Momentum kebijakan hilirisasi, terutama di sektor pertambangan, telah menunjukkan hasil kuantitatif yang sangat signifikan. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020 telah menjadi katalisator yang melipatgandakan nilai ekspor produk turunannya, dari sekitar USD 1,1 miliar sebelum kebijakan, meroket hingga mencapai USD 30-33 miliar pada tahun 2022. Keberhasilan ini secara langsung memicu gelombang investasi yang masif, di mana Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi di sektor hilirisasi mencapai Rp 375,4 triliun sepanjang tahun 2023 dan tren positif ini berlanjut dengan realisasi sebesar Rp 407,8 triliun sepanjang tahun 2024. Namun, di balik kisah sukses tersebut, muncul sebuah paradoks pembangunan yang krusial. Lonjakan volume produksi akibat hilirisasi yang masif ternyata tidak diimbangi oleh kesiapan infrastruktur penunjang, terutama di sektor logistik. Ironisnya, keberhasilan program ini justru menjadi pemicu utama krisis konektivitas yang mengancam daya saing produk nasional. Kesenjangan kinerja logistik ini menunjukkan adanya defisit daya saing struktural yang menjadi hambatan serius. Infrastruktur seperti Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) memegang peran vital sebagai katalisator untuk mengatasi masalah ini.
Demikian disampaikan oleh Ir. Ikaputra, M.Eng., P.hD, selaku Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dalam acara HK ExperTalk Webinar Series, yang merupakan hasil kolaborasi strategis antara Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dengan PT Hutama Karya. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Pustral UGM yang ke-24. Webinar mengangkat tema “Transformasi Infrastruktur Penunjang Hilirisasi dan Industrialisasi: Strategi Inovatif Menuju Kemandirian Ekonomi Nasional”. Webinar diselenggarakan Rabu, 23 Juli 2025, pukul 08.45 – 12.15 WIB menghadirkan para narasumber, Bapak M. Firdausi M Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Industri pada Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar dari Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Bapak Dindin Solakhuddin, Direktur Utama PT Hutama Marga Waskita; serta Dr. Ir. Olly Norojono selaku Tenaga Ahli Pustral UGM.
Bapak Firdausi menyampaikan sub tema Infrastruktur Konektivitas Penunjang Hilirisasi dan Industrialisas. Pembangunan Nasional Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Kemiskinan, dan Peningkatan Kualitas SDM untuk Indonesia Emas 2045. Salah satu prioritas dari Asta Cita sebagai adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan dengan arah kebijakan percepatan hilirisasi industri pengolahan SDA unggulan dan aglomerasi industri. Sasaran kedua yang akan dicapai adalah Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dengan arah kebijakan perkuatan infrastruktur konektivitas nasional, peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global, serta peningkatan perdagangan domestik, antar-wilayah, dan ekspor.
Untuk mendukung hal tersebut, infrastruktur harus menghubungkan kawasan produktif dan komoditas hilirisasi prioritas serta memberi akses ke pasar. Perencanaan matang yang berbasis pusat kegiatan diperlukan untuk memastikan setiap investasi infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan nilai tambah dapat dicapai melalui percepatan hilirisasi komoditas dengan nilai tambah tinggi serta aglomerasi industri di kawasan. Terdapat 8 komoditas prioritas berdasarkan RPJMN 2025-2029 yaitu Tembaga, Nikel, Bauksit, Timah, Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut, dan Sagu. Aglomerasi industri tersebar pada 23 titik Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus. Lebih jauh, aksesibilitas terhadap simpul nasional merupakan variabel penting untuk mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi. Untuk mendukung aktivitas ekonomi, jalan yang dibangun harus meningkatkan akses dan konektivitas. Tingkat aksesibilitas jalan nasional pada tahun 2023 menurut Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebesar 84,1%.
Pembicara selanjutnya, Bapak Dindin Solakhuddin menyampaikan sub tema Peran Infrastruktur Strategis Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dalam Hilirisasi & Industrialisasi di Pulau Sumatera. PT Hutama Karya diberikan mandat untuk membangun JTTS untuk pembenahan konektivitas di Sumatera dengan jumlah ruas 25 sepanjang 2.848 km. Berbagai data menunjukkan JTTS menjadi enabler industrialisasi dan hilirisasi komoditas. JTTS menjadi tulang punggung konektivitas lintas zona ekonomi serta mempercepat distribusi komoditas unggulan dengan mengubungkan kawasan produksi dengan Pelabuhan dan KI/KEK. Menghubungkan kawasan produksi dengan Pelabuhan dan KI/KEK, menurunkan biaya logistik komoditas utama sebesar 15–30% (Bappenas, 2022), memangkas waktu pengiriman barang hingga 50% lebih cepat (BPJT, 2023), dan mendorong peningkatan volume ekspor melalui pelabuhan strategis sebesar +30% dalam lima tahun (Bappenas, 2022).
JTTS bukan hanya membuka konektivitas, tetapi menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera. Dengan akselerasi pengembangan kawasan industri strategis seperti Kuala Tanjung, Tanjung Api-Api, Bengkalis, Tenayan, Jambi Kuningking, dan Way Pisang, manfaat ekonomi yang dihasilkan jauh melampaui investasi fisik tol itu sendiri. JTTS mempercepat akses wisata ke bandara utama, mendongkrak jumlah kunjungan turis hingga 30% dan menambah nilai ekonomi pariwisata Sumatera lebih dari Rp15 triliun per tahun (BPS, Kemenparekraf, BPJT 2023). Dengan JTTS terintegrasi ke Bandara Kualanamu (gerbang utama internasional), menstimulasi pertumbuhan wisatawan asing Sumut +183% dan mendongkrak kunjungan domestik (BPS, 2024).
Multiplier effect kehadiran JTTS sudah terasa dengan tumbuhnya kawasan industri strategis, turunnya biaya logistik, terdukungnya peningkatan kegiatan ekspor & pariwisata. Tantangan utama ke depan diantaranya menjaga keberlanjutan tanpa ketergantungan dana pemerintah, menyinkronkan kebijakan lintas sector pemerintah pusat & daerah, menentukan prioritas koridor, menguatkan ekosistem pembiayaan kreatif dan partisipasi swasta, serta meningkatkan iklim investasi dari kemudahan regulasi, stabilitas sosial dan keamanan. Beberapa key success ke depan yang perlu diperhatikan diantaranya adalah kepemimpinan yang visioner & kolaboratif di semua level stakeholder (pemerintah, bisnis, komunitas, akademisi); inovasi (PPP, blended finance, asset recycling, integrasi kawasan-industri-pelabuhan), serta menjaga iklim investasi yang baik.
Sebagai pembicara terakhir, Olly Norojono memaparkan materi mengenai Toward efficient, inclusive, and sustainable infrastructure development. Olly menyampaikan beberapa arahan pejabat dalam pemerintahan Presiden Prabowo terkait pengembangan infrastruktur. Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan dalam International Conference on Infrastructure 2025 mengenai pentingnya infrastruktur sebagai pondasi utama untuk pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan tahan terhadap krisis. Beliau juga menekankan pentingnya mendukung agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, air, dan energi—semuanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, adil, dan berkelanjutan.
Di lain kesempatan, Menteri Keuangan mengatakan “Saat ini, infrastruktur bukan lagi sekadar menghubungkan jalan, pelabuhan, dan kota, melainkan juga tentang menghubungkan pembangunan dengan dampaknya. Infrastruktur harus dirancang dengan ketahanan iklim, tanggung jawab lingkungan, sekaligus memberikan hasil yang inklusif”. Sementara Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan pembangunan infrastruktur di Indonesia ke depan harus berlandaskan enam prinsip yaitu ketahanan, konektivitas, keberlanjutan, inklusivitas, inovasi, dan tata kelola yang baik. Hal itu penting dalam rangka menghadapi tantangan pertumbuhan urbanisasi yang pesat dan risiko perubahan iklim global.
Terdapat beberapa jargon pembangunan infrastruktur yang selalu diungkapkan, diantaranya: komprehensif, terintegrasi, konektivitas, berorientasi pada dampak dan hasil, efektif, efisien, berkelanjutan, tata kelola yang baik, inklusif, sensitif gender, tangguh, rendah karbon, investasi hijau, transisi yang adil, dan inovasi. Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjawab berbagai isu adalah transformasi, kerangka perencanaan yang solid, kolaborasi lintas sektor, dan sistem pemantauan yang kuat. Rekomendasi yang disampaikan Olly diantaranya adalah mengubah proses bisnis, memperkenalkan kerangka kerja desain dan pemantauan atau kerangka kerja logis selama tahap perencanaan proyek, membangun sistem evaluasi kinerja proyek yang kuat, menyiapkan laporan penyelesaian proyek (setidaknya) untuk proyek strategis atau besar, serta memperkenalkan mekanisme pengungkapan publik.
Dengan pengalaman bertahun-tahun di Asian Development Bank (ADB), Olly menyampaikan beberapa contoh project sebagai pembelajaran pengembangan infrastruktur, baik yang sukses maupun kurang. Beberapa contoh diantaranya adalah perencanaan konprehensif dan terintegrasi untuk jalan pegunungan di Papua New Guinea (PNG), serta pengembangan bandara yang terindikasi kurang efektif di Kertajati (Majalengka), Jenderal Besar Soedirman (Purbalingga), Ngloram (Cepu, Blora), Wiriadinata (Tasikmalaya), serta Trunojoyo (Sumenep). Contoh lain adalah pendanaan yang kurang efisien dan berkelanjutan untuk Metropolitan Sanitation Management and Health Project di Medan dan Yogyakarta, serta pembiayaan untuk keberlanjutan lingkungan di Samoa untuk Alaoa Multipurpose Dam Project; juga Green Investment E-Mobility Program yang didanai pula oleh Green Climate Fund.
Webinar dihadiri oleh lebih dari 1.600 peserta dari berbagai kalangan. Sesi diskusi dipandu oleh M. R. Narotama, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Tenaga Ahli Pustral UGM dan dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM. Tiga penanya terpilih mendapatkan door prize berupa voucher dan buku karya Pustral UGM, sedangkan tujuh penanya lainnya mendapatkan voucher. (DAK)