Konawe Utara – Program Transmigrasi Patriot merupakan inisiatif strategis Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia dalam mewujudkan pembangunan kawasan transmigrasi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan kawasan transmigrasi yang selama ini berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya berbasis data, sekaligus memperkuat peran kawasan transmigrasi sebagai poros pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan perbatasan. Sebagai bagian dari strategi nasional tersebut, Kementerian Transmigrasi menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui pelaksanaan Program Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang melibatkan akademisi lintas disiplin untuk melakukan kajian lapangan dan perumusan rekomendasi pembangunan berbasis riset. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam menghadirkan pendekatan ilmiah, partisipatif, dan berbasis bukti (evidence-based policy) pada proses evaluasi serta perencanaan kawasan transmigrasi, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal guna menghasilkan desain pengembangan wilayah yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Pada tahun 2025, salah satu lokus pelaksanaan Program Transmigrasi Patriot berada di Kawasan Transmigrasi Hialu, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Melalui keterlibatan Tim Ekspedisi Patriot UGM, kegiatan di Kawasan Transmigrasi Hialu diarahkan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap kondisi sosial, ekonomi, ekologis, dan kelembagaan kawasan. Evaluasi ini menjadi langkah awal dalam merumuskan desain komoditas unggulan dan tata kelola kolaboratif yang mampu memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan.
Sebagai salah satu tahapan dari riset yang dilakukan, Tim Ekspedisi Patriot Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Evaluasi Kawasan dan Pengembangan Desain Komoditas Unggulan di Kawasan Transmigrasi Hialu”. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 21 Oktober 2025, di Konawe Utara, dengan dihadiri oleh beberapa Dinas/Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Konawe Utara untuk membahas secara terbuka kondisi aktual, potensi strategis, serta arah pengembangan kawasan transmigrasi di Konawe Utara.
FGD dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara, yang mewakili Bupati. Dalam sambutannya, Dr. Safruddin, S.Pd., M.Pd. menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai penting sebagai wadah pertemuan antara data akademik dan realitas lapangan di kawasan transmigrasi. Ia menegaskan bahwa Kawasan Hialu memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan, yang perlu diperkuat melalui inovasi dan penelitian berbasis data. Namun, Sekda turut menyoroti permasalahan mengenai status lahan hak transmigrasi sebagai tantangan utama. Meskipun sebagian masyarakat telah memiliki sertifikat tanah, status kawasan tersebut masih tercatat sebagai kawasan hutan, yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum. Ia berharap hasil kajian Tim Ekspedisi Patriot dapat membantu mengurai persoalan tersebut serta melahirkan rekomendasi berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
Sebagai pemantik diskusi, Tim Ekspedisi Patriot UGM Hialu Output 1 dan 2, memaparkan hasil kajian awal TEP di wilayah transmigrasi Konawe Utara. Mohamad Rachmadian Narotama, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Tim Ekspedisi Patriot Hialu – Output 1, menjelaskan bahwa potensi utama kawasan saat ini adalah perkebunan kelapa sawit, namun ekspansi yang berlebihan berpotensi menimbulkan konflik dengan sektor lain, terutama akibat tumpang tindih izin usaha pertambangan (IUP).
Rachmadian juga menyoroti kondisi lingkungan di Kawasan Hialu yang memiliki potensi besar sebagai kawasan geosite atau geopark karena karakteristik bentang alamnya yang unik. Namun, infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi masih menjadi tantangan utama, dengan beberapa sumber air yang mengering dan tercemar aktivitas tambang. Selain itu, Ia menekankan pentingnya mengembangkan model ekonomi sirkular sawit, misalnya dengan memanfaatkan limbah sawit menjadi pakan ternak sapi, serta merancang strategi pengelolaan sawit berkelanjutan dengan memperhatikan aspek konservasi lahan dan kesehatan ekosistem.
Dalam sesi diskusi, para camat dan perwakilan instansi memaparkan berbagai permasalahan di wilayahnya masing-masing. Camat Langgikima, Tasruddin, menyoroti dampak lingkungan akibat aktivitas tambang dan perkebunan sawit, seperti banjir di musim hujan dan polusi debu di musim kemarau. Lebih dari itu, sebagian besar wilayah Langgikima masih berstatus kawasan hutan, bahkan termasuk kantor kecamatan, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh legalitas lahan. Isu tersebut didukung oleh pernyataan Marwan, perwakilan dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit XIX Laiwoi Utara, menyampaikan bahwasannya sekitar 70% wilayah Konawe Utara masih berstatus kawasan hutan. Veni, perwakilan dari Kantor Pertanahan Konawe Utara, menegaskan bahwa sertifikat tanah baru dapat memiliki kekuatan hukum setelah penurunan status kawasan hutan disahkan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu, isu terkait status lahan ini memerlukan perhatian tingkat struktural tertinggi, dalam hal ini adalah pemerintah pusat.
Narasumber FGD, Ir. Deva Fosterharoldas Swasto, S.T., M.Sc., Ph.D., menutup sesi diskusi dengan menegaskan bahwa berbagai permasalahan di Kawasan Transmigrasi Hialu, Konawe Utara mencerminkan kompleksitas pembangunan wilayah yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Sartono, perwakilan dari Badan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Konawe Utara, mengimbau agar Dinas/OPD di Kabupaten Konawe Utara menyatukan sinergi untuk merumuskan kebijakan intervensi kawasan transmigrasi dalam penyelesaian permasalahan yang ada.
Kegiatan FGD ditutup dengan harapan agar seluruh hasil diskusi dapat ditindaklanjuti dalam kebijakan yang konkret dan berpihak pada masyarakat. Pemerintah Daerah Konawe Utara dan Tim Ekspedisi Patriot UGM sepakat bahwa program transmigrasi dapat berperan sebagai tulang punggung pembangunan daerah. Harapannya, Kawasan Transmigrasi Hialu dapat dijadikan laboratorium pengembangan komoditas dan percontohan pembangunan wilayah berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara.