Sektor konstruksi menyumbang sekitar 9,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2023, menjadikannya sektor terbesar kelima dalam kontribusi ekonomi Indonesia (BPS, 2024). Namun, di balik kontribusi tersebut, kebutuhan investasi di sektor infrastruktur sangat besar dan tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh anggaran negara. Di sinilah peran Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi krusial dalam menjembatani kesenjangan pendanaan tersebut. Demikian disampaikan oleh Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D, Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) pada webinar Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Infrastruktur Transportasi: Tantangan bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Penyediaan Layanan bagi Masyarakat. Webinar diselenggarakan Rabu, 23 April 2025 pukul 08.45 – 11.30 WIB sebagai kerjasama PT Hutama Karya (Persero) dengan Pustral UGM.
Webinar menghadirkan Budi Harta, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) sebagai keynote speaker, serta para pembicara Reynaldi Hermansjah, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); Andry Setiawan, Managing Director of Investment Indonesia Investment Authority (INA); Eka Setya Adrianto, Direktur Keuangan PT Hutama Karya (Persero). Webinar juga menghadirkan Prof. Dr. Danang Parikesit, Tim Ahli Pustral UGM, serta Guru Besar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik UGM selaku moderator.
Selanjutnya Ikaputra menyampaikan bahwa KPBU hadir sebagai solusi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Dalam skema ini, pembagian tanggung jawab dalam pendanaan, desain, konstruksi, hingga pemeliharaan infrastruktur dapat dilakukan secara lebih efisien dan berkelanjutan. Tentu saja, implementasinya tidak luput dari tantangan seperti pembebasan lahan, alokasi risiko, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, diskusi hari ini sangat penting untuk mengeksplorasi model inovatif, kerangka hukum, hingga skema pembiayaan yang dapat menjawab berbagai tantangan tersebut.
Reynaldi Hermansjah menyampaikan peran strategis PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam pendanaan dan pengembangan infrastruktur transportasi di Indonesia. PT SMI sebagai BUMN, memiliki peran strategis dalam membiayai dan mengembangkan infrastruktur di Indonesia, khususnya sektor transportasi, dengan menyediakan skema pembiayaan komersial, publik, dan jasa konsultasi. Sejak 2011 hingga Maret 2025, PT SMI telah mendampingi 30 proyek KPBU, termasuk jalan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa, serta proyek transportasi perkotaan seperti LRT Palembang dan Jabodebek, dengan total nilai proyek mencapai sekitar Rp 125 triliun. Meskipun menghadapi tantangan seperti biaya operasional tinggi dan jaringan transportasi massal yang terbatas, PT SMI mengatasi hal ini dengan model pembiayaan inovatif dan mendorong partisipasi swasta, menekankan pentingnya dokumen prastudi kelayakan yang kredibel, alokasi risiko optimal, dan komitmen pemangku kepentingan dalam keberhasilan KPBU.
Andry Setiawan membahas pengelolaan dana investasi untuk mendorong partisipasi pihak internasional dalam pendanaan infrastruktur transportasi. Hingga saat ini, INA bersama mitra investor telah menyalurkan lebih dari Rp45 triliun ke berbagai BUMN untuk mendukung capital recycling guna membiayai proyek-proyek baru. Investasi ini meliputi sektor energi terbarukan (Rp7,3 triliun), infrastruktur digital (Rp12,1 triliun), kesehatan (total Rp3,6 triliun), jalan tol (Rp21,8 triliun), dan pelabuhan (Rp1,5 triliun). Melalui skema seperti IPO, investasi langsung, dan platform infrastruktur, INA turut memperkuat kepercayaan investor asing, seperti Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), dan bertindak sebagai mitra terpercaya serta manajer investasi yang menciptakan nilai melalui pengelolaan aset dan strukturisasi transaksi. Peran ini menunjukkan posisi unik INA dalam ekosistem investasi Indonesia, dengan reputasi profesional, independen, serta berorientasi pada pembentukan kerja sama jangka panjang antara sektor publik dan swasta.
Kemudian, Eka Setya Adrianto menyampaikan strategi pengelolaan pendanaan dan kerja sama pengembangan pada proyek infrastruktur transportasi di PT Hutama Karya (Persero). Infrastruktur mempunyai peran sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dan penyedia layanan masyarakat, sejalan dengan RPJMN 2025–2029 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% dan pengurangan kemiskinan secara signifikan. PT Hutama Karya, yang telah bertransformasi dari perusahaan jasa konstruksi menjadi pengembang infrastruktur nasional, menjadi aktor kunci dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Dengan panjang ±2.854 km dan nilai investasi sekitar Rp624 triliun, hingga Maret 2025 telah terbangun 1.064 km tol, termasuk 879 km ruas yang telah beroperasi. Meskipun layak secara ekonomi, JTTS masih belum layak secara finansial, sehingga memerlukan skema pendanaan campuran seperti Penyertaan Modal Negara (PMN), asset recycling, obligasi/sukuk, dan Pinjaman Bank/Non-Bank, serta model pengembalian investasi berbasis layanan (PBBL). Keberhasilan proyek ini tidak hanya memperkuat konektivitas wilayah Sumatera, tetapi juga menjadi contoh penting bagaimana infrastruktur dapat dioptimalkan melalui sinergi antara BUMN, kebijakan negara, dan inovasi pendanaan.
Webinar dihadiri oleh sekitar 3000 peserta yang hadir melalui link zoom dan youtube Pustral UGM dan PT Hutama Karya. Webinar memberikan 3 buah buku seri Kajian Kritis Pengembangan Jalan Tol di Indonesia kepada 3 penanya terbaik. (DAK)