Bank Dunia bekerja sama dengan International Transport Forum (ITF) dan Pustral UGM telah melakukan kajian untuk membantu Pemerintah Indonesia mengidentifikasi road map dekarbonisasi yang efektif dan efisien pada transportasi perkotaan di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menyusun sebuah model yang dapat mengidentifikasi pengaruh setiap kebijakan dan mendorong investasi yang paling berdampak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari mobilitas penumpang perkotaan di Indonesia. Rentang waktu analisis dalam studi dan model ini adalah hingga tahun 2050. 

Setelah melalui beberapa tahap kajian mulai dari pengumpulan data, analisis, pengembangan skenario, dan perancangan model dalam format berbasis excel yang umum digunakan, tim studi mengadakan Final Stakeholders Workshop yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai instansi. Tujuannya adalah untuk mempresentasikan hasil temuan dan pembelajaran dari penelitian ini serta memperkenalkan Model yang telah dirancang serta manfaatnya bagi pembuat kebijakan terkait. Lokakarya ini juga memungkinkan institusi terkait untuk mencoba dan mengoperasikan alat bantu ini dengan bimbingan langsung dari tim studi. Hal ini akan meningkatkan kualitas proses transfer pengetahuan dan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan beberapa skenario alternatif sesuai kebutuhan. Melalui lokakarya ini, tim studi juga berharap dapat menerima masukan akhir atau tanggapan penting dari para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan studi ini. 

Regional workshop diselenggarakan pada hari Kamis 11 Juli 2024 di Jakarta yang dihadiri oleh 75 peserta dari berbagai institusi baik Pemerintah Pusat dan Daerah, lnstitusi Akademis, NGO, Think Tank, Lembaga Donor dan Mitra Pembangunan serta organisasi terkait lainnya.  

Lokakarya ini terdiri dari tiga sesi utama, yaitu Sesi 1 menjelaskan latar belakang penelitian, metodologi, asumsi, proses, dan beberapa hasil utama yang menarik untuk dibahas, Sesi 2 berupa diskusi panel dengan topik “Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan” serta Sesi 3 penjelasan diikuti demonstrasi penggunaan model dan kesempatan bagi peserta untuk mengeksplorasi dan menggunakan alat bantu tersebut. Sesi ini akan diakhiri dengan penyampaian saran masukan dan diskusi penutup. 

Lokakarya dibuka oleh Bapak Evan Maksum selaku Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas selaku keynote speaker. Beliau menyampaikan Arah Pengembangan Transportasi Perkotaan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029. Disampaikan bahwa wilayah perkotaan metropolitan sebagai engine of growth menghadapi berbagai isu yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Data menunjukkan peningkatan 1% urbanisasi meningkatkan 1,4% PDB per kapita masih jauh dibandingkan China (3%) dan negara di Asia Timur-Pasifik (2,7%). Penyebabnya sistem angkutan massal perkotaan masih tertinggal (pangsa pasar angkutan umum masih <20%) dan penggunaan kendaraan pribadi terus meningkat (8% per tahun). Beberapa isu strategis transportasi perkotaan di Indonesia adalah konsumsi energi terus meningkat dengan dominasi penggunaan energi fosil (menggunakan scenario BAU konsumsi energi naik 4.6% atau naik 5 kali lipat jika tidak ada intervensi), emisi GRK sektor transportasi terbesar kedua (26%) setelah sektor energi, polusi udara PM2.5 tertinggi di Asia Tenggara. Arah kebijakan di RPJMN 2025-2045 menaargetkan penurunan emisi GRK 93.5% terhadap PDB di 2045, dan biaya logistik dari 14.9% (2022) menjadi 9% (2045) terhadap PDB. Dalam sektor transportasi telah dilakukan Major Project pada 6 Wilayah Metropolitan yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Semarang dalam bentuk Sustainable Urban Mobility Plan, kelembagaan pengelola transportasi metropolitan, skema integrasi pendanaan, dan integrasi angkutan umum dan perumahan, khususnya MBR. Isu strategis yang muncul adalah belum ada kelembagaan transportasi metropolitan, belum ada rencana mobilitas perkotaan terpadu, keterbatasan fiskal daerah. 

Lokakarya juga menampilkan Kepala Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan, yang diwakili oleh Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan Bapak Marwanto Heru Santoso selaku keynote speaker kedua. Beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dalam UU No. 16/2016 untuk menyikapi perubahan iklim termasuk Perpres No. 98/2021. Pokok utama kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan ekosistem carbon market dan carbon price dengan upaya pencapaian E-NDC (penurunan emisi 31,89% GRK dengan upaya sendiri dan 43,2% dengan bantuan internasional business as usual di tahun 2030). Implementasi aksi mitigasi sektor transportasi pada periode 2015-2022 adalah mencapai 3,9 juta ton CO2 belum cukup karena sektor transportasi merupakan pengguna energi terbesar kedua setelah sektor industri sehingga perlu kerja keras untuk memenuhi target nasional. 

Beliau menyampaikan bahwa tantangan mobilitas perkotaan meliputi: ketergantungan pada kendaraan bermotor konvensional bersumber energi fosil, keterbatasan teknologi dan keuangan dalam mengembangkan transportasi ramah lingkungan, kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, belum adanya indikator kinerja sebagai tools untuk memonitoring kinerja transportasi perkotaan, serta dukungan aspek kelembagaan dan regulasi yang belum optimal. Kendaraan listrik menjadi program pemerintah yang juga harus dipenuhi kebutuhan infrastrukturnya, ada 3 aspek utama meliputi power system, charging infrastructure, dan sustainable battery production. Kemenhub sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam sektor transportasi berkomitmen untuk upaya dekarbonisasi di semua sektor seperti pengembangan angkutan umum berbasis jalan, non-motorized transport berbasis baterai, pemanfaatan bahan bakar alternatif, pembangunan jalur kereta api termasuk MRT, LRT, dan sebagainya. 

World Bank, diwakili oleh Kulwinder Singh Rao selaku Transport Coordinator for Indonesia and Timor Leste, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam ekonomi global sehingga perlu bergerak untuk mewujudkan mobilitas yang berkelanjutan. Bank Dunia berkomitmen membantu Indonesia untuk maju dalam mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. ITF dan Pustral UGM dengan dukungan Pemerintah Australia secara kolaboratif mengembangkan alat perumusan kebijakan untuk mendukung jalur dekarbonasi melalui cost-efficient, passenger transport, dan Indonesian urban areas. Model yang dikembangkan ITF digunakan sebagai strategic tool untuk decarbonization, dan kebutuhan investasi untuk merealisasikan tujuan mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. 

Sesi pertama disampaiklan oleh Yaroslav dari ITF dengan menampilkan Project Overview dan  Methodology Project. ITF merupakan intergovernmental organisation bagian dari OECD yang merepresentasikan sektor transportasi. Tujuan dari INDSUM adalah mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengidentifikasi efisiensi biaya pada upaya dekarbonisasi sektor transportasi penumpang area perkotaan di Indonesia. Proses studi INDSUM meliputi data collection, scenario design, tailored model, dan diseminasi. Lingkup geografis studi ada 35 studi area yang dikelompokkan menjadi 5 kategori berdasarkan urban population. Lingkup studi mencakup 8 official metro area, 13 functional urban area (FUA), 14 kota dan kabupaten. Level diagregasi (perbedaan) yang digunakan dalam pengembangan studi mencakup 12 moda transport, 3 jenis bahan bakar, 5 indikator mobilitas, 4 indicator emisi dan 2 kebutuhan pembiyaan infrastruktur (capex dan opex). Tipe data yang digunakan ada 4 yaitu socio-economics, geographic, transport supply, transport demand. Formulasi pengukuran dampak dari upaya kebijakan yang mungkin menggunakan 7 kategori pengukuran kebijakan dan pengembangan teknologi yang dievaluasi dalam studi. Pengembangan  model dengan 4 scenario: baseline, current policies, higher ambition, net-zero scenario.  

Direktur Transportasi Bapenas Bapak Ikhwan Hakim membuka sesi 2 menyampaikan bahwa tantangan utama saat ini adalah governance (tatakelola) khususnya lintas provinsi yang juga mencakup perencanaan, kelembagaan, dan pembiayaan. Tantangan dan model pembiayaan terutama untuk di luar Jakarta akibat dari keterbatasan fiskal. Fokus RPJMN kedepan melanjutkan pengembangan tata kelola yang sudah ada saat ini dengan penajaman pada aspek regulasi dan skema pembiayaan supaya bisa dilakukan upscaling. Model ITF dapat digunakan secara langsung untuk policy exercise agar realistis untuk diterapkan. 

Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan diwakili oleh Bapak Iman Sukandar menyampaikan bahwa Kemenhub memiliki program stimulan buy-the-service layanan angkutan umum untuk bisa diambil alih oleh pemda seperti di Banjarmasin. Modal utama dalam pengembangan transportasi publik kota-kota di Indonesia sudah ada namun kendala utama adalah kelembagaan dan kemampuan fiskal. WB telah mendanai MASTRAN Project utamanya pada kesiapan infrastruktur pendukung sehingga memenuhi kriteria peraturan dan tingkat pelayanan yang lebih tinggi. 

Pembicara selanjutnya adalah Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan diwakilkan Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Transportasi Ibu Nunuj Nurdjanah. Beliau menyampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan adalah terkait dengan demand, leadership, pembiayaan, kelembagaan. Demand yang ada kecil sehingga tidak sebanding dengan emisi yang dihasilkan oleh modal angkutan massal. Shifting dari private ke public transport masih rendah kecuali yang berpenghasilan lebih tinggi dengan MRT. Misi utama adalah menarik demand dari pengguna transportasi pribadi ke transportasi massal. Beban fiscal tinggi perlu creative financing dan inovasi pelayanan oleh operator. Di daerah yang masih sangat menjadi tantangan terkait opex, apabila capex bisa melalui pinjaman dan sebagainya. Pembiyaan untuk lahan, aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi antar moda membutuhkan kerjasama dan kolaborasi. 

Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Kemenkomarves diwakili oleh Bapak Hafil Gusni Santana Aji menyampaikan bahwa Kemenkomarves masih berfokus pada Jabodetabek untuk isu sustainability. Isu utama saat ini terkait polusi udara. Kemampuan investasi daerah perlu ditingkatkan. Upaya menekan polusi sektor transportasi, termasuk mempengaruhi perilaku masyarakat dengan memperluas jaringan layanan. Upaya kemenkomarves akan berfokus pada pengembangan network di Jabodetabek dan transport fleet. Pengalihan biaya subsidi untuk sustainable transport diperlukan untuk percepatan E-NDC. 

Bappenas/Kemenhub/Marinvest dalam tanggapannya menyampaikan bahwa pembiayaan adalah isu yang sensitif, kewenangan harus sesuai dengan skema yang ditawarkan, termasuk/khususnya di daerah. Penerimaan pajak (PKB), 10% untuk transportasi, mestinya tidak hanya/didominasi untuk infrastruktur, tapi juga layanan publik transport. Perlu intervensi dari Kemendagri. Perlu penyamaan persepsi dan edukasi pemerintah daerah, untuk fokus berdasarkan dokumen perencanaan. Penyediaan data yang akurat oleh pemerintah daerah sangat penting sebagai modal dalam perencanaan untuk merepresentasikan hasil yang sebenarnya. 

Senior Transport Specialist Bank Dunia, Ibu Nupur menyampaikan bahwa WB sudah lama berkomitmen, transportasi publik masih perlu didorong setelah Jabodetabek. Personal mode, share 21%, transit harus didorong dengan kombinasi non-motorized transportation dan walking melalui opsi menarik bagi masyarakat. Kombinasi upaya public transport, dan setiap cara sustainable transport, termasuk TDM selalu mendapat support dari WB. Carrot and stick diperlukan untuk pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan membutuhkan tiga kali lipat kebutuhan finansial pada tiap tahapan menuju pencapaian jangka panjang. Untuk itu, training untuk adopsi tools formulasi kebijakan dan meningkatkan ownership dan implementasi untuk pengambilan keputusan, data perlu di maintenance dan merupakan bagian dari proses buy-in dari tools. 

Pada sesi 3, Bapak Arif Wismadi selaku team leader dari Pustral UGM menyampaikan bahwa permasalahan keterbatasan kapasitas lembaga dan kemampuan fiskal dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan perlu menjadi fokus dalam melaksanakan implementasi perencanaan maupun kebijakan. Model strategis yang dikembangkan oleh ITF dapat menjadi alat untuk mengukur impact dari kebijakan yang diambil pemerintah (membantu mengukur intervensi stakeholders) untuk mencapai target nasional.  World Bank sudah lama berkomitmen dan berkontribusi dalam pengembangan transportasi publik di Indonesia terutama concern terhadap dekarbonisasi dan mode share. Investasi di sektor transportasi sangat diperlukan terutama mengarah pada pencapaian jangka Panjang. 

Sebagai penutup Bapak Ikhwan Hakim selaku Direktur Transportasi Bappenas menyampaikan bahwa dalam formulasi kebijakan sektor transportasi perkotaan banyak sekali aspek yang perlu menjadi fokus ke depannya terkait dengan infrastruktur, kelembagaan, pembiayaan, dan lain sebagainya. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, perlu upaya sistematis dalam mendeliver kebijakan di tingkat pusat ke tingkat daerah sehingga terbentuk integrasi dan pondasi yang kuat dalam pengembangan transportasi perkotaan.  (DAK/SDD/HLT)

Melengkapi sejarah panjang pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang pernah dijalankan, Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM menyelenggarakan pelatihan GIS angkatan ke 21 pada 8 – 13 Juli 2024. Pelatihan dibuka oleh Ir. Ikaputra, M.Eng., P.hD. selaku Kepala Pustral UGM bertempat di Ruang Sidomukti, Wisma MMUGM Hotel.  

Pelatihan diikuti oleh 16 peserta yang berasal dari berbagai instansi yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad, PT Cakrawala Buwana Lestarindo, Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Indonesia Timur. 

Pengajar pada diklat ini adalah Dr. Eng. Ir. Pumama Budi Santosa, ST., M.App.Sc., IPM., dan Dr. Ir. Bilal Ma’ruf, S.T., M.T., dari Departemen Teknik Geodesi UGM; Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc, dari Departemen Sains dan Informasi Geografi Fakultas Geografi UGM; Bakhtiar Alldino Ardi Sumbodo, S.Si., M.Cs  dari Fakultas MIPA UGM; Karen Slamet Hardjo, S.Si., M.Sc. Alfiatun Nur Khasanah, S.Si., M.Sc. dan Rendy Putra Maretika, S.Si. dari Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi UGM; Agus Kuntarto S.Si dari Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM; Bakhtiar Alldino Ardi Sumbodo, S.Si., M.Cs. dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas MIPA UGM dan Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., dari Pustral UGM. Selain dilakukan melalui penyampaian materi di kelas, peserta juga diberikan materi pelatihan praktik di luar kelas. 

Pelatihan ditutup oleh Sa’duddin S.Si, MBA, MSc., selaku Kepala Divisi Pelatihan , dan Seminar Pustral UGM. Setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan GIS untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari. (HLT/SDD/DAK) 

Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada dan Pusat Kelembagaan Internasional (PUSKI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyelenggarakan kegiatan Regional Workshop berjudul “Regulatory Pilot Space to Facilitate Cross-Border Digital Data Flow for Enabling Self-Driving Car in ASEAN” pada tanggal 4 Juli 2024 di Yogyakarta yang bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan untuk seluruh negara-negara ASEAN terkait pengembangan kerangka peraturan untuk infrastruktur dan sistem yang diperlukan untuk mendukung kendaraan otonom (Autonomous Vehicle/AV), serta rencana aksi untuk aliran data digital lintas batas. Inisiatif ini sejalan dengan ASEAN Digital Masterplan (ADM) 2025, Desired Outcome (DO) 4: A sustainable competitive market for the supply of digital services, serta Enabling Action (EA) 4.1 Continue to identify opportunities to enhance interoperability of the  digital regulation to facilitate cross-border data flows.

Regional Workshop RPS diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh delegasi dari negara-negara ASEAN terutama yang bertanggung jawab di dalam perumusan kebijakan di sektor digital dan transportasi, serta perwakilan Sekretariat ASEAN.

Turut hadir juga sejumlah narasumber yang memperkaya dan mempercepat proses perumusan kerangka kebijakan terkait AV, diantaranya Prof. Dr. Ir. Jazi Eko Istiyanto dari Departemen Ilmu Komputer Dan Elektronika Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Junghwa Kim, Ph.D. Professor dari Kyonggi University, South Korea, Yanuandri Putrasari, Ph.D., Pusat Riset Mekatronika Cerdas Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia, Wei Lung Chen, Chairman of Turing Drive Inc., Taiwan, Muhammad Haziq Faris, CEO REKA Company, Malaysia, Keisuke Yoneda, Ph.D., Directory of Researchers, Kanazawa University, Japan,  Roshan Vijay, Centre of Excellence for Testing & Research of Autonomous Vehicles, Nanyang Technological University, Singapore, Widyawan, Ph.D., Department of Electrical and Information Engineering, Universitas Gadjah Mada.

Regional Workshop RPS dibagi menjadi  3 (tiga) sesi panel yaitu Panel Session 1 (Regulatory Framework and Infrastructure Development) yang dimoderatori oleh Mohamad Rachmadian Narotama, Ph.D., Panel Session 2 (Gradual Pilots and Public Education) yang dimoderatori oleh Dr. Arif Wismadi dan Panel Session 3 (Innovation Hubs and Research Collaboration) yang dimoderatori oleh Sigit Basuki Wibowo, Ph.D.

Regional Workshop RPS dibuka oleh Bapak Ichwan Makmur Nasution selaku Kepala Pusat Kelembagaan Internasional – Kementerian Komunikasi dan Informatika menyoroti kemajuan pesat dalam teknologi AV dan peran integralnya dalam masyarakat. AV mengandalkan teknologi komunikasi canggih, sensor, aktuator, algoritma kompleks, sistem pembelajaran mesin, dan prosesor yang kuat untuk memastikan keamanan. Oleh karenanya, workshop ini merupakan bagian penting dalam implementasi proyek yang bertujuan untuk membangun kerangka regulasi yang solid untuk infrastruktur dan sistem yang diperlukan guna mendukung adopsi luas kendaraan otonom (AV) di ASEAN. Selain itu, juga workshop menyediakan platform penting untuk merumuskan rencana aksi komprehensif yang akan memandu perkembangan AV di negara-negara anggota ASEAN (AMS) dan di seluruh kawasan ASEAN.

Kemudian dilanjutkan oleh Ikaputra, Ph.D selaku Kepala Pustral UGM yang menyampaikan bahwa penelitian terbaru untuk ASEAN telah mengidentifikasi potensi manfaat besar jika kita sepenuhnya mengadopsi teknologi Vehicle to Everything (V2X). Dalam hal keselamatan, penerapan V2X secara penuh dapat mengurangi kecelakaan fatal hingga 79.000 insiden di ASEAN, dengan perkiraan pengurangan biaya kecelakaan sebesar USD 10 juta per tahun. Selain itu, teknologi transportasi pintar ini diproyeksikan dapat mengurangi total emisi ASEAN sebesar 45 juta ton CO². Sejumlah survei juga memperkirakan adanya ekspansi besar di pasar kendaraan otonom pada tahun 2030, yang menunjukkan pertumbuhan pasar rata-rata lebih dari 30% dari tahun 2020 hingga 2030.

Mr. Ishida Eiji Director for Technical Cooperation, International Digital Infrastructure Promotion Division, Global Strategy Bureau, Ministry of Internal affairs and Communications (MIC), Japan juga menyampaikan bahwa Jepang secara konsisten menekankan hubungan dengan ASEAN dan mendukung pembangunan ASEAN, atas dasar saling pengertian dan manfaat. Beliau juga menyoroti peluang bagus untuk meningkatkan hubungan antara ASEAN-Jepang. Teknologi AV berkembang dengan pesat, dan menyadari bahwa ini adalah prioritas ASEAN. Tidak semua orang dapat menggunakan teknologi tersebut saat ini dan terdapat banyak permasalahan seperti aliran data dan keamanan, dan kami berharap lokakarya ini dapat memfasilitasi permasalahan tersebut.

Sebelum memasuki panel session, Dr. Arif Wismadi selaku ketua tim acara workshop ini menyampaikan tujuan dan agenda kegiatan serta rekomendasi kunci dari workshop tahun sebelumnya dan tindak lanjut ke depan.

Pada panel session 1 Prof. Dr. Ir. Jazi Eko Istiyanto menyampaikan materi “Regulation to support Autonomous Vehicles and Digital Data Infrastructure”, Junghwa Kim, Assistant Professor menyampaikan “Lesson on Future Road Safety Regulations: Factors Influencing Collision Severity in Autonomous Vehicles” dan Yanuandri Putrasari, Ph.D. “Regulatory Framework in ASEAN for AV”.

Panel session 2 Wei Lung Chen menyampaikan materi berjudul “Field testing and public communication for autonomous vehicle” dan Haziq Faris, menyampaikan materi berjudul “Autonomous Vehicle Development & Pilot Testing”

Panel session 3 Keisuke Yoneda menyampaikan materi yang berjudul “Demonstration experiments of automated driving on japanese public roads”, Roshan Vijay menyampaikan materi berjudul “Collaborative AV Research Initiatives” dan WIdyawan, Ph.D., menyampaikan materi berjudul “Innovation Hub and Collaboration”

Dalam regional workshop RPS, perwakilan dari setiap delegasi negara ASEAN menyampaikan kondisi terkini mengenai kebijakan yang telah diterapkan di sektor digital dan transportasi untuk mendorong dan memfasilitasi peran sektor digital dan transportasi dalam rangka pengembangan Teknologi AV di masing-masing negara di ASEAN. Informasi yang disampaikan diharapkan akan menjadi dasar bagi pengembangan draft kerangka kerja yang akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan sektor digital dan transportasi mendatang.

Peran infrastruktur sangat penting terhadap konektivitas antar wilayah, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan daya saing ekonomi daerah, demikian disampaikan oleh Dr. Dewanti, MS selaku Sekretaris Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada pada pembukaan Webinar Jelajah Manfaat Dan Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Tata Ruang Wilayah. Webinar dilaksanakan pada Senin, 24 Juni 2024 pukul 09.45 hingga 12.00 WIB. Webinar diselenggarakan oleh Pustral UGM menghadirkan pembicara Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.A., Ph.D. selaku Tim Ahli Pustral UGM, serta Dosen Magister Perencanaan dan Wilayah UGM dan Kayyisa Fitri, S.Ars., M.T, Peneliti Pustral UGM selaku Moderator.

Namun demikian, Dewanti juga mengingatkan dampak negatif pembangunan infrastruktur yang dapat berupa dampak lingkungan, dampak sosial, kesenjangan kesejahteraan, ketergantungan berlebihan pada infrastruktur tertentu (misalnya, jaringan listrik) dapat menjadi risiko jika terjadi gangguan. Untuk itu, webinar diharapkan menjadi media diskusi para stakeholders mengenai bagaimana mengatasi kontradiksi dalam pembangunan infrastruktur sehingga lebih matang dalam perencanaan, pengelolaan yang berkelanjutan, dan keseimbangan antara manfaat dan dampak pembangunan infrastruktur dalam menciptakan interaksi keruangan di suatu wilayah.

Prof Bakti selaku pembicara menyampaikan beberapa catatan terkait pengembangan infrastruktur, diantaranya perlunya peninjauan kembali konsep-konsep pembangunan wilayah. Konsep/pendekatan “growth centres” dan “trickle down effects” atau ‘pusat’ dan ‘pinggiran’ sudah tidak sepenuhnya relevan dan terbukti kurang berhasil sebagaimana dapat dilihat dari tingginya disparitas wilayah. Isu selanjutnya adalah perlunya pemisahan sekaligus integrasi antara infrastruktur pada skala “nasional’ ‘provinsi” ‘lokal’ dan ‘komunitas’. Skala pengembangan ini menjadi isu krusial dalam koordinasi dan integrasi antar pihak baik secara horizontal maupun vertikal.

Pendekatan dalam Undang-undang Penataan Ruang yang mendasarkan pada struktur dan pola ruang yang hierarkis perlu dicek efektifnya sebagaimana terwujud dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), begitu pula konsep Sub Wilayah Perencanaan (SWP) yang digarap oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).

Beberapa perkembangan mutakhir juga perlu diantisipasi, diantaranya globalisasi, free trade yang berimplikasi aliran kapital yang begitu cair, serta percepatan teknologi informasi yang berimplikasi pada bertambah pendeknya jarak dan waktu. Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal/PEL akan lebih pas, dirangkaikan dengan konsep pengembangan wilayah, berbasis tata ruang yang makro dan komprehensif. Selain itu perlu dikaji dan dikembangkan ide ide ‘regional development corridor’ yang digabung dengan pendekatan Local Economic Development (LED). Untuk itu, inisiatif dan inovasi lokal menjadi  lebih krusial.

Sebagai penutup Prof Bakti menyampaikan bahwa infrastruktur merupakan ‘means goals’ dari satu ‘end goals’ tertentu. Infrastruktur mempunyai dua sisi, yaitu pertumbuhan dan layanan dasar/pemerataan. Isu besar yang perlu diperhatikan adalah koordinasi dan sinergi antar berbagai sektor/pemangku kepentingan, sehingga diperlukan satu kerangka kelembagaan yang kuat. Tata ruang harus dan dapat menjadi media koordinasi dan sinergi untuk memastikan bahwa investasi infrastruktur dapat memicu perkembangan dan pemerataan wilayah. Lebih lagi, perlu dikembangkan model model pengembangan wilayah baru, termasul Local Economic Resources Development (LERD) dan Regional Corridor Development, dengan kerangka besar sustainability. Selain itu perlu skema skema pembiayaan yang inovatif seperti Private Finance Initiative (PFI), Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Land Value Capture (LVC) untuk mendorong perencanaan tata ruang yang aktif.

Webinar dihadiri oleh 469 peserta dari berbagai pihak yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Akademisi, Asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsultan/professional dan Media Massa. (DAK)

Infrastruktur jalan tol merupakan yang paling berkembang selama beberapa tahun terakhir untuk mendukung konektivitas. Salah satu isu adalah implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) menuju infrastruktur berkelanjutan. Sifat berkelanjutan memberi keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Seringkali aspek ekonomi lebih ditonjolkan dibandingkan dan aspek lainnya, sehingga diperlukan tata kelola yang pro berkelanjutan. Demikian disampaikan oleh Ir. Ikaputra, M.Eng., P.hD selaku Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dalam Webinar Tinjauan Kritis Pembangunan Jalan Tol Indonesia: Implementasi ESG Menuju Infrastruktur Berkelanjutan. Webinar ini merupakan kerjasama antara Pustral UGM dengan HK ExperTalk, dan disponsori oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), pada Hari Kamis, 2 Mei 2024 Pukul 08.45 hingga 12.00 WIB.   

Selanjutnya Ir. Kimron Manik M.Sc, Direktur Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Kontruksi Kementerian PUPR selaku keynote speaker mewakili menyampaikan bahwa Industri Konstruksi merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar keempat, dengan peran sebesar 10,49% dan pertumbuhan 7,68% per tahun. Di sisi lain, Industri Manufaktur dan Konstruksi menjadi penyumbang terbesar ketiga sebesar 21,46% dari total Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Energi pada tahun 2019 sebesar 638.452 Gg CO. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon akan meningkatkan daya dukung lingkungan dan menurunkan emisi GRK seiring pertumbuhan PDB rata-rata Indonesia tahun 2025-2045 mencapa 6,22%. Emisi GRK diharapkan menurun sebesar 51,51% secara kumulatif tahun 2010 – 2045 atau secara tahunan sebesar 80,98% di tahun 2045 di bawah skenario business as usual, untuk dapat menuju net zero emissions di tahun 2060. Hal ini akan berdampak pada penurunan intensitas emisi sebesar 93,5% di tahun 2045 di bawah level 2010.  

Beliau menyampaikan bahwa integrasi pertimbangan ESG ke dalam proyek infrastruktur mencakup identifikasi dan mitigasi risiko lingkungan, sosial dan tata kelola, serta identifikasi dan optimalisasi manfaat sosio-ekonomi. Penerapan konstruksi berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan tiga pilar utama konstruksi berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 9 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan. Tiga pilar utama tersebut adalah: 1) mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang memberikan manfaat ekonomi dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan melalui penyusunan program prioritas, efisiensi sumber daya, dukungan terhadap usaha lokal dan UMKM, 2) dapat mempertahankan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui penggunaan lahan tepat guna, konservasi energi, konservasi air, manajemen lingkungan, manajemen dan pengelolaan rantai pasok sumber daya konstruksi, 3) mewujudkan pembangunan yang bersifat adil, inklusif, dan mengurangi disparitas sosial sehingga berdampak pada pengurangan kesenjangan sosial melalui optimalisasi partisipasi masyarakat (dengan memperhatikan unsur gender, kaum disabilitas dan kaum marginal), pelestarian budaya atau kearifan lokal.  

Selanjutnya pembicara pertama, Bapak Dwi Susanto selaku Vice President of Environmental and Social PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menyampaikan bahwa PT PII menjalankan Environmental and Social Management Framework (ESMF) untuk menjamin keberlanjutan proyek. ESMF merupakan seperangkat kebijakan, prosedur, dan perangkat untuk mengelola aspek lingkungan dan sosial mulai dari persiapan, konstruksi, dan pengoperasian untuk memastikan semua proyek sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan identifikasi Dampak Proyek yang dijamin oleh PT PII, GHG Emission merupakan dampak penting terutama terhadap pemicu perubahan iklim. Oleh karena itu, pengurangan emisi karbon merupakan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. 

Selanjutnya Dwi menyampaikan beberapa peluang dan tantangan penerapan ESG dalam pembangunan infrastruktur, diantaranya adalah sinkronisasi standard ESG antar key stakeholder yang berperan dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini akan berdampak pada efisiensi waktu dan biaya dalam penyiapan proyek, pemberian jaminan pemerintah, dan pembiayaan proyek infrastruktur. Isu lain adalah implementasi skema KPBU dan pemberian dukungan fiskal terkait (yang mengedepankan prinsip ESG) kadang masih dianggap rumit, lama dan mahal. Hal ini merupakan tantangan dalam sinkronisasi proses dan komunikasi kepada stakeholders sehingga timeline proses dan biaya kajian ESG perlu dimasukan dalam proses penyiapan proyek. Isu selanjutnya adalah standar ESG dapat mendorong pembiayaan alternatif bagi pembangunan infrastruktur. Skema KPBU dan skema pembiayaan alternatif lainnya (termasuk penjaminan) sejalan prinsip ESG. Hal ini merupakan tantangan sehingga diperlukan penetapan standar ESG yang diterapkan dalam penyiapan Proyek dan tindak lanjut terhadap gap standar ESG dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan sektoral. Isu terakhir adalah penerapan ESG memerlukan sumberdaya manusia dengan kompetensi dan pengalaman khusus. Hal ini merupakan tantangan sehingga diperlukan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia terutama di pihak PJPK untuk dapat memasukan prinsip ESG dalam proses penyiapan proyek dan BUP dalam menerapkan dan melaporkan implementasi ESG proyek.  

Pembicara selanjutnya Bapak Aldrin Maulana selaku Business Development Group Head PT Jasa Marga, menyampaikan materi Implementasi Environment, Social, and Governance (ESG) dalam Pembangunan Jalan Tol. Beliau menyampaikan bahwa PT Jasa Marga sudah menjalankan prinsip keberlanjutan sejak tahun 90an. Prinsip-prinsip ESG sudah diterapkan dari tahap perencanaan, pembangunan, operasi serta monitoring. Pada tahun 2023 beberapa program yang terkait dengan ESG diantaranya adalah Efisiensi air dan pemanfaatan kembali (water recycle), Efisiensi material/bahan, Penataan lanskap yang bersih, rapi, hijau dan estetis; Penggunaan energi baru terbarukan (PLTS Atap), Penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Rest Area/ Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), Pembentukan Komite Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL), Penyempurnaan Program TJSL, dan Perbaikan Penyusunan Laporan Keberlanjutan. Aldrin menyampaikan bahwa PT Jasa Marga sudah mencapai hasil penilaian ESG yang cukup baik dari beberapa lembaga, misalnya S&P Global memberi nilai 29 atau kategori medium, Refinitiv memberi nilai 62 dari 100, BPKP memberi nilai 71,36% atau kategori Cukup Baik, serta Sustainalitic memberi nilai ESG Risk Rating sebesar 15,2 atau low risk. PT Jasa Marga juga sudah menyusun Peta Jalan Keberlanjutan Jasa Marga Periode 2024-2027.  

Pembicara selanjutnya Prof. (Ret) Dr. Ir. Chafid Fandeli, M.Sc selaku Peneliti Senior Pustral UGM menyampaikan tema Peluang Bisnis Tambahan dalam Pembangunan Jalan Tol dengan Pendekatan Green Technology. Beliau menyampaikan bahwa konsep pembangunan jalan tol perlu dikembangkan dengan paradigma baru untuk agenda nasional yang sekaligus memecahkan masalah nasional, diantaranya mendukung NZE (Net Zero Emission), mengembangkan penciptaan peluang kerja baru akibat dari memanfaatkan jasa lingkungan yang belum termanfaatkan, pembangunan yang meningkatkan nilai ekonomi lingkungan (environmental economics), kebijakan yang menghadirkan ekonomi hijau (green economic). Pembangunan jalan tol memiliki manfaat yang beraneka ragam dan dapat dikembangkan dengan konsep baru, diantaranya EVA (environmental value added), cradle to cradle tidak cradle to grave, green technology, green management, 3R (reduced, reused, recycle) dan green community. Konsep pembangunan jalan tol dengan prinsip sustainable development merupakan upaya mengembangkan bussines opportunity. Pengembangan dilakukan dengan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan (cemaran udara dengan solusi upaya penyerapan emisi carbon dengan greenery development), pemberdayaan masyarakat (menciptakan peluang kerja saat pra, konstruksi dan operasional), pengembangan ekonomi lokal (penciptaan kegiatan green business), dan pemberdayaan budaya lokal dan kearifan lokal (village tourism). 

Webinar dihadiri oleh lebih dari peserta 1.469 yang berasal dari berbagai kalangan melaui channel Zoom meeting dan YouTube Pustral UGM. Sesi diskusi dipandu oleh Ir. Deni Prasetio Nugroho, S.T., M.T., IPM selaku Peneliti Pustral UGM. Sebanyak 10 penanya terbaik mendapatkan hadiah berupa buku Pembangunan Jalan Tol Hijau Sebagai Peluang Bisnis Bidang Konservasi Lingkungan karya Prof Dr. Ir. Chafied Fandeli dan Budiyono, S.P., S.T., M.A., M.Si.  (DAK/SDD)

Jumlah kecelakaan lalu lintas jalan yang semakin meningkat tiap tahunnya menjadikan perhatian semua kalangan. Data WHO (2023), menyebutkan bahwa sekitar 1,19 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas. Dampak dari kecelakaan jalan adalah cedera sampai dengan meninggal dunia. Cedera lalu lintas jalan raya merupakan penyebab utama kematian pada anak-anak dan dewasa muda berusia 5–29 tahun. Sekitar 92% kematian di jalan raya di dunia terjadi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.  

Di Indonesia, data dari BPS menyebutkan bahwa di tahun 2022 terjadi 139. 258 kecelakaan lalu lintas, dengan  korban meninggal dunia 28.131, luka berat 13.364, dan luka ringan 160.449.  Sepeda motor menjadi kendaraan dengan keterlibatan paling tinggi pada kecelakan jalan raya.  

Permasalahan keselamatan jalan raya perlu dilakukan secara holistik, dengan mengajak keterlibatan berbagai sektor seperti transportasi, kepolisian, kesehatan dan pendidikan, serta sektor swasta, dan juga civil society. Memperhatikan isu penting tersebut, Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM menginisiasi webinar dengan judul “Menguak Hasil Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya serta Tantangan Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas”. Webinar dibuka oleh Kepala Pustral UGM Ir. Ikaputra, M.Eng., P.hD yang menyampaikan bahwa masalah kecelakaan ini selalu menjadi perhatian apalagi saat ini berdekatan dengan perjalanan massif saat mudik lebaran. Dalam suatu kecelakaan terdapat suatu hal yang penting yaitu investigasi untuk memahami bagaimana kecelakaan terjadi sehingga dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi terhadap kejadian yang sama di masa mendatang.  

Webinar ini diharapkan menjadi media diskusi para stakeholders mengenai bagaimana mengatasi permasalahan tersebut, dengan mendiskusikan kecenderungan kecelakaan lalulintas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia, mendiskusikan peristiwa kejadian kecelakaaan lalulintas di jalan raya berikut dampaknya dengan dukungan data dan fakta hasil investigasi di lapangan, dan mendiskusikan program Jasa Raharja dalam menurunkan fatalitas korban melalui percepatan penanganan korban kecelakaan lalulintas. 

Narasumber webinar kali ini adalah adalah Ahmad Wildan, selaku Ketua Subkomite Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT); Radito Risangadi., SH., M. Risk., Mgmt., selaku Kepala Divisi ESG dan Kelembagaan PT. Jasa Raharja; Dr. Ir. Dewanti., MS yangmerupakan Sekretaris Pustral UGM dan juga Dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Fakultas Teknik UGM. 

Narasumber pertama adalah Dr. Ir. Dewanti., MS dari Pustral UGM yang menyampaikan bahwa secara global, penumpang kendaraan roda 4 mewakili 30% dari kematian; diikuti oleh pejalan kaki yang merupakan 23% dari kematian, dengan pengguna kendaraan roda dua dan tiga merupakan 21% dari korban jiwa. Dewanti menyampaikan terdapat beberapa faktor penyebab kecelakaan seperti speeding / ngebut, mabuk, tidak menggunakan piranti keselamatan (helm, seatbelt, child carseat), terdistraksi smartphone, infrastruktur jalan buruk, kendaraan yang tidak aman, buruknya penanganan pasca kecelakaan, dan kurangnya penegakan hukum lalu lintas.  

Di akhir paparan, Dewanti menyampaikan langkah – langkah peningkatan keselamatan lalu lintas yaitu: membentuk badan khusus keselamatan lalu lintas; memiliki rencana dan strategi keselamatan lalu lintas jangka panjang; peningkatan pajak dan denda pada kendaraan pribadi dan pelanggaran lalu lintas untuk mendanai program keselamatan lalu lintas; pengumpulan dan perbaikan data kecelakaan; peningkatan infrastruktur jalan yang lebih baik dan aman; mendorong penggunaan kendaraan transportasi umum (kebijakan, dukungan penyediaan sarana prasarana); menggalakkan edukasi kepada masyarakat terkait keselamatan lalu lintas (membentuk kurikulum sekolah terkait bertransportasi, edukasi masyarakat luas melalui tokoh masyarakat, dan lain-lain); memastikan peningkatan teknologi keselamatan kendaraan (membentuk kebijakan wajib teknologi keselamatan tertentu, kerjasama dengan swasta untuk memproduksi teknologi keselamatan jalan secara lokal / dalam negeri dengan harga murah); serta peningkatan peran stakeholders dalam koordinasi, monitoring, dan evaluasi. 

Narasumber kedua yaitu Ahmad Wildan dari KNKT di awal paparan menyampaikan safety philosophy yang dapat diartikan tujuan program kselamatan adalah untuk menurunkan resiko terjadinya kecelakaan. Program keselamatan dilakukan secara terstruktur dan sistematis untuk menghilangkan hazard atau menurunkan resiko terjadinya kecelakaan atau peningkatan fatalitas. Terdapat 2 program keselamatan yaitu active safety dengan target menurunkan resiko terjadinya dan passive safety dengan target menurunkan fatalitas korban. Wildan juga menyampaikan tahapan dalam melakukan investigasi kecelakaan yaitu bagaimana kecelakaan terjadi, bagaiamana korban bisa fatal, menentukan faktor kontribusi terhadap 2 tahap sebelumnya, dan merumuskan bentuk mitigasi berupa program penanganan dan pengendalian terhadap faktor kontribusi kecelakaan. 

Pada sesi terakhir, Radito Risangadi dari PT Jasa Raharja menyampaikan selama periode sampai dengan Desember 2023 terjadi kenaikan korban lalulintas sebesar 7,90% dibanding periode yang sama tahun lalu diikuti dengan kenaikan santunan sebesar 11,56%. Terjadi penurunan fatalitas korban ditandai dengan penurunan korban dan santunan meninggal dunia masing-masing 5.20% dan 3.41% dibanding periode yang sama tahun lalu. Secara nominal, tahun 2023 santunan lalulintas memiliki kontribusi terbesar yaitu Rp1.718 M atau 55,76% dari total keseluruhan santunan yang disalurkan. Radito menegaskan bahwa penyebab laka adalah multi-faktor sehingga upaya pencegahan harus melibatkan multi-stakeholder. Saat ini Jasa Raharja berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk menjalankan 5 pilar Rencana Umum Nasional Kecelamatan (RUNK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 

Webinar ini diikuti dengan antusias oleh peserta yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah, BUMN, praktisi, akademisi, dan masyarakat umum. Para peserta terlibat aktif dalam diskusi yang dipandu moderator Ir. Dwi Ardianta Kurniawan, S.T., M.Sc., IPM peneliti dari Pustral UGM. Acara diselenggarakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting dan kanal YouTube streaming Pustral UGM pada hari Kamis, 4 April 2024 pukul 09.00 – 12.00 WIB diikuti oleh sekitar 952 peserta melalui Zoom dan kanal YouTube. (UDIN/DAK/HLT)  

Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM menyampaikan terima kasih atas partisipasi para akademisi dan praktisi di bidang kepelabuhanan dalam call for book chapter yang diadakan oleh Pustral UGM bekerjasama dengan PT Pelindo (Persero).
Kami menyampaikan selamat kepada para pemenang, yang selanjutnya diharapkan mengikuti pentahapan penulisan yang telah ditetapkan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Dwi Ardianta K (0812-269-6446) atau Sdr. Hafid Lastito (0817-460-346).

City logistics atau logistik perkotaan merupakan sub-disiplin logistik yang berfokus secara khusus pada tantangan dan kompleksitas yang terkait dengan pengangkutan barang di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Tujuan utama logistik perkotaan adalah untuk memastikan arus barang yang efisien, berkelanjutan, dan aman sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan perkotaan untuk menciptakan kualitas hidup penduduk. 

Pentingnya peran logistik perkotaan tersebut mendorong Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM bersama dengan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan (DTSL) FT UGM serta University of Melbourne menyelenggarakan International Guest Lecture dengan tema “City Logistics, State of The Arts”. Kegiatan ini menghadirkan Prof. Russell G. Thompson, Professor dalam bidang Transport Engineering and Infrastructure Engineering dari University of Melbourne. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Sidang Biru Lantai 3 DTSL FT UGM pada hari Jumat, 1 Maret 2024 pukul 09.00 – 11.00 WIB dan juga diselenggarakan secara online melalui zoom meeting dan kanal YouTube Pustral UGM. Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM yang diwakili oleh Prof. Dr. Eng. Ir. Muhammad Zudhy Irawan, S.T., M.T kemudian sambutan Kepala Pustral UGM yang diwakili Ir. Joewono Soemardjito., ST., M.Si. Acara ini dimoderatori Prof. Dr. Kuncoro Harto Widodo, STP, M.Eng., selaku Tim Ahli Pustral UGM dan juga Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Selain peserta dari sivitas akademika UGM yang hadir secara luring, acara juga dihadiri secara daring oleh mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu serta instansi dari pusat dan daerah, dengan total peserta sebanyak 574 orang.  

Dalam kuliah umumnya, Prof Russel menyampaikan bahwa city logistics merupakan pendekatan terpadu untuk distribusi barang di wilayah perkotaan berdasarkan pendekatan sistem. Hal ini mendorong skema inovatif yang mengurangi total biaya (termasuk biaya ekonomi, sosial dan lingkungan) dari pergerakan barang di dalam kota. Dalam city logistics, konsolidasi adalah kunci untuk mencapai transportasi barang perkotaan yang berkelanjutan. Inovasi teknologi dan konseptual dapat mendukung transportasi barang perkotaan yang berkelanjutan. Lebih jauh, konsep hiperkoneksi logistik perkotaan (Hyperconnected City Logistics Concepts) dapat dijalankan dengan pendekatan modelling optimisasi, Agent Based Models (ABM), dan Artificial Intelligence (Machine Learning). Berbagai inisitif dapat dijalankan untuk mencapai konsep tersebut, misalnya dalam bentuk Parcel Lockers, Micro Consolidation Centers/PI Hubs with multiple modes, On-line auctions, dan Crowd shipping.  

Meskipun demikian, dalam implementasinya logistik perkotaan menghadapi berbagai tantangan, diantaranya yang terkait dengan pertumbuhan wilayah, kemacetan jalan dan KA, disrupsi terkait konstruksi, METRO, cuaca ekstrim, event khusus dan kecelakaan; tingkat layanan e-commerce khususnya dalam skema B2C, serta dekarbonisasi logistik. Tantangan tersebut dapat mengancam efisiensi, kehandalam dan keberlanjutan layanan logistik perkotaan. Russel mencontohkan beberapa contoh sukses penerapan city logistics, misalnya dalam Hyperconnected City Logistics in Melbourne serta beberapa kajian yang relevan. Penggunaan Sistem Informasi Geografis melalui pendekatan Location-Allocation Modelling dan Spatial Analysis juga merupakan salah satu model yang digunakan untuk mencapai optimasi dalam penyelenggaraan logistik perkotaan.  

Dalam rangkaian agenda kunjungan Prof Russel di Yogyakarta juga dilakukan diskusi bersama beberapa tim ahli dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Fakultas Teknik UGM, dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, serta peneliti Pustral UGM. Beliau melihat peluang yang cukup besar dalam hal kolaborasi riset dan publikasi antara Pustral UGM dan University of Melbourne untuk tema city logistics, salah satunya mengenai Physical Internet (PI), yang diperkirakan akan berkembang di masa mendatang.  (SDD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 memprioritaskan pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di 6 kota metropolitan yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. Pembangunan sistem BRT merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemacetan yang menimbulkan dampak buruk terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, daya tarik kota, dan nilai ekonomi. Layanan BRT yang dapat diandalkan dan memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan masal. Lembaga pengelola BRT dengan didukung pemangku kepentingan bertanggungjawab terhadap ketersediaan layanan BRT yang sesuai SPM.

Saat ini Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM tengah mendukung proyek UK-PACT (United Kingdom – Partnering for Accelerated Climate Transitions), bekerjasama dengan berbagai lembaga diantaranya Stockholm Environment Institue, The University of York, Clean Air Asia, dan UN Environment. Kegiatan yang dilaksanakan dalam perioda Oktober 2022 sampai dengan Maret 2023 terbagi menjadi 1) Desk study yang menguraikan berbagai alternatif bentuk lembaga pengelola BRT yang telah diterapkan di beberapa sistem BRT di Indonesia termasuk berdasarkan informasi dari beberapa referensi dan 2) Rekomendasi tindak lanjut terhadap pilihan bentuk Lembaga oleh Pemerintah Provinsi Sumatra. Meliputi prinsip dasar Lembaga pengelola BRT, berbagai kajian/dokumen yang perlu disediakan dan indikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dan Lembaga.

Berdasarkan permintaan dari Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Proyek UK-PACT melaksanakan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis untuk proses pembentukan lembaga pengelola BRT Metropolitan Medan (Mebidang). Hal ini dilaksanakan untuk mengisi kekosongan sebelum program peningkatan kapasitas lembaga dari World Bank dimulai. Lembaga pengelola BRT Mebidang diharapkan menjadi cikal bakal terbentuknya Otoritas Transportasi Terintegrasi (Integrated Transport Authority atau ITA) yang akan berperan dalam pengelolaan transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan transportasi umum dapat menjadi pilihan utama yang dapat diandalkan masyarakat dalam bermobilitas.

Mengingat pentingnya peran lembaga pengelola transportasi umum dalam upaya mendorong perpindahahan dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi massal, UK-PACT menyelenggarakan webinar sebagai pertukaran informasi (information sharing) tentang Peran Lembaga pengelola BRT untuk Menuju Pengelolaan Transportasi Umum yang Terpadu dan Berkelanjutan. Beberapa tujuan webinar adalah 1) Memahami pandangan atau arahan dari pemerintah pusat (Kemenhub dan/atau Bappenas) tentang peran lembaga pengelola BRT, 2) Menyampaikan hasil desk study proyek UK-PACT tentang lembaga pengelola BRT yang meliputi prinsip dasar lembaga pengelola transportasi umum, berbagai pilihan bentuk Lembaga, dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, dan 3) Memahami dinamika proses pembentukan Lembaga BRT di Mebidang yang dapat dijadikan pertimbangan bagi kota-kota lain dalam mempersiapkan lembaga yang sama.

Webinar dilaksanakan pada 28 Februari 2024 dibuka oleh Ir. N.G.A. Restiti S. Sekartini, M.Com., Deputy Project Lead selaku moderator. Selanjutnya Dr. Gary Haq selaku Team Leader of Consortium University of York for UK-PACT Future Cities menyampaikan konteks webinar sebagai salah satu lingkup kajian UK-PACT. Hans Carlson, selaku Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) Institution Development Specialist menyampaikan bahwa salah satu lingkup kajian MASTRAN adalah mendukung sistem Bus Rapid Transit (BRT) di Medan dan Bandung. Carlson menyampaikan bahwa bagian penting dari pengembangan model BRT adalah sub kontrak dan kontrak layanan operasi dan pemeliharaan bus. Pengumpulan tarif dapat dilakukan melalui entitas legal yang terpisah. Isu yang perlu dicermati adalah kurangnya kapasitas fiskal untuk implementasi angkutan umum massal, penggunaan pendanaan inovatif yang terbatas, serta kurangnya integrasi perjalanan penumpang dengan perencanaan kota. Aspek yang diindikasikan perlu dikembangkan dalam peningkatan kapasitas mencakup pengembangan kelembagaan, peraturan perundangan angkutan perkotaan, perencanaan dan manajemen angkutan umum, manajemen industri, komunikasi dan manajemen stakeholder, serta jaminan sosial dan lingkungan.

Dr. Ir. Arif Wismadi. MSc, selaku Project Lead dari Pustral UGM, Consortium of University of York for UK PACT Future Cities selanjutnya menyampaikan bahwa terdapat beberapa skema kelembagaan yang dapat dibentuk untuk menjalankan program BRT, diantaranya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Semua pilihan mengindikasikan bahwa perlu dilakukan transisi terkait pendanaan aset dan penaggungjawabnya. Terdapat indikasi bahwa lembaga yang yang akan menangani berbentuk BUMD. Perlu beberapa persiapan pembentukan BUMD sebagai Perseroan Terbatas (PT), diantaranya konsolidasi aspek legal, review bisnis inti, review peraturan daerah tentang pembentukan BUMD, model kerjasama, pertemuan shareholders, dan penandatanganan peraturan oleh Gubernur.

Sesi selanjutnya menampilkan Iman Sukandar, A.MTRD. S.SIT, MT, selaku Kepala Sub Direktorat Transportasi Perkotaan, Direktorat Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Iman menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mendukung sebagai partner strategis untuk menghasilkan sistem transportasi umum yang efektif dan berkelanjutan. Sistem transpotarsi massal yang layak akan menarik masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut. Aspek penting untuk menyukseskan reformasi transportasi daerah meliputi standar layanan, infrastruktur yang layak, serta layanan yang inklusif dan terintegrasi dengan moda lain. Pengembangan layanan angkutan umum memerlukan dukungan pendanaan yang besar, sehingga Pemerintah Daerah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan sistem transportasi massal di Metropolitan Medan dan Bandung. Pemerintah Daerah sangat penting perannya untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk menghasilkan manajemen kelembagaan BRT yang berkelanjutan.

Darwin Purba, pada sesi selanjutnya selaku Transportation Senior Expert of Clean Air Asia Represents North Sumatra Province Transport Agency menyampaikan bahwa konsep pengembangan BRT di Sumatera Utara berbasis pada laporan Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), kajian UK-PACT terkait pilihan kelembagaan dan model transisi. Tantangan implementasi di Sumatera Utara berbasis rekomendasi UK-PACT adalah kondisi politik untuk menjalankan transisi kelembagaan. Tantangan internal juga terjadi diantaranya berupa seleksi operator, penyiapan sumber daya manusia, dan struktur organisasi. Sementara pada sisi eksternal, tantangan yang terjadi berupa koodinasi dengan pihak terkait.

Acara dihadiri oleh peserta dari Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Project Management Consultant, World Bank.  (DAK/DPN)

Sistem ketahanan pangan berkelanjutan tidak hanya mencakup kecukupan pasokan pangan namun juga menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Distribusi logistik pangan memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia.

Terkait aspek penawaran, tantangan ketahanan pangan meliputi persaingan dalam penggunaan sumber daya alam, dampak perubahan iklim global, dan dominasi usaha tani skala kecil, sedangkan dari sisi permintaan, tantangan melibatkan pertumbuhan populasi yang tinggi, perubahan selera konsumen, dan persaingan permintaan komoditas pangan untuk konsumsi manusia, pakan, dan bahan baku energi.

Permasalahan terkait distribusi logisik dan ketahanan pangan, melibatkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan kebijakan. Di bawah ini adalah beberapa permasalahan utama yang perlu diatasi yaitu efisiensi distribusi, aksesibilitas dan ketersediaan pangan; diversifikasi dan desentralisasi; manajemen stok dan cadangan; pengembangan infrastruktur; penggunaan teknologi; pemberdayaan petani dan pelaku usaha kecil; serta keamanan pangan.

Memperhatikan pentingnya isu-isu tersebut, Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM menginisiasi webinar dengan judul “Peran Distribusi Logistik Pangan Terhadap Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia”. Webinar dibuka oleh Kepala Pustral UGM Ir. Ikaputra, M.Eng., P.hD yang berharap bahwa webinar dapat menjadi media diskusi para stakeholders mengenai bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.  Penting untuk dicatat bahwa semua elemen ini saling terkait dan perlu dikelola secara holistik untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia. Peningkatan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat memperkuat sistem distribusi logistik pangan demi mencapai tujuan tersebut.

Narasumber webinar kali ini adalah Ir. Pujo Saroyo, M.Eng.Sc, selaku Tim Ahli Pustral UGM dan Dosen Departemen Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian UGM  dan Joko Prasetyo Afrizal, S.E., selaku Manager Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kanwil Yogyakarta. Pujo Saroyo, pada sesi pertama menyampaikan materi dengan tema peran distribusi logistik pangan terhadap ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia. Pada awal paparan, Pujo menyampaikan berbagai permasalahan pangan di Indonesia yang terkait dengan ketidakseimbangan antara Demand dan Supply. Produksi/pengadan pangan nasional dipengaruhi oleh banyak hal, yang pertama adalah terkait lahan produksi. Data dari BPS tahun 2019 menyebutkan bahwa luas lahan baku sawah nasional yang semula sebesar 8,07 juta ha pada 2009, menyusut menjadi sebesar 7,46 juta ha pada 2019 atau berkurang 7,6% dalam 10 tahun. Faktor kedua terkait dengan musim tanam dan sarana irigasi. Data dari Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa 100.000 ha sawah mengalami kekeringan dan 10% diantaranya mengalami gagal panen. Hal ini menunjukkan bahwa musim tanam dan sarana irigasi merupakan aspek yang penting untuk produksi pangan.

Selanjutnya yang ketiga, produksi dipengaruhi oleh sumber daya seperti pupuk, peralatan produksi, serta sumber daya manusia. Terkait sumber daya menusia, data BPS menyebutkan bahwa 38,7 juta penduduk yang bekerja di sektor pertanian, namun di sisi lain saat ini Bidang pertanian tak lagi menarik minat anak muda, hanya 6 dari 100 generasi Z berusia 15-26 tahun yang ingin bekerja di bidang pertanian. Yang keempat produksi pangan juga dipengaruhi oleh kompetisi dengan produksi kebutuhan non-pangan. Sebagai contoh, Pujo Saroyo menyebutkan bahwa singkong sebagai bahan baku untuk produksi biokerosin dan bioethanol, bahan baku kertas, tepung pati, dan sebagainya. Sehingga singkong bisa saja akan meningkat produksinya dikarenakan diversifikasi kemanfaatanya tidak hanya untuk pangan saja, begitu juga bisa jadi untuk komoditi pangan lainnya.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia, distribusi logistik pangan dari sentra produksi dan antar lokasi penyimpanan/cadangan pangan ke konsumen harus dikoordinasikan dengan baik melalui sistem informasi yang terpadu di skala nasional dan daerah.

Joko pada sesi berikutnya menyampaikan bahwa sebanyak 26,16 juta jiwa atau 9,54% populasi Indonesia berada di bawah garis kemiskinan (BPS, 2022) yang memerlukan harga pangan yang terjangkau. Untuk itu, peranan Bulog salah satunya adalah untuk ikut serta mengurangi angka kemiskinan diantaranya terkait pangan. Peran ini dilakukan melalui pendekatan 3 pilar yaitu availability, accessibility, dan stability. Availability terkait dengan pangan cukup dan tersedia di manapun dan kapanpun serta memberi semangat produsen untuk tetap berproduksi. Accesbility menyangkut penyediaan pangan yang terjangkau secara fisik maupun ekonomi (harga), dan stability adalah bagaimana memberi rasa yakin pada masyarakat akan pasokan dan harga pangan yang terjangkau di masa mendatang.

Di akhir paparan, Joko menyampaikan bahwa Bulog bersama pemerintah menjalankan berbagai strategi dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan berdasar pada prinsip-prisip dalam ketiga pilar yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi. Strategi yang telah dijalankan oleh Pemerintah dan Bulog pada level hulu adalah melakukan kegiatan on farm, pendampingan petani, pengadaan dalam negeri, impor pangan, kerjasama dengan mitra pengadaan. Pada level middle strategi yang dijalankan seperti optimalisasi infrastruktur pengolahan dan gudang. Melakukan kegiatan pergudangan, pengolahan pangan, produk pangan turunan, kontrol kualitas, distribusi makanan, dan kerjasama logistik. Sedangkan di level hilir seperti melakukan distribusi ke wilayah secara proporsional. Selain itu Bulog juga menjual sembako bersubsidi dan menjual sembako secara komersial ke jaringan ritel, pasar umum, dan ecommerce.

Webinar ini diikuti dengan antusias oleh peserta yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah, BUMN, praktisi, akademisi, dan masyarakat umum. Para peserta terlibat aktif dalam diskusi yang dipandu moderator Ir. Joewono Soemardjito, S.T., M.Si dari Pustral UGM. Acara diselenggarakan secara daring melalui aplikasi zoom dan kanal Youtube streaming Pustral UGM pada hari Rabu, 21 Februari 2024 pukul 13.30 – 16.00 WIB diikuti oleh sekitar 523 peserta melalui Zoom dan sekitar 1000 orang melalui pada kanal Youtube. (HLT/DAK)