SLEMAN — Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) kembali menegaskan komitmennya dalam pengembangan sumber daya manusia bidang logistik nasional melalui penyelenggaraan Diklat Dasar-Dasar Angkutan Barang Angkatan ke-3. Pelatihan berlangsung selama tiga hari, 6–8 Juli 2026, dan diikuti oleh perwakilan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Regional I dan Regional II. Diklat ini dirancang sebagai regular training dengan bobot 24 Jam Pelajaran (JP) yang terbagi menjadi 16 JP teori dan 8 JP praktik. Kombinasi ini disusun agar peserta tidak sekadar memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya langsung dalam pengelolaan angkutan barang di lapangan. Pelatihan dibuka oleh Kepala Pustral UGM Dr. Ir. Dewanti, MS.

Materi pelatihan mencakup tujuh mata pelajaran, dari Rantai Pasok hingga Angkutan Barang 4.0. Materi pelatihan disusun secara berjenjang untuk membangun pemahaman peserta dari fondasi hingga isu terkini. Sesi dibuka dengan Pengenalan Supply Chain dan Logistik, dilanjutkan dengan Fundamental of Transportation yang mengupas teori dasar transportasi, prinsip penyelenggaraan, konsep intra dan intermoda, hingga dampak transportasi. Peserta kemudian mendalami Regulasi Transportasi dan Model Angkutan Barang, sebelum masuk ke materi yang bersifat aplikatif seperti Freight Cost Calculation — perhitungan biaya transportasi dan analisis biaya antarmoda. Diklat juga menyorot transformasi digital sektor logistik melalui materi Peranan ICT (Information and Communications Technology) dalam Angkutan Barang 4.0, yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi rantai pasok.

Pelatihan diampu oleh akademisi dan praktisi yang berpengalaman dalam bidang logistik yang terdiri dari delapan pengajar lintas keahlian dari kalangan akademisi dan praktisi. Para instruktur berasal dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM, Teknologi Industri Pertanian UGM, Teknik Industri UIN, tenaga profesional, serta tim peneliti Pustral UGM.

Salah satu keunggulan diklat ini terletak pada porsi praktik yang signifikan. Pada hari ketiga, peserta melaksanakan studi kasus kunjungan lapangan ke Stasiun Lempuyangan dan Stasiun Brambanan. Kunjungan ini memberi kesempatan peserta menyaksikan langsung praktik operasional angkutan berbasis rel, menghubungkan teori yang diperoleh di kelas dengan kondisi riil di lapangan. Pengalaman lapangan ini dinilai relevan bagi peserta dari lingkungan perkebunan yang kesehariannya berkaitan erat dengan distribusi dan pengangkutan komoditas.

Rangkaian diklat diakhiri dengan post test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, sebelum resmi ditutup dengan penyerahan sertifikat oleh Koordinator Unit Penelitian dan Pengembangan Pustral UGM Ir. Joewono Soemardjito, S.T, M.Si. Melalui Diklat Dasar-Dasar Angkutan Barang Angkatan ke-3 ini, Pustral UGM berharap para peserta memiliki bekal kompetensi dasar yang kuat dalam tata kelola angkutan barang — mulai dari pemahaman rantai pasok, regulasi, perhitungan biaya, hingga pemanfaatan teknologi — yang dapat diterapkan untuk mendukung efisiensi logistik di lingkungan kerja masing-masing. (SDD)

Perubahan iklim dan pemanasan global menempatkan sektor industri pada posisi krusial untuk segera bertransformasi, tak terkecuali industri infrastruktur dan konstruksi. Secara global, sektor bangunan dan konstruksi tercatat bertanggung jawab atas sekitar 38% dari total emisi karbon dioksida. Di Indonesia, agenda percepatan pembangunan infrastruktur—terutama jalan tol yang tumbuh sangat masif dalam satu dekade terakhir untuk memajukan konektivitas nasional—membawa tantangan lingkungan yang serius.

Pembangunan perkerasan jalan tol menuntut volume material yang sangat besar. Praktik konstruksi konvensional yang masih menganut model ekonomi linear—yakni mengambil bahan baku dari alam, menggunakannya, lalu membuangnya sebagai limbah—telah mengakibatkan eksploitasi besar-besaran terhadap material primer seperti batu agregat, aspal minyak bumi, dan semen. Di sisi lain, proses ini juga menghasilkan jutaan ton limbah konstruksi yang membebani daya dukung lingkungan hidup.

Menjawab tantangan mendesak ini, Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) berkolaborasi dengan HK ExperTalk dari PT Hutama Karya (Persero) menyelenggarakan Webinar Nasional bertajuk “Circular Economy in Infrastructure: Material Daur Ulang untuk Konstruksi Jalan Berkelanjutan” secara virtual pada Selasa (7/7/2026). Forum strategis ini mempertemukan para pakar, pembuat kebijakan, dan praktisi industri untuk merumuskan masa depan pembangunan jalan bebas hambatan yang lebih hijau. Antusiasme terhadap isu ini tampak dari partisipasi lebih dari 1.700 peserta dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia yang mengikuti webinar melalui Zoom dan kanal YouTube.

Urgensi Perubahan Paradigma Konstruksi

Dalam sambutan pembukanya, Kepala Pustral UGM, Dr. Ir. Dewanti, M.S., menggarisbawahi urgensi perubahan paradigma di sektor infrastruktur. Ia menekankan bahwa transisi menuju ekonomi sirkular bukan lagi sekadar opsi keberlanjutan (sustainability option), melainkan sebuah kewajiban moral dan teknis bagi masa depan pembangunan nasional.

“Pendekatan ekonomi sirkular menantang kita untuk mendesain ulang sistem konstruksi. Konsep ini bertujuan mengeliminasi limbah sedari awal perencanaan dan mempertahankan nilai sumber daya, material, serta produk selama mungkin di dalam siklus ekonomi. Melalui strategi reduce, reuse, dan recycle, kita tidak hanya menyelamatkan lingkungan dari kerusakan, tetapi juga menciptakan efisiensi pembiayaan proyek jangka panjang yang sangat signifikan,” tegas Dr. Dewanti di hadapan ratusan peserta yang hadir secara daring.

Tantangan Regulasi dan Standar Keamanan Jalan

Mengadopsi material daur ulang untuk jalan tol tentu memiliki tantangan tersendiri, terutama menyangkut standar keselamatan lalu lintas. Mewakili pemerintah dari sisi penyedia infrastruktur, Penata Kelola Jalan dan Jembatan (PKJJ) tingkat Ahli Madya, Direktorat Jalan Bebas Hambatan (JBH) Kementerian Pekerjaan Umum, Dr. Ir. Alfa Adib Ash Shiddiqi, ST. MSc, IPM, memaparkan bagaimana negara mengakomodasi inovasi ini.

Menurut Alfa, Kementerian PU sangat terbuka dan terus mendorong penggunaan material alternatif ramah lingkungan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, ia menegaskan bahwa jalan tol adalah infrastruktur vital dengan beban lalu lintas berat dan kecepatan tinggi, sehingga tidak ada ruang untuk kompromi terhadap kualitas.

“Pemanfaatan material daur ulang harus selalu diiringi dengan pembuktian teknis yang presisi. Kinerja perkerasan jalan, ketahanan terhadap cuaca, keawetan struktural, hingga aspek keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kita membutuhkan pedoman teknis dan pembaruan spesifikasi standar yang mampu mewadahi material sirkular ini tanpa menurunkan standar mutu infrastruktur nasional,” jelas Alfa.

 

Infrastruktur Sebagai Solusi Krisis Sampah Nasional

Dari perspektif ekologi, transisi sirkular pada jalan tol menawarkan solusi ganda bagi Indonesia. Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Kementerian Lingkungan Hidup, Agus Rusly, S.PI., M.Si., membedah potensi infrastruktur jalan sebagai sarana penyerapan limbah berskala raksasa.

Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar terkait pengelolaan sampah domestik, khususnya limbah plastik bernilai rendah yang sulit didaur ulang, serta limbah ban bekas yang menumpuk. Agus menyoroti bahwa mencampurkan cacahan plastik atau serbuk karet ban bekas ke dalam aspal tidak hanya menyelamatkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dari kondisi kelebihan kapasitas (overload), tetapi juga mencegah polusi lingkungan dan kebocoran sampah ke laut.

“Sektor infrastruktur dapat menjadi off-taker (penyerap) utama bagi limbah-limbah ini. Jika setiap kilometer jalan tol baru mampu menyerap sekian ton limbah plastik atau ban bekas, serta memanfaatkan limbah industri lainnya, maka pembangunan infrastruktur akan menjadi ujung tombak penyelesaian krisis sampah di Indonesia,” papar Agus.

Praktik Nyata di Lapangan: Pengalaman Hutama Karya

Teori dan regulasi tersebut telah mulai diterapkan di lapangan. Direktur Operasi III PT Hutama Karya (Persero), Iwan Hermawan, membagikan rekam jejak perusahaan dalam memelopori konstruksi jalan yang berkelanjutan. Sebagai BUMN yang memegang mandat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dengan total panjang ruas terbangun mencapai 1.145 km per Mei 2026, PT Hutama Karya (Persero) aktif menerapkan transformasi operasional berbasis empat pilar keberlanjutan.

Pilar pertama, inovasi material. Perusahaan berhasil memproduksi White-100 Thermoplastic Road Marking berbasis gondorukem dan gliserol sawit lokal untuk menggantikan komponen impor. Hutama Karya juga menguji teknologi hollow column (kolom berongga) pada struktur jembatan yang mampu mereduksi berat beton sebesar 20 persen dan memangkas biaya konstruksi hingga 9 persen. Pilar kedua, efisiensi energi. Melalui anak usahanya, PT Hakaaston, perusahaan mengonversi energi operasional unit Asphalt Mixing Plant (AMP) ke Compressed Natural Gas (CNG) sehingga biaya energi turun hingga 50 persen.

Pilar ketiga, konstruksi digital. Perusahaan menerapkan Building Information Modelling (BIM) hingga dimensi 7D dan kecerdasan buatan (AI). Salah satunya diaplikasikan pada proyek Jalan Trans Papua yang sukses mengoptimalkan biaya konstruksi hingga USD 1.015.600 serta mereduksi emisi karbon sebanyak 49.672 kg CO₂. Pilar keempat, manajemen aset sirkular. Perusahaan mengoperasikan ekosistem digital terpadu melalui platform Mozy untuk mengintegrasikan inspeksi lapangan dan pemeliharaan prediktif berbasis data visual AI guna memperpanjang umur pakai infrastruktur.

Validasi Akademis dan Rekomendasi Strategis

Untuk memastikan inovasi material tersebut benar-benar aplikatif, tinjauan teknis dan akademis sangat diperlukan. Tim Ahli Pustral UGM sekaligus Dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM, Taqia Rahman, S.T., M.Sc., Ph.D., mempresentasikan temuan-temuan mutakhir dari laboratorium pengujian material.

Taqia mematahkan stigma bahwa “barang daur ulang berarti barang berkualitas rendah”. Berdasarkan berbagai riset rekayasa teknik sipil, material turunan limbah seperti plastik dan karet justru mampu meningkatkan properti fisik aspal. “Sebagai contoh, aspal yang dimodifikasi dengan campuran limbah plastik tertentu terbukti memiliki titik lembek yang lebih tinggi. Artinya, jalan tersebut akan lebih tahan terhadap deformasi atau kerusakan alur (rutting) akibat beban kendaraan berat dan suhu tropis yang panas,” jelas Taqia.

Dipandu oleh Peneliti Pustral UGM, Kayyisa Fitri, S.Ars., M.T., sebagai moderator, sesi diskusi berjalan interaktif dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Diskusi ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan material daur ulang dalam konstruksi jalan menjadi strategi utama untuk mewujudkan infrastruktur yang efisien, rendah emisi, berkualitas, dan berkelanjutan menuju Indonesia Hijau 2045.

Webinar nasional ini diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk segera merumuskan rekomendasi langkah strategis yang akan diserahkan kepada pemangku kebijakan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pembaruan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan menciptakan ekosistem industri konstruksi jalan tol yang tidak hanya berfokus pada kecepatan pembangunan fisik, tetapi juga pada warisan kelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang. (DAK)

Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan webinar bertajuk “Kawasan Rendah Emisi di Kawasan Heritage: Menjaga Warisan Budaya dan Udara Bersih di Kota Bersejarah Indonesia” pada Jumat, 5 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Gedung Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM serta melalui Zoom ini mengangkat studi kasus Kawasan Jeron Beteng Kraton Yogyakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Webinar menghadirkan empat narasumber dari kalangan pemerintah, akademisi, tokoh budaya, dan praktisi desain perkotaan.

Pembukaan webinar disampaikan oleh Prof. Dr. Mirwan Ushada, S.T.P., M.App.Life.Sc., selaku Caretaker Kepala Pustral UGM. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa perubahan iklim dan penurunan kualitas udara bukan lagi isu yang dapat ditunda penanganannya. “Implementasi Low Emission Zone yang konsisten di berbagai kota dunia secara ilmiah terbukti berhasil menurunkan konsentrasi polutan berbahaya seperti NO₂ dan PM2.5,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa polusi udara tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga mempercepat degradasi material bangunan bersejarah yang tidak dapat dipulihkan.

Narasumber pertama, Dr. Ir. Haruki Agustina, M.Sc., Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), memaparkan konteks kebijakan iklim nasional Indonesia. Beliau menjelaskan perjalanan komitmen Indonesia mulai dari Nationally Determined Contribution (NDC) pertama pada tahun 2016 hingga penyusunan Second NDC (SNDC) 2025, dengan target penurunan emisi sebesar 31,89 persen pada skenario CM1 dan 43,20 persen pada skenario CM2 dibandingkan kondisi business as usual.

Berdasarkan data Laporan IGRK-MPV Tahun 2025, emisi transportasi darat menyumbang 93 persen dari total emisi subsektor transportasi Indonesia pada tahun 2024, dan angka tersebut terus meningkat sejak tahun 2000. Dalam kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, Dr. Haruki menekankan bahwa kawasan heritage rendah emisi berpeluang mengintegrasikan aktivitas mobilitas rendah emisi ke dalam mekanisme perdagangan karbon. “Dengan metodologi pengukuran yang memadai, kawasan heritage dapat menjadi model implementasi NEK perkotaan yang menghubungkan agenda pelestarian budaya, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi hijau,” tegasnya.

Kanjeng Mas Tumenggung (KMT) Yudawijaya dari Kraton Yogyakarta menyampaikan perspektif unik mengenai kawasan Jeron Beteng dari sudut pandang budaya dan filosofi Jawa. Beliau membuka pemaparannya dengan menjelaskan tata ruang Yogyakarta melalui konsep Hamemayu Hayuning Bawana, Manunggaling Kawula Gusti, dan Sangkan Paraning Dumadi sebagai landasan kosmologis yang telah membentuk kota sejak tahun 1755.

Menurut KMT Yudawijaya, Yogyakarta tidak dirancang semata sebagai pusat pemerintahan, melainkan sebagai ekspresi pemikiran adiluhung yang sarat nilai pendidikan. Sumbu Filosofi Yogyakarta (The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks) yang telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO mencerminkan nilai Hamemayu Hayuning Bawana, yaitu kewajiban manusia untuk menjaga dan memelihara kehidupan serta lingkungannya. Dalam konteks kawasan Jeron Beteng dan sekitarnya, terdapat 378 objek warisan budaya/cagar budaya yang tersebar di sejumlah kawasan, termasuk Kemantren Danurejan, Gondomanan, Gedongtengen, dan Keraton. Menurut beliau, identifikasi morfologi ruang kawasan menjadi prasyarat penting dalam setiap upaya perencanaan yang bertanggung jawab.

Narasumber berikutnya, Prof. Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., Guru Besar Departemen Arsitektur dan Perencanaan UGM sekaligus Tim Ahli Pustral UGM, membahas strategi dekarbonisasi dalam konteks kawasan bersejarah. Beliau menekankan bahwa nilai-nilai historis yang terkandung pada setiap elemen Kawasan Kraton harus menjadi pijakan dalam upaya mengembalikan, mengembangkan, dan memperkuat identitas serta karakter kawasan.

Menurut Prof. Ikaputra, pendalaman karakter dan identitas kawasan dapat dilakukan melalui identifikasi morfologi struktur ruang sebagai dasar delineasi area studi. Pendekatan tersebut menjadi fondasi bagi perancangan lingkungan binaan yang menghormati nilai Outstanding Universal Value (OUV) UNESCO sekaligus responsif terhadap tantangan pengurangan emisi karbon dari sektor bangunan.

Narasumber terakhir, Sibarani Sofian, S.T., MUDD., Founder URBAN+ sekaligus Presiden Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI), memaparkan strategi desain urban IKN Nusantara sebagai model kota rendah emisi yang dirancang sejak awal. IKN menargetkan 70 persen kawasan hijau, 80 persen pangsa perjalanan (mode share) menggunakan transportasi publik, pencapaian net zero emission pada tahun 2045, serta penerapan konsep 10-minute city yang memungkinkan masyarakat mengakses kebutuhan dasar dalam jarak tempuh berjalan kaki.

Pendekatan Nature-Inspired Design menjadi ciri khas perancangan IKN. Jaringan jalan mengikuti kontur topografi, kawasan dibangun pada area bebas banjir, dan struktur kota menerapkan konsep Transit-Oriented Polycentric City yang menciptakan kepadatan aktivitas di sekitar simpul transportasi publik. Melalui metode Performance-Based Urban Design yang didukung pemodelan digital dan simulasi parametrik, Sibarani menjelaskan bagaimana setiap keputusan desain, mulai dari orientasi fasad hingga rasio jendela terhadap dinding, dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap konsumsi energi dan kenyamanan termal. Kompleks Kementerian Koordinator Nusantara yang telah berdiri saat ini menjadi salah satu contoh implementasi pendekatan tersebut.

Sesi diskusi dimoderatori oleh Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.A., Ph.D., Guru Besar Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan UGM. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dari peserta, antara lain mengenai cara mengukur dan memverifikasi reduksi emisi pada kawasan yang memiliki fungsi campuran sebagai kawasan wisata, permukiman, dan aktivitas budaya. Selain itu, peserta juga menanyakan peluang akses pemerintah daerah dan komunitas lokal terhadap insentif NEK. Para narasumber sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor serta pengembangan metodologi pengukuran yang kuat dan terstandar menjadi kunci dalam menjawab tantangan tersebut.

Webinar ditutup dengan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, perlunya payung hukum daerah yang secara eksplisit mengintegrasikan kawasan rendah emisi ke dalam kebijakan pengelolaan kawasan Warisan Dunia UNESCO di Yogyakarta. Kedua, pengembangan metodologi pengukuran emisi berbasis kawasan (area-based emission accounting) yang mampu mengakomodasi kompleksitas kawasan heritage. Ketiga, pemanfaatan instrumen NEK sebagai sumber pendanaan untuk penguatan transportasi publik, infrastruktur pejalan kaki, dan fasilitas pesepeda di kawasan Jeron Beteng. Keempat, pembelajaran dari IKN perlu diadaptasi secara kontekstual, bukan ditransplantasikan secara langsung, mengingat kawasan bersejarah memiliki karakteristik fisik, sosial, budaya, dan tata nilai yang berbeda secara mendasar.

 

Permasalahan kemacetan di kawasan perkotaan hingga saat ini masih menjadi tantangan utama dalam sistem transportasi di Indonesia. Pendekatan konvensional dalam pengendalian lalu lintas yang bersifat statis terbukti belum mampu merespons dinamika pergerakan kendaraan secara real-time, sehingga berdampak pada meningkatnya waktu tempuh, antrean, serta inefisiensi jaringan jalan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi menuju sistem yang lebih adaptif, berbasis data, dan didukung oleh teknologi mutakhir. Demikian disampaikan oleh Prof. Ir. Ikaputra, M.Eng., PhD selaku Pelaksana Harian Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dalam webinar “Mengurai Kemacetan Kota dengan Artificial Intelligence: Transformasi Manajemen Lalu Lintas Menuju Smart Mobility di Indonesia” yang diselenggarakan Selasa, 28 April 2026, Pukul 08.45 – 11.30 WIB.

Selanjutnya Ikaputra menyatakan bahwa perkembangan Artificial Intelligence, termasuk pemanfaatan machine learning dan Large Language Models (LLM), membuka peluang besar dalam meningkatkan kinerja sistem transportasi. Teknologi ini memungkinkan pengolahan data lalu lintas secara real-time, prediksi kemacetan, hingga pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan responsif. AI tidak hanya menjadi alat bantu analisis, tetapi juga berpotensi menjadi bagian inti dalam sistem manajemen lalu lintas modern. Namun demikian, implementasi teknologi AI dalam manajemen lalu lintas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur digital, integrasi data, hingga kesiapan sumber daya manusia dan regulasi.

Webinar ini menghadirkan Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si., Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, serta Prof. Dr. Eng. Ir. M. Zudhy Irawan, S.T., M.T., IPM., Guru Besar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM yang juga merupakan Tim Ahli Pustral UGM. Kegiatan ini dipandu oleh Ir. Hendra Edi Gunawan, S.T., M.Sc., IPM., Peneliti Pustral UGM, yang bertindak sebagai moderator.

Aan Suhanan menyampaikan materi dengan topik “Transformasi Manajemen Lalu Lintas di Indonesia: Kebijakan dan Strategi Implementasi Intelligent Transportation Systems (ITS) menuju Transportasi Cerdas”. Beliau menyampaikan potret yang cukup mencengangkan mengenai kemacetan perkotaan di Indonesia. Jumlah kendaraan di Indonesia tahun 2025 sebanyak 172,9 Juta, tumbuh rata-rata 4,5%/tahun. Rata-rata tingkat kemacetan di 5 Kota di Indonesia tercatat sekitar 54,9%, dengan Bandung dan Jakarta sebagai kota termacet pertama dan kedua berdasarkan kajian TomTom Traffic Index tahun 2025. Kajian tersebut juga menyatakan bahwa sebanyak 118 Jam waktu terbuang per pengemudi/tahun di 5 kota termacet di Indonesia. Sementara itu kerugian akibat kemacetan (per tahun) menurut kajian ITDP Indonesia tahun 2024 adalah Rp77 T atau setara 2,2% GDP Jakarta. “Kondisi ini menunjukkan perlunya transformasi menuju sistem transportasi berbasis data dan terintegrasi,” demikian menurut Aan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Perhubungan sudah menerapkan Manajemen Lalu Lintas berbasis Area Traffic Control System (ATCS) dan Arterial Transport Management System (AtMS) untuk memperkuat operasi lalu lintas melalui sistem terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan integrasi ATCS ditujukan untuk modernisasi pengendalian sinyal adaptif, peningkatan koordinasi antar simpang, serta integrasi dengan sistem pengawasan, yang saat ini sudah diterapkan di 283 simpang pada 48 kabupaten/kota. Sementara AtMS merupakan sistem terintegrasi untuk  pengelolaan lalu lintas koridor jalur arteri non-tol  melalui data real-time, analitik, dan koordinasi multi-simpang yang saat ini sudah diterapkan di 71 ruas, termasuk 53 ruas jalan arteri.

Sementara itu implementasi Intelligent Transport Systems (ITS) untuk transportasi publik di Indonesia tercermin dari penyelenggaraan Teman Bus dengan sistem Buy the Service. Model tersebut merupakan layanan transportasi umum nasional yang didukung ITS untuk meningkatkan keandalan, efisiensi, dan pengalaman pengguna—diimplementasikan sejak 2020. Capaian utama pada periode 2020–2025 diantaranya adalah beroperasi di 14 wilayah metropolitan dengan 817 unit bus dan 57 unit feeder. Layanan ini berhasil menarik 72% pengguna beralih dari moda sepeda motor dan 23% dari kendaraan pribadi. Telah tercapai pula peningkatan signifikan dalam efisiensi jaringan dan keandalan layanan dengan load factor 71,42% dan jarak berkendara 96,35 juta pengguna.

Pada bagian akhir, Aan menyampaikan beberapa peluang dan tantangan dalam penerapan ITS. “Peluang penerapan ITS ke depan adalah untuk analisis data lalu lintas, prediksi kemacetan, serta pengendalian sinyal adaptif. namun demikian, beberapa tantangan dihadapi, diantaranya mengenai regulasi & interoperabilitas, keamanan & privasi data, serta kesiapan kelembagaan,” demikian tutup Aan dalam paparannya.

Prof Zudhy sebagai pembicara selanjutnya menyampaikan topik Peran AI dalam Transportasi Masa Depan: Bagaimana Large Language Models (LLM) Mengubah Sistem Transportasi Cerdas. Zudhy menyampaikan mengapa transportasi membutuhkan AI, dikarenakan kemacetan parah, data terlalu banyak serta sistem terfragmentasi. LLM adalah AI canggih yang telah membaca miliaran teks di internet dan mampu memahami bahasa manusia, menganalisis data kompleks, membuat keputusan cerdas, dan beradaptasi dengan situasi baru — kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh sistem transportasi modern. Beberapa kelebihan LLM adalah mampu memahami bahasa manusia, belajar dari contoh, berpikir langkah demi langkah, serta mampu memproses gambar & teks misalnya untuk snalisis kamera, peta, sensor sekaligus.

Zudhy selanjutnya menyatakan terdapat empat peran LLM dalam transportasi, yaitu sebagai pemroses informasi yang mampu mengolah berbagai data dari sensor, kamera, GPS, laporan kecelakaan, dan pertanyaan pengguna menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya sebagai pengkode pengetahuan yang mampu menyimpan dan mengorganisasi pengetahuan tentang aturan lalu lintas, geografi, dan perilaku manusia, serta generator komponen untuk membuat komponen sistem baru seperti fungsi reward untuk AI, simulasi lingkungan, dan data latih sintetis. “Peran terakhir adalah sebagai fasilitator keputusan yang mampu membuat keputusan cerdas seperti manusia: mengoptimalkan sinyal lampu merah, menavigasi kendaraan otonom, memprediksi arus lalu lintas”, demikian disampaikan Zudhy.

Beberapa penerapan LLM yang sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah untuk Kendaraan Otonom, Lampu Lalu Lintas, Transportasi Publik, Navigasi Cerdas, Keselamatan Jalan, serta Logistik & Pengiriman. Namun demikian, perlu adanya kewaspadaan terhadap kelemahan LLM, diantaranya Halusinasi AI karena LLM kadang ‘mengarang’ fakta yang tidak benar. Dalam transportasi, ini bisa berbahaya — misal memberikan rute yang salah atau instruksi tidak aman. Selain itu diperlukan Kebutuhan Komputasi Tinggi, karena LLM memerlukan GPU mahal dan energi besar. Menggunakannya di kendaraan atau persimpangan jalan secara real-time masih menantang secara teknis.

Tantangan lain adalah Privasi Data, karena sistem transportasi mengumpulkan data lokasi dan perjalanan pengguna. LLM perlu akses data ini, menimbulkan risiko kebocoran informasi pribadi. Selain itu adanya isu Keadilan & Bias, LLM yang dilatih dari internet bisa membawa bias. Contoh: rute yang ‘dioptimalkan’ mungkin tidak mempertimbangkan kebutuhan daerah terpencil atau kelompok rentan. Isu lain adalah Keamanan Siber, sistem AI yang mengendalikan lampu lalu lintas atau kendaraan otonom bisa menjadi target serangan siber yang sangat berbahaya. Terakhir adalah isu Regulasi & Tanggung Jawab. Jika AI membuat kesalahan yang menyebabkan kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab? Hukum dan regulasi AI untuk transportasi masih terus berkembang.

Zudhy juga menyampaikan beberapa tantangan dan peluang unik yang ditemui di Indonesia dalam penerapan LLM, diantaranya adanya Kemajemukan Bahasa, Dominasi Sepeda Motor, Geografi Kepulauan, Cuaca Tropis Ekstrem, Transportasi Informal, serta Kesenjangan Data Digital. Memperhatikan berbagai hal tersebut, Zudhy merekomendasikan beberapa hal untuk penerapan LLM di Indonesia, diantaranya Bangun IndoTraffic LLM, Standarisasi Data Nasional, Buat Open Traffic Data API standar, LLM Chatbot Multimodal Nasional, Adaptive Signal Control Bertahap, LLM untuk ERP Cerdas, LLM Integrasi BMKG, Analisis Black Spot Otomatis, serta perlunya Kerangka Regulasi AI Transportasi.

Webinar ini dihadiri oleh 1.338 peserta dari berbagai kalangan yang mengikuti sesi tanya jawab di akhir acara dengan antusias. Hasil diskusi menyimpulkan bahwa Indonesia perlu mempercepat transformasi menuju sistem transportasi cerdas melalui integrasi Intelligent Transportation Systems (ITS) dan kecerdasan buatan berbasis Large Language Models (AI/LLM) secara bertahap, yang didukung oleh regulasi, standardisasi data, serta penguatan sumber daya manusia lokal. (DAK)

Peneliti di Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dwi Ardianta Kurniawan, S.T., M.Sc, mengatakan pemerintah  telah mengoptimalkan infrastruktur jalan raya, baik di jalur arteri maupun tol. Bahkan pada musim mudik Lebaran 2026, ini pihak PT Jasa Marga telah menyiapkan empat ruas jalan tol fungsional baru di jaringan Trans-Jawa yang dapat dilintasi pemudik secara gratis, dan pembukaan jalur fungsional ini dirancang secara khusus untuk memecah kepadatan di titik-titik krusial (bottleneck) agar dapat mempercepat distribusi lalu lintas. “Harapannya  waktu tempuh perjalanan darat dapat dipangkas secara signifikan untuk mengakomodasi mobilitas ratusan juta pemudik.

Berita selengkapnya: klik link

Foto: Metro TV

Pakar transportasi Universitas Gadjah Mada, Dr. Ir. Dewanti, menyampaikan bahwa pemberian diskon angkutan dapat memberikan dampak ekonomi jangka pendek melalui peningkatan mobilitas masyarakat selama periode mudik. “Diskon ini mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Selain itu, masyarakat juga memiliki ruang lebih untuk membelanjakan anggaran pada kebutuhan Lebaran, seperti konsumsi dan aktivitas ekonomi di daerah tujuan,” jelasnya, Senin (30/3).

Berita selengkapnya: klik disini

Foto : Kementerian Perhubungan

Saat ini disadari semakin nyata dan kompleksnya dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur transportasi, khususnya jalan. Pola hujan ekstrem, banjir, longsor, kenaikan muka air laut, dan tekanan termal pada material perkerasan telah menantang pendekatan desain konvensional yang selama ini sangat bergantung pada data historis. Kondisi ini menuntut hadirnya pendekatan baru yang lebih adaptif, antisipatif, dan berkelanjutan dalam perencanaan, pembangunan, maupun pengelolaan infrastruktur jalan.

Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut menjadi semakin besar karena kondisi geografis yang sangat beragam, mulai dari wilayah pegunungan yang rawan longsor, kawasan pesisir yang menghadapi banjir rob, hingga daerah dengan curah hujan tinggi yang dapat mempercepat kerusakan badan jalan dan mengganggu konektivitas antarwilayah. Oleh karena itu, ketahanan infrastruktur jalan terhadap perubahan iklim tidak lagi dapat dipandang sebagai isu teknis semata, tetapi juga sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Demikian disampaikan oleh Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D, selaku Caretaker Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dalam webinar “Resilient Roads: Infrastructure Adaptation Against Climate Change” yang diselenggarakan pada Rabu, 4 Maret 2026. Webinar terselenggara atas kerjasama Pustral UGM dan HK EpxperTalk PT Hutama Karya (Persero).

Pembicara pertama, Ir. Pantja Dharma Oetojo, M.Eng.Sc., Direktur Bina Teknik dan Jembatan, Direktorat Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan tema Teknologi Infrastruktur Jalan Berketahanan Iklim. Praktik yang sedang berlangsung di Indonesia Menuju Infrastruktur Jalan yang Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim diantaranya adalah Deteksi kerusakan perkerasan jalan berbasis AI dan pemantauan kondisi jalan, Sistem manajemen jalan berbasis kinerja, Penggunaan material perkerasan lokal untuk meningkatkan keberlanjutan, serta Penerapan teknologi ramah lingkungan. Secara prinisp, langkah-langkah tersebut merupakan pPerpaduan inovasi digital dengan adaptasi material. Pantja juga menyampaikan, “Harapan Pendekatan Terpadu untuk Infrastruktur Jalan Berkualitas di Masa Depan diantaranya adalah masa pakai perkerasan jalan yang lebih lama, peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, dan mengurangi biaya dan emisi sepanjang siklus hidup produk. Peluang kolaborasi diharapkan juga dapat terjadi, diantaranya berupa evaluasi kinerja meterial, proyek percontohan integrasi digital material, serta kolaborasi dengan negara lain”.

Bapak Kun Hartawan Adi Satria, Plt. Direktur PT Hutama Membelin Trans Papua menyampaikan materi bagaimana PT Hutama Karya telah menyiapkan resilient road pada Proyek KPBU Trans Papua Segmen Mamberamo- Elelim Papua Pegunungan. Tindakan Antisipasi Iklim telah dilakukan sejak Tahap Perencanaan. Elevasi badan jalan dan struktur jembatan dirancang sesuai analisis hidrologi untuk memastikan ketahanan terhadap banjir, aliran deras, serta perubahan kondisi tanah akibat cuaca ekstrem. Tindakan Antisipasi Iklim & Risiko, Strategi Perencanaan Teknis dilakukan dengan beberapa pemutakhiran desain, diantaranya Perencanaan sistem drainase berkapasitas tinggi untuk mengantisipasi curah hujan ekstrem dan elevasi badan jalan untuk menghindari genangan, Desain perkuatan lereng seperti soil nailing,dan geotekstil guna menjaga stabilitas tanah; serta Penentuan trase berdasarkan analisis geoteknik dan Hidrologi. “Tindakan Antisipasi Iklim & Risiko juga dilakukan melalui Pengawasan Mutu & K3 (Keamanan dan Keselamatan Kerja),” demikian disampaikan oleh Kun.

Pembicara terakhir, Ir. Mukhammad Rizka Fahmi Amrozi, S.T., M.Sc., Ph.D., Tim Ahli Pustral dan Dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM menyampaikan materi Road Asset Management Strategies To Adapt With Climate Change. Infrastruktur Tangguh (Resilient Infrastructure) dipandu oleh beberapa prinsip dasar yang memastikan sistem dapat bertahan dan pulih dari gangguan sambil terus melayani masyarakat secara efektif. Prinsip-prinsip inti Kekokohan, yaitu kekuatan fisik dan integritas struktural infrastruktur untuk menahan tekanan dan guncangan tanpa kehilangan fungsi yang signifikan. Prinisp selanjutnya adalah Redundansi, yaitu kehadiran sistem cadangan, rute alternatif, atau kapasitas cadangan yang memungkinkan operasi berlanjut meskipun beberapa komponen gagal. Terakhir adalah Keberlanjutan, yaitu mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial untuk memastikan bahwa langkah-langkah ketahanan mendukung tujuan pembangunan jangka panjang.

Prinsip-prinsip tersebut diharapkan menghasilkan Ketahanan keras, yaitu kekuatan langsung struktur atau institusi ketika ditempatkan di bawah tekanan berupa langkah-langkah penguatan struktur untuk mengurangi kemungkinan keruntuhan mereka. Saat ketahanan meningkat, tingkat kerusakan untuk bahaya intensitas tertentu menurun. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut akan menghasilkan ketahanan lunak, yaitu kemampuan sistem untuk menyerap dan pulih dari dampak peristiwa yang mengganggu tanpa perubahan mendasar dalam fungsi atau struktur. misalnya pegas atau sistem hidrolik; rute alternatif, dan lain-lain. Demikian disampaikan Fahmi, mengutip penelitian dari Proag (2014).

Tingginya antusiasme terlihat dari kehadiran lebih dari 2.800 peserta webinar yang mencakup unsur pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga lembaga pembiayaan dari seluruh Indonesia. Sesi pemaparan dan diskusi yang interaktif ini dipandu langsung oleh Ir. Iwan Puja Riyadi, S.T., IPM., Peneliti Pustral UGM, yang bertindak sebagai moderator. Adapun diskusi tersebut menyimpulkan bahwa adaptasi infrastruktur jalan terhadap perubahan iklim mutlak memerlukan pendekatan terpadu. Hal ini dapat diwujudkan melalui inovasi material berkelanjutan, digitalisasi manajemen aset, perencanaan antisipatif, dan penguatan kelembagaan. (DAK)

Kawasan Jeron Beteng Yogyakarta merupakan kawasan heritage strategis yang memiliki nilai budaya tinggi, baik secara tangible maupun intangible, serta berperan penting dalam identitas kota dan filosofi Sumbu Filosofis Yogyakarta. Di sisi lain, kawasan ini menghadapi tekanan pembangunan, peningkatan aktivitas pariwisata, serta tingginya intensitas pergerakan yang berimplikasi pada peningkatan emisi karbon dan penurunan kualitas lingkungan kawasan.

Upaya pengembangan Kawasan Rendah Emisi (KRE) di Jeron Beteng menjadi pendekatan strategis untuk menjawab tantangan tersebut, dengan mengintegrasikan pelestarian budaya, pengelolaan tata ruang dan mobilitas, serta transisi energi bersih. Konsep KRE tidak dimaksudkan sebagai pembatas aktivitas kawasan, melainkan sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya.

Memperhatikan hal penting tersebut, Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM didukung oleh Viriya ENB, sebuah lembaga nirlaba di Jakarta, beserta Pusat Studi Energi (PSE) UGM dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menyelenggarakan Deklarasi Arah Baru Jeron Beteng Kraton Yogyakarta Menuju Kawasan Rendah Emisi (KRE). Event Pengenalan Inisiatif KRE Jeron Beteng dirancang sebagai satu rangkaian kegiatan yang saling melengkapi, untuk memperkenalkan strategi yang direncanakan kepada publik dan pemangku kepentingan yang lebih luas.

Pengenalan inisiatif dilakukan dengan mengikuti kegiatan walking tour dan penggunaan layanan Si Thole dan becak listrik untuk merasakan pengalaman langsung dalam inisiatif KRE Jeron Beteng. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pengembangan KRE Jeron Beteng tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi bergerak menuju aksi nyata yang terkoordinasi, kontekstual dengan nilai budaya, serta mendapatkan legitimasi sosial yang kuat.

Prof. Ir. Ikaputra, Ph.D dari Pustral UGM dalam sambutannya mengatakan Jeron Beteng dipilih karena secara historis telah mempraktikkan prinsip kawasan rendah emisi sejak lama. Hal ini sejalan dengan filosofi Keraton Yogyakarta yang ramah lingkungan dan minim polusi.

“Apabila kita masuk kompleks Kraton atau Cepuri, tidak ada kendaraan bermotor yang masuk. Semua berjalan kaki, sehingga tidak ditemukan kebisingan, bahkan dapat didengar kicauan burung. Jadi praktik untuk mendorong kawasan rendah emisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu oleh Keraton,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DIY Chrestina Erni Widyastuti menyatakan Gerakan Kawasan Rendah Emisi di Jeron Beteng akan dilakukan secara bertahap dan memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kraton Yogyakarta sebagai pemilik wilayah. “Program ini menindaklanjuti pengurangan emisi karbon yang sudah di Malioboro. Dapat dilihat, kemacetan di Jeron Beteng terjadi karena banyak kendaraan pribadi yang masuk,” ujarnya. Menurut Erni, pembatasan kendaraan bermotor nantinya tidak serta-merta melarang warga, namun akan mengatur akses kendaraan pribadi ke dalam kawasan. Sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah penting agar tujuan low-emission zone dapat dipahami bersama.

Dalam kesempatan ini Ibu Suzanty Sitorus selaku Direktur Eksekutif Viriya ENB menyatakan sangat mendukung program yang dilakukan. Beliau menyampaikan terkesan dengan tagline yang diambil dalam deklarasi, yaitu “Nyawiji Tanpa Emisi, Tradisi Luwih Lestari”, serta menambahkan dengan “Yogyakarta selalu Menginspirasi”.

Hadir pula memberikan sambutan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Ibu Anna Rina Herbranti, serta Dr. Ir. Dewanti MS dari Pustral UGM sebagai salah satu anggota tim kajian. Semua pihak berharap program dapat berjalan dengan baik dan memberikan kemanfaatan yang optimal bagi semua pihak.

Acara diselenggarakan Minggu, 1 Februari 2026 bertempat di Plaza Pasar Ngasem dalam suasana hujan, namun tidak mengurangi semangat peserta. Sebelumnya para peserta berkumpul di lapangan parkir Ngabean lalu menggunakan Si Thole dan becak listrik menuju Kampung Musikanan, dan selanjutnya berjalan kaki menuju Pasar Ngasem. Acara dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah daerah dan pengelola kawasan, komunitas dan pelaku budaya, pengguna transportasi dan mobilitas harian, pelaku usaha dan sektor energi, serta akademisi.

Sleman, 23 Januari 2026 – Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada kembali menyelenggarakan pelatihan daring bertema strategis “Kebijakan Transportasi Berbasis Geographic Information System (GIS)”. Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, 19–21 Januari 2026 ini, diikuti oleh para Widyaiswara dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (PPSDMP) Kementerian Perhubungan. Kegiatan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan perencanaan transportasi modern yang semakin menuntut integrasi data spasial yang akurat dalam proses pengambilan keputusan.

Pelatihan dibuka secara resmi pada Senin (19/1) melalui sesi pembukaan dan foto bersama yang dipimpin oleh Prof. Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., selaku Pelaksana Harian Pustral UGM. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa penguasaan GIS merupakan kompetensi penting bagi widyaiswara dalam merespons tantangan transportasi yang kian kompleks, baik di tingkat nasional maupun daerah. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pre-test untuk memetakan pemahaman awal peserta sebelum memasuki rangkaian materi inti.

Pada hari pertama, peserta mendapatkan pengantar mengenai kebijakan transportasi dan dasar-dasar Sistem Informasi Geografis (GIS) yang disampaikan oleh Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si., dari Departemen Sains Informasi Geografis Fakultas Geografi UGM. Materi ini memberikan fondasi mengenai peran data spasial dalam mendukung perencanaan transportasi. Sesi berikutnya menghadirkan Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., peneliti Pustral UGM, yang memperkenalkan konsep pengelolaan data spasial transportasi dan pemanfaatannya dalam sistem informasi transportasi.

Masih pada hari pertama, peserta mengikuti sesi praktik yang dipandu oleh Calvin Wijaya, S.T., M.Eng., dari Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM. Pada sesi ini, peserta mempelajari berbagai sumber data transportasi seperti survei lapangan, GPS, dan open data, serta teknik pengolahan dan integrasi data spasial dan non-spasial. Pendekatan praktik ini membantu peserta memahami alur kerja data spasial yang menjadi dasar analisis transportasi berbasis GIS.

Hari kedua pelatihan berfokus pada analisis spasial untuk transportasi. R. Ibnu Rosyadi, S.Si., M.Cs., dari Departemen Sains Informasi Geografis Fakultas Geografi UGM, memandu peserta dalam memahami analisis jaringan jalan, perhitungan shortest path, analisis waktu tempuh, hingga identifikasi titik rawan kemacetan dan kecelakaan. Pada sesi siang, peserta mendapatkan materi mengenai transportasi publik dan keberlanjutan dari Dr. Ir. Noor Mahmudah, S.T., M.Eng., IPM., ASEAN Eng., yang menekankan pentingnya integrasi penggunaan lahan dan transportasi dalam pembangunan kota berkelanjutan.

Memasuki hari ketiga, peserta mendalami analisis lanjutan seperti integrasi tata guna lahan, analisis dampak lingkungan transportasi, serta visualisasi peta tematik untuk komunikasi kebijakan. Materi praktik kembali dipandu oleh Calvin Wijaya dan R. Ibnu Rosyadi. Peserta dilatih menghasilkan peta tematik yang informatif dan mudah dipahami sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan.

Sebagai rangkaian akhir pelatihan, Dr. Yuli Isnadi, SIP, MPA., dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM, memberikan materi mengenai penyusunan skenario kebijakan transportasi. Pada sesi ini, peserta diajak mengintegrasikan seluruh hasil analisis GIS yang telah dipelajari untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan aplikatif. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan pelaksanaan post-test sebagai evaluasi peningkatan pemahaman peserta.

Pelatihan resmi ditutup oleh Ratna Dwi Estriyanti, S.E., selaku Koordinator Unit Keuangan Pustral UGM. Dalam penutupannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pengajar atas partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Pustral UGM berharap pelatihan ini dapat memperkuat kapasitas widyaiswara PPSDM Perhubungan dalam mengembangkan materi pembelajaran dan kebijakan transportasi yang lebih berbasis data, inovatif, dan responsif terhadap tantangan sektor transportasi nasional. (UDN)

Sleman — Pustral UGM (Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada) berhasil menyelenggarakan pelatihan intensif Drone LiDAR untuk Pemetaan pada 6-9 Januari 2026 di Ruang Training Pustral, Jalan Kemuning M-3 Sekip Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Program pelatihan komprehensif ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi profesional berbagai industri dalam menguasai teknologi pemetaan presisi tinggi yang sedang berkembang pesat. Sebanyak 10 peserta dari PT PLN Engineering dan PT Antero Sinergi Global mengikuti program dengan antusias dan mendapatkan pengalaman praktis langsung dari pembimbing berpengalaman di bidang geospasial dan infrastruktur.

Acara pelatihan dibuka secara resmi oleh Prof. Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., Pelaksana Harian Pustral UGM, yang menekankan pentingnya teknologi LiDAR dalam transformasi digital pemetaan infrastruktur. Prof. Ikaputra menggarisbawahi bahwa penguasaan teknologi drone LiDAR adalah kunci untuk meningkatkan akurasi pemetaan, efisiensi waktu proyek, dan kualitas data geospasial. Komitmen ini menunjukkan peran Pustral UGM dalam mengembangkan sumber daya manusia kompeten di sektor infrastruktur nasional.

Kurikulum pelatihan mencakup 15 modul pembelajaran dengan integrasi seimbang antara teori (12 jam) dan praktik intensif (22 jam). Peserta mempelajari sistem LiDAR, format data (LAS/LAZ), pengukuran GNSS, simulasi penerbangan drone, serta aplikasi praktis seperti pemetaan infrastruktur dan Building Information Modelling (BIM). Pada hari ketiga dan keempat (8-9 Januari), peserta melakukan praktik lapangan untuk pengukuran titik kontrol, operasi drone LiDAR manual, misi pemetaan nadir, dan pemrosesan data menggunakan perangkat lunak Global Mapper, CoPre2, dan Agisoft Metashape.

Pelatihan melibatkan 10 pengajar dan instruktur dari Pustral UGM, Departemen Teknik Geodesi, Departemen Sains Informasi Geografi UGM, serta praktisi profesional geospasial. Tim pengajar berpengalaman memastikan setiap peserta memahami workflow pemetaan LiDAR lengkap, dari persiapan awal hingga penyusunan model 3D presisi tinggi. Kolaborasi akademisi-praktisi ini menciptakan lingkungan pembelajaran ideal yang relevan dengan kebutuhan industri pemetaan dan infrastruktur.

Acara penutupan dan penyerahan sertifikat diselenggarakan pada 9 Januari 2026 dipimpin oleh Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc., Koordinator Unit Riset dan Pengembangan Pustral UGM. Peserta yang lulus diharapkan dapat mengaplikasikan kompetensi untuk mendukung proyek pemetaan infrastruktur, dan Building Information Modelling (BIM) di institusi masing-masing. Kesuksesan pelatihan ini merefleksikan posisi Pustral UGM sebagai pusat unggulan pelatihan dan riset dalam teknologi geospasial untuk pembangunan berkelanjutan Indonesia.