Momentum kebijakan hilirisasi, terutama di sektor pertambangan, telah menunjukkan hasil kuantitatif yang sangat signifikan. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020 telah menjadi katalisator yang melipatgandakan nilai ekspor produk turunannya, dari sekitar USD 1,1 miliar sebelum kebijakan, meroket hingga mencapai USD 30-33 miliar pada tahun 2022. Keberhasilan ini secara langsung memicu gelombang investasi yang masif, di mana Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi di sektor hilirisasi mencapai Rp 375,4 triliun sepanjang tahun 2023 dan tren positif ini berlanjut dengan realisasi sebesar Rp 407,8 triliun sepanjang tahun 2024. Namun, di balik kisah sukses tersebut, muncul sebuah paradoks pembangunan yang krusial. Lonjakan volume produksi akibat hilirisasi yang masif ternyata tidak diimbangi oleh kesiapan infrastruktur penunjang, terutama di sektor logistik. Ironisnya, keberhasilan program ini justru menjadi pemicu utama krisis konektivitas yang mengancam daya saing produk nasional. Kesenjangan kinerja logistik ini menunjukkan adanya defisit daya saing struktural yang menjadi hambatan serius. Infrastruktur seperti Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) memegang peran vital sebagai katalisator untuk mengatasi masalah ini.

Demikian disampaikan oleh Ir. Ikaputra, M.Eng., P.hD, selaku Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dalam acara HK ExperTalk Webinar Series, yang merupakan hasil kolaborasi strategis antara Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dengan PT Hutama Karya. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Pustral UGM yang ke-24. Webinar mengangkat tema “Transformasi Infrastruktur Penunjang Hilirisasi dan Industrialisasi: Strategi Inovatif Menuju Kemandirian Ekonomi Nasional”. Webinar diselenggarakan Rabu, 23 Juli 2025, pukul 08.45 – 12.15 WIB menghadirkan para narasumber, Bapak M. Firdausi M Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Industri pada Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar dari Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Bapak Dindin Solakhuddin, Direktur Utama PT Hutama Marga Waskita; serta Dr. Ir. Olly Norojono selaku Tenaga Ahli Pustral UGM.

Bapak Firdausi menyampaikan sub tema Infrastruktur Konektivitas Penunjang Hilirisasi dan Industrialisas. Pembangunan Nasional Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Kemiskinan, dan Peningkatan Kualitas SDM untuk Indonesia Emas 2045. Salah satu prioritas dari Asta Cita sebagai adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan dengan arah kebijakan percepatan hilirisasi industri pengolahan SDA unggulan dan aglomerasi industri. Sasaran kedua yang akan dicapai adalah Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dengan arah kebijakan perkuatan infrastruktur konektivitas nasional, peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global, serta peningkatan perdagangan domestik, antar-wilayah, dan ekspor.

Untuk mendukung hal tersebut, infrastruktur harus menghubungkan kawasan produktif dan komoditas hilirisasi prioritas serta memberi akses ke pasar. Perencanaan matang yang berbasis pusat kegiatan diperlukan untuk memastikan setiap investasi infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan nilai tambah dapat dicapai melalui percepatan hilirisasi komoditas dengan nilai tambah tinggi serta aglomerasi industri di kawasan. Terdapat 8 komoditas prioritas berdasarkan RPJMN 2025-2029 yaitu Tembaga, Nikel, Bauksit, Timah, Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut, dan Sagu. Aglomerasi industri tersebar pada 23 titik Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus. Lebih jauh, aksesibilitas terhadap simpul nasional merupakan variabel penting untuk mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi. Untuk mendukung aktivitas ekonomi, jalan yang dibangun harus meningkatkan akses dan konektivitas. Tingkat aksesibilitas jalan nasional pada tahun 2023 menurut Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebesar 84,1%.

Pembicara selanjutnya, Bapak Dindin Solakhuddin menyampaikan sub tema Peran Infrastruktur Strategis Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dalam Hilirisasi & Industrialisasi di Pulau Sumatera. PT Hutama Karya diberikan mandat untuk membangun JTTS untuk pembenahan konektivitas di Sumatera dengan jumlah ruas 25 sepanjang 2.848 km. Berbagai data menunjukkan JTTS menjadi enabler industrialisasi dan hilirisasi komoditas. JTTS menjadi tulang punggung konektivitas lintas zona ekonomi serta mempercepat distribusi komoditas unggulan dengan mengubungkan kawasan produksi dengan Pelabuhan dan KI/KEK. Menghubungkan kawasan produksi dengan Pelabuhan dan KI/KEK, menurunkan biaya logistik komoditas utama sebesar 15–30% (Bappenas, 2022), memangkas waktu pengiriman barang hingga 50% lebih cepat (BPJT, 2023), dan mendorong peningkatan volume ekspor melalui pelabuhan strategis sebesar +30% dalam lima tahun (Bappenas, 2022).

JTTS bukan hanya membuka konektivitas, tetapi menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera. Dengan akselerasi pengembangan kawasan industri strategis seperti Kuala Tanjung, Tanjung Api-Api, Bengkalis, Tenayan, Jambi Kuningking, dan Way Pisang, manfaat ekonomi yang dihasilkan jauh melampaui investasi fisik tol itu sendiri. JTTS mempercepat akses wisata ke bandara utama, mendongkrak jumlah kunjungan turis hingga 30% dan menambah nilai ekonomi pariwisata Sumatera lebih dari Rp15 triliun per tahun (BPS, Kemenparekraf, BPJT 2023). Dengan JTTS terintegrasi ke Bandara Kualanamu (gerbang utama internasional), menstimulasi pertumbuhan wisatawan asing Sumut +183% dan mendongkrak kunjungan domestik (BPS, 2024).

Multiplier effect kehadiran JTTS sudah terasa dengan tumbuhnya kawasan industri strategis, turunnya biaya logistik, terdukungnya peningkatan kegiatan ekspor & pariwisata. Tantangan utama ke depan diantaranya menjaga keberlanjutan tanpa ketergantungan dana pemerintah, menyinkronkan kebijakan lintas sector pemerintah pusat & daerah, menentukan prioritas koridor, menguatkan ekosistem pembiayaan kreatif dan partisipasi swasta, serta meningkatkan iklim investasi dari kemudahan regulasi, stabilitas sosial dan keamanan. Beberapa key success ke depan yang perlu diperhatikan diantaranya adalah kepemimpinan yang visioner & kolaboratif di semua level stakeholder (pemerintah, bisnis, komunitas, akademisi); inovasi (PPP, blended finance, asset recycling, integrasi kawasan-industri-pelabuhan), serta menjaga iklim investasi yang baik.

Sebagai pembicara terakhir, Olly Norojono memaparkan materi mengenai Toward efficient, inclusive, and sustainable infrastructure development. Olly menyampaikan beberapa arahan pejabat dalam pemerintahan Presiden Prabowo terkait pengembangan infrastruktur. Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan dalam International Conference on Infrastructure 2025 mengenai pentingnya infrastruktur sebagai pondasi utama untuk pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan tahan terhadap krisis. Beliau juga menekankan pentingnya mendukung agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, air, dan energi—semuanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, adil, dan berkelanjutan.

Di lain kesempatan, Menteri Keuangan mengatakan “Saat ini, infrastruktur bukan lagi sekadar menghubungkan jalan, pelabuhan, dan kota, melainkan juga tentang menghubungkan pembangunan dengan dampaknya. Infrastruktur harus dirancang dengan ketahanan iklim, tanggung jawab lingkungan, sekaligus memberikan hasil yang inklusif”. Sementara Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan pembangunan infrastruktur di Indonesia ke depan harus berlandaskan enam prinsip yaitu ketahanan, konektivitas, keberlanjutan, inklusivitas, inovasi, dan tata kelola yang baik. Hal itu penting dalam rangka menghadapi tantangan pertumbuhan urbanisasi yang pesat dan risiko perubahan iklim global.

Terdapat beberapa jargon pembangunan infrastruktur yang selalu diungkapkan, diantaranya: komprehensif, terintegrasi, konektivitas, berorientasi pada dampak dan hasil, efektif, efisien, berkelanjutan, tata kelola yang baik, inklusif, sensitif gender, tangguh, rendah karbon, investasi hijau, transisi yang adil, dan inovasi. Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjawab berbagai isu adalah transformasi, kerangka perencanaan yang solid, kolaborasi lintas sektor, dan sistem pemantauan yang kuat. Rekomendasi yang disampaikan Olly diantaranya adalah mengubah proses bisnis, memperkenalkan kerangka kerja desain dan pemantauan atau kerangka kerja logis selama tahap perencanaan proyek, membangun sistem evaluasi kinerja proyek yang kuat, menyiapkan laporan penyelesaian proyek (setidaknya) untuk proyek strategis atau besar, serta memperkenalkan mekanisme pengungkapan publik.

Dengan pengalaman bertahun-tahun di Asian Development Bank (ADB), Olly menyampaikan beberapa contoh project sebagai pembelajaran pengembangan infrastruktur, baik yang sukses maupun kurang. Beberapa contoh diantaranya adalah perencanaan konprehensif dan terintegrasi untuk jalan pegunungan di Papua New Guinea (PNG), serta pengembangan bandara yang terindikasi kurang efektif di Kertajati (Majalengka), Jenderal Besar Soedirman (Purbalingga), Ngloram (Cepu, Blora), Wiriadinata (Tasikmalaya), serta Trunojoyo (Sumenep). Contoh lain adalah pendanaan yang kurang efisien dan berkelanjutan untuk Metropolitan Sanitation Management and Health Project di Medan dan Yogyakarta, serta pembiayaan untuk keberlanjutan lingkungan di Samoa untuk Alaoa Multipurpose Dam Project; juga Green Investment E-Mobility Program yang didanai pula oleh Green Climate Fund.

Webinar dihadiri oleh lebih dari 1.600 peserta dari berbagai kalangan. Sesi diskusi dipandu oleh M. R. Narotama, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Tenaga Ahli Pustral UGM dan dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM. Tiga penanya terpilih mendapatkan door prize berupa voucher dan buku karya Pustral UGM, sedangkan tujuh penanya lainnya mendapatkan voucher. (DAK)

Peneliti dari Pustral UGM, Arif Wismadi, menilai bahwa kebijakan zero ODOL membawa dampak positif, terutama dalam hal peningkatan keselamatan jalan dan pengurangan biaya pemeliharaan infrastruktur. Namun, ia juga mencermati adanya sisi negatif, seperti potensi kenaikan biaya logistik. Di sisi lain, kebijakan ini membuka peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan muatan balik kosong (empty backload), yang selama ini sering terjadi karena ketidakseimbangan arus barang antar wilayah. Oleh karena itu, menurut Arif, perlu dikembangkan pendekatan baru dalam sistem logistik guna meningkatkan efisiensi rute dan menekan biaya.

Arif menyarankan agar pemerintah mengeksplorasi pendekatan inovatif, seperti pengembangan platform digital berbasis komunitas yang dapat mencocokkan muatan balik secara lebih efisien. Selain itu, ia mendorong pemberian insentif fiskal bagi operator logistik yang berhasil mengoptimalkan rute pengiriman. Integrasi sistem logistik dengan moda transportasi lain, seperti kereta barang, tol laut, dan pelayaran pantai (coastal shipping), juga dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi biaya dan waktu pengiriman.

Berita selengkapnya melalui link berikut: www.jogjaidntimes.com

SUmber gambar: bisnistoday.co.id

Indonesia berhadapan dengan realitas fiskal yang menantang. Untuk mencapai target pembangunan, Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur yang diperkirakan mencapai USD 625 miliar dalam lima tahun ke depan. Kenyataannya, APBN kita diproyeksikan hanya mampu menutupi sekitar 40% dari kebutuhan tersebut. Angka ini bukan sekadar statistik; kita telah melihat dampaknya secara langsung pada volatilitas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun ini, yang memerlukan penyesuaian program terhadap anggaran infrastruktur 2025. Demikian disampaikan oleh Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D. selaku Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM pada webinar “Mengoptimalkan Teknologi dan Digitalisasi dalam Proyek Infrastruktur: Membangun Masa Depan yang Lebih Efisien.”

Webinar diselenggarakan Rabu,25 Juni 2025 pukul 08.45 – 11.30 WIB melalui zoom meeting dan ditayangkan pula pada kanal YouTube pustralugm. Webinar menghadirkan narasumber Ibu Amy Rachmadhani Widyastuti, selaku VP Digital Construction dari PT. Hutama Karya, dan Bapak Arief Setiawan Budi Nugroho, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi Universitas Gadjah Mada dan Dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM. Selain itu hadir pula Ibu Tantri Nastiti Handayani selaku moderator dan juga dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan.

Ibu Amy Rachmadhani Widyastuti selaku pemapar pertama menyampaikan bahwa Tantangan Industri Konstruksi Indonesia 2025 dapat dilihat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut menyampaikan bahwa anggaran Pemerintah hanya mampu memenuhi 40% dari nilai total kebutuhan investasi sebesar 10.302 T. Hal ini berdampak pada efisiensi Anggaran APBN di bidang Infrastruktur menjadi 73,76 T, yang tentu berdampak pada berbagai aspek, termasuk Sumber Daya Manusia.

Salah satu upaya untuk Mencapai Efisiensi Proyek Konstruksi adalah dengan Pendekatan Multidisiplin melalui sinergi antara digital construction (DC) dengan beberapa aspek lain seperti project management & lean construction untuk mencapai output proyek yang optimal. DC mencakup integrasi alat, teknologi, dan proses digital, mencakup Building Information Modeling (BIM), Digital Twin, Geographic Information System (GIS), Internet of Things (IoT), dan Big Data. Project management merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik terhadap aktivitas proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Sementara lean construction merupakan pendekatan manajemen proyek yang bertujuan mengurangi pemborosan sumber daya, termasuk waktu, material, dan tenaga kerja. Proses & Teknologi DC mendukung visualisasi, validasi, monitoring, kolaborasi, dan safety. Peran Lean Construction adalah mendukung Project Planning & Controlling untuk meningkatkan efisiensi dengan pengurangan limbah.

Meskipun demikian, Amy menyampaikan berbagai tantangan Penerapan BIM–IoT, diantaranya Fragmentasi Data & Sistem yang kurang Interoperable, Keamanan Data (Cybersecurity), Kurangnya tenaga ahli multidisiplin BIM & IoT, Investasi awal tinggi dan ROI yang tidak langsung, Skalabilitas dan Kompleksitas, Data Overload & Noise dari sensor dan Siklus hidup asset vs umur teknologi. Penerapan DC dalam berbagai proyek Hutama Karya misalnya pada jalan tol Trans Sumatera sepanjang ± 862,2 km (telah beroperasi) dan ± 246,3 km (dalam konstruksi), dengan nilai USD 37,5 Milyar. Penerapan juga telah dilakukan pada berbagai proyek lain, baik dalam tahap perencanaan, operasi, maupun pemeliharaan.

Sebagai penutup, Amy menyampaikan Strategi Integratif penerapan DC dengan prinsip “From Visual to Value”, diantaranya Fokus ke Proyek Strategis Berbasis Risiko & Value; Shift dari CAPEX (bangun) ke OPEX (rawat dengan cerdas); Pengambilan Keputusan Berbasis Dashboard Digital; Mulai dari Skala Kecil, Uji ROI, Lalu Skala; serta Bangun SDM & Budaya Data.

Arief Setiawan sebagai pembicara selanjutnya menyampaikan tema Penggunaan BIM + GIS + Image-Processing App untuk konstruksi yang berkelanjutan. BIM fokus pada detail bangunan (level mikro): struktur, MEP, komponen. GIS fokus pada konteks spasial (level makro): lokasi, topografi, zonasi, jaringan jalan, cuaca. Integrasi kedua pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan pemahaman menyeluruh proyek dalam konteks lingkungannya.

Arief menyampaikan kesamaan BIM dan GIS (Liu et al., 2021) adalah sebagai berikut: Buat model lingkungan dalam 3D, Sistem informasi menggabungkan atribut dan geometri, Model fitur indoor dan outdoor, Data dapat dikelola dalam sistem manajemen basis data, Alat pengeditan dan manajemen data spasial dan non-spasial disediakan, Visualisasi 2D dan 3D, Mewakili kata apa adanya, tetapi juga memodelkan representasi historis dan masa depan, serta Model pada berbagai skala dan detail.

Sementara perbedaan keduanya adalah, dari sisi kompleksitas geometris GIS menggambarkan bangunan tunggal hanya berisi beberapa elemen, sementara BIM menggambarkan bangunan tunggal berisi ribuan elemen. Dari sisi fitur dan atribut, GIS menggambarkan fitur spasial apapun, atribut apapun, sementara BIM fokus pada fitur yang menarik untuk konstruksi. Dari aspek manajemen data, GIS fokus pada aliran data dalam data spasial Infrastruktur (kualitas data, validasi, tanggung jawab), database, berbagi data, sementara BIM fokus pada manajemen data untuk situs proyek/ Fokus pada fungsionalitas data dalam perangkat lunak asli penyimpanan berbasis file. Dari sisi pemain kunci, GIS didominasi oleh Pemerintah, sementara BIM didominasi industri. Dari sisi keterbukaan data, GIS berupa data terbuka, berbagi data dipandang sebagai barang publik, sementara BIM berbagi data cukup kompleks, karena manfaat untuk berbagi tidak selalu jelas. Dari sisi representasi geometris, pada GIS geometri diukur (B-Rep), sementara pada BIM geometri dirancang (parametrized). Terakhir, dari sisi georeferensi, pada GIS menggunakan georeferensi global, sementara BIM menggunakan feoreferensi lokal.

Webinar dihadiri oleh sekitar 825 peserta dari berbagai kalangan. Webinar memberikan 3 buku Jalan Tol Hijau terbitan Pustral UGM kepada 3 penanya terbaik. (DAK/HLT).

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, menghadapi tantangan perubahan iklim yang sangat kompleks dan multidimensional. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami peningkatan suhu sebesar 0,45 hingga 0,75 derajat Celsius, dengan proyeksi kenaikan permukaan air laut mencapai 0,8 hingga 12 sentimeter per tahun. Lebih mengkhawatirkan lagi, 65% penduduk Indonesia yang berjumlah 275 juta jiwa tinggal di wilayah pesisir, menjadikan negara kita sangat rentan terhadap dampak kenaikan muka air laut. Fakta ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-14 dalam Global Climate Risk Index, menandakan tingkat kerentanan yang signifikan terhadap dampak perubahan iklim.

Demikian disampaikan oleh Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D selaku Kepala Pustral UGM dalam webinar bertema “Sustainable Infrastructure Development: Meeting the Climate Challenge”. Webinar diselenggarakan Selasa 27 Mei 2025, pukul 08.45 WIB – selesai menghadirkan pembicara Bapak John Robertho selaku Direktur Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sarana PT Kereta Api (Persero), Ibu Moekti Handajani Soejachmoen, Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), dan Profesor Ir. Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc, Ph.D, Guru Besar Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia. Webinar juga menghadirkan Prof. Danang Parikesit, Tim Ahli Pustral UGM dan Guru Besar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM yang memberikan pengantar diskusi dan Yuli Isnadi, Ph.D, Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, sebagai moderator.

Webinar ini hadir di tengah momentum penting ketika dunia sedang menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak, di mana suhu global telah mencapai 1,51°C di atas level pra-industri pada April 2025, menandakan urgensi yang tidak dapat diabaikan lagi. Kehadiran para ahli, praktisi, pembuat kebijakan, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan hari ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menghadapi krisis iklim melalui pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Bapak John Robertho dari PT Kereta Api Indonesia selaku pembicara pertama membagikan best practices penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam menciptakan ekosistem transportasi berkelanjutan. KAl terus memperkuat komitmennya dalam praktik bisnis berkelanjutan, terbukti dari pencapaian skor ESG sebesar 41 dari S&P Global pada 18 Desember 2024. Prestasi ini menjadikan PT KAI dalam 20% teratas dalam sektor Transportasi dan Infrastruktur Transportasi, mengukuhkan komitmennya terhadap keberlanjutan dan praktik bisnis yang bertanggungjawab di tingkat internasional.

Dalam Indonesia Sustainable Awards 2025, PT KAI memperoleh penghargaan bintang empat untuk kategori The Best Company for Comprehensive ESG Implementation Practices dan The Best Company for The Community Empowerment Programme. Beberapa komponen utama dalam strategi dekarbonisasi PT KAI adalah 1) pengukuran emisi dalam laporan berkelanjutan KAI dan carbon footprint KA Angkutan Penumpang dan Barang, 2) pengembangan sumber energi terbarukan: implementasi 64 PLTS sampai dengan tahun 2024 dan penggunaan biodiesel B40, 3) efisiensi energi: gedung kantor LRT Jabodetabek sudah memperoleh sertifikasi green building, 4) transportasi berkelanjutan: kereta ramah lingkungan menggunakan tenaga listrik, 5)  inovasi teknologi: inisiatif green train (KRDE Hibrid), dan 6) tata kelola sustainability: kebijakan keberlanjutan dan roadmap ESG.

Ibu Moekti Handajani Soejachmoen dari Indonesia Research Institute for Decarbonization memaparkan strategi dekarbonisasi sektor energi untuk mencapai net zero emissions (NZE). Beliau menyampaikan target dekarbonisasi sesuai Persetujuan Paris untuk mencapai NZE 2050. Beberapa prinsip yang perlu dipahami terkait dekarbonisasi adalah: 1) Dekarbonisasi sektor energi tidak bertentangan dengan peningkatan kesejahteraan & pertumbuhan ekonomi, 2) Dekarbonisasi energi tidak mengakibatkan krisis energi, kelangkaan energi dan permasalahan energi lainnya, 3) Transisi karena dekarbonisasi harus berkeadilan (just transition), dan 4) Dekarbonisasi energi bukan hanya berdampak terhadap emisi tetapi juga terhadap investasi (carbon footprint produk).

Selanjutnya disampaikan bahwa strategi dekarbonisasi perlu mempertimbangkan berbagai faktor, diantaranya 1) Sumber daya – SDA (termasuk kondisi lingkungan dan iklim) dan SDM (termasuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat), 2) Kerangka regulasi dan kelembagaan, 3) Pendanaan dan keuangan nasional, 4) Potensi kerjasama, baik internasional maupun antar pihak di dalam negeri, dan 5) Sektor lain, termasuk riset & pengembangan teknologi, pendidikan, investasi, perdagangan, keamanan, dan lain-lain.

Sementara Prof. Mohammed Ali Berawi menguraikan penerapan ketahanan iklim dalam desain dan konstruksi infrastruktur sipil. Keragaman perspektif dari praktisi industri, lembaga penelitian, dan akademisi ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan solusi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Beliau menyampaikan perlunya menciptakan proyek infrastruktur bernilai tambah, diantaranya dengan 1) Meningkatkan efisiensi dan kelayakan proyek, 2) Menciptakan inovasi dan alih teknologi, 3) Meningkatkan kerjasama multisektor, 4) Mengembangkan infrastruktur yang terintegrasi dan multifungsi, dan 5) Mengoptimalkan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

Value Creation pada Pembangunan Berkelanjutan menjadikan industri mendorong peningkatan nilai tambah dan peningkatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; untuk memenuhi tujuan pembangunan yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan (UN, 2018). Nature 5.0, Industry 4.0, Society 5.0 adalah enabler yang meningkatkan Penciptaan Nilai melalui Industri, Inovasi, Infrastruktur (Berawi, 2019). Beberapa karakteristik dari era tersebut adalah 1) Meregenerasi alam yang memungkinkan penemuan teknologi untuk menjaga kelestarian bumi melalui pertumbuhan industri dan ekonomi, 2) Teknologi digital inovatif yang menciptakan penciptaan nilai dan memberikan solusi untuk  memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan, dan 3) Masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan munculnya teknologi industri 4.0. Berawi juga menyampaikan visi Kota Hijau, Berketahanan, dan Berkelanjutan yang diterapan pada Ibu Kota Nusantara.

Webinar diikuti oleh sekitar 1400 peserta yang berasal dari pemerintah, swasta, akademisi dan organisasi baik yang bergabung melalui zoom maupun youtube Pustral UGM. (DAK/HLT/SDD)

Sektor konstruksi menyumbang sekitar 9,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2023, menjadikannya sektor terbesar kelima dalam kontribusi ekonomi Indonesia (BPS, 2024). Namun, di balik kontribusi tersebut, kebutuhan investasi di sektor infrastruktur sangat besar dan tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh anggaran negara. Di sinilah peran Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi krusial dalam menjembatani kesenjangan pendanaan tersebut. Demikian disampaikan oleh Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D, Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) pada webinar Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Infrastruktur Transportasi: Tantangan bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Penyediaan Layanan bagi Masyarakat. Webinar diselenggarakan Rabu, 23 April 2025 pukul 08.45 – 11.30 WIB sebagai kerjasama PT Hutama Karya (Persero) dengan Pustral UGM.

Webinar menghadirkan Budi Harta, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) sebagai keynote speaker, serta para pembicara Reynaldi Hermansjah, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); Andry Setiawan, Managing Director of Investment Indonesia Investment Authority (INA); Eka Setya Adrianto, Direktur Keuangan PT Hutama Karya (Persero). Webinar juga menghadirkan Prof. Dr. Danang Parikesit, Tim Ahli Pustral UGM, serta Guru Besar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik UGM selaku moderator.

Selanjutnya Ikaputra menyampaikan bahwa KPBU hadir sebagai solusi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Dalam skema ini, pembagian tanggung jawab dalam pendanaan, desain, konstruksi, hingga pemeliharaan infrastruktur dapat dilakukan secara lebih efisien dan berkelanjutan. Tentu saja, implementasinya tidak luput dari tantangan seperti pembebasan lahan, alokasi risiko, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, diskusi hari ini sangat penting untuk mengeksplorasi model inovatif, kerangka hukum, hingga skema pembiayaan yang dapat menjawab berbagai tantangan tersebut.

Reynaldi Hermansjah menyampaikan peran strategis PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam pendanaan dan pengembangan infrastruktur transportasi di Indonesia. PT SMI sebagai BUMN, memiliki peran strategis dalam membiayai dan mengembangkan infrastruktur di Indonesia, khususnya sektor transportasi, dengan menyediakan skema pembiayaan komersial, publik, dan jasa konsultasi. Sejak 2011 hingga Maret 2025, PT SMI telah mendampingi 30 proyek KPBU, termasuk jalan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa, serta proyek transportasi perkotaan seperti LRT Palembang dan Jabodebek, dengan total nilai proyek mencapai sekitar Rp 125 triliun. Meskipun menghadapi tantangan seperti biaya operasional tinggi dan jaringan transportasi massal yang terbatas, PT SMI mengatasi hal ini dengan model pembiayaan inovatif dan mendorong partisipasi swasta, menekankan pentingnya dokumen prastudi kelayakan yang kredibel, alokasi risiko optimal, dan komitmen pemangku kepentingan dalam keberhasilan KPBU.

Andry Setiawan membahas pengelolaan dana investasi untuk mendorong partisipasi pihak internasional dalam pendanaan infrastruktur transportasi. Hingga saat ini, INA bersama mitra investor telah menyalurkan lebih dari Rp45 triliun ke berbagai BUMN untuk mendukung capital recycling guna membiayai proyek-proyek baru. Investasi ini meliputi sektor energi terbarukan (Rp7,3 triliun), infrastruktur digital (Rp12,1 triliun), kesehatan (total Rp3,6 triliun), jalan tol (Rp21,8 triliun), dan pelabuhan (Rp1,5 triliun). Melalui skema seperti IPO, investasi langsung, dan platform infrastruktur, INA turut memperkuat kepercayaan investor asing, seperti Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), dan bertindak sebagai mitra terpercaya serta manajer investasi yang menciptakan nilai melalui pengelolaan aset dan strukturisasi transaksi. Peran ini menunjukkan posisi unik INA dalam ekosistem investasi Indonesia, dengan reputasi profesional, independen, serta berorientasi pada pembentukan kerja sama jangka panjang antara sektor publik dan swasta.

Kemudian, Eka Setya Adrianto menyampaikan strategi pengelolaan pendanaan dan kerja sama pengembangan pada proyek infrastruktur transportasi di PT Hutama Karya (Persero). Infrastruktur mempunyai peran sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dan penyedia layanan masyarakat, sejalan dengan RPJMN 2025–2029 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% dan pengurangan kemiskinan secara signifikan. PT Hutama Karya, yang telah bertransformasi dari perusahaan jasa konstruksi menjadi pengembang infrastruktur nasional, menjadi aktor kunci dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Dengan panjang ±2.854 km dan nilai investasi sekitar Rp624 triliun, hingga Maret 2025 telah terbangun 1.064 km tol, termasuk 879 km ruas yang telah beroperasi. Meskipun layak secara ekonomi, JTTS masih belum layak secara finansial, sehingga memerlukan skema pendanaan campuran seperti Penyertaan Modal Negara (PMN), asset recycling, obligasi/sukuk, dan Pinjaman Bank/Non-Bank, serta model pengembalian investasi berbasis layanan (PBBL). Keberhasilan proyek ini tidak hanya memperkuat konektivitas wilayah Sumatera, tetapi juga menjadi contoh penting bagaimana infrastruktur dapat dioptimalkan melalui sinergi antara BUMN, kebijakan negara, dan inovasi pendanaan.

Webinar dihadiri oleh sekitar 3000 peserta yang hadir melalui link zoom dan youtube Pustral UGM dan PT Hutama Karya. Webinar memberikan 3 buah buku seri Kajian Kritis Pengembangan Jalan Tol di Indonesia kepada 3 penanya terbaik. (DAK)

Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada, Ir. Joewono Soemardjito, ST, M.Si., mengatakan kebijakan pembatasan operasional angkutan barang ini memang bertujuan menjaga keselamatan pemudik selama melakukan perjalanan. Namun begitu menurutnya pemerintah perlu meneliti lebih cermat dalam penerapan kebijakan pembatasan operasional angkutan barang terkait dengan dampaknya bagi para pelaku usaha.

Foto : Freepik

Beruta selengkapnya: www.ugm.ac.id

Pembangunan infrastruktur transportasi merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan. Proyek-proyek seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mengurangi biaya logistik serta mendorong sektor pariwisata. Kompleksitas proyek infrastruktur berskala besar menuntut pendekatan manajemen yang inovatif dan terintegrasi agar berjalan secara efektif dan efisien.

Hal tersebut disampaikan oleh Ir. Ikaputra, Ph.D., Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, dalam webinar bertajuk “Manajemen Proyek yang Modern dalam Pembangunan Infrastruktur Transportasi: Strategi untuk Keberhasilan Implementasi dan Keberlanjutan” pada Selasa, 25 Maret 2025.

Webinar yang berlangsung pukul 08.45–11.45 WIB ini menghadirkan para ahli di bidangnya, yaitu Weni Maulina (Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta), Ir. Wahyu Utomo, M.S., Ph.D. (Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Percepatan Infrastruktur dan Investasi), serta Dr. Adi Prasetyo, M.Eng. (PM), MPU, PMP, PRINCE2 (Presiden Prince2 Project Management Association Indonesia). Acara ini dipandu oleh Prof. Dr.-Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc. (Eng.), IPU., APEC. Eng., QRGP, Guru Besar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM sekaligus Tim Ahli Pustral UGM.

Dalam pemaparannya, Weni Maulina menjelaskan bahwa PT MRT Jakarta memiliki tiga mandat utama, yaitu pengembangan infrastruktur, operasi dan pemeliharaan, serta pengembangan bisnis dan Transit Oriented Development (TOD). MRT Jakarta hadir sebagai solusi atas permasalahan kemacetan, polusi udara, dan kerugian ekonomi akibat ketidakefisienan transportasi di ibu kota.

Pembangunan MRT Jakarta menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perencanaan ruang bawah tanah yang kompleks, kondisi tanah lunak, perlindungan bangunan bersejarah, hingga manajemen lalu lintas selama konstruksi. Untuk mengatasi risiko tersebut, PT MRT Jakarta menerapkan pendekatan manajemen risiko yang terstruktur, mencakup identifikasi, analisis, respons, dan pemantauan risiko secara berkala. Selain itu, berbagai strategi mitigasi risiko juga diterapkan, seperti akuisisi lahan sejak dini, investigasi tanah yang mendalam, serta sistem kontrak berbasis paket kerja untuk memastikan proyek berjalan sesuai target. Di luar tantangan tersebut, MRT Jakarta memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, termasuk peningkatan nilai properti, pengembangan hunian terjangkau, serta penciptaan lapangan kerja dalam skema TOD.

Sementara itu, Wahyu Utomo, Ph.D. membahas pengelolaan risiko dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang infrastruktur. Ia menyoroti pendekatan PMI Risk Management, yang mencakup empat tahap utama: identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, serta kontrol dan pemantauan risiko. Risiko utama yang sering dihadapi dalam PSN meliputi pengadaan lahan, aspek finansial, regulasi, dampak lingkungan dan sosial, serta tantangan operasional dan konstruksi.

Untuk mengatasi risiko tersebut, pemerintah mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta memanfaatkan peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dalam meningkatkan kelayakan kredit proyek. Wahyu juga menyoroti beberapa proyek PSN yang berhasil mengatasi tantangan risiko, seperti SPAM Umbulan, Tol Serang–Panimbang, dan Tol Balikpapan–Samarinda. Keberhasilan proyek-proyek ini dicapai melalui koordinasi lintas instansi, penerapan early warning system, serta penjaminan pendapatan minimum. Evaluasi keberhasilan proyek dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan ketepatan waktu, efisiensi anggaran, kualitas infrastruktur, serta dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat.

Sebagai pembicara ketiga, Dr. Adi Prasetyo membahas tantangan utama dalam manajemen proyek infrastruktur skala besar. Ia menyoroti konsep “The Iron Law of Megaprojects“, yang menjelaskan bahwa proyek-proyek besar cenderung mengalami keterlambatan serta pembengkakan biaya.

Menurut Adi, proyek infrastruktur yang sukses tidak hanya diukur dari pencapaian output fisik, tetapi juga dari manfaat jangka panjang yang dihasilkan. Dalam perencanaannya, pendekatan berbasis data dan analisis risiko mendalam menjadi kunci untuk menghindari bias perencanaan yang sering kali menyebabkan proyek gagal mencapai target.

Penelitian dari Prof. Bent Flyvbjerg mengidentifikasi sepuluh bias dalam perencanaan dan manajemen proyek, di antaranya bias optimisme (cenderung meremehkan risiko), bias representasi strategis (manipulasi informasi proyek), dan bias eskalasi komitmen (tetap melanjutkan proyek meskipun tidak menguntungkan). Oleh karena itu, webinar ini menekankan pentingnya penerapan strategi berbasis data, peningkatan transparansi, serta evaluasi menyeluruh untuk menjamin keberhasilan proyek infrastruktur transportasi.

Webinar ini dihadiri oleh 1.335 peserta yang bergabung melalui Zoom Meeting serta kanal YouTube Pustral UGM. Sebagai bentuk apresiasi, doorprize diberikan kepada tiga penanya terbaik, berupa buku “Kapita Selekta Pengembangan Pelabuhan di Indonesia”.

Melalui diskusi yang mendalam, webinar ini menegaskan bahwa manajemen proyek infrastruktur transportasi membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan. Pengalaman dari MRT Jakarta dan Proyek Strategis Nasional menjadi pelajaran berharga dalam membangun infrastruktur transportasi yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa depan. (Udin Ns)

Pakar Transportasi dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dr.Dewanti memandang perlu persiapan dan antisipasi persoalan lalu lintas yang akan terjadi selama periode mudik lebaran.

Dalam pandangan Dewanti, jalan tol masih menjadi andalan bagi pemudik yang menggunakan mobil pribadi maupun bis antar kota antar provinsi (AKAP). Berbagai evaluasi rekayasa lalu lintas yang sudah diterapkan pemerintah selama ini dalam mengatur arus mudik tentunya menjadi pertimbangan dalam mengelola arus lalulintas mudik di jalan tol tahun 2025 ini. “Pemberlakuan jalan satu arah atau one way maupun contra flow hendaknya diberlakukan pada ruas jalan tol yang tidak terlalu panjang untuk mengurangi potensi kecelakaan yang timbul di jalan tol serta meminimalkan dampak kemacetan yang ditimbulkan di jalan non tol.”

Foto: Antara

Berita selengkapnya: www.ugm.ac.id

Joewono Soemardjito, peneliti dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, menyatakan bahwa tingginya biaya logistik di Indonesia merupakan konsekuensi dari kondisi geografis negara yang terdiri dari lebih dari 17.500 pulau, sehingga distribusi barang dan komoditas harus mengandalkan transportasi antarpulau. Untuk menekan biaya logistik dari aspek transportasi, beberapa langkah dapat dilakukan, seperti mengkonsolidasikan muatan di daerah produksi guna meningkatkan volume pengiriman sehingga tarif angkutan barang bisa ditekan. Selain itu, peningkatan infrastruktur pelabuhan dengan menambah fasilitas tertentu juga dapat mempercepat proses bongkar muat barang, baik dari maupun ke kapal.

Foto: pelindo.co.id

Berita selengkapnya: www.ugm.ac.id 

Lonjakan kenaikan arus mudik merupakan masalah yang tak bisa dihindari setiap memasuki musim libur panjang dan hari raya. Terlebih saat menjelang lebaran, kepadatan yang merayap di jalanan menjadi pemandangan yang lazim bagi para pemudik. Pemerintah kembali melanjutkan Paket Ekonomi Stimulus untuk Ramadhan-Lebaran 2025, yang sebelumnya sudah berjalan pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 lalu.

Dr. Ir. Dewanti, M.S. dari Pustral UGM mendukung kebijakan stimulus ekonomi pemerintah karena dapat meringankan beban masyarakat. Ia menilai kebijakan ini mampu meningkatkan mobilitas dengan membuat transportasi lebih terjangkau, yang berdampak positif pada ekonomi dan sektor terkait. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, operator transportasi, dan masyarakat agar manfaatnya optimal.

Foto: ayosemarang.com

Berita selengkapnya: www.ugm.ac.id