama berkendara.

Menurutnya, pemerintah selalu memberikan informasi soal daerah atau wilayah yang rawan bencana, informasi kemacetan hingga ketersediaan lokasi istirahat sehingga lalu lintas tetap bisa lancar pada akhir tahun ini. “Titik rawan bencana seperti longsor, kemacetan lalu lintas, ketersediaan rest area dan fasilitasnya harus diinformasikan jauh hari serta memastikan kondisi jalan, rambu lalu lintas bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Berita selengkapnya: klik link

Foto: Freepik

Masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta mudik lebaran kerap menjadi ujian bagi pemerintah terkait kesiapan infrastruktur dan koordinasi kebijakan transportasi. Pasalnya, lonjakan mobilitas masyarakat yang bepergian untuk berlibur cukup signifikan. Sejauh ini, penanganannya masih dilakukan dengan pola konvensional. Padahal, tanpa adanya transformasi strategi yang mendasar, kapasitas infrastruktur yang bersifat statis dipastikan akan kewalahan mengimbangi pertumbuhan kendaraan pribadi yang terus meningkat tiap tahunnya.

Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Pakar Transportasi UGM, Dr. Ir. Dewanti, M.S., menilai penanganan mobilitas masyarakat yang berlibur di momen (Nataru) 2025 tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola reaktif seperti pembukaan posko atau program diskon tarif tol. Sebab pelaku perjalanan pada periode puncak menunjukkan permintaan sesaat yang sangat tinggi sehingga memicu over kapasitas sarana dan prasarana. “Meski pemerintah telah berupaya melalui berbagai program keselamatan, permasalahan tersebut belum sepenuhnya terurai karena permintaan tetap terakumulasi pada waktu yang bersamaan.

Berita selengkapnya: klik link

Foto: Sinpo.id

Bencana hidrometeorologi dahsyat di Sumatera—khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—yang terjadi sejak akhir November lalu menjadi peringatan keras dan pelajaran yang sangat mahal. Data BNPB per 14 Desember 2025 menunjukkan fakta yang memilukan: 1.016 korban meninggal dunia, 212 orang hilang, dan lebih dari 1,5 juta warga mengungsi. Angka ini diperparah dengan kehancuran infrastruktur logistik kritis, di mana 271 jembatan rusak dan jalur transportasi darat terputus. Dampaknya langsung yang terasa adalah distribusi terhambat, pasokan terhenti, hingga memicu kepanikan sosial di tengah masyarakat.

“Namun, di balik angka kemanusiaan tersebut, terdapat krisis sistemik yang perlu kita bedah sebagai masyarakat transportasi dan logistik. Terputusnya jalur vital Banda Aceh–Lhokseumawe hingga lumpuhnya operasional simpul transportasi akibat banjir, telah mematikan urat nadi distribusi kita. Hal ini berdampak nyata pada kelangkaan pasokan dan lonjakan harga, bahkan sempat memicu insiden penjarahan gudang pangan di Sumatera Utara akibat keterlambatan bantuan,” demikian disampaikan oleh Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., P.hD., selaku Caretaker Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM pada pembukaan Webinar “Membangun Ketahanan Logistik Pangan dan Energi Sumatera yang Tangguh Bencana: Analisis Krisis, Kebijakan, dan Strategi ke Depan”.

Webinar diselenggarakan Selasa, 23 Desember 2025, pukul 08.30 – 11.30 WIB, menghadirkan Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc selaku Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kemenko Pangan RI, yang membedah kebijakan cadangan pangan dan tantangan operasional di lapangan. Pembicara selanjutnya adalah Bapak Hari Purnomo, Direktur Rekayasa dan Infrastruktur PT Pertamina Patra Niaga, yang berbagi pengalaman langsung dari garda terdepan ketahanan energi, termasuk strategi pemulihan pascabencana; serta Prof. Dr. Kuncoro Harto Widodo, S.TP., M.Eng, Guru Besar Manajemen Logistik dan Rantai Pasok FTP UGM sekaligus Tim Ahli Pustral UGM, yang memberikan analisis mendalam tentang kerentanan infrastruktur transportasi dan peta jalan penguatan ketahanan logistik.

Dalam paparannya Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc menyampaikan bahwa swasembada pangan dan pembangunan berbasis komunitas adalah mandat sebagai bagian dari Astacita, khususnya Prioritas Nasional 2 yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air serta Prioritas Nasional 6 yaitu Membangun dari Desa dari Bawah. Bencana alam tidak hanya merusak ekosistem tetapi dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar dari total stok cadangan beras BULOG sebesar 3,35 juta ton, cadangan beras di Provinsi Aceh sebesar 81 ribu ton, Sumatera Utara sebesar 35 ribu ton dan Sumatera Barat sebesar 7.7 ribu ton. Tantangan yang dihadapi untuk menyalurkan bantuan diantaranya adalah infrastruktur konektivitas yang rusak, kelangkaan BBM untuk logistik dan genset, mati daya listrik tegangan tinggi dari PLN, daya angkut helikopter yang terbatas, serta sebaran lokasi gudang pangan yang terbatas. “Pemerintah c.q Bapanas juga telah mengirimkan CBP Bencana Alam ke 3 provinsi sejumlah 24 ribu ton. Namun karena kendala transportasi, distribusi bantuan pangan baru mencapai 10.000 ton,” demikian disampaikan oleh Nani.

Hari Purnomo, selaku pembicara selanjutnya menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga (PPN) menyiapkan tiga skenario untuk pengangkutan BBM baik minyak maupun gas, yaitu pola Reguler, Alternatif, dan Emergency. Wilayah terdampak bencana di Aceh meliputi wilayah Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues; di Sumatera Utara meliputi Tarutung dan Padang Sidempuan, sementara di Sumatera Barat mencakup Bukittinggi, Kajai, dan Pasaman Barat.

Upaya penanganan yang dilakukan oleh PPN diantaranya adalah Perbantuan Armada Angkut BBM dengan Mekanisme estafet mobil tangki dari RJBT – RJBB – FT Panjang – IT Dumai – FT Medan – IT Lhokseumawe – FT Kr. Raya – FT Meulaboh. Sudah dilakukan tambahan 54 Mobil Tangki BBM dengan 44 unit secara estafet dan 10 unit non-estafet (dari Terminal di Regional yang sama). Semua unit telah tiba dan beroperasi sebanyak 100%. Selain itu ada tambahan 137 Awak Mobil Tangki (AMT) Perbantuan dari antar Terminal Sumbagut, RJBB, RJBN, Sumbagsel, Kalimantan, dan Sulawesi.

Upaya penanganan lain adalah Perbantuan Armada Angkut LPG dengan mekanisme estafet armada skid tank LPG dari Jatimbalinus – RJBT – RJBB – Aceh. Sebanyak 9 dari 20 Skid Tank LPG sudah tiba dan beroperasi di wilayah Aceh, sedangkan 11 Skid Tank lainnya dalam perjalanan menuju ke Aceh. “Untuk pertama kalinya pula, Pertamina mengerahkan helikopter Sikorsky S-61A dengan metode sling load yang memungkinkan tabung Bright Gas diangkut tanpa helikopter harus mendarat, demikian disampaikan oleh Hari Purnomo.

Prof Kuncoro selaku pembicara ketiga menyampaikan beberapa isu utama transportasi dan logistik dalam krisis bencana hidrometeorologi di Sumatera. Isu utama yang pertama adalah kerentanan infrastruktur transportasi dan logistik penting dan gangguan rantai pasok. Simpul vital (choke points) dan jaringan transportasi dan logistik pangan dan energi Sumatera belum dipetakan dan dikelola dengan mempertimbangkan kerentanan tinggi terhadap multi-bencana, sehingga setiap gangguan mengakibatkan masalah pada rantai pasok kawasan Sumatera bagian utara.

Isu utama kedua adalah terlambatnya bantuan logistik pangan dan energi di lokasi terdampak bencana. Terdapat kendala koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah, serta terdapat perbedaan persepsi skala bencana antara pemerintah pusat dan daerah sehingga berpengaruh pada skala dan sumber bantuan kepada korban bencana. Sementara isu utama ketiga adalah desain simpul dan jaringan transportasi dan logistik yang tangguh dan adaptif. Sistem transportasi dan logistik sangat tergantung pada beberapa simpul dan jaringan utama yang rentan. Tanpa cadangan rute alternatif yang memadai, mudah lumpuh total apabila terjadi  bencana melanda seperti saat ini.

Untuk mengatasi isu-isu penting tersebut, Kuncoro memberi beberapa rekomendasi baik untuk diimplementasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Isu pertama menunjukkan bahwa simpul dan jaringan transportasi terdampak bencana sehingga menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan-energi di kawasan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dalam jangka pendek perlu pembersihan jalan longsor dan pembangunan jembatan sementara. Dalam jangka panjang perlu peningkatan status jalur alternatif, penguatan jembatan utama sementara, serta rekonstruksi jalan terdampak banjir.

Isu kedua menunjukkan bahwa perlu penyamaan persepsi skala kebijakan, pembagian peran dan penguatan koordinasi antar pihak dalam penanggulangan bencana. Untuk itu perlu penguatan koordinasi dan kolaborasi antar pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, Relawan, Donatur, Penyedia jasa logistik, TNI & Polri). Sementara isu ketiga menunjukkan bahwa simpul dan jaringan transportasi dan logistik yang tangguh dan fleksibel adalah jaringan transportasi yang memiliki ketahanan, mampu beradaptasi, dan menjaga konektivitas masyarakat dalam keadaan darurat. “Dalam jangka pendek perlu tanggap darurat cerdas dalam bentuk dynamic routing dan humanitarian logistics hubs, sementara dalam jangka panjang perlu redundansi dan desentralisasi dalam bentuk network redundancy, centralized decentralized warehousing, serta penguatan konektivitas antar pelabuhan,” demikian Kuncoro menutup uraiannya.

Webinar ini dihadiri oleh 450 peserta dari berbagai kalangan yang berdiskusi secara aktif. Acara dipandu oleh moderator Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., selaku Kepala Divisi Pelatihan dan Seminar serta Peneliti Pustral UGM. Pada akhir sesi, disimpulkan bahwa ketahanan pangan dan energi di Sumatera yang tangguh bencana memerlukan tiga hal utama: (1) penguatan cadangan pangan, (2) desain logistik yang adaptif, serta (3) koordinasi kolaboratif lintas sektor. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memitigasi dampak bencana hidrometeorologi secara efektif. (DAK)

Sleman — Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) kembali menyelenggarakan Diklat Sistem Informasi Geografis (SIG) Dasar Angkatan ke-28 yang berlangsung pada 8–13 Desember 2025 di Ruang Training Pustral UGM, Sleman. Kegiatan pelatihan GIS ini dirancang sebagai fondasi penguatan kompetensi spasial bagi aparatur pemerintah dan profesional yang terlibat dalam perencanaan wilayah, pengelolaan infrastruktur, serta pengambilan keputusan berbasis data geospasial.

Kegiatan diklat GIS ini secara resmi dibuka oleh Prof. Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., selaku Pelaksana Harian Pustral UGM, pada 8 Desember 2025. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya penguasaan Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai instrumen strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, dan berkelanjutan.

Kurikulum pelatihan SIG disusun secara komprehensif dengan bobot 50 Jam Pelajaran (JP), mengombinasikan pemahaman konsep teoritis dan simulasi praktik yang intensif. Materi disajikan secara berjenjang, mulai dari konsep dasar GIS, pengenalan ArcCatalog dan ArcMap, struktur data spasial, pengelolaan data tabular dan query dasar, hingga spatial referencing, data entry dan editing, serta spatial query sebagai inti pengolahan data geospasial.

Pada tahap lanjutan, peserta diklat SIG dasar dibekali kemampuan analisis spasial berbasis data vektor, teknik visualisasi peta sesuai kaidah kartografis, serta pengenalan dan pemanfaatan Global Navigation Satellite System (GNSS). Pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengolahan data sekunder, tetapi juga mencakup akuisisi data primer melalui praktik penggunaan drone, baik secara manual maupun untuk pemetaan, yang dilanjutkan dengan pengolahan dan visualisasi data hasil pemetaan udara.

Peserta Diklat SIG Dasar Angkatan ke-28 berasal dari instansi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bontang Kalimantan Timur. Partisipasi dari sektor perumahan dan pertanahan ini menunjukkan bahwa penguasaan GIS dasar telah menjadi kebutuhan strategis dalam penyusunan perencanaan permukiman, pengelolaan aset wilayah, serta perumusan kebijakan berbasis peta yang akurat dan terintegrasi.

Pelatihan ini didukung oleh tim instruktur lintas keahlian dari Universitas Gadjah Mada dan praktisi, yaitu dari Departemen Sains Informasi Geografi Fakultas Geografi (Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si. dan Dr. Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc.), Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik (Dr. Eng. Ir. Purnama Budi Santosa, S.T., M.App.Sc., IPM), Departemen Teknik Kebumian Sekolah Vokasi (Alfiatun Nur Khasanah, S.Si., M.Sc. dan Muhammad Iqbal Taftazani, S.T., M.Eng.), Pusat Kedokteran Tropis UGM (Agus Kuntarto, S.Si.), Pustral UGM (Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc. dan Yessy Noven Agustina, S.P.), serta praktisi Khuzna Mediati, S.Si. Pendekatan pembelajaran mengintegrasikan teori, praktik terstruktur, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test guna memastikan peningkatan kompetensi peserta secara terukur.

Melalui penyelenggaraan Diklat GIS Dasar Angkatan ke-28, Pustral UGM semakin menegaskan perannya dalam pengembangan sumber daya manusia geospasial di Indonesia. Bekal penguasaan GIS, GNSS, dan drone yang aplikatif diharapkan dapat langsung diterapkan dalam perencanaan wilayah, pengelolaan kawasan permukiman, serta pengembangan infrastruktur berbasis data spasial. Kegiatan ini secara resmi ditutup dengan penyerahan sertifikat oleh Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., selaku Kepala Divisi Pelatihan dan Seminar Pustral UGM, pada 13 Desember 2025. (SDD/dkk)

Bupati Merauke Yoseph B. Gebze, SH, LL.M menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Universitas Gadjah Mada yang telah melakukan kajian evaluasi kawasan, pengembangan komoditas strategis, serta desain penanganan konflik di wilayah Kabupaten Merauke, khususnya kawasan transmigrasi Muting secara komprehensif dan mendalam. “Kehadiran dan kerja keras tim di lapangan tentunya sangat kami apresiasi, mengingat kondisi geografis dan aksesibilitas kawasan yang tidak mudah. Rekomendasi yang telah disampaikan tentunya akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kawasan ke depan,” demikian disampaikan Bapak Yoseph B. Gebze dalam Focus Group Discussion Akhir dan paparan hasil kajian Tim Ekspedisi Patriot Kawasan Trasmigrasi Muting, Merauke. Acara dilaksanakan secara hybrid pada 2 Desember 2025 di Swiss-Belhotel Merauke. Turut memberikan sambutan secara daring Ibu Bondan Djati Utami, S.Si., M.M selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Kementerian Transmigrasi yang mengharapkan acara berjalan dengan lancar dan hasil kajian memberikan manfaat bagi daerah.

Beberapa catatan juga disampaikan oleh Bapak Bupati, diantaranya perkembangan masyarakat tidak berkembang secara bersamaan karena tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Sumber daya alam Merauke melimpah, contohnya rambutan, namun hasil panen yang melimpah tersebut tidak dapat bertahan lebih dari 2 minggu sehingga pada minggu ketiga sudah tidak dapat dipasarkan. Harapannya, penelitian ini tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga memberikan solusi berupa inovasi seperti mengubah buah mentah menjadi sari buah agar dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama sehingga dapat mengoptimalkan hasil perkebunan. Produk yang dihasilkan tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi keunggulan dan potensi untuk pertumbuhan ekonomi serta perkembagan masyarakat. Merauke diharapkan dapat mendukung sentra tanaman pangan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk masyarakat lokal. Penting untuk menemukan pola yang tepat menyesuaikan karakteristik masyarakat.

Bapak Bupati Merauke juga memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika sosial di kawasan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung implementasi rekomendasi yang telah disampaikan, khususnya terkait percepatan sertifikasi tanah, digitalisasi dokumen kepemilikan lahan, dan pembentukan Forum Masyarakat Transmigrasi sebagai wadah dialog lintas kelompok. Bapak Bupati menekankan bahwa penyelesaian konflik lahan memerlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dengan dukungan data yang akurat dan sistem pencatatan yang tertib. Dengan pendekatan yang partisipatif, inklusif, dan menghormati hak ulayat masyarakat adat, Kawasan Transmigrasi Muting diharapkan dapat menjadi model harmoni sosial dan pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan.

Sebelumnya disampaikan paparan secara berturut-turut hasil kajian oleh Jan Prabowo Harmanto, S.E, M.Sc selaku Ketua Tim 1 Evaluasi Kawasan, Dwi Ardianta Kurniawan, S.T, M.Sc (Ketua Tim 2 Pengembangan Komoditas Unggulan), serta Maygsi Aldian Suwandi, S.Sos, M.A (Ketua Tim 4 Penanganan Konflik). Acara dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan, yang memberikan catatan-catatan penting dalam diskusi yang dipandu oleh Leo Aditya Nugraha, S.Psi., M.A., salah satu anggota tim kajian.

Leo Patria Mogot, S.T.,M.T, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Merauke selaku narasumber tim 1 menyampaikan bahwa Kawasan Muting merupakan kawasan transmigrasi yang terletak di perbatasan yang strategis untuk mejaga kedaulatan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan berada di tiga wewenang, yaitu nasional, provinsi, dan kabupaten. Dari ketiga wewenang tersebut terdapat ketimpangan dari segi penganggaran. Sedikit pesimis untuk membangun daerah perbatasan beberapa tahun ke depan. Pembagian wewenang ini menjadi jurang pemisah daerah dengan pusat. Kementerian pusat concern pada pengembangan nasional, namun ketika masuk ke kampung-kampung infrastruktur tidak terbangun, dan dinas kabupaten/provinsi tidak ada anggaran untuk membangun. “Beberapa tahun lalu terdapat program yang menganggarkan pengembangan kawasan transmigrasi, terutama peningkatan insfrastruktur kawasan transmigrasi, namun saat ini sudah tidak ada lagi anggarannya,” tandasnya.

Yanuarius Yoseph Resubun, S.Sos, Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke menyampaikan tahun ini Kementerian Transmigrasi melakukan kegiatan pengembangan komoditas unggulan dan pembelian produk unggulan. Hal ini merupakan langkah-langkah untuk kemajuan dan peningkatan perekonomian. Program yang perlu terus didorong adalah kemitraan dengan perusahaan yang tidak hanya berupa perbaikan jalan tapi juga bagaimana perusahaan menampung hasil komunitas.

Dalam diskusi juga mengemuka pentingnya memperhatikan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Kearifan lokal menjadi keunikan daerah yang perlu dijaga, seperti tanaman sagu yang dapat dimodifikasi dari segi masa tumbuh agar lebih cepat melalui rekayasa teknologi, sehingga dapat mengangkat martabat masyarakat hukum adat. Terdapat kesenjangan yang perlu diperhatikan dimana lahan yang dibuka cukup luas namun tingkat kesejahteraan masyarakat adat yang memiliki budaya berburu dan meramu justru lebih rendah. Pemerintah pusat perlu melakukan pendataan karakteristik masyarakat adat dan kebutuhannya secara komprehensif, mengingat pembukaan lahan yang luas menghambat aktivitas meramu masyarakat lokal sehingga budaya tradisional ini menjadi terganggu. Pengembangan kawasan perlu memperhatikan masyarakat hukum adat dengan kearifan lokalnya serta melihat aspek kearifan lokal dari perspektif lingkungan hidup agar keberlanjutan budaya dan ekosistem tetap terjaga.

Sukito, S.Sos, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke selaku penanggap Tim 4 menyampaikan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke mendukung visi misi bupati yaitu pencegahan konflik. Perlu disampaikan juga, salah satu penyebab konflik lahan di KT Muting adalah perbedaan peta kawasan yang diterbitkan BPN, Kementrian Transmigrasi maupun peta ulayat. Semua ada peluang dan hambatan. Solusi dari permasalahan lahan yang ada dapat berupa koordinasi secara kekeluargaan para pemangku kepentingan untuk membahas permasalahan.

Disampaikan pula bahwa konflik tanah restant merupakan permasalahan lahan yang terjadi di semua kawasan transmigrasi. Sebenarnya masyarakat adat sangat terbuka dengan permasalahan ini, namun perlu ditunjukkan bukti kepemilikan dari tanah yang dimaksud. Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II tidak diganggu gugat, namun fasilitas umum (fasum) digugat karena fasum tidak memiliki sertifikat. Sama halnya dengan tanah restant, status kepemilikannya masih dipertanyakan karena tidak jelas dan tidak ada sertifikat sebagai dokumen pendukung kepemilikan. Narasumber merekomendasikan agar surat pernyataan pembukaan tanah disampaikan ke kementerian terkait, mengingat beberapa daerah tidak memiliki arsip sehingga pihak ulayat dapat melakukan penggugatan. Surat perolehan pembukaan lahan menjadi salah satu solusi, dimana begitu dokumen tersebut ditunjukkan dan diverifikasi, tidak akan ada masalah lagi dan permasalahan konflik lahan dapat diselesaikan secara tuntas. Pada prinsipnya pemerintah perlu melakukan inventarisasi kembali dan merekonstruksi dokumen lahan mulai dari tingkat kementerian hingga kampung karena sudah banyak pergantian pejabat awal yang dahulu mengurusi dokumen lahan ini di masing-masing instansi.

Hadir pula dalam acara tersebut narasumber dari akademisi, yaitu Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP, Ph.D dan Ir. Agam Marsoyo, M.Sc. Ph.D dari Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan/DTAP FT UGM, serta Theofillius Baratova Axellino Kristanto, S.Sos dari Departemen Sosiologi, Fisipol UGM. Turut hadir seluruh anggota tim kajian yang telah melaksanakan tugas dengan baik selama 3 bulan (akhir Agustus – akhir Desember 2025) yaitu Dwi Okti Bastiani S.T, Wahyu Fitri Yulianto, S.Fil, Dika Kurniawan, dan Harits Nuraga Padika (Tim 1); Arif Aji Kurniawan S.Sos., Andaru Sheera Kristianto, Trisna Diah Ayu Wulandari, Fatimah Azzahra Ahda (Tim 2); serta Leo Aditya Nugraha, S.Psi., M.A., Salsya Yuniar Kurnia Rais, S.Sos, Muhammad Zahy Al Hafizh, dan Viola Mustika dari Tim 4.

 

Pemerintah telah menempatkan pengembangan sektor pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan bangsa, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Salah satu instrumen strategisnya adalah pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (atau disingkat dengan KSPEAN) di berbagai wilayah Indonesia. Upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai sektor terkait, salah satunya adalah sektor transportasi dan logistik. Dalam konteks ini, peran Kementerian Perhubungan sangat strategis dan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan terwujudnya program pengembangan Kawasan Swasembada Pangan di masa mendatang.

Demikian disampaikan oleh Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN.Eng selaku Caretaker Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dalam sambutan pembukaan Focus Group Discussion (FGD)  “Dukungan Sektor Transportasi pada Kawasan Sentra Produksi Pangan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional”. FGD diselenggarakan secara hybrid pada hari Kamis, 27 November 2025 di Jakarta atas kerjasama Pustral UGM dengan Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya Prof. Dr. Kuncoro Harto Widodo, S.T.P, M.Eng selaku Ketua Tim kajian menyampaikan arti penting kajian ini yaitu mendukung terwujudnya visi misi Presiden dalam rangka memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ada 6 prioritas wilayah yaitu KP Pengembangan KSPEAN/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, NTT, Papua, dan Papua Selatan. Peran penting dan dukungan Kementerian Perhubungan digarisbawahi oleh Kuncoro yaitu dengan optimalisasi pemanfaatan aset eksisting untuk peningkatan layanan, memanfaatkan/mengembangkan/meningkatkan infrastruktur konektivitas (pelabuhan laut, bandar udara, dan integrasi), serta implementasi program Tol Laut, Jembatan Udara (Angkutan Udara Kargo), Angkutan Ternak, dan Angkutan Perintis.

Sebagai pembicara pertama, Ibu Widiastuti selaku Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kemenko Bidang Pangan menyampaikan tema Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga: Memastikan Konvergensi Kebijakan Pangan dan Transportasi dalam Pengembangan KSPEAN. Beliau menyampaikan arah ketahanan pangan Indonesia adalah menuju kemandirian pangan yang bersumber dari kemampuan dalam negeri sendiri. Dalam roadmap sudah disusun target swasembada pangan yang diharapkan dicapai tahun 2027, serta Indonesia lumbung pangan dunia pada 2029. Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Meskipun demikian, salah satu permasalahan pangan yang perlu diperhatikan adalah adalah tingginya biaya logistik pangan, satu hal yang relevan dengan tugas Kementerian Perhubungan.

Pembicara selanjutnya, Ibu Siti Haryanti, S.P., M.Sc selaku Kepala Substansi Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, menyampaikan tema Peta Produksi dan Kebutuhan Logistik di Kawasan Sentra Produksi Pangan : Proyeksi dan Tantangan dari Perspektif Sektor Pertanian. Beliau menyampaikan demand komoditas pangan dunia meningkat sehingga diperlukan upaya meningkatkan produksi dalam negeri. Target swasembada pangan juga mengalami perubahan dihitung dari tahun 2024, yaitu dari 4 tahun menjadi 1 tahun. Implementasi di lapangan menunjukkan sudah ada kenaikan produksi beras dan jagung. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah kemandirian benih, sehingga tidak pergantung dari luar. Selain itu dukungan sektor perhubungan terhadap mobilisasi Alat Produksi Pertanian (Alsintan) juga diperlukan sehingga sektor pertanian dapat memberikan produksi yang optimal.

Bapak Jarot Indarto, SP, MT, MSc, Ph.D, Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas selaku pembicara ketiga mengambil tema Integrasi Pengembangan KSPEAN dalam Rencana Pembangunan Nasional: Strategi Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan yang Berkelanjutan. Beliau menyampaikan peran transportasi sebagai bagian KSPEAN dalam aspek geospasial, on-farm, off-farm. Mengambil contoh Papua Selatan yang memiliki perkebunan sawit, tebu, dan peternakan, akan menghasilkan CPO, bioenergi, gula, bioetanol, serta daging yang memerlukan dukungan transportasi untuk menuju lokasi pemasaran. Dampak negatif dari KSPEAN perlu dimitigasi, misalnya dalam aspek lingkungan (penggunaan hutan lindung, perubahan iklim), aspek sosial (konflik tanah adat), yang berdampak terhadap infrastruktur transportasi, misalnya pelabuhan. Untuk itu, dalam implementasinya, perlu adanya indikator outcome dan impact, misalnya variasi harga komoditas yang perlu didukung dengan harmonisasi antar sektor untuk menuju ketahanan pangan.

Bapak Mohammad Abdul Ghani, Senior Director Plantation and Agriculture PT Danantara Asset Management (Persero) selaku pembicara selanjutnya mengambil tema: Peran Danantara dalam mendukung Asta Cita Ketahanan Pangan Nasional. Beliau menyampaikan bahwa Indonesia dalam tiga dekade terakhir mengalami penurunan kemandirian pangan dan peningkatan ketergantungan struktural terhadap negara lain. KSPEAN diharapkan dapat mewujudkan swasembada pangan sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Petani sebagai salah satu pelaku usaha penting membutuhkan pendampingan dan peningkatan kapabilitas untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi. Untuk itu, diperlukan smallholder partnership untuk membangun kedaulatan pangan berbasis pada kekuatan pelaku usaha kecil.

Pembicara kelima adalah Bapak Blasius Popylus selaku SVP KSPP Baturaja PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), mengambil tema: Rencana Bisnis dan Operasional Logistik BUMN Pangan di Papua Selatan: Kebutuhan, Tantangan, dan Harapan terhadap Infrastruktur Transportasi. Beliau menyampaikan bahwa petani adalah sebagai subyek bukan obyek dari KSPEAN. Indikator keberhasilan lumbung pangan nasional adalah harga beras setara harga beras dunia, yang diikuti oleh peningkatan penghasilan petani. Kata kunci yang perlu diperhatikan adalah pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi. Model bisnis yang disusun adalah berbasis agronomi (penyiapan Alsintan, proses produksi), agorindustri, serta pengiriman domestik yang sangat terkait dengan transportasi. Pelaksanaan produksi dilaksanakan berbasis teknologi secara full mekanisasi, digitalisasi & Internet of Things (IoT).

Bayu Dwi Apri Nugroho, S.T.P., M.Agr., Ph.D, Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM selaku pembicara terakhir menyampaikan tema Efisiensi Rantai Pasok Pangan untuk Penguatan KSPEAN. Beliau menyampaikan Kementerian Perhubungan menjadi komponen penting dalam mendukung kelancaran distribusi di KSPEAN, dengan leading sector Kemenko Bidang Pangan yang mengorkestrasi program Ketahanan Pangan. Strategi Integrasi Multimoda dilakukan melalui 1) hierarki moda, yaitu angkutan darat sebagai feeder, pelabuhan sebagai hub utama, dan “Jembatan Udara” untuk wilayah terisolir, dan 2) optimasi jalur, yaitu pemanfaatan kereta api (Sumut & Sumsel) serta jalur sungai (Kalteng & Sumsel) untuk mengurangi beban jalan raya. Secara kelembagaan, diperlukan pembagian tugas secara tegas, yaitu 1) Pemerintah Pusat (APBN): Fokus infrastruktur strategis, konektivitas 3T, dan subsidi angkutan perintis, 2) Daerah (APBD): Fokus aksesibilitas lokal (Jalan Usaha Tani), 3) Swasta/BUMN: Fokus fasilitas komersial (Gudang/Terminal) lewat investasi langsung. Dukungan pembiayaan simpul transportasi diharapkan berbasis creative financing non APBN dan insentif Viability Gap Fund (VGF).

FGD dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, NGO, serta pelaku usaha (BUMN dan BUMD). Sesi diskusi dipandu oleh R. Derajad Sulistyo Widhyharto, S.Sos., M.Si, salah satu anggota tim kajian. Beberapa catatan diskusi yang melibatkan peran aktif peserta adalah daerah sesungguhnya memiliki potensi besar dalam produksi pertanian, tinggal bagaimana upaya untuk memberdayakan. Harmonisasi antar lembaga diperlukan, hanya saja perlu ditetapkan leadernya, karena Kementrerian Perhubungan hanya menangani prasarana dan sarana saja. Selain itu, timeline swasembada pangan perlu disesuaikan dengan timeline pengembangan logistik nasional. Risiko yang timbul dalam biaya tanam juga perlu diminimalisir sehingga asuransi tanam diperlukan. Teknologi drone spray dan drone cargo perlu terus dikembangkan sebagai solusi untuk mengefisienkan proses produksi pertanian. Mengemuka juga pandangan bahwa peran sentral pertanian adalah di petani, namun di sisi lain pendapatan petani masih rendah, sementara  apabila dikelola secara modern lebih menjanjikan, untuk itu, perlu dibentuk badan usaha di sektor tanaman pangan.

FGD ditutup oleh Bapak DR. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Beliau menyampaikan apresiasi kepada UGM atas terlaksananya FGD. Beliau juga menyampaikan bahwa semua kampus hendaknya dapat memberikan kontribusi pemikiran dan tindakan nyata lain guna mendukung apa yang menjadi arah kebijakan sesuai Peraturan Presiden No. 12 tahun 2025 tentang RPJPM, dimana salah satunya adalah terkait kegiatan mendorong swasembada pangan. “Terhadap anggapan transportasi masih sebagai kebutuhan pendukung, perlu dipahami bahwa Sektor Transportasi idealnya merupakan sektor mendasar yang dibutuhkan bagi pengembangan Kawasan Strategis Prioritas, seperti Kawasan Sentra Produksi Pangan ini, kita dapat membayangkan ketika tidak ada fasilitas transportasi yang melayani jalur distribusi untuk angkutan inbound maupun outbound, tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan tujuan dari pembangunan Kawasan Sentra Pangan,” demikian disampaikan Antoni Arif Priadi. Hal lain yang juga sangat dibutuhkan yaitu bagaimana peran aktif semua pihak untuk mendukung percepatan dan pembiayaan pembangunan dalam mewujudkan keberhasilan implementasi dari rencana kebijakan Pemerintah. Harapannya, semoga hasil kajian dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat dan bermanfaat, untuk selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan dukungan bagi semua pihak khususnya Kementerian Perhubungan untuk bersama mendukung pengembangan KSPEAN.

Sleman – Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM kembali menggelar Pelatihan Spatial dan Network Analysis Angkatan ke-8 pada 19–21 November 2025. Pelatihan ini menjadi upaya Pustral UGM dalam memperkuat kapasitas instansi pemerintah dan profesional dalam melakukan analisis spasial tingkat lanjut sebagai dasar penyusunan kebijakan tata ruang yang lebih presisi dan berbasis data.

Pelatihan diikuti tujuh peserta dari berbagai instansi, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Banjarbaru, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, serta CV. Multi Airovira Kota Banjarbaru. Kehadiran peserta lintas sektor ini menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap kompetensi teknis analisis spasial, terutama untuk mendukung penilaian aksesibilitas wilayah, pemilihan lokasi strategis, serta perencanaan jaringan prasarana dan layanan transportasi.

Untuk memastikan kualitas materi, pelatihan menghadirkan tim instruktur lintas disiplin UGM. Narasumber terdiri atas Dr. Eng. Ir. Purnama Budi Santosa, S.T., M.App.Sc., IPM. (Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik UGM), Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si., Dr. Nur Mohammad Farda, S.Si., M.Cs., dan Dr. Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc. (Departemen Sains Informasi Geografi, Fakultas Geografi UGM). Dukungan juga diberikan oleh Rendy Putra Maretika, S.Si., M.Sc. (Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi UGM), Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., dan Yessy Noven Agustina, S.P. (Pustral UGM), serta Agus Kuntarto, S.Si. (Pusat Kedokteran Tropis UGM).

Selama tiga hari, peserta mengikuti pembelajaran komprehensif mulai dari konsep dasar analisis spasial, pengolahan data vektor dan raster, hingga teknik visualisasi sesuai kaidah kartografis. Pembelajaran ini memastikan peserta mampu menghasilkan peta analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dokumen pendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pelatihan dibuka oleh Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc., selaku Koordinator Unit Riset dan Pengembangan Pustral UGM, dan ditutup oleh Kasiri, S.Pd., dari Divisi Pelatihan dan Seminar. Melalui program ini, Pustral UGM terus memperkuat perannya sebagai katalis peningkatan kompetensi geospasial nasional yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Pelatihan diikuti tujuh peserta dari berbagai instansi, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Banjarbaru, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, serta CV. Multi Airovira Kota Banjarbaru. Kehadiran peserta lintas sektor ini menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap kompetensi teknis analisis spasial, terutama untuk mendukung penilaian aksesibilitas wilayah, pemilihan lokasi strategis, serta perencanaan jaringan prasarana dan layanan transportasi.

Untuk memastikan kualitas materi, pelatihan menghadirkan tim instruktur lintas disiplin UGM. Narasumber terdiri atas Dr. Eng. Ir. Purnama Budi Santosa, S.T., M.App.Sc., IPM. (Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik UGM), Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si., Dr. Nur Mohammad Farda, S.Si., M.Cs., dan Dr. Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc. (Departemen Sains Informasi Geografi, Fakultas Geografi UGM). Dukungan juga diberikan oleh Rendy Putra Maretika, S.Si., M.Sc. (Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi UGM), Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., dan Yessy Noven Agustina, S.P. (Pustral UGM), serta Agus Kuntarto, S.Si. (Pusat Kedokteran Tropis UGM).

Selama tiga hari, peserta mengikuti pembelajaran komprehensif mulai dari konsep dasar analisis spasial, pengolahan data vektor dan raster, hingga teknik visualisasi sesuai kaidah kartografis. Pembelajaran ini memastikan peserta mampu menghasilkan peta analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dokumen pendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pelatihan dibuka oleh Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc., selaku Koordinator Unit Riset dan Pengembangan Pustral UGM, dan ditutup oleh Kasiri, S.Pd., dari Divisi Pelatihan dan Seminar. Melalui program ini, Pustral UGM terus memperkuat perannya sebagai katalis peningkatan kompetensi geospasial nasional yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Program transmigrasi telah memainkan peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia, khususnya dalam upaya pemerataan persebaran penduduk dan pemanfaatan wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Namun demikian, banyak kawasan transmigrasi masih menghadapi tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, serta permasalahan konflik sosial.

Kawasan transmigrasi di Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu kawasan transmigrasi strategis nasional yang memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah perbatasan timur Indonesia. Luas kawasan ini tercatat sekitar 78.200 hektar, mencakup sejumlah satuan pemukiman (SP) dan desa yang tersebar di tiga distrik (kecamatan). Berdasarkan data teknis, luasan APL mencapai ± 59.110 hektar dan HPK ± 9.307 hektar, sehingga total areal kerja kawasan transmigrasi mendekati 68.417 hektar, sejalan dengan data resmi nasional.

Dalam rangka untuk mengevaluasi Kawasan Transmigrasi Muting, telah diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada 7-8 Oktober 2025 di Distrik Muting dan Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini menghadirkan Narasumber Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP, Ph.D. pakar pengembangan wilayah dan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagai narasumber utama Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Output 1 UGM. FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang diinisiasi oleh Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan tujuh universitas terkemuka di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan FGD ini diselenggarakan oleh Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Output 1 UGM yang diketuai oleh Jan Prabowo Harmanto, S.Si. M.Sc, beserta anggota Dwi Okti Bastiani S.T, Wahyu Fitri Yulianto, S.Fil, Dika Kurniawan dan Harits Nuraga Padika dengan berkolaborasi dengan TEP Output 2 dan 4 UGM.

FGD ini mengusung topik “Penyusunan Rekomendasi Evaluasi Kawasan Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.” Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi kondisi kawasan serta menggali pandangan, pengalaman, dan aspirasi masyarakat guna merumuskan solusi bersama dalam pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inklusif.

Hasil pelaksanaan FGD di Distrik Muting yang dihadiri oleh para kepala, sekretaris dan bendahara kampung, aparat distrik, serta perwakilan masyarakat yang diwakili oleh Bamuskam mencerminkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya percepatan pembangunan wilayah transmigrasi. Dalam forum tersebut, para peserta menyampaikan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi faktor penghambat utama bagi mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi lokal. Jalan penghubung antar kampung yang rusak atau belum terbangun, serta akses transportasi yang terbatas antar distrik, dianggap menghambat kelancaran distribusi hasil pertanian dan pelayanan publik. Oleh karena itu, masyarakat secara tegas menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan prioritas pada peningkatan infrastruktur konektivitas yang dapat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial secara lebih luas.

 

Selain infrastruktur dasar, peserta FGD juga menyoroti keterbatasan sarana penunjang kegiatan produksi, seperti peralatan pasca panen, fasilitas penyimpanan hasil pertanian, serta sarana transportasi hasil produksi ke pusat pasar. Minimnya fasilitas ini dinilai menghambat upaya masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif secara berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat juga menekankan pentingnya peningkatan layanan dasar, terutama akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Banyak kampung yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang representatif, sementara sekolah menengah juga masih terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Temuan penting lainnya adalah munculnya harapan besar terhadap pembangunan fasilitas pendidikan tinggi atau sekolah keterampilan di Muting. Menurut peserta FGD, keberadaan lembaga pendidikan tinggi kejuruan atau sekolah keterampilan akan menjadi motor penggerak peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal, khususnya generasi muda. Dengan adanya akses pendidikan lanjutan di wilayah sendiri, masyarakat berharap dapat memperoleh keterampilan yang relevan dengan potensi wilayah, seperti pertanian modern, peternakan, pengolahan hasil, serta kewirausahaan. Hal ini dinilai sangat penting untuk memperkuat kemandirian masyarakat Muting dan mempercepat proses transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Hasil pelaksanaan FGD di Distrik Ulilin yang dihadiri oleh para kepala kampung, aparat distrik, pelaku usaha lokal, serta perwakilan masyarakat menunjukkan sejumlah temuan penting terkait kondisi dan tantangan perkembangan kawasan transmigrasi. Dalam forum tersebut, para peserta menekankan bahwa peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan penghubung antar kampung maupun antar distrik dinilai belum memadai sehingga memperlambat distribusi hasil produksi dan mobilitas penduduk. Selain infrastruktur konektivitas, peserta juga menyoroti perlunya peningkatan sarana penunjang kegiatan produksi, termasuk fasilitas penyimpanan hasil, alat pasca panen, serta sarana transportasi yang lebih efisien.

Selain persoalan fisik infrastruktur, peserta FGD juga menyampaikan kritik terhadap pendekatan pemerintah yang masih terlalu berfokus pada sisi suplai, seperti pemberian bibit atau bantuan sarana produksi semata. Pendekatan ini dianggap tidak cukup efektif karena tidak diiringi dengan kebijakan pengendalian harga maupun fasilitasi penetrasi pasar. Akibatnya, meskipun masyarakat berproduksi, mereka tetap kesulitan menjual hasil dengan harga yang menguntungkan. Peserta menilai pemerintah perlu berperan lebih aktif dalam menciptakan mekanisme pasar yang lebih adil, memperluas akses pasar, dan memastikan adanya nilai tambah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat produsen di tingkat kampung.

Temuan penting lainnya adalah harapan kuat akan hadirnya ekosistem ekonomi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga kegiatan produksi masyarakat tidak hanya berhenti pada tahap budidaya, tetapi juga mencakup pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Peserta juga menekankan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan produksi dan sosial masyarakat agar mereka dapat mengelola rantai pasok secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan dianggap penting untuk membangun daya tawar masyarakat terhadap pasar, mendorong terbentuknya koperasi atau kelompok usaha bersama, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal secara produktif dan inklusif.

Untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan kawasan Muting, Doddy menyampaikan bahwa ada beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan:

(1)   Penguatan dialog sosial dan kelembagaan lokal antara transmigran dan masyarakat adat sebagai fondasi integrasi sosial budaya.

(2)   Skema pengakuan dan perlindungan tanah ulayat, dengan pendekatan kolaboratif agar lahan transmigrasi dan lahan adat dapat dimanfaatkan secara berkeadilan.

(3)   Pemberdayaan masyarakat adat melalui transfer teknologi pertanian, penguatan koperasi kampung, dan akses modal setara.

(4)   Pembangunan infrastruktur konektivitas untuk memperkuat pasar dan mempercepat arus barang serta hasil produksi.

(5)   Adaptasi program transmigrasi dengan kearifan lokal Papua, baik dalam perumahan, pola tanam, maupun tata kelola sumber daya alam.

(6)   Hilirisasi dan pengembangan rantai pasok lokal agar kawasan tidak hanya menjadi sentra produksi mentah, tapi juga basis ekonomi masyarakat setempat.

Kegiatan Tim Ekspedisi Patriot masih akan berlangsung hingga awal Desember 2025. Dalam rentang waktu tersebut, sebanyak 4 anggota tim tinggal di lokasi untuk melakukan identifikasi dan pengamatan lapangan maupun pengumpulan data sekunder di Dinas terkait, untuk selanjutnya disusun analisis dan rekomendasi. Harapannya, hasil kegiatan dapat memberikan input yang bermanfaat bagi Kementerian Transmigrasi maupun kementerian terkait untuk menyusun program yang diperlukan. (DAK)

 

Sektor transportasi berkontribusi sekitar 25% dari total emisi gas rumah kaca global (UN Environment Programme, 2024). Aktivitas penerbangan dan operasional bandara memegang peranan yang signifikan dalam angka tersebut. Secara khusus, peralatan Ground Support Equipment (GSE), seperti Baggage Towing Tractor (BTT), umumnya masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Kondisi ini tidak hanya menghasilkan emisi karbon yang tinggi, tetapi juga memicu polusi suara dan tingginya biaya operasional. Demikian disampaikan oleh Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D selaku Caretaker Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dalam webinar “Elektrifikasi Ground Support Equipment (GSE): Strategi Efisiensi Energi dan Pengurangan Emisi di Bandar Udara”. Webinar terselenggara atas kerjasama Pusral UGM dengan Pusat Riset Teknologi Transportasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Rabu, 19 November 2025 pukul 08.30 – selesai.

Webinar menghadirkan para pembicara Cece Tarya, S.T., M.A., Kepala Subdirektorat  Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara, Kementerian Perhubungan; Bapak Akbar Putra Mardhika, Airport Engineering Group Head PT Angkasa Pura Indonesia; Bapak Laode M. Syamrin, Maintenance and Engineering Services Group Head PT Gapura Angkasa; Bapak Mohamad Ivan Aji Saputro, Perekayasa Ahli Muda Pusat Riset Teknologi Transportasi BRIN; serta Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc., Peneliti Pustral UGM.

Prof. Dr. Cuk Supriyadi Ali Nandar, S.T., M.Eng.  selaku Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur (OREM) BRIN, dalam sambutan sebelumnya menyampaikan bahwa perjalanan untuk menuju implementasi GSE rendah emisi harus dilakukan dengan kolaborasi seluruh kepentingan, baik penyedia bandara, penyedia GSE dan produsen peralatan. BRIN mendukung implementasi GSE rendah emisi. Berbagai tantangan seperti investasi awal, kesiapan infrastruktur pendukung dan peningkatan kapabilitas SDM harus diatasi dengan pendekatan terintegrasi dan berbasis data. Webinar menjadi momentum penting untuk menyatukan pandangan dari berbagai praktik terbaik dan mempercepat operasional GSE yang lebih ramah lingkungan. Harapannya dapat dirumuskan rekomendasi dan tindak lanjut untuk mendorong komitmen nyata yang bukan hanya mendorong teknologi namun juga pengurangan emisi.

Turut menyampaikan sambutan juga Dr. Eng., Aam Muharam. M.T selaku Kepala Pusat Riset Teknologi Transportasi BRIN. Beliau menyampaikan bahwa industri penerbangan global menuju operasional yang lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini bukan hanya di sisi udara namun juga darat, yaitu GSE yang memiliki peran sentral menurunkan jejak karbon di bandara. Hal ini menjadi peluang strategis untuk meningkatkan efisiensi energi melalui modernisasi teknologi terutama elektrifikasi dan optimalisasi operasional di bandara. Hal ini tidak hanya mendukung target pengurangan emisi nasional dan internasional, namun juga menjadi kekuatan daya saing bandara untuk ekosistem operasional yang lebih hening, bersih, dan menghemat biaya operator bandara.

Cece Tarya sebagai pembicara pertama menyampaikan bahwa elektrifikasi GSE dan kendaraan operasional di bandar udara merupakan bagian kebijakan aksi mitigasi perubahan iklim sektor transportasi sebagaimana ditetapkan dalam KM 08 tahun 2023. Aksi mitigasi perubahan iklim sektor transportasi udara mencakup 1) Efisiensi energi, meliputi peremajaan, penyempurnaan sistem dan prosedur pengoperasian serta perawatan angkutan udara penumpang; penggunaan peralatan dan teknologi hemat energi di bandar udara; serta elektrifikasi peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara (Ground Support Equipment/ GSE) dan kendaraan operasional di bandar udara. Selanjutanya 2) Pemanfaatan energi baru  terbarukan (EBT), meliputi penggunaan biofuel pada bahan bakar pesawat udara; pemanfaatan penerangan jalan bertenaga surya di bandara; dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada prasarana  transportasi. Dan terakhir 3) Kehutanan dan sektor lahan lainnya, meliputi penghijauan lingkungan bandar udara dengan melakukan penanaman pohon di sekitar area bandar udara yang dilakukan secara bertahap. Cece juga menyampaikan roadmap elektrifikasi GSE adalah pada tahun 2025 berupa pengumpulan data & literasi, tahun 2026 berupa elektrifikasi (kajian pemilihan teknologi, deregulasi), tahun 2027 uji kelaikan & evaluasi, serta 2028 – 2029 implementasi & monitoring yang diharapkan dapat mencapai advanced technology pada tahun selanjutnya.

Pembicara selanjutnya, Akbar Putra Mardhika menyampaikan bahwa Angkasa Pura Indonesia berkomitmen untuk mengurangi penggunaan BBM, oleh sebab itu Angkasa Pura Indonesia berencana untuk mengkonversi kendaraan operasional bandara berbasis BBM menjadi kendaraan listrik hingga 197 unit dan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) hingga 147 unit pada tahun 2030. Hal ini selaras dan mendukung program pemerintah tentang penyediaan SPKLU di Indonesia. Namun demikian, Akbar menyatakan masih adanya tantangan implementasi elektrifikasi di bandara, diantaranya 1) Aspek SPKLU, meliputi tarif terhadap fasilitas SPKLU di Bandara, Keterbatasan lokasi SPKLU di sisi udara, dam Lokasi SPKLU tidak boleh mengganggu aktivitas operasional kendaraan lain; 2) Aspek Emergency, meliputi perlu disiapkan prosedur penanganan terhadap kebakaran dan lokasi parkir kendaraan harus diperhatikan; serta 3) Aspek Biaya Investasi, meliputi penyiapan jaringan listrik untuk SPKLU dan investasi kendaraan GSE EV yang cenderung lebih tinggi.

Bapak Laode M. Syamrin selaku pembicara ketiga menyampaikan Baggage Towing Truck (BTT) Elekrik sebagai salah satu GSE memiliki biaya operasional lebih rendah, energi yang efisien, dan mengurangi emisi sedangkan BTT Diesel memiliki Biaya Operasional lebih tinggi, energi tidak efisien, dan emisi tinggi. Terkait Biaya Operasional, dengan perhitungan penyusutan, perawatan, dan electricity/fuel consumption, BTT Elektrik memberikan penghematan hingga 20,73% dalam 10 tahun. BTT Elektik memiliki investasi awal lebih tinggi dibandingkan dengan BTT Diesel. BTT Elektrik juga mampu menghasilkan daya tarik yang cukup kuat, ideal untuk di Apron menarik bagasi dari make up area ke pesawat atau sebaliknya. Saat ini di Bandara Soetta, BTT Elektrik milik Gapura hanya dipergunakan untuk menarik bagasi, tidak dipergunakan untuk menarik kargo karena BTT elektrik yang dimiliki Gapura mempunyai kapasitas 1.500, disamping itu service road menuju ke warehouse terdapat tanjakan sekitar 30 derajat. Terakhir BTT Elektrik beroperasi 8 – 10 jam, selanjutnya melakukan pengisian daya 4-5 jam (jenis lead – acid battery).

Syamrin juga memberikan beberapa rekomendasi, diantaranya 1) Biaya Capex untuk GSE elektrik, termasuk BTT Elektrik sangat tinggi, maka perlu kebijakan pemerintah terkait subsidi (insentif fiskal & program konvensi) yang memungkinkan Perusahaan dapat mengadakan GSE Elektrik, 2) Penanganan baterai bekas (limbah B3) harus dilakukan secara baik, maka sebaiknya setiap Bandara harus ada Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan selanjutnya harus diserahkan ke fasilitas pengumpulan limbah elektronik atau drop box khusus, 3) Penggunaan GSE elektrik termasuk BTT elektrik yang terbukti biaya operasional rendah, efisiensi energi dan mengurangi emisi maka menjadi pertimbangan Perusahaan dalam menentukan kebijakan dengan melakukan pengadaan GSE Elektrik termasuk BTT Elektrik, 4) Charging station belum memadai sehingga proses recharging harus menunggu, yang dapat mengakibatkan operasional terganggu, maka perlu dilakukan mitigasi dengan menyediakan baterai cadangan.

Pembicara selanjutnya, Mohamad Ivan Aji Saputro menyampaikan hasil kajian di BRIN yang menyatakan bahwa potensi manfaat elektrifikasi GSE di bandara yaitu 1) Pertumbuhan industri penerbangan: Dengan meningkatnya frekuensi penerbangan, kebutuhan akan GSE seperti BTT juga akan meningkat untuk menjaga kelancaran operasional turnaround pesawat, 2) Efisiensi energi: peralihan penggunaan BTT diesel ke BTT EV berpotensi menghasilkan efisiensi energi nasional, 3) Fleksibilitas penggunaan: Downtime BTT listrik lebih rendah 4% dan perawatan lebih sederhana dibandingkan BTT diesel yang menjadikannya lebih efisien, 4) Adopsi teknologi ramah lingkungan: Ada potensi besar untuk penggunaan BTT jenis elektrik yang tidak menghasilkan emisi gas buang, sesuai dengan tren global dan upaya pengurangan jejak karbon di industri penerbangan.

Ivan juga menyampaikan kesimpulan hasil kajian yang menyatakan bahwa 1) BTT listrik secara finansial memberikan indikasi kelayakan lebih tinggi dibanding BTT diesel, meskipun memerlukan investasi awal yang lebih besa. Return yang tinggi menunjukkan bahwa transisi ke BTT listrik akan memberikan manfaat finansial jangka panjang bagi operator bandara atau perusahaan ground handling, 2) BTT listrik juga terindikasi memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibanding BTT diesel, baik dari aspek lingkungan, kesehatan, efisiensi energi, juga penghematan biaya nasional lainnya, 3) Secara keseluruhan, alih teknologi dari BTT diesel ke BTT listrik cukup layak dan memberikan keuntungan finansial dan ekonomis baik bagi operator maupun masyarakat, serta 4) Penurunan emisi yang cukup signifikan dengan beralihnya BTT diesel ke BTT Listrik.

Pembicara terakhir, Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc., menyampaikan beberapa urgensi penerapan GSE elektrik di bandara, diantaranya adalah 1) Target Penurunan Emisi & Peningkatan Kualitas Lingkungan: Elektrifikasi GSE langsung menurunkan emisi CO₂, NOx, dan PM di apron. Ini meningkatkan kesehatan pekerja, mengurangi polusi area bandara, dan mendukung target Net Zero Emission serta program Green Airport nasional; 2) Efisiensi Operasional dan Penghematan Biaya Jangka Panjang: eGSE memiliki biaya operasional lebih rendah (energi murah, perawatan minim, keandalan tinggi). Ini penting bagi GHSP untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi downtime peralatan yang banyak terjadi pada GSE lama; 3) Kesiapan Infrastruktur Energi dan Transformasi Industri: Bandara Indonesia mulai membangun PLTS dan infrastruktur listrik yang cukup untuk mendukung eGSE. Ekosistem kendaraan listrik nasional berkembang, memudahkan integrasi teknologi dan pelatihan SDM; serta 4) Daya Saing Bandara dan Tuntutan Global: Maskapai dan investor menuntut operasional bandara rendah emisi. Bandara yang cepat mengadopsi eGSE akan lebih kompetitif secara global, setara Changi– KLIA–Bangkok, serta memenuhi standar internasional untuk green ground operations.

Iwan juga menyatakan hasil kajian yang pernah dilakukan Pustral UGM menunjukkan bahwa tingginya jumlah penumpang berkorelasi pada tingginya jumlah pergerakan bus apron. Hal ini berpengaruh pada tingginya jumlah pergerakan pesawat sehingga membutuhkan lebih banyak parking stand pesawat dan tingginya jumlah pergerakan untuk pengangkutan bagasi dan kargo. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa tata letak bandara berpengaruh kepada jumlah pergerakan penumpang di bandara antara lain dalam hal penggunaan garbarata atau penggunaan bus apron.

Webinar dihadiri oleh sekitar 750 peserta dari berbagai kalangan yang terlibat aktif dalam diskusi yang dipandu oleh moderator Bapak Dr. Ir. Windra Priatna Humang, S.T., M.T., Peneliti Ahli Madya BRIN. Tiga penanya terbaik mendapatkan doorprize berupa buku terbitan Pustral UGM bersama mitra.