SLEMAN — Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan webinar bertema “Kereta Api sebagai Tulang Punggung Logistik Nasional: Arah Kebijakan, Praktik Operasional, dan Peluang Bisnis Angkutan Barang” pada Senin, 31 Agustus 2026. Webinar digelar bertepatan dengan bulan peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Forum daring ini menyoroti satu kenyataan yang bertahan selama delapan dekade: meskipun rel telah beroperasi di Nusantara sejak 1867, kontribusi kereta api dalam angkutan barang nasional kini baru sekitar 1 persen, sementara 75,3 persen muatan masih bertumpu pada moda jalan.

Ketimpangan tersebut berdampak langsung pada daya saing nasional. Biaya logistik Indonesia tercatat 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), turun dari kisaran 23–24 persen, tetapi masih jauh di atas negara maju yang berada pada kisaran 8 persen. Pemerintah menargetkan penurunan menjadi 12,5 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045.

Momentum Kemerdekaan dan Kedaulatan Rantai Pasok

Kepala Pustral UGM, Dr. Ir. Dewanti, M.S., dalam sambutannya menegaskan bahwa agenda memindahkan muatan dari jalan ke rel bukan semata persoalan efisiensi biaya, melainkan bagian dari upaya membangun kemandirian dan kedaulatan rantai pasok nasional.

“Kereta api sudah berjalan di negeri ini sejak tahun 1867 dan dahulu menjadi tulang punggung pengangkutan hasil bumi. Mengapa hari ini perannya dalam mengangkut barang justru begitu kecil?” ujar Dewanti membuka forum.

Ia menguraikan tiga sebab utama yang saling mengunci. Pertama, jaringan rel Indonesia merupakan warisan kolonial yang dirancang untuk mengalirkan hasil perkebunan dan tambang ke pelabuhan tertentu, sehingga kini masih terpusat di Jawa dan sebagian Sumatera, jauh dari pusat industri baru di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kedua, rel belum menjangkau pintu muat karena sedikitnya kawasan industri, pergudangan, dan dermaga yang memiliki jalur simpang (spur), sehingga setiap pengiriman menuntut angkutan truk di kedua ujung dan bongkar-muat ganda. Ketiga, biaya angkutan jalan tampak lebih murah karena kerusakan jalan, kecelakaan, kemacetan, dan emisi belum diperhitungkan dalam tarifnya.

Dari Jalan ke Rel: Arah Kebijakan Pemerintah

Kepala Subdirektorat Angkutan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Aditya Karsa, S.T., M.M., memaparkan potret dan arah kebijakan angkutan barang kereta api nasional. Volume angkutan barang kereta api tumbuh 39,7 persen dalam lima tahun terakhir, dari 50,04 juta ton pada 2021 menjadi 69,91 juta ton pada 2025. Namun, capaian tersebut masih jauh dari target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030 sebesar 995,5 juta ton, dengan sasaran pangsa moda barang 11–13 persen.

Ia menjelaskan bahwa kesenjangan itu bersumber dari infrastructure gap dan network connectivity gap. Panjang jalur kereta api yang beroperasi baru mencapai 6.927 km dari target 10.524 km pada 2030, sementara 2.233 km jalur berstatus tidak aktif dan rasio konektivitas wilayah masih 0,45. Angkutan barang pun masih terkonsentrasi di Sumatera yang menyumbang 88,3 persen volume nasional pada 2025 — terutama batu bara — sedangkan Jawa hanya berperan sekitar 11,7 persen.

Persoalan kapasitas lintas turut menjadi sorotan. Berdasarkan pengolahan GAPEKA 2025, sejumlah petak lintas nyaris jenuh, seperti Pasar Senen–Jatinegara yang hanya menyisakan 23 perjalanan atau 6,5 persen dari kapasitas, serta lintas Giham–Martapura di Sumatera bagian selatan yang tersisa 1,6 persen. Sebagian lintas juga masih berupa jalur tunggal dengan persinyalan mekanik.

Dari sisi regulasi, kerangka hukum angkutan barang kereta api saat ini bersandar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2014 jo. Nomor 52 Tahun 2016. Tiga hal dinilai perlu diperkuat, yaitu standar layanan angkutan barang kereta api, kewenangan pembangunan dan pengelolaan terminal barang, serta pedoman perhitungan tarif. Ke depan, penguatan integrasi antarmoda dan antarsimpul diarahkan melalui Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas).

Kebutuhan pendanaan RIPNas 2030 diperkirakan mencapai Rp853 triliun, dengan komposisi 68 persen dari pembiayaan alternatif dan 32 persen dari APBN. Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dipandang sebagai salah satu opsi utama, khususnya untuk jalur simpang menuju pelabuhan dan kawasan industri, terminal barang, dry port, serta sistem digital logistik.

Aditya juga memaparkan kebijakan insentif yang sudah berjalan, yakni penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk angkutan penumpang, semen, klinker, peti kemas, dan parsel; kompensasi Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) yang tidak lagi dimasukkan ke dalam komponen perhitungan tarif; serta dukungan peningkatan kapasitas jalur. Melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional, pemerintah menyiapkan rencana aksi penanganan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) sekaligus peningkatan daya saing logistik. Langkahnya antara lain evaluasi pengenaan PPN atas jasa angkutan barang kereta api, perluasan bahan bakar bersubsidi, serta opsi keringanan Track Access Charge (TAC).

Terkait layanan baru Rolling Road (RoLA), tata cara pemuatan, penyusunan, pengangkutan, dan pembongkarannya telah diakomodasi dalam draf revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2014. Implementasinya masih memerlukan penetapan kebijakan serta pemenuhan aspek teknis lain sesuai kewenangan instansi terkait.

Dari Ruang Operator: Pelajaran Lapangan dan Model Bisnis

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) 2020–2025, Dr. Didiek Hartantyo, S.E., M.B.A., membagikan perspektif operator mengenai posisi angkutan barang dalam bisnis perkeretaapian, pengalaman melayani pelabuhan dan kawasan industri, serta model bisnis logistik dari ujung ke ujung.

Ia menggarisbawahi bahwa kereta api berperan sebagai moda mid-mile, sehingga daya saingnya tidak ditentukan oleh tarif kereta api semata, melainkan oleh total biaya door-to-door yang terbentuk dari first mile, terminal handling, perjalanan kereta api, hingga last mile. Belum tuntasnya penanganan kedua ujung perjalanan menimbulkan double handling yang menggerus keunggulan tarif rel pada jarak menengah.

Sejumlah peluang layanan dibahas dalam forum, mulai dari penguatan simpul dry port seperti Gedebage dan Cikarang Dry Port sebagai hub angkutan peti kemas, pengembangan buffer storage di sekitar stasiun, optimalisasi kereta bagasi untuk layanan parsel, hingga penyiapan gerbong low-deck apabila ruang bebas terowongan dan jembatan belum memenuhi syarat pengoperasian RoLA. Peserta juga menyoroti pentingnya ekosistem digital berbasis single data, single payment, dan single platform untuk layanan logistik terintegrasi.

Rekomendasi: Pendekatan Sistemik dan Kolaborasi Lintas Sektor

Sesi diskusi yang dipandu Peneliti Pustral UGM, Ir. Deni Prasetio, S.T., M.T., IPM, menyimpulkan bahwa peralihan muatan dari jalan ke rel menuntut pendekatan sistemik, bukan intervensi tunggal. Percepatan pembangunan prasarana, termasuk jalur ganda dan konektivitas ke pelabuhan serta kawasan industri, perlu berjalan seiring dengan integrasi perencanaan antarmoda, kebijakan fiskal yang menciptakan level playing field antara truk dan kereta api, penyusunan regulasi operasional layanan baru, serta pembiayaan inovatif melalui KPBU dan green financing.

Forum juga menegaskan bahwa indikator keberhasilan menjadikan kereta api sebagai tulang punggung logistik nasional tidak cukup diukur dari tonase. Efektivitasnya perlu dinilai dari penurunan biaya logistik nasional, waktu tempuh, keandalan jadwal, keterpaduan first mile–last mile, serta pengurangan beban jalan dan emisi.

Webinar diikuti lebih dari 850 peserta dari instansi pusat dan daerah, akademisi, serta pemerhati perkeretaapian. Forum ini disiarkan melalui Zoom dan kanal YouTube Pustral UGM.

Sleman — Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) kembali menggelar Diklat Sistem Informasi Geografis (SIG) Dasar Angkatan ke-29 selama enam hari, pada 13–15 dan 18–20 Agustus 2026, di Ruang Training Pustral UGM, Sleman. Diklat ini dirancang sebagai fondasi penguatan kompetensi spasial bagi aparatur pemerintah dan profesional yang terlibat dalam perencanaan wilayah, pengelolaan infrastruktur, serta pengambilan keputusan berbasis data geospasial.

Diklat dibuka secara resmi oleh Kepala Pustral UGM, Dr. Ir. Dewanti, M.S., pada 13 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Dewanti menekankan pentingnya penguasaan Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai instrumen strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, dan berkelanjutan.

Kurikulum pelatihan SIG disusun secara komprehensif dengan bobot 50 Jam Pelajaran (JP), mengombinasikan pemahaman konsep teoritis dan simulasi praktik yang intensif. Materi disajikan secara berjenjang. Peserta memulai dari konsep dasar GIS, pengenalan ArcCatalog dan ArcMap, struktur data spasial, serta pengelolaan data tabular dan query dasar. Tahap berikutnya menyasar spatial referencing, data entry dan editing, hingga spatial query sebagai inti pengolahan data geospasial.

Pada tahap lanjutan, peserta dibekali kemampuan analisis spasial berbasis data vektor, teknik visualisasi peta sesuai kaidah kartografis, serta pengenalan dan pemanfaatan Global Navigation Satellite System (GNSS). Pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengolahan data sekunder, tetapi juga mencakup akuisisi data primer. Peserta menerbangkan drone secara langsung—mulai dari kendali manual hingga misi pemetaan otomatis—lalu mengolah dan memvisualisasikan sendiri data hasil pemetaan udara tersebut.

Seluruh peserta angkatan ini berasal dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari, Kementerian Kehutanan. Partisipasi dari sektor kehutanan ini menunjukkan bahwa penguasaan GIS dasar telah menjadi kebutuhan strategis dalam pemantapan kawasan hutan, pemetaan batas dan penggunaan lahan, serta perumusan kebijakan berbasis peta yang akurat dan terintegrasi.

Pelatihan ini didukung oleh tim instruktur lintas keahlian dari Universitas Gadjah Mada, yaitu dari Departemen Sains Informasi Geografi Fakultas Geografi (Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si., Dr. Nur Mohammad Farda, S.Si., M.Cs., Dr. Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc., R. Ibnu Rosyadi, S.Si., M.Cs., dan Candra Sari Kartika Djati, S.Si., M.Sc.), Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik (Dr. Bilal Ma’ruf, S.T., M.T.), Pusat Kedokteran Tropis UGM (Agus Kuntarto, S.Si.), dan Pustral UGM (Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc. dan Yessy Noven Agustina, S.P.). Pendekatan pembelajaran mengintegrasikan teori, praktik terstruktur, serta evaluasi guna memastikan peningkatan kompetensi peserta secara terukur.

Melalui penyelenggaraan Diklat GIS Dasar Angkatan ke-29, Pustral UGM semakin menegaskan perannya dalam pengembangan sumber daya manusia geospasial di Indonesia. Bekal penguasaan GIS, GNSS, dan drone yang aplikatif diharapkan dapat langsung diterapkan dalam perencanaan wilayah, pengelolaan kawasan hutan, serta pengembangan infrastruktur berbasis data spasial. Kegiatan ini secara resmi ditutup dengan penyerahan sertifikat oleh Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc., Koordinator Unit Penelitian dan Pengembangan Pustral UGM, pada 20 Agustus 2026.

Dr. Ir. Dewanti, MS., Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) Universitas Gadjah Mada sekaligus dosen di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan FT UGM dalam publikasinya menyampaikan bahwa  saat ini penataan transportasi daring sedang memasuki babak penentuan. Pemerintah telah mengarahkan komisi aplikasi ojek daring ke angka 8%. Di sisi lain, dalam pernyataan publik pemerintah, pengaturan pengantaran barang disebut akan diletakkan pada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dua sinyal itu memuat satu pesan: mengangkut penumpang dan mengantar barang adalah dua pekerjaan yang berbeda. Ojek daring adalah layanan mobilitas; kurir daring adalah mata rantai pasok – kelanjutan layanan pos dan kurir di era digital

Ojek daring kini sudah ditata. Lalu bagaimana dengan kurir daring yang setiap hari mengantarkan makanan, dagangan UMKM, dan dokumen jutaan orang? Jawabannya harus dicari di regulasi pos.

Baca selengkapnya: Quo Vadis Kurir Daring dalam Regulasi Layanan Pos Komersial 

Foto: Ilustrasi kurir ekspedisi. (Dokumentasi Pexels)

SLEMAN — Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) kembali menegaskan komitmennya dalam pengembangan sumber daya manusia bidang logistik nasional melalui penyelenggaraan Diklat Dasar-Dasar Angkutan Barang Angkatan ke-3. Pelatihan berlangsung selama tiga hari, 6–8 Juli 2026, dan diikuti oleh perwakilan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Regional I dan Regional II. Diklat ini dirancang sebagai regular training dengan bobot 24 Jam Pelajaran (JP) yang terbagi menjadi 16 JP teori dan 8 JP praktik. Kombinasi ini disusun agar peserta tidak sekadar memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya langsung dalam pengelolaan angkutan barang di lapangan. Pelatihan dibuka oleh Kepala Pustral UGM Dr. Ir. Dewanti, MS.

Materi pelatihan mencakup tujuh mata pelajaran, dari Rantai Pasok hingga Angkutan Barang 4.0. Materi pelatihan disusun secara berjenjang untuk membangun pemahaman peserta dari fondasi hingga isu terkini. Sesi dibuka dengan Pengenalan Supply Chain dan Logistik, dilanjutkan dengan Fundamental of Transportation yang mengupas teori dasar transportasi, prinsip penyelenggaraan, konsep intra dan intermoda, hingga dampak transportasi. Peserta kemudian mendalami Regulasi Transportasi dan Model Angkutan Barang, sebelum masuk ke materi yang bersifat aplikatif seperti Freight Cost Calculation — perhitungan biaya transportasi dan analisis biaya antarmoda. Diklat juga menyorot transformasi digital sektor logistik melalui materi Peranan ICT (Information and Communications Technology) dalam Angkutan Barang 4.0, yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi rantai pasok.

Pelatihan diampu oleh akademisi dan praktisi yang berpengalaman dalam bidang logistik yang terdiri dari delapan pengajar lintas keahlian dari kalangan akademisi dan praktisi. Para instruktur berasal dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM, Teknologi Industri Pertanian UGM, Teknik Industri UIN, tenaga profesional, serta tim peneliti Pustral UGM.

Salah satu keunggulan diklat ini terletak pada porsi praktik yang signifikan. Pada hari ketiga, peserta melaksanakan studi kasus kunjungan lapangan ke Stasiun Lempuyangan dan Stasiun Brambanan. Kunjungan ini memberi kesempatan peserta menyaksikan langsung praktik operasional angkutan berbasis rel, menghubungkan teori yang diperoleh di kelas dengan kondisi riil di lapangan. Pengalaman lapangan ini dinilai relevan bagi peserta dari lingkungan perkebunan yang kesehariannya berkaitan erat dengan distribusi dan pengangkutan komoditas.

Rangkaian diklat diakhiri dengan post test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, sebelum resmi ditutup dengan penyerahan sertifikat oleh Koordinator Unit Penelitian dan Pengembangan Pustral UGM Ir. Joewono Soemardjito, S.T, M.Si. Melalui Diklat Dasar-Dasar Angkutan Barang Angkatan ke-3 ini, Pustral UGM berharap para peserta memiliki bekal kompetensi dasar yang kuat dalam tata kelola angkutan barang — mulai dari pemahaman rantai pasok, regulasi, perhitungan biaya, hingga pemanfaatan teknologi — yang dapat diterapkan untuk mendukung efisiensi logistik di lingkungan kerja masing-masing. (SDD)

Perubahan iklim dan pemanasan global menempatkan sektor industri pada posisi krusial untuk segera bertransformasi, tak terkecuali industri infrastruktur dan konstruksi. Secara global, sektor bangunan dan konstruksi tercatat bertanggung jawab atas sekitar 38% dari total emisi karbon dioksida. Di Indonesia, agenda percepatan pembangunan infrastruktur—terutama jalan tol yang tumbuh sangat masif dalam satu dekade terakhir untuk memajukan konektivitas nasional—membawa tantangan lingkungan yang serius.

Pembangunan perkerasan jalan tol menuntut volume material yang sangat besar. Praktik konstruksi konvensional yang masih menganut model ekonomi linear—yakni mengambil bahan baku dari alam, menggunakannya, lalu membuangnya sebagai limbah—telah mengakibatkan eksploitasi besar-besaran terhadap material primer seperti batu agregat, aspal minyak bumi, dan semen. Di sisi lain, proses ini juga menghasilkan jutaan ton limbah konstruksi yang membebani daya dukung lingkungan hidup.

Menjawab tantangan mendesak ini, Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) berkolaborasi dengan HK ExperTalk dari PT Hutama Karya (Persero) menyelenggarakan Webinar Nasional bertajuk “Circular Economy in Infrastructure: Material Daur Ulang untuk Konstruksi Jalan Berkelanjutan” secara virtual pada Selasa (7/7/2026). Forum strategis ini mempertemukan para pakar, pembuat kebijakan, dan praktisi industri untuk merumuskan masa depan pembangunan jalan bebas hambatan yang lebih hijau. Antusiasme terhadap isu ini tampak dari partisipasi lebih dari 1.700 peserta dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia yang mengikuti webinar melalui Zoom dan kanal YouTube.

Urgensi Perubahan Paradigma Konstruksi

Dalam sambutan pembukanya, Kepala Pustral UGM, Dr. Ir. Dewanti, M.S., menggarisbawahi urgensi perubahan paradigma di sektor infrastruktur. Ia menekankan bahwa transisi menuju ekonomi sirkular bukan lagi sekadar opsi keberlanjutan (sustainability option), melainkan sebuah kewajiban moral dan teknis bagi masa depan pembangunan nasional.

“Pendekatan ekonomi sirkular menantang kita untuk mendesain ulang sistem konstruksi. Konsep ini bertujuan mengeliminasi limbah sedari awal perencanaan dan mempertahankan nilai sumber daya, material, serta produk selama mungkin di dalam siklus ekonomi. Melalui strategi reduce, reuse, dan recycle, kita tidak hanya menyelamatkan lingkungan dari kerusakan, tetapi juga menciptakan efisiensi pembiayaan proyek jangka panjang yang sangat signifikan,” tegas Dr. Dewanti di hadapan ratusan peserta yang hadir secara daring.

Tantangan Regulasi dan Standar Keamanan Jalan

Mengadopsi material daur ulang untuk jalan tol tentu memiliki tantangan tersendiri, terutama menyangkut standar keselamatan lalu lintas. Mewakili pemerintah dari sisi penyedia infrastruktur, Penata Kelola Jalan dan Jembatan (PKJJ) tingkat Ahli Madya, Direktorat Jalan Bebas Hambatan (JBH) Kementerian Pekerjaan Umum, Dr. Ir. Alfa Adib Ash Shiddiqi, ST. MSc, IPM, memaparkan bagaimana negara mengakomodasi inovasi ini.

Menurut Alfa, Kementerian PU sangat terbuka dan terus mendorong penggunaan material alternatif ramah lingkungan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, ia menegaskan bahwa jalan tol adalah infrastruktur vital dengan beban lalu lintas berat dan kecepatan tinggi, sehingga tidak ada ruang untuk kompromi terhadap kualitas.

“Pemanfaatan material daur ulang harus selalu diiringi dengan pembuktian teknis yang presisi. Kinerja perkerasan jalan, ketahanan terhadap cuaca, keawetan struktural, hingga aspek keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kita membutuhkan pedoman teknis dan pembaruan spesifikasi standar yang mampu mewadahi material sirkular ini tanpa menurunkan standar mutu infrastruktur nasional,” jelas Alfa.

 

Infrastruktur Sebagai Solusi Krisis Sampah Nasional

Dari perspektif ekologi, transisi sirkular pada jalan tol menawarkan solusi ganda bagi Indonesia. Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Kementerian Lingkungan Hidup, Agus Rusly, S.PI., M.Si., membedah potensi infrastruktur jalan sebagai sarana penyerapan limbah berskala raksasa.

Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar terkait pengelolaan sampah domestik, khususnya limbah plastik bernilai rendah yang sulit didaur ulang, serta limbah ban bekas yang menumpuk. Agus menyoroti bahwa mencampurkan cacahan plastik atau serbuk karet ban bekas ke dalam aspal tidak hanya menyelamatkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dari kondisi kelebihan kapasitas (overload), tetapi juga mencegah polusi lingkungan dan kebocoran sampah ke laut.

“Sektor infrastruktur dapat menjadi off-taker (penyerap) utama bagi limbah-limbah ini. Jika setiap kilometer jalan tol baru mampu menyerap sekian ton limbah plastik atau ban bekas, serta memanfaatkan limbah industri lainnya, maka pembangunan infrastruktur akan menjadi ujung tombak penyelesaian krisis sampah di Indonesia,” papar Agus.

Praktik Nyata di Lapangan: Pengalaman Hutama Karya

Teori dan regulasi tersebut telah mulai diterapkan di lapangan. Direktur Operasi III PT Hutama Karya (Persero), Iwan Hermawan, membagikan rekam jejak perusahaan dalam memelopori konstruksi jalan yang berkelanjutan. Sebagai BUMN yang memegang mandat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dengan total panjang ruas terbangun mencapai 1.145 km per Mei 2026, PT Hutama Karya (Persero) aktif menerapkan transformasi operasional berbasis empat pilar keberlanjutan.

Pilar pertama, inovasi material. Perusahaan berhasil memproduksi White-100 Thermoplastic Road Marking berbasis gondorukem dan gliserol sawit lokal untuk menggantikan komponen impor. Hutama Karya juga menguji teknologi hollow column (kolom berongga) pada struktur jembatan yang mampu mereduksi berat beton sebesar 20 persen dan memangkas biaya konstruksi hingga 9 persen. Pilar kedua, efisiensi energi. Melalui anak usahanya, PT Hakaaston, perusahaan mengonversi energi operasional unit Asphalt Mixing Plant (AMP) ke Compressed Natural Gas (CNG) sehingga biaya energi turun hingga 50 persen.

Pilar ketiga, konstruksi digital. Perusahaan menerapkan Building Information Modelling (BIM) hingga dimensi 7D dan kecerdasan buatan (AI). Salah satunya diaplikasikan pada proyek Jalan Trans Papua yang sukses mengoptimalkan biaya konstruksi hingga USD 1.015.600 serta mereduksi emisi karbon sebanyak 49.672 kg CO₂. Pilar keempat, manajemen aset sirkular. Perusahaan mengoperasikan ekosistem digital terpadu melalui platform Mozy untuk mengintegrasikan inspeksi lapangan dan pemeliharaan prediktif berbasis data visual AI guna memperpanjang umur pakai infrastruktur.

Validasi Akademis dan Rekomendasi Strategis

Untuk memastikan inovasi material tersebut benar-benar aplikatif, tinjauan teknis dan akademis sangat diperlukan. Tim Ahli Pustral UGM sekaligus Dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM, Taqia Rahman, S.T., M.Sc., Ph.D., mempresentasikan temuan-temuan mutakhir dari laboratorium pengujian material.

Taqia mematahkan stigma bahwa “barang daur ulang berarti barang berkualitas rendah”. Berdasarkan berbagai riset rekayasa teknik sipil, material turunan limbah seperti plastik dan karet justru mampu meningkatkan properti fisik aspal. “Sebagai contoh, aspal yang dimodifikasi dengan campuran limbah plastik tertentu terbukti memiliki titik lembek yang lebih tinggi. Artinya, jalan tersebut akan lebih tahan terhadap deformasi atau kerusakan alur (rutting) akibat beban kendaraan berat dan suhu tropis yang panas,” jelas Taqia.

Dipandu oleh Peneliti Pustral UGM, Kayyisa Fitri, S.Ars., M.T., sebagai moderator, sesi diskusi berjalan interaktif dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Diskusi ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan material daur ulang dalam konstruksi jalan menjadi strategi utama untuk mewujudkan infrastruktur yang efisien, rendah emisi, berkualitas, dan berkelanjutan menuju Indonesia Hijau 2045.

Webinar nasional ini diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk segera merumuskan rekomendasi langkah strategis yang akan diserahkan kepada pemangku kebijakan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pembaruan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan menciptakan ekosistem industri konstruksi jalan tol yang tidak hanya berfokus pada kecepatan pembangunan fisik, tetapi juga pada warisan kelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang. (DAK)

Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan webinar bertajuk “Kawasan Rendah Emisi di Kawasan Heritage: Menjaga Warisan Budaya dan Udara Bersih di Kota Bersejarah Indonesia” pada Jumat, 5 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Gedung Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM serta melalui Zoom ini mengangkat studi kasus Kawasan Jeron Beteng Kraton Yogyakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Webinar menghadirkan empat narasumber dari kalangan pemerintah, akademisi, tokoh budaya, dan praktisi desain perkotaan.

Pembukaan webinar disampaikan oleh Prof. Dr. Mirwan Ushada, S.T.P., M.App.Life.Sc., selaku Caretaker Kepala Pustral UGM. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa perubahan iklim dan penurunan kualitas udara bukan lagi isu yang dapat ditunda penanganannya. “Implementasi Low Emission Zone yang konsisten di berbagai kota dunia secara ilmiah terbukti berhasil menurunkan konsentrasi polutan berbahaya seperti NO₂ dan PM2.5,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa polusi udara tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga mempercepat degradasi material bangunan bersejarah yang tidak dapat dipulihkan.

Narasumber pertama, Dr. Ir. Haruki Agustina, M.Sc., Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), memaparkan konteks kebijakan iklim nasional Indonesia. Beliau menjelaskan perjalanan komitmen Indonesia mulai dari Nationally Determined Contribution (NDC) pertama pada tahun 2016 hingga penyusunan Second NDC (SNDC) 2025, dengan target penurunan emisi sebesar 31,89 persen pada skenario CM1 dan 43,20 persen pada skenario CM2 dibandingkan kondisi business as usual.

Berdasarkan data Laporan IGRK-MPV Tahun 2025, emisi transportasi darat menyumbang 93 persen dari total emisi subsektor transportasi Indonesia pada tahun 2024, dan angka tersebut terus meningkat sejak tahun 2000. Dalam kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, Dr. Haruki menekankan bahwa kawasan heritage rendah emisi berpeluang mengintegrasikan aktivitas mobilitas rendah emisi ke dalam mekanisme perdagangan karbon. “Dengan metodologi pengukuran yang memadai, kawasan heritage dapat menjadi model implementasi NEK perkotaan yang menghubungkan agenda pelestarian budaya, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi hijau,” tegasnya.

Kanjeng Mas Tumenggung (KMT) Yudawijaya dari Kraton Yogyakarta menyampaikan perspektif unik mengenai kawasan Jeron Beteng dari sudut pandang budaya dan filosofi Jawa. Beliau membuka pemaparannya dengan menjelaskan tata ruang Yogyakarta melalui konsep Hamemayu Hayuning Bawana, Manunggaling Kawula Gusti, dan Sangkan Paraning Dumadi sebagai landasan kosmologis yang telah membentuk kota sejak tahun 1755.

Menurut KMT Yudawijaya, Yogyakarta tidak dirancang semata sebagai pusat pemerintahan, melainkan sebagai ekspresi pemikiran adiluhung yang sarat nilai pendidikan. Sumbu Filosofi Yogyakarta (The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks) yang telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO mencerminkan nilai Hamemayu Hayuning Bawana, yaitu kewajiban manusia untuk menjaga dan memelihara kehidupan serta lingkungannya. Dalam konteks kawasan Jeron Beteng dan sekitarnya, terdapat 378 objek warisan budaya/cagar budaya yang tersebar di sejumlah kawasan, termasuk Kemantren Danurejan, Gondomanan, Gedongtengen, dan Keraton. Menurut beliau, identifikasi morfologi ruang kawasan menjadi prasyarat penting dalam setiap upaya perencanaan yang bertanggung jawab.

Narasumber berikutnya, Prof. Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., Guru Besar Departemen Arsitektur dan Perencanaan UGM sekaligus Tim Ahli Pustral UGM, membahas strategi dekarbonisasi dalam konteks kawasan bersejarah. Beliau menekankan bahwa nilai-nilai historis yang terkandung pada setiap elemen Kawasan Kraton harus menjadi pijakan dalam upaya mengembalikan, mengembangkan, dan memperkuat identitas serta karakter kawasan.

Menurut Prof. Ikaputra, pendalaman karakter dan identitas kawasan dapat dilakukan melalui identifikasi morfologi struktur ruang sebagai dasar delineasi area studi. Pendekatan tersebut menjadi fondasi bagi perancangan lingkungan binaan yang menghormati nilai Outstanding Universal Value (OUV) UNESCO sekaligus responsif terhadap tantangan pengurangan emisi karbon dari sektor bangunan.

Narasumber terakhir, Sibarani Sofian, S.T., MUDD., Founder URBAN+ sekaligus Presiden Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI), memaparkan strategi desain urban IKN Nusantara sebagai model kota rendah emisi yang dirancang sejak awal. IKN menargetkan 70 persen kawasan hijau, 80 persen pangsa perjalanan (mode share) menggunakan transportasi publik, pencapaian net zero emission pada tahun 2045, serta penerapan konsep 10-minute city yang memungkinkan masyarakat mengakses kebutuhan dasar dalam jarak tempuh berjalan kaki.

Pendekatan Nature-Inspired Design menjadi ciri khas perancangan IKN. Jaringan jalan mengikuti kontur topografi, kawasan dibangun pada area bebas banjir, dan struktur kota menerapkan konsep Transit-Oriented Polycentric City yang menciptakan kepadatan aktivitas di sekitar simpul transportasi publik. Melalui metode Performance-Based Urban Design yang didukung pemodelan digital dan simulasi parametrik, Sibarani menjelaskan bagaimana setiap keputusan desain, mulai dari orientasi fasad hingga rasio jendela terhadap dinding, dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap konsumsi energi dan kenyamanan termal. Kompleks Kementerian Koordinator Nusantara yang telah berdiri saat ini menjadi salah satu contoh implementasi pendekatan tersebut.

Sesi diskusi dimoderatori oleh Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.A., Ph.D., Guru Besar Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan UGM. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dari peserta, antara lain mengenai cara mengukur dan memverifikasi reduksi emisi pada kawasan yang memiliki fungsi campuran sebagai kawasan wisata, permukiman, dan aktivitas budaya. Selain itu, peserta juga menanyakan peluang akses pemerintah daerah dan komunitas lokal terhadap insentif NEK. Para narasumber sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor serta pengembangan metodologi pengukuran yang kuat dan terstandar menjadi kunci dalam menjawab tantangan tersebut.

Webinar ditutup dengan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, perlunya payung hukum daerah yang secara eksplisit mengintegrasikan kawasan rendah emisi ke dalam kebijakan pengelolaan kawasan Warisan Dunia UNESCO di Yogyakarta. Kedua, pengembangan metodologi pengukuran emisi berbasis kawasan (area-based emission accounting) yang mampu mengakomodasi kompleksitas kawasan heritage. Ketiga, pemanfaatan instrumen NEK sebagai sumber pendanaan untuk penguatan transportasi publik, infrastruktur pejalan kaki, dan fasilitas pesepeda di kawasan Jeron Beteng. Keempat, pembelajaran dari IKN perlu diadaptasi secara kontekstual, bukan ditransplantasikan secara langsung, mengingat kawasan bersejarah memiliki karakteristik fisik, sosial, budaya, dan tata nilai yang berbeda secara mendasar.

 

Permasalahan kemacetan di kawasan perkotaan hingga saat ini masih menjadi tantangan utama dalam sistem transportasi di Indonesia. Pendekatan konvensional dalam pengendalian lalu lintas yang bersifat statis terbukti belum mampu merespons dinamika pergerakan kendaraan secara real-time, sehingga berdampak pada meningkatnya waktu tempuh, antrean, serta inefisiensi jaringan jalan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi menuju sistem yang lebih adaptif, berbasis data, dan didukung oleh teknologi mutakhir. Demikian disampaikan oleh Prof. Ir. Ikaputra, M.Eng., PhD selaku Pelaksana Harian Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dalam webinar “Mengurai Kemacetan Kota dengan Artificial Intelligence: Transformasi Manajemen Lalu Lintas Menuju Smart Mobility di Indonesia” yang diselenggarakan Selasa, 28 April 2026, Pukul 08.45 – 11.30 WIB.

Selanjutnya Ikaputra menyatakan bahwa perkembangan Artificial Intelligence, termasuk pemanfaatan machine learning dan Large Language Models (LLM), membuka peluang besar dalam meningkatkan kinerja sistem transportasi. Teknologi ini memungkinkan pengolahan data lalu lintas secara real-time, prediksi kemacetan, hingga pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan responsif. AI tidak hanya menjadi alat bantu analisis, tetapi juga berpotensi menjadi bagian inti dalam sistem manajemen lalu lintas modern. Namun demikian, implementasi teknologi AI dalam manajemen lalu lintas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur digital, integrasi data, hingga kesiapan sumber daya manusia dan regulasi.

Webinar ini menghadirkan Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si., Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, serta Prof. Dr. Eng. Ir. M. Zudhy Irawan, S.T., M.T., IPM., Guru Besar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM yang juga merupakan Tim Ahli Pustral UGM. Kegiatan ini dipandu oleh Ir. Hendra Edi Gunawan, S.T., M.Sc., IPM., Peneliti Pustral UGM, yang bertindak sebagai moderator.

Aan Suhanan menyampaikan materi dengan topik “Transformasi Manajemen Lalu Lintas di Indonesia: Kebijakan dan Strategi Implementasi Intelligent Transportation Systems (ITS) menuju Transportasi Cerdas”. Beliau menyampaikan potret yang cukup mencengangkan mengenai kemacetan perkotaan di Indonesia. Jumlah kendaraan di Indonesia tahun 2025 sebanyak 172,9 Juta, tumbuh rata-rata 4,5%/tahun. Rata-rata tingkat kemacetan di 5 Kota di Indonesia tercatat sekitar 54,9%, dengan Bandung dan Jakarta sebagai kota termacet pertama dan kedua berdasarkan kajian TomTom Traffic Index tahun 2025. Kajian tersebut juga menyatakan bahwa sebanyak 118 Jam waktu terbuang per pengemudi/tahun di 5 kota termacet di Indonesia. Sementara itu kerugian akibat kemacetan (per tahun) menurut kajian ITDP Indonesia tahun 2024 adalah Rp77 T atau setara 2,2% GDP Jakarta. “Kondisi ini menunjukkan perlunya transformasi menuju sistem transportasi berbasis data dan terintegrasi,” demikian menurut Aan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Perhubungan sudah menerapkan Manajemen Lalu Lintas berbasis Area Traffic Control System (ATCS) dan Arterial Transport Management System (AtMS) untuk memperkuat operasi lalu lintas melalui sistem terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan integrasi ATCS ditujukan untuk modernisasi pengendalian sinyal adaptif, peningkatan koordinasi antar simpang, serta integrasi dengan sistem pengawasan, yang saat ini sudah diterapkan di 283 simpang pada 48 kabupaten/kota. Sementara AtMS merupakan sistem terintegrasi untuk  pengelolaan lalu lintas koridor jalur arteri non-tol  melalui data real-time, analitik, dan koordinasi multi-simpang yang saat ini sudah diterapkan di 71 ruas, termasuk 53 ruas jalan arteri.

Sementara itu implementasi Intelligent Transport Systems (ITS) untuk transportasi publik di Indonesia tercermin dari penyelenggaraan Teman Bus dengan sistem Buy the Service. Model tersebut merupakan layanan transportasi umum nasional yang didukung ITS untuk meningkatkan keandalan, efisiensi, dan pengalaman pengguna—diimplementasikan sejak 2020. Capaian utama pada periode 2020–2025 diantaranya adalah beroperasi di 14 wilayah metropolitan dengan 817 unit bus dan 57 unit feeder. Layanan ini berhasil menarik 72% pengguna beralih dari moda sepeda motor dan 23% dari kendaraan pribadi. Telah tercapai pula peningkatan signifikan dalam efisiensi jaringan dan keandalan layanan dengan load factor 71,42% dan jarak berkendara 96,35 juta pengguna.

Pada bagian akhir, Aan menyampaikan beberapa peluang dan tantangan dalam penerapan ITS. “Peluang penerapan ITS ke depan adalah untuk analisis data lalu lintas, prediksi kemacetan, serta pengendalian sinyal adaptif. namun demikian, beberapa tantangan dihadapi, diantaranya mengenai regulasi & interoperabilitas, keamanan & privasi data, serta kesiapan kelembagaan,” demikian tutup Aan dalam paparannya.

Prof Zudhy sebagai pembicara selanjutnya menyampaikan topik Peran AI dalam Transportasi Masa Depan: Bagaimana Large Language Models (LLM) Mengubah Sistem Transportasi Cerdas. Zudhy menyampaikan mengapa transportasi membutuhkan AI, dikarenakan kemacetan parah, data terlalu banyak serta sistem terfragmentasi. LLM adalah AI canggih yang telah membaca miliaran teks di internet dan mampu memahami bahasa manusia, menganalisis data kompleks, membuat keputusan cerdas, dan beradaptasi dengan situasi baru — kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh sistem transportasi modern. Beberapa kelebihan LLM adalah mampu memahami bahasa manusia, belajar dari contoh, berpikir langkah demi langkah, serta mampu memproses gambar & teks misalnya untuk snalisis kamera, peta, sensor sekaligus.

Zudhy selanjutnya menyatakan terdapat empat peran LLM dalam transportasi, yaitu sebagai pemroses informasi yang mampu mengolah berbagai data dari sensor, kamera, GPS, laporan kecelakaan, dan pertanyaan pengguna menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya sebagai pengkode pengetahuan yang mampu menyimpan dan mengorganisasi pengetahuan tentang aturan lalu lintas, geografi, dan perilaku manusia, serta generator komponen untuk membuat komponen sistem baru seperti fungsi reward untuk AI, simulasi lingkungan, dan data latih sintetis. “Peran terakhir adalah sebagai fasilitator keputusan yang mampu membuat keputusan cerdas seperti manusia: mengoptimalkan sinyal lampu merah, menavigasi kendaraan otonom, memprediksi arus lalu lintas”, demikian disampaikan Zudhy.

Beberapa penerapan LLM yang sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah untuk Kendaraan Otonom, Lampu Lalu Lintas, Transportasi Publik, Navigasi Cerdas, Keselamatan Jalan, serta Logistik & Pengiriman. Namun demikian, perlu adanya kewaspadaan terhadap kelemahan LLM, diantaranya Halusinasi AI karena LLM kadang ‘mengarang’ fakta yang tidak benar. Dalam transportasi, ini bisa berbahaya — misal memberikan rute yang salah atau instruksi tidak aman. Selain itu diperlukan Kebutuhan Komputasi Tinggi, karena LLM memerlukan GPU mahal dan energi besar. Menggunakannya di kendaraan atau persimpangan jalan secara real-time masih menantang secara teknis.

Tantangan lain adalah Privasi Data, karena sistem transportasi mengumpulkan data lokasi dan perjalanan pengguna. LLM perlu akses data ini, menimbulkan risiko kebocoran informasi pribadi. Selain itu adanya isu Keadilan & Bias, LLM yang dilatih dari internet bisa membawa bias. Contoh: rute yang ‘dioptimalkan’ mungkin tidak mempertimbangkan kebutuhan daerah terpencil atau kelompok rentan. Isu lain adalah Keamanan Siber, sistem AI yang mengendalikan lampu lalu lintas atau kendaraan otonom bisa menjadi target serangan siber yang sangat berbahaya. Terakhir adalah isu Regulasi & Tanggung Jawab. Jika AI membuat kesalahan yang menyebabkan kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab? Hukum dan regulasi AI untuk transportasi masih terus berkembang.

Zudhy juga menyampaikan beberapa tantangan dan peluang unik yang ditemui di Indonesia dalam penerapan LLM, diantaranya adanya Kemajemukan Bahasa, Dominasi Sepeda Motor, Geografi Kepulauan, Cuaca Tropis Ekstrem, Transportasi Informal, serta Kesenjangan Data Digital. Memperhatikan berbagai hal tersebut, Zudhy merekomendasikan beberapa hal untuk penerapan LLM di Indonesia, diantaranya Bangun IndoTraffic LLM, Standarisasi Data Nasional, Buat Open Traffic Data API standar, LLM Chatbot Multimodal Nasional, Adaptive Signal Control Bertahap, LLM untuk ERP Cerdas, LLM Integrasi BMKG, Analisis Black Spot Otomatis, serta perlunya Kerangka Regulasi AI Transportasi.

Webinar ini dihadiri oleh 1.338 peserta dari berbagai kalangan yang mengikuti sesi tanya jawab di akhir acara dengan antusias. Hasil diskusi menyimpulkan bahwa Indonesia perlu mempercepat transformasi menuju sistem transportasi cerdas melalui integrasi Intelligent Transportation Systems (ITS) dan kecerdasan buatan berbasis Large Language Models (AI/LLM) secara bertahap, yang didukung oleh regulasi, standardisasi data, serta penguatan sumber daya manusia lokal. (DAK)

Peneliti di Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dwi Ardianta Kurniawan, S.T., M.Sc, mengatakan pemerintah  telah mengoptimalkan infrastruktur jalan raya, baik di jalur arteri maupun tol. Bahkan pada musim mudik Lebaran 2026, ini pihak PT Jasa Marga telah menyiapkan empat ruas jalan tol fungsional baru di jaringan Trans-Jawa yang dapat dilintasi pemudik secara gratis, dan pembukaan jalur fungsional ini dirancang secara khusus untuk memecah kepadatan di titik-titik krusial (bottleneck) agar dapat mempercepat distribusi lalu lintas. “Harapannya  waktu tempuh perjalanan darat dapat dipangkas secara signifikan untuk mengakomodasi mobilitas ratusan juta pemudik.

Berita selengkapnya: klik link

Foto: Metro TV

Pakar transportasi Universitas Gadjah Mada, Dr. Ir. Dewanti, menyampaikan bahwa pemberian diskon angkutan dapat memberikan dampak ekonomi jangka pendek melalui peningkatan mobilitas masyarakat selama periode mudik. “Diskon ini mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Selain itu, masyarakat juga memiliki ruang lebih untuk membelanjakan anggaran pada kebutuhan Lebaran, seperti konsumsi dan aktivitas ekonomi di daerah tujuan,” jelasnya, Senin (30/3).

Berita selengkapnya: klik disini

Foto : Kementerian Perhubungan

Saat ini disadari semakin nyata dan kompleksnya dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur transportasi, khususnya jalan. Pola hujan ekstrem, banjir, longsor, kenaikan muka air laut, dan tekanan termal pada material perkerasan telah menantang pendekatan desain konvensional yang selama ini sangat bergantung pada data historis. Kondisi ini menuntut hadirnya pendekatan baru yang lebih adaptif, antisipatif, dan berkelanjutan dalam perencanaan, pembangunan, maupun pengelolaan infrastruktur jalan.

Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut menjadi semakin besar karena kondisi geografis yang sangat beragam, mulai dari wilayah pegunungan yang rawan longsor, kawasan pesisir yang menghadapi banjir rob, hingga daerah dengan curah hujan tinggi yang dapat mempercepat kerusakan badan jalan dan mengganggu konektivitas antarwilayah. Oleh karena itu, ketahanan infrastruktur jalan terhadap perubahan iklim tidak lagi dapat dipandang sebagai isu teknis semata, tetapi juga sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Demikian disampaikan oleh Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D, selaku Caretaker Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dalam webinar “Resilient Roads: Infrastructure Adaptation Against Climate Change” yang diselenggarakan pada Rabu, 4 Maret 2026. Webinar terselenggara atas kerjasama Pustral UGM dan HK EpxperTalk PT Hutama Karya (Persero).

Pembicara pertama, Ir. Pantja Dharma Oetojo, M.Eng.Sc., Direktur Bina Teknik dan Jembatan, Direktorat Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan tema Teknologi Infrastruktur Jalan Berketahanan Iklim. Praktik yang sedang berlangsung di Indonesia Menuju Infrastruktur Jalan yang Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim diantaranya adalah Deteksi kerusakan perkerasan jalan berbasis AI dan pemantauan kondisi jalan, Sistem manajemen jalan berbasis kinerja, Penggunaan material perkerasan lokal untuk meningkatkan keberlanjutan, serta Penerapan teknologi ramah lingkungan. Secara prinisp, langkah-langkah tersebut merupakan pPerpaduan inovasi digital dengan adaptasi material. Pantja juga menyampaikan, “Harapan Pendekatan Terpadu untuk Infrastruktur Jalan Berkualitas di Masa Depan diantaranya adalah masa pakai perkerasan jalan yang lebih lama, peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, dan mengurangi biaya dan emisi sepanjang siklus hidup produk. Peluang kolaborasi diharapkan juga dapat terjadi, diantaranya berupa evaluasi kinerja meterial, proyek percontohan integrasi digital material, serta kolaborasi dengan negara lain”.

Bapak Kun Hartawan Adi Satria, Plt. Direktur PT Hutama Membelin Trans Papua menyampaikan materi bagaimana PT Hutama Karya telah menyiapkan resilient road pada Proyek KPBU Trans Papua Segmen Mamberamo- Elelim Papua Pegunungan. Tindakan Antisipasi Iklim telah dilakukan sejak Tahap Perencanaan. Elevasi badan jalan dan struktur jembatan dirancang sesuai analisis hidrologi untuk memastikan ketahanan terhadap banjir, aliran deras, serta perubahan kondisi tanah akibat cuaca ekstrem. Tindakan Antisipasi Iklim & Risiko, Strategi Perencanaan Teknis dilakukan dengan beberapa pemutakhiran desain, diantaranya Perencanaan sistem drainase berkapasitas tinggi untuk mengantisipasi curah hujan ekstrem dan elevasi badan jalan untuk menghindari genangan, Desain perkuatan lereng seperti soil nailing,dan geotekstil guna menjaga stabilitas tanah; serta Penentuan trase berdasarkan analisis geoteknik dan Hidrologi. “Tindakan Antisipasi Iklim & Risiko juga dilakukan melalui Pengawasan Mutu & K3 (Keamanan dan Keselamatan Kerja),” demikian disampaikan oleh Kun.

Pembicara terakhir, Ir. Mukhammad Rizka Fahmi Amrozi, S.T., M.Sc., Ph.D., Tim Ahli Pustral dan Dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM menyampaikan materi Road Asset Management Strategies To Adapt With Climate Change. Infrastruktur Tangguh (Resilient Infrastructure) dipandu oleh beberapa prinsip dasar yang memastikan sistem dapat bertahan dan pulih dari gangguan sambil terus melayani masyarakat secara efektif. Prinsip-prinsip inti Kekokohan, yaitu kekuatan fisik dan integritas struktural infrastruktur untuk menahan tekanan dan guncangan tanpa kehilangan fungsi yang signifikan. Prinisp selanjutnya adalah Redundansi, yaitu kehadiran sistem cadangan, rute alternatif, atau kapasitas cadangan yang memungkinkan operasi berlanjut meskipun beberapa komponen gagal. Terakhir adalah Keberlanjutan, yaitu mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial untuk memastikan bahwa langkah-langkah ketahanan mendukung tujuan pembangunan jangka panjang.

Prinsip-prinsip tersebut diharapkan menghasilkan Ketahanan keras, yaitu kekuatan langsung struktur atau institusi ketika ditempatkan di bawah tekanan berupa langkah-langkah penguatan struktur untuk mengurangi kemungkinan keruntuhan mereka. Saat ketahanan meningkat, tingkat kerusakan untuk bahaya intensitas tertentu menurun. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut akan menghasilkan ketahanan lunak, yaitu kemampuan sistem untuk menyerap dan pulih dari dampak peristiwa yang mengganggu tanpa perubahan mendasar dalam fungsi atau struktur. misalnya pegas atau sistem hidrolik; rute alternatif, dan lain-lain. Demikian disampaikan Fahmi, mengutip penelitian dari Proag (2014).

Tingginya antusiasme terlihat dari kehadiran lebih dari 2.800 peserta webinar yang mencakup unsur pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga lembaga pembiayaan dari seluruh Indonesia. Sesi pemaparan dan diskusi yang interaktif ini dipandu langsung oleh Ir. Iwan Puja Riyadi, S.T., IPM., Peneliti Pustral UGM, yang bertindak sebagai moderator. Adapun diskusi tersebut menyimpulkan bahwa adaptasi infrastruktur jalan terhadap perubahan iklim mutlak memerlukan pendekatan terpadu. Hal ini dapat diwujudkan melalui inovasi material berkelanjutan, digitalisasi manajemen aset, perencanaan antisipatif, dan penguatan kelembagaan. (DAK)