Sleman — Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) menyelenggarakan pelatihan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM dalam Penilaian Kelayakan Proyek terhadap Potensi Kerja Sama Angkatan 1 dan 2 bagi sumber daya manusia Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pelatihan kedua angkatan digelar secara luring di The 101 Yogyakarta Hotel dengan fokus memperkuat kompetensi analisis kelayakan proyek dan potensi kerja sama infrastruktur perkeretaapian.

Pelatihan angkatan ke-1 yang diikuti oleh 17 orang peserta berlangsung selama tujuh hari, yakni tanggal 27 September–3 Oktober 2026. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Pustral UGM, Dr. Ir. Dewanti, M.S. Kemudian, pelatihan angkatan ke-2 yang diikuti oleh 18 orang peserta digelar selama enam hari, yakni tanggal 5–10 Oktober 2026. Acara pelatihan tersebut juga kembali dibuka oleh Dr. Ir. Dewanti, M.S.

Materi pelatihan pada kedua angkatan mencakup ruang lingkup Analisis Kelayakan dan Evaluasi Proyek (AKEP), aspek kelayakan teknis, metode valuasi finansial, ekonomi, dan lingkungan, serta demand forecast and pricing. Peserta juga mempelajari time value of money, perhitungan penilaian investasi (NPV, IRR, PP, PI, B/C Ratio), skema KPBU, manajemen aset perkeretaapian, konsep Highest and Best Use (HBU), hingga uji kelayakan hukum, fisik, finansial, dan produktivitas maksimal. Kegiatan dilengkapi studi kasus, presentasi, serta penyusunan rekomendasi.

Pelatihan didukung dengan tim instruktur dari Pustral UGM, akademisi, dan mitra terkait. Pengajar pada kedua angkatan yaitu Prof. Dr. Djati Mardianto, S.Si., M.Si., Prof. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., Dr. Murti Lestari, M.Sc., Doddy Aditya Iskandar, S.T., M.CP., Ph.D., Ir. Djoko Murwono, M.Sc., Hengki Purwoto, S.E., M.A., Ir. Dwi Ardianta Kurniawan, S.T., M.Sc., IPM., Danes Quirira Octavio, S.E., M.Sc., Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., Ir. Nur Budi Susanto, S.T., M.Sc., IPM., serta perwakilan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Pelatihan angkatan 1 ditutup dengan penyerahan sertifikat oleh Dwi Ardianta Kurniawan, S.T., M.Sc., selaku Koordinator Unit Pengembangan Pustral UGM pada 3 Oktober 2026. Sedangkan, Pelatihan angkatan 2 ditutup oleh Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., selaku Koordinator Unit Penelitian Pustral UGM pada 10 Oktober 2026. Melalui pelatihan dua angkatan ini, Pustral UGM semakin memperkuat kapasitas SDM nasional dalam penilaian kelayakan proyek infrastruktur perkeretaapian nasional.

Sleman — Data geospasial yang tertata merupakan fondasi penting dalam perencanaan dan pengelolaan perkeretaapian. Karena itu, Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) menyelenggarakan Pelatihan Pengembangan SDM Pengelola Geodatabase Angkatan 1 dan 2 bagi 38 personel Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan. Kedua angkatan digelar secara luring di Hotel Harper Yogyakarta dengan fokus memperkuat kompetensi pengelolaan geodatabase, khususnya di bidang perkeretaapian.

Pelatihan Angkatan 1 yang diikuti oleh 20 peserta berlangsung selama enam hari, yakni 21–26 September 2026. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Pustral UGM, Dr. Ir. Dewanti, M.S., pada 21 September 2026. Selanjutnya, Angkatan 2 yang diikuti 18 peserta digelar selama tujuh hari, yakni 27 September–3 Oktober 2026. Angkatan ini dibuka oleh Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan Pustral UGM, Joewono Soemardjito, S.T., M.Si., pada 27 September 2026.

Materi pelatihan disusun secara komprehensif dalam tiga kelompok. Pertama, dasar-dasar GIS dan pengelolaan data, meliputi pengenalan ArcCatalog dan ArcMap, struktur data spasial, data tabular, query dasar, spatial referencing, serta data entry dan editing. Kedua, analisis spasial, meliputi spatial query, spatial analysis dengan data vektor, dan visualisasi data spasial. Ketiga, survei lapangan dengan GNSS dan drone, mulai dari dasar penggunaan drone, penerbangan manual dan mapping, hingga pengolahan serta visualisasi data drone dan GNSS. Peningkatan kompetensi peserta diukur melalui pre-test dan post-test.

Kegiatan ini didukung tim pengajar lintas keahlian dari Pustral UGM, Fakultas Teknik, Fakultas Geografi, Sekolah Vokasi, serta Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM. Tim pengajar tersebut terdiri atas Dr. Eng. Ir. Purnama Budi Santosa, S.T., M.App.Sc., IPU., Dr. Bilal Ma’ruf, S.T., M.T., Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si., Dr. Barandi Sapta Widartono, S.Si., M.Si., M.Sc., Dr. Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc., R. Ibnu Rosyadi, S.Si., M.Cs., Candra Sari Kartika Djati, M.Sc., Rendy Putra Maretika, S.Si., M.Sc., Alfiatun Nur Khasanah, S.Si., M.Sc., Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., Yessy Noven Agustina, S.P., Agus Kuntarto, S.Si., dan Iman Taufiqqurrahman, S.T.

Rangkaian pelatihan ditutup dengan penyerahan sertifikat oleh Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., selaku Koordinator Unit Penelitian Pustral UGM, masing-masing pada 26 September 2026 dan 3 Oktober 2026. Melalui pelatihan ini, Pustral UGM menegaskan perannya dalam pengembangan kapasitas SDM geospasial di sektor perkeretaapian nasional.

Sleman – Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) menyelenggarakan Lokakarya Persiapan Pemantauan Kualitas Udara dan Penyusunan Instrumen Survei Konsumen Transportasi Publik di DIY secara luring. Kegiatan yang diselenggarakan selama satu hari ini diikuti oleh delapan peserta dari Lembaga Konsumen Yogyakarta dan bertujuan memperkuat kapasitas pemantauan serta penyusunan instrumen berbasis hak konsumen.

Acara dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan Pustral UGM, Joewono Soemardjito, S.T., M.Si., pada 21 September 2026. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi pelatihan yang memfasilitasi peserta untuk mengintegrasikan teori, praktik, dan penyusunan dokumen.

Materi workshop mencakup metodologi pemantauan kualitas udara, penyusunan indikator survei layanan Trans Jogja berbasis hak konsumen, serta indikator dan ambang batas polutan utama seperti PM2.5, PM10, dan CO. Peserta juga mempelajari pengoperasian alat pemantau, simulasi membaca data, rekapitulasi hasil pengukuran, presentasi draf instrumen, desk work pengayaan variabel, hingga finalisasi dan integrasi dokumen secara profesional.

Pelatihan didukung pengajar dari Pustral UGM dan mitra terkait. Instruktur tersebut adalah Dr. Emilya Nurjani, S.Si., M.Si., Nurul Chotimah, S.T., Jan Prabowo Harmanto, S.Si., M.Sc., Ir. Deni Prasetio, S.T., M.T., dan Joewono Soemardjito, S.T., M.Si.

Kegiatan ditutup pada hari yang sama dengan pleno hasil, penyerahan draf final instrumen, serta rencana tindak lanjut oleh Joewono Soemardjito, S.T., M.Si. Melalui workshop ini, Pustral UGM menegaskan komitmennya dalam mendukung pemantauan kualitas udara dan peningkatan layanan transportasi publik yang berorientasi pada hak konsumen di Daerah Istimewa Yogyakarta. (TRS)

Sleman – Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) kembali menggelar Diklat Sistem Informasi Geografis (SIG) Dasar Angkatan ke-30 selama enam hari secara luring di Pustral UGM. Pelatihan ini diikuti sembilan peserta dari berbagai instansi dan dirancang untuk memperkuat kompetensi spasial dalam perencanaan wilayah serta pengambilan keputusan berbasis data geospasial.

Acara dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Pustral UGM, Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc., pada 14 September 2026. Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan yang mengombinasikan pemahaman teori dan praktik intensif.

Materi pelatihan mencakup konsep dasar GIS, pengenalan ArcCatalog dan ArcMap, struktur data spasial, serta pengelolaan data tabular dan query dasar. Peserta juga mempelajari spatial referencing, data entry dan editing, spatial query, analisis spasial vektor, visualisasi peta sesuai kaidah kartografis, GNSS, dan akuisisi data drone.

Peserta berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten OKU Timur, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi, serta Petrogas (Basin) Ltd. Kehadiran peserta yang terdiri dari berbagai sektor menunjukkan bahwa penguasaan GIS dasar menjadi kebutuhan strategis dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah.

Pelatihan didukung tim instruktur lintas keahlian dari Pustral, Fakultas Teknik, Fakultas Geografi, Sekolah Vokasi, dan Pusat Kedokteran Tropis UGM. Pengajar tersebut antara lain Dr. Bilal Ma’ruf, S.T., M.T., Dr. Nur Mohammad Farda, S.Si., M.Cs., Dr. Taufik Hery Purwanto, M.Si., Dr. Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc., Alfiatun Nur Khasanah, S.Si., M.Sc., Candra Sari Kartika Djati, S.Si., M.Sc., Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., Yessy Noven Agustina, S.P., Nafianty Fitria Mayasari, S.Ars., dan Agus Kuntarto, S.Si.

Kegiatan ditutup pada 19 September 2026 dengan penyerahan sertifikat oleh Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., Koordinator Unit Penelitian Pustral UGM. Melalui penyelenggaraan Diklat GIS Dasar Angkatan ke-30, Pustral UGM semakin menegaskan perannya dalam pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam geospasial di Indonesia. (TRS)

Sleman – Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Remote Pilot (Renewal) selama tiga hari secara luring di Kantor Pustral UGM. Pelatihan ini diikuti oleh tujuh orang peserta dari PT PLN Enjiniring dan bertujuan memperkuat kompetensi pengoperasian sistem pesawat udara kecil tanpa awak (drone) sesuai regulasi yang berlaku.

Acara pelatihan dibuka secara resmi oleh Deputi Penelitian dan Pengembangan Pustral UGM, Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc., pada 15 September 2026. Materi pelatihan disusun secara komprehensif. Cakupan materinya meliputi crew resource management, klasifikasi ruang udara serta persyaratan pengoperasian, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), dan pembatasan penerbangan. Peserta juga mempelajari peraturan terkait hak, batasan, dan pengoperasian penerbangan, pengambilan keputusan aeronautika, pengoperasian bandar udara, prosedur darurat, inspeksi sebelum terbang, serta perawatan drone. Kegiatan juga dilengkapi dengan praktik, ujian teori, dan ujian praktik.

Pelatihan didukung pengajar dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) dan Direktorat Navigasi Penerbangan (DNP) Kementerian Perhubungan, AirNav Indonesia, serta akademisi dan peneliti UGM. Instruktur tersebut antara lain Dr. Barandi Sapta Widartono, S.Si., M.Si., M.Sc., Dr. Taufik Hery Purwanto, M.Si., Dr. Bakhtiar Alldino Ardi Sumbodo, S.Si., M.Cs., Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., dan Yessy Noven Agustina, S.P.

Kegiatan ditutup pada 17 September 2026 dengan penyerahan sertifikat oleh Joewono Soemardjito, S.T., M.Si., selaku Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan. Melalui pelatihan ini, Pustral UGM terus berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang pengoperasian drone yang aman, profesional, dan sesuai regulasi. (TRS)

Yogyakarta, 8 Oktober 2026 – Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada bersama Laboratorium Manajemen Proyek Konstruksi, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan (DTSL) Fakultas Teknik UGM menyelenggarakan webinar bertajuk “Tantangan Pasar Alat Berat untuk Mendorong Peningkatan Supply Chain dalam Infrastructure Delivery” pada Kamis (8/10/2026). Webinar berlangsung secara daring melalui Zoom dan disiarkan langsung di kanal YouTube Pustral UGM dan DTSL UGM, diikuti lebih dari 1.000 peserta dari seluruh Indonesia, yang terdiri atas praktisi konstruksi, akademisi, pengguna alat berat, pelaku industri, asosiasi, dan instansi pemerintah.

Webinar ini merupakan bagian dari diseminasi penelitian DTSL FT UGM mengenai Kondisi dan Kecenderungan Pasar Alat Berat Indonesia. Penelitian tersebut memotret ukuran dan segmentasi pasar, tren, faktor penggerak, serta proyeksi kebutuhan alat berat, dengan menghimpun data primer dari distributor, perusahaan rental, kontraktor, perusahaan pertambangan dan perkebunan, serta asosiasi, akademisi, dan regulator.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Ketua DTSL FT UGM, Prof. Dr.Eng. Ir. M. Zudhy Irawan, S.T., M.T., IPM., dan Kepala Pustral UGM, Dr. Ir. Dewanti, M.S. Dalam sambutannya, Dewanti menekankan bahwa dari sudut pandang logistik, alat berat merupakan simpul penting dalam rantai pasok pembangunan infrastruktur. Permintaannya bersifat turunan (derived demand) yang mengikuti dinamika sektor konstruksi, pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan energi.

“Ketersediaan unit saja tidak cukup. Alat berat harus hadir di lokasi yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam kondisi siap beroperasi,” ujar Dewanti. Ia menambahkan, di negara kepulauan seperti Indonesia, mobilisasi lintas pulau, distribusi suku cadang, serta ketersediaan teknisi dan operator di daerah turut menentukan biaya dan ketepatan jadwal proyek, sehingga “penguatan rantai pasok alat berat pada dasarnya juga merupakan upaya meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur itu sendiri.”

Sisi permintaan: kepastian pekerjaan menentukan investasi alat

Narasumber pertama, Rochman Alamsjah, Dewan Pembina Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI), mengulas dinamika permintaan alat berat dari sisi pengguna, khususnya sektor pertambangan. Ia memaparkan bahwa produksi batubara nasional naik dari 615 juta ton pada 2021 menjadi 836 juta ton pada 2024, sebelum terkoreksi 2,3 persen menjadi 817 juta ton pada 2025. Indikator ketahanan cadangan nikel juga menurun tajam, dari 86 tahun pada 2020 menjadi 16 tahun pada 2025.

Menurut Rochman, kebutuhan armada tidak otomatis naik sebesar pertumbuhan produksi, karena efisiensi alat dapat menyerap tambahan volume pekerjaan. Kebijakan produksi seperti RKAB dan DMO, ketentuan TKDN, perizinan impor, serta tekanan biaya energi membuat pengguna semakin selektif. Karena itu, pemilihan alat perlu didasarkan pada biaya sepanjang umur pakai (life cycle cost), biaya per ton atau per BCM, keandalan, dan dukungan purna jual, bukan semata harga beli.

Sisi pasokan: cukup secara volume, belum mandiri secara struktur

Edi Santoso, Dewan Pakar PERTAABI, menyampaikan bahwa volume pengadaan alat berat berfluktuasi dari sekitar 20 ribu unit pada 2022 menjadi 14,5 ribu unit pada 2025, dengan estimasi 15,1 ribu unit pada 2026. Fluktuasi ini dipengaruhi kebijakan kuota tambang, pelemahan nilai tukar rupiah, harga komoditas global, siklus politik dan konsolidasi sektor konstruksi, serta peralihan pengguna ke pasar sewa dan alat bekas. Sektor konstruksi menyerap sekitar 45 persen pasar, disusul pertambangan sekitar 35 persen.

Dengan kebutuhan sekitar 16–18 ribu unit per tahun dan kapasitas perakitan domestik sekitar 8–10 ribu unit per tahun, Edi menilai pasokan nasional saat ini cukup secara volume, tetapi belum mandiri secara struktur karena 45–55 persen kebutuhan masih dipenuhi melalui impor unit utuh maupun komponen inti. Menuju 2027–2031, industri bertumpu pada akselerasi lokalisasi (peningkatan TKDN), kesiapan armada rental, serta penempatan suku cadang dan mekanik di lokasi proyek sebagai satu paket solusi total.

Kebijakan pemerintah: anggaran infrastruktur dan basis data peralatan

Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Airyn Saputri Harahap, S.T., M.Sc., memaparkan landasan kebijakan peralatan konstruksi, mulai dari UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, PP Nomor 22 Tahun 2020, hingga Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2021 yang mewajibkan pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK).

Airyn menyebutkan pagu anggaran Kementerian PU tahun 2027 sebesar Rp114,59 triliun, dengan Rp106,06 triliun (92,56 persen) dialokasikan untuk pembangunan non-padat karya. Porsi yang dominan ini menjadikan ketersediaan dan kesiapan alat berat faktor penting bagi kelancaran pembangunan. Pada pekerjaan konstruksi di Kementerian PU tahun anggaran 2025 tercatat 49.917 unit peralatan, dengan excavator dan dump truck mencakup 48,95 persen. Ia juga menyoroti persaingan produk impor, tekanan biaya bahan bakar yang mencapai 30–40 persen biaya operasional, serta pentingnya sertifikasi operator, yang kini mencakup 62 skema jabatan kerja.

Teknologi dan SDM: lebih banyak kerja per liter, per jam, dan per teknisi

Narasumber keempat, Dr. Eng. Ir. Yosephus Ardean K. Prayitno, S.T., M.Eng., IPM., Ketua Program Studi Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat (TPPAB) Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi UGM, menggambarkan periode 2027–2031 sebagai era armada campuran. Mesin diesel berbahan bakar B50 masih menjadi mayoritas, sementara teknologi hybrid dan listrik tumbuh di ceruk tertentu, dan hidrogen mulai diujicobakan di sektor pertambangan.

Ia mencatat bahwa mandatori B50 telah berlaku penuh secara nasional sejak 1 Oktober 2026, sekitar 82 persen listrik Indonesia pada 2024 masih bersumber dari energi fosil, dan sekitar 39 persen keterampilan kunci diperkirakan berubah hingga 2030. Karena itu, pertumbuhan alat berat hanya akan menopang pembangunan infrastruktur bila setiap unit menghasilkan lebih banyak kerja per liter, per jam, dan per teknisi. Yosephus juga mengusulkan agar basis data peralatan nasional tidak hanya mencatat populasi unit, tetapi juga jam operasi, waktu henti (downtime), konsumsi energi, dan jenis powertrain, serta menawarkan kolaborasi pengembangan modul SKKNI, pengujian B50 dan retrofit, hingga magang teaching factory bersama industri.

Sesi tanya jawab yang dipandu moderator Ikhsanudin, S.Tr.T., praktisi konstruksi sekaligus mahasiswa Magister Teknik Sipil UGM, menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman lapangan. Masukan dari diskusi akan digunakan untuk mengidentifikasi isu prioritas yang memerlukan pendalaman melalui kajian lanjutan, wawancara, maupun pengumpulan data tambahan. (DAK)

 

Rekaman lengkap webinar dapat disaksikan kembali melalui kanal YouTube Pustral UGM (https://www.youtube.com/live/b53BBM969LU), sedangkan materi paparan para narasumber tersedia di laman Pustral UGM (pustral.ugm.ac.id).

SLEMAN — Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan webinar bertema “Kereta Api sebagai Tulang Punggung Logistik Nasional: Arah Kebijakan, Praktik Operasional, dan Peluang Bisnis Angkutan Barang” pada Senin, 31 Agustus 2026. Webinar digelar bertepatan dengan bulan peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Forum daring ini menyoroti satu kenyataan yang bertahan selama delapan dekade: meskipun rel telah beroperasi di Nusantara sejak 1867, kontribusi kereta api dalam angkutan barang nasional kini baru sekitar 1 persen, sementara 75,3 persen muatan masih bertumpu pada moda jalan.

Ketimpangan tersebut berdampak langsung pada daya saing nasional. Biaya logistik Indonesia tercatat 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), turun dari kisaran 23–24 persen, tetapi masih jauh di atas negara maju yang berada pada kisaran 8 persen. Pemerintah menargetkan penurunan menjadi 12,5 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045.

Momentum Kemerdekaan dan Kedaulatan Rantai Pasok

Kepala Pustral UGM, Dr. Ir. Dewanti, M.S., dalam sambutannya menegaskan bahwa agenda memindahkan muatan dari jalan ke rel bukan semata persoalan efisiensi biaya, melainkan bagian dari upaya membangun kemandirian dan kedaulatan rantai pasok nasional.

“Kereta api sudah berjalan di negeri ini sejak tahun 1867 dan dahulu menjadi tulang punggung pengangkutan hasil bumi. Mengapa hari ini perannya dalam mengangkut barang justru begitu kecil?” ujar Dewanti membuka forum.

Ia menguraikan tiga sebab utama yang saling mengunci. Pertama, jaringan rel Indonesia merupakan warisan kolonial yang dirancang untuk mengalirkan hasil perkebunan dan tambang ke pelabuhan tertentu, sehingga kini masih terpusat di Jawa dan sebagian Sumatera, jauh dari pusat industri baru di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kedua, rel belum menjangkau pintu muat karena sedikitnya kawasan industri, pergudangan, dan dermaga yang memiliki jalur simpang (spur), sehingga setiap pengiriman menuntut angkutan truk di kedua ujung dan bongkar-muat ganda. Ketiga, biaya angkutan jalan tampak lebih murah karena kerusakan jalan, kecelakaan, kemacetan, dan emisi belum diperhitungkan dalam tarifnya.

Dari Jalan ke Rel: Arah Kebijakan Pemerintah

Kepala Subdirektorat Angkutan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Aditya Karsa, S.T., M.M., memaparkan potret dan arah kebijakan angkutan barang kereta api nasional. Volume angkutan barang kereta api tumbuh 39,7 persen dalam lima tahun terakhir, dari 50,04 juta ton pada 2021 menjadi 69,91 juta ton pada 2025. Namun, capaian tersebut masih jauh dari target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030 sebesar 995,5 juta ton, dengan sasaran pangsa moda barang 11–13 persen.

Ia menjelaskan bahwa kesenjangan itu bersumber dari infrastructure gap dan network connectivity gap. Panjang jalur kereta api yang beroperasi baru mencapai 6.927 km dari target 10.524 km pada 2030, sementara 2.233 km jalur berstatus tidak aktif dan rasio konektivitas wilayah masih 0,45. Angkutan barang pun masih terkonsentrasi di Sumatera yang menyumbang 88,3 persen volume nasional pada 2025 — terutama batu bara — sedangkan Jawa hanya berperan sekitar 11,7 persen.

Persoalan kapasitas lintas turut menjadi sorotan. Berdasarkan pengolahan GAPEKA 2025, sejumlah petak lintas nyaris jenuh, seperti Pasar Senen–Jatinegara yang hanya menyisakan 23 perjalanan atau 6,5 persen dari kapasitas, serta lintas Giham–Martapura di Sumatera bagian selatan yang tersisa 1,6 persen. Sebagian lintas juga masih berupa jalur tunggal dengan persinyalan mekanik.

Dari sisi regulasi, kerangka hukum angkutan barang kereta api saat ini bersandar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2014 jo. Nomor 52 Tahun 2016. Tiga hal dinilai perlu diperkuat, yaitu standar layanan angkutan barang kereta api, kewenangan pembangunan dan pengelolaan terminal barang, serta pedoman perhitungan tarif. Ke depan, penguatan integrasi antarmoda dan antarsimpul diarahkan melalui Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas).

Kebutuhan pendanaan RIPNas 2030 diperkirakan mencapai Rp853 triliun, dengan komposisi 68 persen dari pembiayaan alternatif dan 32 persen dari APBN. Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dipandang sebagai salah satu opsi utama, khususnya untuk jalur simpang menuju pelabuhan dan kawasan industri, terminal barang, dry port, serta sistem digital logistik.

Aditya juga memaparkan kebijakan insentif yang sudah berjalan, yakni penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk angkutan penumpang, semen, klinker, peti kemas, dan parsel; kompensasi Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) yang tidak lagi dimasukkan ke dalam komponen perhitungan tarif; serta dukungan peningkatan kapasitas jalur. Melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional, pemerintah menyiapkan rencana aksi penanganan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) sekaligus peningkatan daya saing logistik. Langkahnya antara lain evaluasi pengenaan PPN atas jasa angkutan barang kereta api, perluasan bahan bakar bersubsidi, serta opsi keringanan Track Access Charge (TAC).

Terkait layanan baru Rolling Road (RoLA), tata cara pemuatan, penyusunan, pengangkutan, dan pembongkarannya telah diakomodasi dalam draf revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2014. Implementasinya masih memerlukan penetapan kebijakan serta pemenuhan aspek teknis lain sesuai kewenangan instansi terkait.

Dari Ruang Operator: Pelajaran Lapangan dan Model Bisnis

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) 2020–2025, Dr. Didiek Hartantyo, S.E., M.B.A., membagikan perspektif operator mengenai posisi angkutan barang dalam bisnis perkeretaapian, pengalaman melayani pelabuhan dan kawasan industri, serta model bisnis logistik dari ujung ke ujung.

Ia menggarisbawahi bahwa kereta api berperan sebagai moda mid-mile, sehingga daya saingnya tidak ditentukan oleh tarif kereta api semata, melainkan oleh total biaya door-to-door yang terbentuk dari first mile, terminal handling, perjalanan kereta api, hingga last mile. Belum tuntasnya penanganan kedua ujung perjalanan menimbulkan double handling yang menggerus keunggulan tarif rel pada jarak menengah.

Sejumlah peluang layanan dibahas dalam forum, mulai dari penguatan simpul dry port seperti Gedebage dan Cikarang Dry Port sebagai hub angkutan peti kemas, pengembangan buffer storage di sekitar stasiun, optimalisasi kereta bagasi untuk layanan parsel, hingga penyiapan gerbong low-deck apabila ruang bebas terowongan dan jembatan belum memenuhi syarat pengoperasian RoLA. Peserta juga menyoroti pentingnya ekosistem digital berbasis single data, single payment, dan single platform untuk layanan logistik terintegrasi.

Rekomendasi: Pendekatan Sistemik dan Kolaborasi Lintas Sektor

Sesi diskusi yang dipandu Peneliti Pustral UGM, Ir. Deni Prasetio, S.T., M.T., IPM, menyimpulkan bahwa peralihan muatan dari jalan ke rel menuntut pendekatan sistemik, bukan intervensi tunggal. Percepatan pembangunan prasarana, termasuk jalur ganda dan konektivitas ke pelabuhan serta kawasan industri, perlu berjalan seiring dengan integrasi perencanaan antarmoda, kebijakan fiskal yang menciptakan level playing field antara truk dan kereta api, penyusunan regulasi operasional layanan baru, serta pembiayaan inovatif melalui KPBU dan green financing.

Forum juga menegaskan bahwa indikator keberhasilan menjadikan kereta api sebagai tulang punggung logistik nasional tidak cukup diukur dari tonase. Efektivitasnya perlu dinilai dari penurunan biaya logistik nasional, waktu tempuh, keandalan jadwal, keterpaduan first mile–last mile, serta pengurangan beban jalan dan emisi.

Webinar diikuti lebih dari 850 peserta dari instansi pusat dan daerah, akademisi, serta pemerhati perkeretaapian. Forum ini disiarkan melalui Zoom dan kanal YouTube Pustral UGM.

Sleman — Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) kembali menggelar Diklat Sistem Informasi Geografis (SIG) Dasar Angkatan ke-29 selama enam hari, pada 13–15 dan 18–20 Agustus 2026, di Ruang Training Pustral UGM, Sleman. Diklat ini dirancang sebagai fondasi penguatan kompetensi spasial bagi aparatur pemerintah dan profesional yang terlibat dalam perencanaan wilayah, pengelolaan infrastruktur, serta pengambilan keputusan berbasis data geospasial.

Diklat dibuka secara resmi oleh Kepala Pustral UGM, Dr. Ir. Dewanti, M.S., pada 13 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Dewanti menekankan pentingnya penguasaan Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai instrumen strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, dan berkelanjutan.

Kurikulum pelatihan SIG disusun secara komprehensif dengan bobot 50 Jam Pelajaran (JP), mengombinasikan pemahaman konsep teoritis dan simulasi praktik yang intensif. Materi disajikan secara berjenjang. Peserta memulai dari konsep dasar GIS, pengenalan ArcCatalog dan ArcMap, struktur data spasial, serta pengelolaan data tabular dan query dasar. Tahap berikutnya menyasar spatial referencing, data entry dan editing, hingga spatial query sebagai inti pengolahan data geospasial.

Pada tahap lanjutan, peserta dibekali kemampuan analisis spasial berbasis data vektor, teknik visualisasi peta sesuai kaidah kartografis, serta pengenalan dan pemanfaatan Global Navigation Satellite System (GNSS). Pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengolahan data sekunder, tetapi juga mencakup akuisisi data primer. Peserta menerbangkan drone secara langsung—mulai dari kendali manual hingga misi pemetaan otomatis—lalu mengolah dan memvisualisasikan sendiri data hasil pemetaan udara tersebut.

Seluruh peserta angkatan ini berasal dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari, Kementerian Kehutanan. Partisipasi dari sektor kehutanan ini menunjukkan bahwa penguasaan GIS dasar telah menjadi kebutuhan strategis dalam pemantapan kawasan hutan, pemetaan batas dan penggunaan lahan, serta perumusan kebijakan berbasis peta yang akurat dan terintegrasi.

Pelatihan ini didukung oleh tim instruktur lintas keahlian dari Universitas Gadjah Mada, yaitu dari Departemen Sains Informasi Geografi Fakultas Geografi (Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si., Dr. Nur Mohammad Farda, S.Si., M.Cs., Dr. Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc., R. Ibnu Rosyadi, S.Si., M.Cs., dan Candra Sari Kartika Djati, S.Si., M.Sc.), Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik (Dr. Bilal Ma’ruf, S.T., M.T.), Pusat Kedokteran Tropis UGM (Agus Kuntarto, S.Si.), dan Pustral UGM (Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc. dan Yessy Noven Agustina, S.P.). Pendekatan pembelajaran mengintegrasikan teori, praktik terstruktur, serta evaluasi guna memastikan peningkatan kompetensi peserta secara terukur.

Melalui penyelenggaraan Diklat GIS Dasar Angkatan ke-29, Pustral UGM semakin menegaskan perannya dalam pengembangan sumber daya manusia geospasial di Indonesia. Bekal penguasaan GIS, GNSS, dan drone yang aplikatif diharapkan dapat langsung diterapkan dalam perencanaan wilayah, pengelolaan kawasan hutan, serta pengembangan infrastruktur berbasis data spasial. Kegiatan ini secara resmi ditutup dengan penyerahan sertifikat oleh Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc., Koordinator Unit Penelitian dan Pengembangan Pustral UGM, pada 20 Agustus 2026.

Dr. Ir. Dewanti, MS., Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) Universitas Gadjah Mada sekaligus dosen di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan FT UGM dalam publikasinya menyampaikan bahwa  saat ini penataan transportasi daring sedang memasuki babak penentuan. Pemerintah telah mengarahkan komisi aplikasi ojek daring ke angka 8%. Di sisi lain, dalam pernyataan publik pemerintah, pengaturan pengantaran barang disebut akan diletakkan pada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dua sinyal itu memuat satu pesan: mengangkut penumpang dan mengantar barang adalah dua pekerjaan yang berbeda. Ojek daring adalah layanan mobilitas; kurir daring adalah mata rantai pasok – kelanjutan layanan pos dan kurir di era digital

Ojek daring kini sudah ditata. Lalu bagaimana dengan kurir daring yang setiap hari mengantarkan makanan, dagangan UMKM, dan dokumen jutaan orang? Jawabannya harus dicari di regulasi pos.

Baca selengkapnya: Quo Vadis Kurir Daring dalam Regulasi Layanan Pos Komersial 

Foto: Ilustrasi kurir ekspedisi. (Dokumentasi Pexels)

SLEMAN — Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) kembali menegaskan komitmennya dalam pengembangan sumber daya manusia bidang logistik nasional melalui penyelenggaraan Diklat Dasar-Dasar Angkutan Barang Angkatan ke-3. Pelatihan berlangsung selama tiga hari, 6–8 Juli 2026, dan diikuti oleh perwakilan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Regional I dan Regional II. Diklat ini dirancang sebagai regular training dengan bobot 24 Jam Pelajaran (JP) yang terbagi menjadi 16 JP teori dan 8 JP praktik. Kombinasi ini disusun agar peserta tidak sekadar memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya langsung dalam pengelolaan angkutan barang di lapangan. Pelatihan dibuka oleh Kepala Pustral UGM Dr. Ir. Dewanti, MS.

Materi pelatihan mencakup tujuh mata pelajaran, dari Rantai Pasok hingga Angkutan Barang 4.0. Materi pelatihan disusun secara berjenjang untuk membangun pemahaman peserta dari fondasi hingga isu terkini. Sesi dibuka dengan Pengenalan Supply Chain dan Logistik, dilanjutkan dengan Fundamental of Transportation yang mengupas teori dasar transportasi, prinsip penyelenggaraan, konsep intra dan intermoda, hingga dampak transportasi. Peserta kemudian mendalami Regulasi Transportasi dan Model Angkutan Barang, sebelum masuk ke materi yang bersifat aplikatif seperti Freight Cost Calculation — perhitungan biaya transportasi dan analisis biaya antarmoda. Diklat juga menyorot transformasi digital sektor logistik melalui materi Peranan ICT (Information and Communications Technology) dalam Angkutan Barang 4.0, yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi rantai pasok.

Pelatihan diampu oleh akademisi dan praktisi yang berpengalaman dalam bidang logistik yang terdiri dari delapan pengajar lintas keahlian dari kalangan akademisi dan praktisi. Para instruktur berasal dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM, Teknologi Industri Pertanian UGM, Teknik Industri UIN, tenaga profesional, serta tim peneliti Pustral UGM.

Salah satu keunggulan diklat ini terletak pada porsi praktik yang signifikan. Pada hari ketiga, peserta melaksanakan studi kasus kunjungan lapangan ke Stasiun Lempuyangan dan Stasiun Brambanan. Kunjungan ini memberi kesempatan peserta menyaksikan langsung praktik operasional angkutan berbasis rel, menghubungkan teori yang diperoleh di kelas dengan kondisi riil di lapangan. Pengalaman lapangan ini dinilai relevan bagi peserta dari lingkungan perkebunan yang kesehariannya berkaitan erat dengan distribusi dan pengangkutan komoditas.

Rangkaian diklat diakhiri dengan post test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, sebelum resmi ditutup dengan penyerahan sertifikat oleh Koordinator Unit Penelitian dan Pengembangan Pustral UGM Ir. Joewono Soemardjito, S.T, M.Si. Melalui Diklat Dasar-Dasar Angkutan Barang Angkatan ke-3 ini, Pustral UGM berharap para peserta memiliki bekal kompetensi dasar yang kuat dalam tata kelola angkutan barang — mulai dari pemahaman rantai pasok, regulasi, perhitungan biaya, hingga pemanfaatan teknologi — yang dapat diterapkan untuk mendukung efisiensi logistik di lingkungan kerja masing-masing. (SDD)