Admin
Penulis: Dwi Ardianta Kurniawan, ST., M. Sc.
Pada sebuah ruas jalan di Kabupaten Sleman berdiri beberapa tiang besi dalam posisi yang berdekatan. Apabila dihitung, ada sekitar 6 tiang yang terutama berasal dari tiang telekomunikasi di lokasi tersebut. Keberadaan tiang tersebut sesungguhnya cukup menganggu pemandangan karena menyita ruang publik yang cukup besar. Selain itu, keberadaan tiang yang sebagian besar berada di tepi jalan tersebut berpotensi menjadi hambatan samping bagi pengendara yang lewat yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.
Di sisi lain, pembangunan tiang-tiang tersebut juga terindikasi merupakan hal yang tidak efisien. Dapat dibayangkan seberapa banyak sumber daya yang dihabiskan untuk pengadaan tiang, pemasangan dan penggunaan lahan yang merupakan milik publik tersebut, baik berupa waktu, biaya maupun tenaga kerja yang dialokasikan. Secara awam, tiang-tiang tersebut seharusnya dapat lebih diefisiensikan dengan adanya tiang yang dipergunakan bersama, alih-alih mendirikan tiang sendiri-sendiri.
Keberadaan tiang-tiang tersebut bukan hanya ada di satu ruas jalan, namun tersebar di berbagai ruas, juga di berbagai wilayah kabupaten yang berbeda. Mengapa terjadi pola pembangunan tiang yang terkesan tidak efisien tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi indikasi penyebab. Pertama, tidak adanya kendali pendirian tiang dari pemegang kebijakan. Secara aturan, izin penggunaan ruang di tepi jalan ada pada pemerintah sesuai status jalan. Artinya, jalan nasional berada pada kewenangan pemerintah pusat, jalan provinsi diatur oleh pemerintah provinsi, dan jalan kabupaten/kota berada pada kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pengalaman penulis, penambahan tiang pada jalan kabupaten hanya memerlukan izin dari pejabat di lingkup padukuhan dan RT. Hal ini di satu sisi memang memudahkan dalam penyediaan layanan, namun di sisi lain menyebabkan tidak terkendalinya pembangunan tiang-tiang tersebut. Dapat dimaklumi mengapa terjadi pendirian tiang yang terkesan tidak terencana di berbagai wilayah.
Kedua, terdapat banyak provider telekomunikasi yang menyebabkan tidak adanya koordinasi diantaranya provider telekomunikasi tersebut. Masing-masing provider tentu memiliki rencana bisnis dan kebijakan yang berbeda-beda, sehingga tidak selamanya memiliki kesamaan wilayah pengembangan. Selain itu, persaingan antar provider juga menjadi hambatan dalam melakukan koordinasi tersebut karena penggunaan tiang bersama akan memberi jalan kepada provider lain untuk membuka pasar pada wilayah yang sama. Meskipun demikian, faktor efisiensi dalam pengadaan dan perawatan tiang dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan koordinasi. Dapat dibayangkan seberapa besar efisiensi yang dapat dicapai apabila terdapat ribuan tiang yang dipergunakan bersama.
Ketiga, tidak adanya rencana jangka panjang penyediaan infrastruktur baik dari penyedia maupun dari pemegang kebijakan. Di wilayah yang relatif berkembang secara ekonomi, peran operator relatif lebih dominan dalam penyediaan infrastruktur karena besarnya potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Dalam rencana bisnis, semestinya telah dapat diprediksi besaran demand dari wilayah layanan, sehingga dapat diprediksi kebutuhan tiang di masa mendatang. Dimensi pembangunan tiang diharapkan dapat mengikuti proyeksi demand tersebut, sehingga mencegah perlunya pendirian tiang baru dengan adanya pertumbuhan demand di masa mendatang.
Penggunaan tiang bersama pada provider telekomunikasi telah dipergunakan secara luas di berbagai negara. Penggunaan tiang maupun kanal kabel bersama telah dipergunakan secara luas sejak 2008 di Italia. Kajian Booz Allen Hamilton Inc tahun 2007 menunjukkan faktor sukses penerapan tersebut ditentukan oleh upaya bersama antara operator dan regulator. Operator perlu mengkalkulasi manfaat finansial dari berbagi infrastruktur yang dimiliki, sementara regulator perlu mengembangkan kebijakan berbasis insentif untuk mengembangkan perjanjian berbagi pada level permainan yang setara. Ada banyak kasus di mana operator dapat mengidentifikasi manfaat finansial sehingga mengadopsi perjanjian pembagian infrastruktur secara mandiri. Namun demikian, dalam kasus lain, intervensi peraturan diperlukan untuk mendorong penggunaan infrastruktur secara bersama. Peraturan tersebut mencakup empat dimensi, yaitu penetapan peraturan, penetapan harga, perlindungan terhadap penerapan peraturan (regulatory safeguards), dan penegakan kebijakan.
Referensi tersebut dapat menjadi acuan replikasi kisah sukses di berbagai negara mengenai penggunaan infrastruktur secara bersama.
(Artikel ini telah dimuat di koran Kedaulatan Rakyat Jumat, 24 Maret 2023).
Sumber gambar: https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/02/03/512/1125222/tiang-kabel-internet-semrawut-bertebaran-di-sleman
Penulis: Dwi Ardianta Kurniawan, ST., M. Sc.
Pada sebuah ruas jalan di Kabupaten Sleman berdiri beberapa tiang besi dalam posisi yang berdekatan. Apabila dihitung, ada sekitar 6 tiang yang terutama berasal dari tiang telekomunikasi di lokasi tersebut. Keberadaan tiang tersebut sesungguhnya cukup menganggu pemandangan karena menyita ruang publik yang cukup besar. Selain itu, keberadaan tiang yang sebagian besar berada di tepi jalan tersebut berpotensi menjadi hambatan samping bagi pengendara yang lewat yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.
Di sisi lain, pembangunan tiang-tiang tersebut juga terindikasi merupakan hal yang tidak efisien. Dapat dibayangkan seberapa banyak sumber daya yang dihabiskan untuk pengadaan tiang, pemasangan dan penggunaan lahan yang merupakan milik publik tersebut, baik berupa waktu, biaya maupun tenaga kerja yang dialokasikan. Secara awam, tiang-tiang tersebut seharusnya dapat lebih diefisiensikan dengan adanya tiang yang dipergunakan bersama, alih-alih mendirikan tiang sendiri-sendiri.
Keberadaan tiang-tiang tersebut bukan hanya ada di satu ruas jalan, namun tersebar di berbagai ruas, juga di berbagai wilayah kabupaten yang berbeda. Mengapa terjadi pola pembangunan tiang yang terkesan tidak efisien tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi indikasi penyebab. Pertama, tidak adanya kendali pendirian tiang dari pemegang kebijakan. Secara aturan, izin penggunaan ruang di tepi jalan ada pada pemerintah sesuai status jalan. Artinya, jalan nasional berada pada kewenangan pemerintah pusat, jalan provinsi diatur oleh pemerintah provinsi, dan jalan kabupaten/kota berada pada kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pengalaman penulis, penambahan tiang pada jalan kabupaten hanya memerlukan izin dari pejabat di lingkup padukuhan dan RT. Hal ini di satu sisi memang memudahkan dalam penyediaan layanan, namun di sisi lain menyebabkan tidak terkendalinya pembangunan tiang-tiang tersebut. Dapat dimaklumi mengapa terjadi pendirian tiang yang terkesan tidak terencana di berbagai wilayah.
Kedua, terdapat banyak provider telekomunikasi yang menyebabkan tidak adanya koordinasi diantaranya provider telekomunikasi tersebut. Masing-masing provider tentu memiliki rencana bisnis dan kebijakan yang berbeda-beda, sehingga tidak selamanya memiliki kesamaan wilayah pengembangan. Selain itu, persaingan antar provider juga menjadi hambatan dalam melakukan koordinasi tersebut karena penggunaan tiang bersama akan memberi jalan kepada provider lain untuk membuka pasar pada wilayah yang sama. Meskipun demikian, faktor efisiensi dalam pengadaan dan perawatan tiang dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan koordinasi. Dapat dibayangkan seberapa besar efisiensi yang dapat dicapai apabila terdapat ribuan tiang yang dipergunakan bersama.
Ketiga, tidak adanya rencana jangka panjang penyediaan infrastruktur baik dari penyedia maupun dari pemegang kebijakan. Di wilayah yang relatif berkembang secara ekonomi, peran operator relatif lebih dominan dalam penyediaan infrastruktur karena besarnya potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Dalam rencana bisnis, semestinya telah dapat diprediksi besaran demand dari wilayah layanan, sehingga dapat diprediksi kebutuhan tiang di masa mendatang. Dimensi pembangunan tiang diharapkan dapat mengikuti proyeksi demand tersebut, sehingga mencegah perlunya pendirian tiang baru dengan adanya pertumbuhan demand di masa mendatang.
Penggunaan tiang bersama pada provider telekomunikasi telah dipergunakan secara luas di berbagai negara. Penggunaan tiang maupun kanal kabel bersama telah dipergunakan secara luas sejak 2008 di Italia. Kajian Booz Allen Hamilton Inc tahun 2007 menunjukkan faktor sukses penerapan tersebut ditentukan oleh upaya bersama antara operator dan regulator. Operator perlu mengkalkulasi manfaat finansial dari berbagi infrastruktur yang dimiliki, sementara regulator perlu mengembangkan kebijakan berbasis insentif untuk mengembangkan perjanjian berbagi pada level permainan yang setara. Ada banyak kasus di mana operator dapat mengidentifikasi manfaat finansial sehingga mengadopsi perjanjian pembagian infrastruktur secara mandiri. Namun demikian, dalam kasus lain, intervensi peraturan diperlukan untuk mendorong penggunaan infrastruktur secara bersama. Peraturan tersebut mencakup empat dimensi, yaitu penetapan peraturan, penetapan harga, perlindungan terhadap penerapan peraturan (regulatory safeguards), dan penegakan kebijakan.
Referensi tersebut dapat menjadi acuan replikasi kisah sukses di berbagai negara mengenai penggunaan infrastruktur secara bersama.
(Artikel ini telah dimuat di koran Kedaulatan Rakyat Jumat, 24 Maret 2023).
Sumber gambar: https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/02/03/512/1125222/tiang-kabel-internet-semrawut-bertebaran-di-sleman
Supply chain atau rantai pasok merupakan jaringan antara perusahaan dan pemasoknya yang berhubungan kegiatan produksi, shipping, dan mendistribusikan produk tersebut kepada pelanggannya atau pembeli akhir. Kegiatan supply chain perlu dijalankan secara efektif dan efisien, khususnya bagi perusahaan manufaktur. Terdapat tiga hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu aliran barang, uang, dan informasi.
Demi menunjang kelancaran operasional bisnis, manajemen rantai pasok sangat perlu diperhatikan karena menyangkut penanganan seluruh aliran produk baik barang atau juga jasa, mulai dari komponen mentah sampai pengiriman produk akhir kepada pelanggan. Proses supply chain management yang baik akan membantu bisnis untuk memangkas biaya operasional dan menghemat dana usaha serta mempercepat proses pengiriman barang kepada pelanggan.
Dalam perkembangannya, supply chain management mulai berevolusi, dari segmentasi kegiatan fragmentation, consolidation, integration, value creation, networked, sampai ke smartification dalam hal ini digital supply network (R. Ballou, 2006). Beberapa faktor yang mempengaruhi evolusi adalah: perusahaan fokus pada pengurangan biaya, meningkatnya persaingan global, perusahaan fokus pada efisiensi peningkatan dan kinerja (Porter dan Masters, 1994); konsolidasi kebijakan liberalisasi perdagangan dan gerakan globalisasi, meningkatnya konsentrasi ritel – sentralisasi dan kekuasaan, dan perusahaan meningkat fokus pada kepuasan pelanggan (Rida, dkk., 2019).
Evolusi supply chain management saat ini (tahun 2020-an) sudah masuk ke segmen smartification dalam hal ini digital supply network. Dalam posisi tersebut diperlukan kebutuhan baik dari internal maupun eksternal organisasi, akan terjadi kelancaran operasional bisnis.
Isu-isu penting tersebut mendorong Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM menyelenggarakan webinar dengan tema Digital Supply Network di Indonesia: Bagaimana Peran Para Stakeholders? Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D. selaku Kepala Pustral dalam pembukaan berharap bahwa webinar dapat dijadikan wahana untuk mendiskusikan mengenai bagaimana peran para stakeholders dalam memenuhi kebutuhan dalam penerapan digital supply network di Indonesia.
Prof. Dr. Kuncoro Harto Widodo, S.TP, M. Eng yang merupakan Tim Ahli Pustral UGM dan Guru Besar Logistik dan Supply Chain Fakultas Teknologi Pertanian UGM sebagai narasumber pertama menyampaikan perkembangan terkini dari supply chain logistics managements, konsep digitalisasi di negara-negara lain serta beberapa bagian dari buku Logistik Indonesia: Teori, Kebijakan, dan Praktik yang turut dilaunching pada webinar kali ini. Evolusi logistik mengalami perubahan yang dinamis sampai dengan saat ini. Sejak tahun 1960-an sudah berkembang pemikiran yang saat ini diimplementasikan namun masih dilakukan secara fragmented atau sendiri-sendiri. Tahun 1980-an sudah terdapat upaya melakukan upaya untuk dapat bekerja bersama-sama antar stakeholder walaupun belum sepenuhnya terintegrasi. Tahun 1990-an sudah terdapat upaya integrasi dilanjutkan di tahun 2000-an berkembang lagi tidak hanya integrasi secara fisik namun juga secara sistem dan peningkatan value dengan penggunaan teknologi informasi. Kemudian tahun 2010-an berkembang lagi proses jejaring dalam mendukung fleksibilitas kinerja logistik yang berkembang hingga saat ini melalui digitalisasi dan teknologi berbasis smart dalam mendukung kinerja logistik.
Narasumber kedua yaitu Dr. Atong Soekirman, S.E., M.M selaku Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan kebutuhan penerapan digital supply network di Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi sektor transportasi logistik. Tantangan sektor transportasi dan logistik adalah bahwa Indonesia mengalami defisit $6,29 juta pada tahun 2021 yang akan menggerus neraca pembayaran nasional. Biaya logistik saat ini berkisar 24-25% dari PDB, namun saat ini sedang dihitung ulang dengan berbagai pertimbangan yang relevan dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Tantangan konektivitas antar wilayah barat dan timur juga menjadi hal yang perlu dipikirkan bersama terutama terkait dengan infrastruktur dan sebagainya. Pada akhir sesi, beliau menyampaikan capaian dalam implementasi rencana aksi National Logistic Ecosystem (NLE) yang telah dilakukan pemerintah yang secara keseluruhan mencapai 90,5%.
Sebagai narasumber ketiga adalah Budi Santosa., ST., MT., CLIP., CISCP selaku Advisor for President Director for Business Solution Expert in Supplychain & Logistics, PT Krakatau Bandar Samudera. Selain itu, beliau juga Anggota Dewan Penelitian & Pengembangan DPP Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia, Kepala Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Cabang Bandung, serta Dosen Senior Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Industri Telkom University. Dalam pemaparannya beliau menyampaikan bahwa terdapat beberapa isu dalam pelaksanaan supply chain yaitu material scarcity atau kelangkaan material, peningkatan biaya kirim, demand forecasting, kemacetan di pelabuhan, perubahan perilaku konsumen, inflasi serta transformasi digital. Beberapa yang sudah dilakukan antara lain adalah menjaga likuiditas bisnis, diversifikasi sourcing dalam strategi rantai pasokan, mengenali alternatif pengiriman pelabuhan, dan memperbaiki demand forecasting. Pada akhir pemaparan beliau menyampaikan manfaat apa saja yang dapat diperoleh dalam pemanfaatan digital supply chain misalnya penurunan waktu dan biaya.
Narasumber yang keempat adalah Ir. Berny Achmad Subki, S.T., Dipl. Oce yang saat ini menjabat sebagai Direktur Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beliau menyampaikan paparan terkait Tantangan Digitalisasi Supply Chain di Sektor Kelautan dan Perikanan. Kondisi saat ini memperlihatkan ekosistem yang terdegradasi, krisis iklim yang semakin intensif, keanekaragaman hayati yang terancam, persaingan ekonomi yang semakin ketat, serta penerapan standar mutu yang ketat. Digitalisasi dalam sistem rantai pasok diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai tantangan sektor perikanan di atas. Namun terdapat tantangan dalam pengembangan logistik berbasis digital di bidang perikanan seperti ikan merupakah perishable product atau perlu penangan khusus, kemudian keterbatasan fasilitas logistic, integrasi fisik dan online, ketersedian dan keterhubungan informasi, koordinasi antar stakeholders dan juga bagaimana peran pemerintah dalam menyiapkan sosialisasi dalam implementasi kebijakan ini.
Webinar ini disambut dengan antusias oleh peserta yang meliputi pemerintah pusat dan daerah, kepolisian, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum. Para peserta terlibat aktif dalam diskusi yang dipandu moderator Andyka Kusuma, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Ketua Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi/FSTPT dan juga Dosen Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Acara diselenggarakan secara daring melalui aplikasi zoom dan kanal Youtube streaming Pustral UGM pada hari Selasa, 21 Maret 2023 pukul 09.00 – 11.15 WIB diikuti oleh sekitar 180 peserta. (HLT/SDD/DAK).
Mengusung tema “Mari Bersinergi Berkarya dan Berinovasi menuju Kejayaan di Masa Depan”, Pustral UGM mengadakan Rapat Kerja di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 24 – 26 Maret 2023. Acara ini dibuka oleh Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D. selaku Kepala Pustral UGM.
Dalam pembukaan, Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D. menyampaikan bahwa tema ini relevan dengan upaya memberikan sumbangsih pemikiran kepada bangsa dan negara. Rapat kerja Tahun 2023 harapannya dapat memberikan pemahaman kepada seluruh keluarga besar Pustral UGM dalam upaya mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut bukan hanya untuk Pustral saja namun juga turut serta meningkatkan kinerja Universitas Gadjah Mada secara menyeluruh.
Di sesi selanjutnya disampaikan evaluasi dan diskusi pada unit-unit yang ada di Pustral UGM yang mencakup Unit Riset dan Pengembangan, Unit Pemanfaatan Hasil Riset, Unit Pelaksana Administrasi, Unit Keuangan, serta Unit Monitoring dan Evaluasi Kegiatan. DIskusi dipandu oleh moderator Dr. Dewanti., MS selaku Sekretaris Pustral UGM.
Dalam rangkaian kegiatan Raker juga dilakukan kunjungan ke berbagai obyek wisata di Kota Bandung, seperti Jembatan Gantung Kawah Rengganis di Ciwidey, Great Asia Afrika, Floating Market dan Saung Angkung Mang Udjo. Di sela-sela makan siang juga diadakan pekenalan keluarga dan kuis dengan hadiah menarik dari Kepala Pustral. Rangkaian acara Raker tersebut diharapkan dapat mempererat kebersamaan di lingkup keluarga besar Pustral UGM. (HLT/DAK)
Transportasi merupakan unsur penting dalam kehidupan bangsa dan dalam menciptakan keterhubungan dalam hal ini adalah persatuan bangsa. Pembangunan di bidang transportasi akan sangat penting unutk mendukung perkembangan sektor-sektor lainnya dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional dan tentu saja pemerataan pembangunan. Bamwesigye, D., & Hlavackova, P., (2019) dalam publikasinya menyebutkan bahwa lingkungan alam dunia, kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi biasanya bergantung pada sistem Transportasi. Kemudian Saleem, M, dkk., (2022) juga menyebutkan bahwa Transportasi yang berkelanjutan adalah isu utama bagi kota-kota di seluruh dunia, termasuk smart city. Smart City telah dikembangkan selama dekade terakhir, dan mengurangi kemacetan lalu lintas telah menjadi perhatian utama dalam pengembangan Smart City.
UNESCO memperkirakan dengan semakin tumbuh dan berkembangnya ekosistem di bidang IT dengan segala bentuk inovasinya, smart city akan sangat populer untuk dikembangkan di dunia. Smart City sudah dimplementasikan di berbagai kota di dunia dan terbukti mampu menyelesaikan berbagai persoalan secara cepat pula. Adanya teknologi membawa kemudahan informasi bagi masyarakat. Melalui sebuah aplikasi, beragam informasi mengenai kota dapat diakses secara cepat oleh masyarakatnya dan Pemerintah Daerah melalui pogram yang dinamakan Smart City.
Transportasi menjadi salah satu sektor penting untuk dikembangkan dalam pengembangan smart city. Smart mobility, Intelligent energy service, dan ICT merupakan interkoneksi antara Transportasi berkelanjutan dan smart city. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakteristik yang beragam baik itu dari sisi geografis maupun dukungan infrastrukturnya. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara kita untuk bisa mengembangkan smart city. Untuk itu, Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM menginisiasi webinar nasional dengan topik “Smart City dan Transportasi Berkelanjutan: Tantangan dan Implementasi di Indonesia”. Webinar ini diharapkan menjadi media diskusi para stakeholder mengenai bagaimana implementasi smart city dan transportasi berkelanjutan serta tantangan yang akan dihadapi.
Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D. selaku Kepala Pustral dalam pembukaan menyampaikan bahwa tema webinar sangat menarik yaitu bagaimana mengembangkan kota yang cerdas dengan transportasi menjadi bagian di dalamnya. Harapannya webinar ini dapat menjadi wahana diskusi untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Pendekatan smart city dalam suatu kota semestinya dapat mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam implementasinya, semestinya seluruh OPD dapat terlibat didalamnya. Pendekatan smart city diawali dengan “biasanya”, inovasi, memanfaatkan TIK, kemudian tata kelola dan SDM, serta sensing-understanding-acting. Smart city bertujuan agar layanan publik akan semakin cepat, lebih nyaman, lebih aman, serta lebih menyejahterakan warga kota (smarter city). Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MURP., Ph.D dalam webinar ini selaku narasumber.
Konsep smart city dibangun dengan 3 konsep yaitu teknologi, manusia dan wilayah. Komponen teknologi meliputi wired city, digital city; komponen manusia meliputi creative city, knowledge city, dan sebagainya; dan komponen wilayah meliputi green city, sustainable city dan sebagainya. Prof. Jun, panggilan akrab beliau juga menyampaikan bahwa menurut CISCO, konsep smart city adalah kota yang mengadopsi solusi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan The UK Department of Business, Inovation, and Skill memberikan penjelasan lebih mendetail seperti keterlibatan warga, dukungan infrastruktur, teknologi digital sehingga menjadikan suatu kota menjadi lebih layak huni, tangguh dan lebih mampu dalam merespon tantangan. Transportasi yang berkelanjutan dan smart city mempunyai hubungan yang erat. Penggunaan transportasi yang memberikan dampak yang seminimal mungkin bagi lingkungan. Dukungan dari perwujudan smart city dapat mendukung tercapainya transportasi yang berkelanjutan.
Kerangka smart city dalam transportasi perkotaan adalah pengembangan smart mobility. Sehingga hal tersbut berkembang menjadi sustainable smart transportation seperti pengembangan smart street, smart vehicle, smart parking dan smart mobility. Beberapa hasil inovasi di atas telah dikembangkan dan telah diimplementasikan seperti penerangan jalan umum cerdas, ITS, sistem kontrol lalu lintas yang saling terhubung, pemasangan GPS di kendaraan, autonomous vehicle, electric mobility, layanan parkir mandiri, layanan angkutan umum terpadu, dan lain sebagainya. Di akhir paparan, Prof. Jun menyampaikan bahwa tantangan dalam implementasi smart city di Indonesia antara lain menyangkut kepemimpinan dan policy, pendanaan, kerjasama lintas sektor lintas daerah, ketersediaan teknologi, dukungan SDM, perubahan tata kelola dan birokrasi, serta manajemen inovasi daerah untuk mendukung pengembangan smart city.
Webinar ini disambut dengan antusias oleh peserta yang meliputi pemerintah pusat dan daerah, kepolisian, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum. Para peserta terlibat aktif dalam diskusi yang dipandu moderator Ir. Deni Prasetio Nugroho, S.T., MT., IPM dari Pustral UGM. Acara diselenggarakan secara daring melalui aplikasi zoom dan kanal Youtube streaming Pustral UGM pada hari Selasa, 21 Februari 2023 pukul 09.00 – 11.15 WIB diikuti oleh sekitar 350 peserta baik melalui Zoom maupun melalui Youtube. (HLT/SDD/DAK).
Peran Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System) dalam berbagai bidang semakin penting, didukung oleh teknologi yang semakin berkembang di masa mendatang. Data dalam GIS merupakan bahan baku yang diproses oleh sistem sehingga dihasilkan informasi yang menggambarkan kenampakan permukaan bumi (real world). Jenis data geografi dalam GIS terdiri dari: data spasial, yaitu data grafis yang berkaitan dengan lokasi, posisi dan area pada koordinat tertentu. Data non spasial (atribut), menguraikan karakteristik objek-objek geografi dari spasialnya seperti warna, tekstur dan keterangan lainnya. Hubungan antara data spasial, non spasial dan waktu. Peran penting GIS memerlukan kompetensi yang memadai dari penggunanya. Di sisi lain, penguasaan mengenai GIS masih terbatas dan memerlukan peningkatan. Untuk itu, Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM berinisiatif menyelenggarakan pelatihan GIS dasar sebagai upaya menjembatani kesenjangan tersebut.
GIS adalah suatu sistem yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data atau informasi yang berkaitan dengan geografi. Data tersebut memuat data atau fakta permukaan bumi secara lengkap, misalnya keadaan geologi, topografi, jenis tanah, hidrologi, iklim, dan budaya. Wujud data tersebut nantinya akan disajikan dalam bentuk peta sehingga sistem informasi geografi tidak terlepas dari peta sebagai basis data.
Metode pelaksanaan pelatihan dilakukan secara tatap muka pada tanggal 6 – 11 Februari 2023 di Pustral UGM. Peserta pelatihan periode ini sebanyak 6 orang meliputi 2 orang dari BPTD Mempawah, Kalimantan Barat; 2 orang dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta; 1 orang dari Poltekkes Kemenkes Palu Sulawesi Tengah, Jurusan Kesehatan Lingkungan; dan 1 orang dari PT Agincourt Resources ,Tapanuli Selatan Sumatera Utara.. Seluruh peserta diklat juga diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan selama pelatihan berlangsung.
Pelatihan dibuka oleh Ir. Dewanti., MS. selaku Sekretaris Pustral UGM. Pengajar pada diklat ini yaitu Barandi Sapta Widartono, S.Si., M.Si., M.Sc.; Totok Wahyu Wibowo, S.Si ., M.Sc; Fakultas Geografi; Dr. Eng. Purnama B. Santosa, ST., M.App.Sc; Febrian Fitryanik Susanta, S.T., M.Eng dari Departemen Teknik Geodesi UGM; dan Dr. Taufik Hery Purwanto, S.S.i., M.Si dari Sekolah Vokasi UGM; dan Dr. Ir. Arif Wismadi, M.Sc dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII. Selanjutnya dalam sesi praktik dipandu oleh Agus Kuntarto, S. Si dari praktisi pemetaan; Hendy Fatchurohman, S.Si., M.Sc dari Sekolah Vokasi UGM dan Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc, Peneliti Pustral UGM. Selain dilakukan melalui penyampaian materi di kelas, peserta juga diberikan materi pelatihan praktek di luar kelas.
Pelatihan Sistem Informasi Geografis Dasar (SIG) Dasar Angkatan ke-14 ditutup oleh Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D. selaku Kepala Pustral UGM. Beliau menyampaikan terima kasih atas kepercayaan seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan di Pustral UGM. Para peserta diharapkan dapat mengenal dan menguasai prinsip-prinsip SIG dengan menggunakan software ArcGIS. Peserta pelatihan juga diharapkan mempunyai kemampuan untuk membuat dan mengelola data spasial serta peta digital, serta mengenal dan menggunakan GPS dan Drone secara dasar. (HLT / SDD)
Program ini merupakan kerja sama antara Stockholm Environment Institute di University of York (UK), United Nations Environment Program (Nairobi, Kenya/Bangkok, Thailand), dan Clean Air Asia (Manila, Filipina/Jakarta, Indonesia), dan juga PUSTRAL UGM, serta sebagai rekan kerja utama adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, dan berkoordinasi dengan dinas-dinas di area Sumatera Utara lainnya.
Secara umum, program ini akan memberi dukungan teknis dalam melakukan inventarisasi emisi di wilayah Sumatra Utara dan di tingkat nasional nantinya, dalam usaha mencapai transportasi rendah karbon. Program ini juga akan menggunakan metode partisipatif untuk melibatkan perempuan dan kelompok terpinggirkan dalam perencanaan transportasi. Program ini akan memberikan rekomendasi pendekatan pengembangan berorientasi transit (TOD) untuk memaksimalkan ruang hunian, bisnis, dan rekreasi dalam jarak berjalan kaki dan bersepeda dari angkutan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat memeberikan pemahaman terkait dengan kebutuhan perjalanan rute BRT guna meningkatkan cakupan pengguna BRT dan sistem pengumpan perjalanan menggunakan pemetaan perjalanan dan teknik pelibatan partisipatif yang mengkaji tantangan bagi kelompok yang kurang beruntung dalam aksesibilitas jaringan BRT. Aspek kelembagaan dalam penyelenggaraan BRT juga akan dikaji untuk mneberikan alternatif yang tepat.
Berita Selengkapnya: https://waspada.co.id/2023/01/mahasiswa-usu-pemenang-e-survey-uk-pact-indonesia-inggris/
