Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM sukses menyelenggarakan Diklat Spatial dan Network Analysis Angkatan ke-5 pada 4-6 September 2024 di Grand Zuri Malioboro, Yogyakarta. Pelatihan ini diikuti oleh 16 peserta dari Bappeda dan Litbang Kutai Barat yang berperan penting dalam perencanaan dan pengembangan wilayah. Diklat ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan analisis geospasial yang lebih baik guna mendukung perencanaan pembangunan daerah berbasis data yang lebih efektif dan efisien.

Diklat ini menghadirkan pengajar dari berbagai departemen di Universitas Gadjah Mada yang ahli dalam bidangnya. Konsep Dasar GIS dibawakan oleh Dr. Eng. Ir. Purnama Budi Santosa, ST., M.App.Sc., IPM, dari Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik UGM, yang memberikan dasar pemahaman mengenai sistem informasi geografis (GIS), suatu keterampilan penting dalam pengelolaan data spasial untuk perencanaan wilayah.

Selanjutnya, materi Analisis Spasial dengan Data Vektor disampaikan oleh Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si., dan Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc., dari Departemen Sains Informasi Geografi, Fakultas Geografi UGM, serta Mereka mengajarkan peserta berbagai teknik analisis spasial yang sangat relevan untuk pengelolaan infrastruktur dan tata ruang.

Pengajar dari Pustral UGM, Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., dan Rendy Putra Maretika, S.Si., M.Sc., dari Departemen Teknologi Kebumian, Sekolah Vokasi UGM juga turut serta menyampaikan materi tentang Analisis Spasial dengan Data Raster, yang berfokus pada pemanfaatan data raster untuk perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Untuk materi Analisis Jaringan (Network Analysis), Dr. Barandi Sapta Widartono, S.Si., M.Si., M.Sc., dari Fakultas Geografi UGM, menjelaskan konsep dan penerapan analisis jaringan yang sangat penting dalam pemetaan transportasi dan perencanaan infrastruktur daerah. Sesi Praktik Analisis Jaringan dan Lay Out Peta dipandu oleh Agus Kuntarto, S.Si., dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, yang memberikan peserta keterampilan dalam menyusun peta yang efektif dan informatif.

Acara dibuka oleh Sekretaris Pustral UGM, Dr. Ir. Dewanti, M.S., yang menekankan pentingnya penguasaan teknologi geospasial dalam mendukung kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Penutupan acara dihadiri oleh Kepala Pustral UGM, Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., bersama Kepala Bappeda Litbang Kutai Barat, Yudianto Rihartono, ST., M.Si., yang menyampaikan apresiasi atas peningkatan kompetensi peserta selama diklat berlangsung.

Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menggunakan teknologi GIS dan analisis jaringan secara lebih efektif dan mengaplikasikannya dalam perencanaan pembangunan wilayah Kutai Barat. Pustral UGM terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam penerapan teknologi berbasis data, guna menghadapi tantangan pembangunan di era digital.

Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi telah menjadi penggerak utama perubahan di berbagai sektor, termasuk transportasi. Di Indonesia, perkembangan ini menjadi semakin krusial seiring dengan urbanisasi yang cepat, pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan akan mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan proyeksi bahwa Indonesia akan menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045, ada kebutuhan mendesak untuk mentransformasi sistem transportasi guna mendukung pertumbuhan ini.

Digitalisasi di sektor transportasi tidak hanya mengubah cara kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga memengaruhi seluruh ekosistem mobilitas. Teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), big data, dan kendaraan otonom kini mulai diterapkan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih cerdas, aman, dan terintegrasi. Di Indonesia, inisiatif seperti pengembangan kota pintar (smart city) dan implementasi e-government menjadi fondasi penting dalam mewujudkan transportasi digital.

Tahun 2045 adalah tonggak sejarah penting bagi Indonesia, yang akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, diperlukan infrastruktur transportasi yang mampu mendukung mobilitas yang efisien, inklusif, dan ramah lingkungan. Transformasi digital di sektor transportasi memainkan peran kunci dalam mencapai visi ini, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas, efisiensi energi, dan pengurangan emisi karbon.

Smart mobility atau mobilitas cerdas menjadi salah satu pilar utama dalam upaya ini. Konsep ini mencakup penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan penggunaan moda transportasi, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia, implementasi smart mobility harus disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang unik, sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Transformasi digital di sektor transportasi bukanlah tugas yang mudah dengan berbagai tantangan, mulai dari infrastruktur, regulasi, hingga kesiapan sumber daya manusia. Di sisi lain, peran teknologi tidak dapat dipungkiri dalam membentuk sistem transportasi masa depan. Demikian disampaikan oleh Ir, Ikaputra, M.Eng, Ph.D, Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM ketika membuka Webinar Transportasi Digital dan Era Baru Mobilitas: Menyongsong Indonesia 2045. Webinar diselenggarakan Rabu, 28 Agustus 2024, dengan pembicara William Sabandar, Ph.D, President Intelligent Transport System (ITS) Indonesia.

Webinar bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan-tantangan transformasi digital di sektor transportasi dan menemukan solusi-solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk mendorong digitalisasi transportasi di Indonesia. Webinar juga diharapkan mendiskusikan bagaimana teknologi dapat membantu mewujudkan transportasi yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga aman dan ramah lingkungan, sejalan dengan visi Indonesia 2045.

Dalam paparannya, Sabandar menyampaikan bahwa transportasi digital adalah integrasi teknologi dan solusi digital ke dalam sistem transportasi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam pergerakan orang dan barang. Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) telah secara signifikan mengubah cara sistem transportasi dipandang dan digunakan, serta bagaimana mobilitas dilakukan, dengan dampak yang luas terhadap pilihan moda transportasi dan permintaan.

Intelligent Transport Systems (ITS) adalah sistem di mana teknologi informasi dan komunikasi diterapkan di bidang transportasi jalan, termasuk infrastruktur, kendaraan dan pengguna, serta dalam manajemen lalu lintas dan manajemen mobilitas, serta untuk antarmuka dengan moda transportasi lainnya. ITS dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transportasi dalam banyak situasi, yaitu transportasi jalan, manajemen lalu lintas, mobilitas, dan lain-lain. Beberapa komponen kunci dari ITS meliputi Traffic Management, Public Transport, Vehicle-to-Vehicle (V2V) and Vehicle-to Infrastructure (V2I) Communication, Safety Systems, Navigation and Travel Information, Freight and Logistics, Connected and Autonomous Vehicles, Smart Parking, dan Integrated Transport Systems.

Beberapa contoh sukses dari penerapan ITS disampaikan oleh Sabandar, khususnya di Jakarta, misalnya dengan penerapan Sistem dan Mananjemen Transportasi Umum Terintegrasi. Secara detail, hal itu mencakup Traffic Big Data Platform: Decision Support System, Intelligent Traffic Control System (ITCS), Digitalisasi Pembayaran Angkutan Umum, Sistem Integrasi Pembayaran Parkir dan Angkutan Umum, dan Pengembangan Inisiatif Ekosistem Electric Vehicle. Ke depan, rencana penerapan ITS diantaranya berupa Electronic Traffic Law Enforcement, Electronic Road Pricing, Adaptive Traffic Control System, IoT Bus System dan Multi Lane Free Flow. ITS juga menjadi program yang diimplementasikan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Secara garis besar terdapat 8 tipe ITS yang akan diterapkan di IKN baik pada jalan perkotaan maupun antarkota. Namun demikian, saat ini belum ada pihak swasta yang berminat mengajukan kontribusi pembangunan ITS.

Sabandar juga menyampaikan bahwa teknologi berkembang semakin cepat dan membawa perubahan pada semua bidang pembangunan dan kehidupan masyarakat. Beberapa tren teknologi ke depan diantaranya teknologi digital serta teknologi yang mengurangi keterbatasan fisik dan jarak (IoT, transportasi dan distribusi) yang sangat relevan dengan pengembangan ITS untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Webinar dihadiri oleh 770 peserta yang dengan antusias mengajukan pertanyaan dan diskusi dengan dipandu oleh Kayyisa Fitri, S.Ars, M.T, Peneliti Pustral UGM. (DAK)

Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di Indonesia, upaya untuk mengintegrasikan pengembangan infrastruktur dengan pembangunan berkelanjutan semakin banyak dibahas dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Pengembangan infrastruktur berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah infrastruktur transportasi, tidak hanya difokuskan kepada bagaimana pergerakan orang dan barang dapat difasilitasi secara efisien, namun juga efek dari kegiatan pembangunan tersebut terhadap kawasan dan wilayah yang dilewati oleh infrastruktur tersebut, termasuk pada pergerakan satwa liar dengan membangun koridor satwa. Demikian disampaikan oleh Ir. Ikaputra, M.Eng, Ph.D selaku Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM pada pembukaan seminar terbatas “Pengembangan Infrastruktur Transportasi Berkelanjutan dalam Kawasan Habitat Satwa Liar yang Dilindungi” pada hari Kamis, 8 Agustus 2024 di Hotel Santika, Yogyakarta. Seminar terbatas berlangsung pukul 09.00 – 16.00 terbagi dalam 2 sesi.

Selanjutnya disampaikan bahwa Pemerintah Indonesia sudah menetapkan kebijakan tentang koridor satwa baik dalam bentuk Inpres, Permen mapun Peraturan Dirjen pada Kementerian KLHK. Salah satu pasal dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang prinsip pembangunan hijau atau green infrastructure untuk mendukung kawasan yang mempunyai nilai keanekaragaman hayati tinggi di area lintasan habitat satwa liar. Pada level daerah, kebijakan tersebut juga sudah ditetapkan misalnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Di dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RTRWP 2022-2042 Kalimantan Tengah telah diatur aspek ketersambungan habitat melalui ketentuan khusus terkait jalur migrasi satwa liar. Jalur migrasi satwa liar ini diperuntukkan dapat mengakomodasi ketersambungan untuk pergerakan satwa liar untuk menjamin keutuhan siklus hidup dari metapopulasi yang dalam gilirannya akan memfasilitasi pertukaran aliran genetika satwa liar secara alami. Peraturan tersebut telah diterapkan secara nyata di Indonesia, misalnya pada Terowongan perlintasan gajah pada ruas tol Pekanbaru  – Dumai. Di negara tetangga Singapura, pembangunan infrastruktur serupa telah dibangun pada Ecolink@BKE di Bukit Timah – Singapura.

Sesi pertama seminar menampilkan Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D., beliau adalah Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional (P3IPN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan tema paparan “Kebijakan pengembangan infrastruktur prioritas nasional”. Selanjutnya, Probo Wresni Adji, S. Hut., M.PA, selaku Kepala Sub Direktorat Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis Kawasan Konservasi pada Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan paparan berjudul “Strategi tata kelola pembangunan di kawasan konservasi SDA & ekosistem”. Pemateri ketiga adalah Boby Ali Azhari, S.T., M.Sc, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menyampaikan paparan “Kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah regional Kalimantan”.

Beberapa poin penting dari sesi pertama adalah 1) Pembangunan infrastruktur perlu memerhatikan keterkaitan antara aspek (pertumbuhan) ekonomi, keterlindungan lingkungan dan juga dimensi sosial, 2) Terdapat banyak praktik baik terkait pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mengakomodasi aspek lingkungan hidup (termasuk juga satwa liar di dalamnya), perlu dorongan untuk mengadopsi praktik baik ini yang disesuaikan dengan kondisi dan konteks wilayah, 3) Proses perencanaan infrastruktur yang berkelanjutan juga perlu mengubah paradigma terkait perencanaan dan penganggaran karena memasukkan aspek biaya lingkungan, 4) Perlu upaya bersama untuk merubah cara pandang, pandekatan dan panduan perencanaan dan penganggaran projek pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan (terutama yang melewati habitat satwa liar yang terfragmentasi), 5) Perlu mekanisme kuantifikasi atas pengaruh dari Pembangunan infrastruktur terhadap kondisi lingkungan agar proses perencanaan (dan penganggaran) berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan 6) Ketegasan penegak hukum menjadi penting dan dibutuhkan untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan dan dianggarkan memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan

Pada sesi kedua dibuka oleh Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng., Staf Khusus Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PUPR), menyampaikan paparan “Strategi pengembangan infrastruktur transportasi berkelanjutan di kawasan habitat satwa liar (staf khusu Menteri PUPR)”. Selanjutnya Dr. Dyah Rahmawati Hizbaron, S.Si., M.T., M.Sc., Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni Fakultas Geografi UGM menyampaikan paparan “Nature-based Solution (NbS) sebagai strategi baru pengembangan wilayah”.  Sebagai penutup, Dr. Dewanti., MS, selaku Sekretaris Pustral UGM dan pengajar pada Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik UGM menyampaikan paparan “Pembangunan Infrastruktur Transportasi yang Berkelanjutan”.

Beberapa kesimpulan diskusi sesi kedua adalah 1) Pembangunan infrastruktur transportasi berkelanjutan harus mempertimbangkan prinsip Economically viable, Socially acceptable, Environmentally sound, Politically correct dan Aesthetically pleasing, 2) Pembangunan infrastruktur tidak saja mempertimbangkan prinsip rules/regulation driven tapi juga mission-driven agar apa yang dicita-citakan bisa terwujud, 3) Infrastruktur transportasi berkelanjutan agar bisa terwujud maka perlu ‘biaya ekstra’, aspek non-teknis seringkali lebih besar aspek teknis di dalam mewujudkan infrastruktur tersebut, 4) ‘Exert pressure’ perlu diintegrasikan ke dalam proses perencanaan dan tata kelola agar infrastruktur yang direncanakan (termasuk aspek tata kelola habitat satwa) bisa terwujud, 5) Perlu perubahan berpikir: dari anthropocentric (manusia adalah pusat kehidupan/kegiatan) ke ecocentric (manusia dan ciptaanNya yang lain hidup berdampingan) dan idealnya mengarah ke anthropocene (bahwa kehidupan manusia tidak lagi dipengaruhi oleh kondisi di mana dia berada, tapi justru manusia sudah menentukan nasib bumi/dunia), 6) Hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan infrastruktur transportasi berkelanjutan manakala anggaran yang tersedia (kapasitas fiscal terbatas) diantaranya adalah creative financing, creative funding, PPP, naming rights, crowdfunding, dan crowdsourcing.

Sesi diskusi dipandu oleh R. Derajad Sulistyo Widhyharto, S.Sos., M.Si., beliau adalah Tenaga Ahli Pustral UGM dan pengajar Departemen Sosiologi Fisipol UGM pada sesi 1 dan Doddy Aditya Iskandar, ST, MCP, Ph.D, Tenaga Ahli Pustral UGM dan pengajar pada Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik UGM pada sesi 2. Seminar dihadiri oleh para pemangku kepentingan yang meliputi 1) Perwakilan pemerintah daerah tingkat Provinsi di Kalimantan Tengah, Jawa Tengah dan DIY, yang terdiri dari badan perencanaan beserta litbang, unit kerja yang bertanggungjawab terhadap tata kelola pengembangan infrastruktur dan lingkungan hidup serta kehutanan, 2) Akademisi yang berasal dari Kalimantan Tengah, Jawa Tengah dan DIY, terutama yang memiliki latar belakang dan/atau ketertarikan terkait konservasi habitat satwa liar, lingkungan hidup dan/atau kehutanan, dan infrastruktur transportasi berkelanjutan dan pengembangan wilayah, 3) Perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan pegiat konservasi yang memiliki kepedulian mengenai pengembangan infrastruktur transportasi berkelanjutan di kawasan habitat satwa liar yang dilindungi.

Pada pertemuan juga ditandatangani Dokumen Kesepahaman terkait pengembangan infrastruktur transportasi berkelanjutan sebagai bagian dari infrastruktur hijau dengan memerhatikan aspek-aspek terkait konektivitas lansekap dan upaya pengurangan fragmentasi habitat di daerah yang sensitif terhadap perubahan iklim dan memiliki peran strategis di dalam pembangunan ekonomi nasional.  (DAK/HLT)

Pembangunan infrastruktur menjadi arah kebijakan utama pembangunan di Indonesia beberapa tahun terakhir. Belanja negara dalam APBN 2024 tercatat Rp3.325,1 triliun. Sementara, alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2024 sebesar Rp422,7 triliun. Nilai ini naik 5,8% dari proyeksi realisasi anggaran infrastruktur 2023 sebesar Rp399,6 triliun. Prioritas tinggi pada pembangunan infrastruktur diperkirakan akan tetap tinggi pada pemerintahan mendatang, apalagi dengan mulai terbangunnya Ibukota Negara baru (IKN) yang memerlukan dukungan infrastruktur secara massif.

Sifat penyediaan infrastruktur sebagai layanan dasar kepada masyarakat, seringkali tidak memerhatikan aspek kelayakan, terutama kelayakan ekonomi. Adanya berbagai skema pembiayaan baru dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) berimplikasi pada pentingnya perhitungan kelayakan ekonomi. Hal ini karena keterlibatan swasta dalam skema tersebut menyaratkan adanya tingkat kelayakan ekonomi yang dapat dicapai.

Adanya pemahaman mengenai metode dan langkah-langkah analisis kelayakan pembangunan infrastruktur sangat diperlukan. Untuk itu, Pustral UGM berinisiatif untuk menyelenggarakan pelatihan Studi Kelayakan Proyek Infrastruktur sebagai salah satu upaya meningkatkan kapasitas parapihak yang terkait. Pelatihan ini merupakan batch kedua, yang diselenggarakan pada 30 Juli – 2 Agustus 2024 secara daring dan luring di Pustral UGM. Peserta pelatihan sebanyak 5 orang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara.

Pelatihan dibuka oleh Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc Koordinator Unit Penelitian dan Pengembangan Pustral UGM dengan pengajar Prof. Wakhid Slamet Ciptono, M.B.A, M.P.M., Ph.D, Eddy Junarsin., Ph. D., CFP, dan Hengki Purwoto, S.E., M.A, ketiganya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Kemudian Dr. Evita Hanie Pangaribowo, S.E., M.IDEC dari Fakultas Geografi dan Mohamad Rachmadian Narotama, S.T., M.Sc., Ph.D. dari Fakultas Ilmu Budaya UGM, serta Ir. Dwi Ardianta Kurniawan, S.T., M.Sc., IPM dari Pustral UGM. Selain menyimak penyampaian materi di kelas, peserta juga diberikan materi pelatihan praktik di luar kelas dengan mengunjungi pembangunan jalan tol Yogya – Solo di Klaten Jawa Tengah.

Pelatihan Studi Kelayakan Proyek Infrastruktur Angkatan kedua ditutup oleh Ir. Joewono Soemardjito, S.T., M.Si selaku Koordinator Unit Administrasi dan Keuangan Pustral UGM. Beliau menyampaikan terima kasih atas kepercayaan seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan di Pustral UGM. Harapannya setelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat menerapkan dalam tugas di instansinya. (DAK/HLT)

Salah satu langkah krusial dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menghadapi perubahan iklim adalah Dekarbonisasi sektor transportasi. Sektor transportasi adalah penyebab utama polusi udara dan gas rumah kaca di Indonesia dan banyak negara lain. Sektor transportasi menghasilkan sekitar 25% emisi GRK di Indonesia, dan transportasi darat, seperti kendaraan bermotor, menyumbang 90% dari emisi tersebut.  Target zero emition di tahun 2050 berdasarkan Perjanjian Paris nampaknya akan sangat sulit dicapai tanpa melalui upaya dekarbonisasi salah satunya pada sektor transportasi yang menyumbang cukup banyak emisi di Indonesia. Kontribusi seluruh stakeholders baik pemerintah, industri, maupun masyarakat sangat dibutuhkan agar tercipta upaya yang komprehensif dalam mencapai terwujudnya zero emition. 

Permasalahan utama yang dihadapi dalam upaya dekarbonisasi di Indonesia sampai dengan saat ini masih belum dapat berjalan dengan maksimal dikarekan oleh beberapa hal seperti ketergantungan pada Bahan Bakar Fosil; pertumbuhan Kendaraan Bermotor; kurangnya Infrastruktur Transportasi Umum; keterbatasan Energi Terbarukan; Regulasi dan Kebijakan; efisiensi Energi; dan dampak Ekonomi. Sebagai salah satu bentuk dan upaya dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dilakukan dalam bentuk kegiatan webinar dengan judul “Transportasi Hijau, Dekarbonisasi dan Pembangunan Berkelanjutan: Kenyataan, Harapan dan Tantangan”.  

Webinar ini dibuka oleh Kepala PUSTRAL UGM Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D. Dalam pembukaan Ikaputra menyampaikan bahwa terdapat banyak tantangan dalam upaya dekarbonisasi namun perlu kita carikan solusi dalam menghadapinya seperti biaya awal yang tinggi, infrastruktur yang kurang memadai, kualitas bahan bakar, dan juga kesadaran masyarakat. Ikaputra berharap, webinar ini menjadi media diskusi para stakeholders mengenai bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Transportasi Hijau, Dekarbonisasi dan Pembangunan Berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat mencapai transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia. 

Pandu Yunianto, ATD., M.Eng. Sc., Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan sebagai pemateri pertama menyampaikan beberapa isu strategis terkait sektor transportasi di Indonesia. Pandu menyampaikan bahwa kurang dari 1% penggunaan gas dan listrik di sektor transportasi sedangkan sebagian besar masih menggunakan bahan bakar fosil. Data lainnya menyebutkan bahwa 91% emisi GRK berasal dari sektor transportasi darat, dan juga Indonesia merupakan negara dengan polusi tertingi di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan terkait dengan modal share, data yang ada menunjukan masih rendahnya minat masyarakat di Indonesia untuk menggunakan angkutan umum. Kebijakan yang sudah dijalankan untuk mendukung dekarbonisasi sektor transportasi sudah diilakukan namun terdapat beberapa tantangan dan hambatan. Tantangan tersebut terkait dengan penggunaan energi alternatif seperti gas dan listrik yang masih membutuhkan dukungan dari banyak stakeholders seperti belum adanya roadmap pengembangan teknologi mobil listrik (electric vehicle) untuk menggantikan mobil berbahan bakar fosil; Peningkatan jumlah SPLU; mendorong Renewable Portfolio Standards (RPS) yang merupakan konsep kebijakan yang mendorong pemanfaatan energi terbarukan dengan mewajibkan produsen listrik fosil untuk memproduksi listrik dari sumber energi terbarukan dalam jumlah tertentu. Selanjutnya juga terkait dengan Infrastruktur pasokan gas yang masih terbatas pada moda kendaraan bermotor, kereta api dan kapal. Selain itu perlu didorong pemanfaatan pipa untuk distribusi pasokan gas yang lebih murah, aman, dan ramah lingkungan. 

Pemateri yang kedua Bapak Syaripudin, selaku Wakil Kepala Dinas Perhubungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyampaikan terkait dengan tantangan praktik pelaksanaan dekarbonisasi transportasi penumpang di DKI Jakarta. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor menyebabkan sektor transportasi menjadi sumber utama polusi udara terbesar di Provinsi DKI Jakarta, terutama yang berupa Nitrogen Dioksida (NO2), Karbon Monoksida (CO), PM10, PM2.5, Black Carbon, dan Volatile Organic Compound (VOC). Syaripudin menyampaikan DKI Jakarta telah melakukan inisiatif prioritas penanganan transportasi Jakarta yaitu menata ulang prioritas pengguna jalan yaitu bahwa Pejalan kaki dan pesepeda mengurangi kebisingan, dan polusi udara sesuai sebagai pondasi dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta. Beberapa program juga sudah dijalankan terkait dengan prioritas di atas antara lain dengan peningkatan prasarana ransportasi park and ride, peningkatan kawasan low emission zone (LEZ), push strategy dengan insentif dan disinsentif tarif parkir, integrasi pembayaran park and ride dengan angkutan umum massal, dan strategi kebijakan pembatasan pergerakan seperti penerapan sistem ganjil genap dan sebagainya. 

Sebagai pemateri selanjutnya adalah Bapak Sahli selaku Executive Vice President of Corporate Strategic Planning, Monitoring, and Sustainability PT Kereta Api (KAI) Persero. Pada awal paparannya Sahli memberikan gambaran bahwa untuk mengangkut 1.120 orang dibutuhkan 160 mobil pribadi (dengan asumsi per mobil berisi 7 orang), sementara dengan kereta api untuk mengangkut orang yang sama hanya dibutuhkan 1 rangkaian dengan 8 – 14 gerbong. Emisi yang dihasilkan kereta api pada kondisi di atas adalah hanya sebesar 45.920 gr CO2/km, jauh lebih kecil dibandingkan apabila menggunakan kendaraan pribadi sekitar 115.360 gr CO2/km. Kalau kita lihat besaran jumlah emisi per penumpang kereta adalah 41 gr CO2/orang bila dibandingkan menggunakan mobil sebesar 192 gr CO2/orang. Di akhir paparan Sahli menyampaikan bahwa saat ini moda kereta api menghasilkan emisi paling rendah namun mayoritas angkutannya adalah untuk batu bara. Tantangan yang dihadapi angkutan barang KA antara lain 1) penerapan regulasi Over Dimension Over Load (ODOL): regulasi terhadap angkutan ODOL telah ada, namun penerapannya di lapangan masih belum maksimal sehingga ODOL menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan jalan raya; 2) regulasi TAC (Track Access Charge) – IMO (Infrastructure Maintenance and Operation): penerapan formulasi TAC  serta pembebanan biaya IMO atas aset BUMN memengaruhi struktur biaya angkutan KA Barang cukup signifikan; 3) konektivitas rel ke pelabuhan dan kawasan industri: konektivitas jalur KA Barang dengan infrastruktur logistik lain (pelabuhan dan kawasan industri) belum optimal sehingga membatasi aksesibilitas terhadap moda KA barang 

Prof. Ir. Tumiran, M.Eng., Ph.D., IPU., selaku Tim Ahli Pustral UGM, Guru Besar Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik UGM dalam pemaparannya menyampaikan bahwa peran sektor transportasi dalam mendukung transisi energi dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Strategi-strategi tersebut diantaranya elektrifikasi, layanan transportasi umum, efisiensi energi, kebijakan dan regulasi, inovasi teknologi, perubahan perilaku kondumen, serta integrasi dengan sistem energi yang lebih luas. Sebagai penutup beliau menyampaikan bahwa transisi di sektor transportasi harus mampu berkontribusi menggerakkan ekonomi baru berbasis green dari hulu sampai hilir yang menggerakkan industri produktif dengan dukungan tenaga kerja produktif berbasis knowledge dan skill.  

Narasumber berikutnya adalah Ir. Priyatno Bambang Hernowo, S.T., M.M, MPU, IPU, ASEAN.Eng. selaku Direktur Utama PT Anindya Mitra Internasional (AMI) menyampaikan bahwa jumlah emisi karbon untuk mengangkut 40 orang dengan jarak 100 km menggunakan bus memiliki jumlah emisi yang lebih rendah. Apabila menggunakan kendaraan pribadi tentu membutuhkan moda yang lebih banyak dan tentu nanti emisi yang dihasilkan akan semakin banyak pula. Di akhir paparan beliau menyampaikan bahwa Trans Jogja merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam upaya mendukung dekarbonisasi.  

Webinar ini diikuti dengan antusias oleh peserta yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah, BUMN, praktisi, akademisi, dan masyarakat umum. Para peserta terlibat aktif dalam diskusi yang dipandu moderator Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc dari Pustral UGM. Acara diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom dan kanal YouTube streaming Pustral UGM pada hari Rabu, 31 Juli 2024 pukul 09.00– 12.30 WIB diikuti oleh sekitar 633 peserta melalui Zoom dan YouTube. (HLT/DAK/SDD)  

Bank Dunia bekerja sama dengan International Transport Forum (ITF) dan Pustral UGM telah melakukan kajian untuk membantu Pemerintah Indonesia mengidentifikasi road map dekarbonisasi yang efektif dan efisien pada transportasi perkotaan di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menyusun sebuah model yang dapat mengidentifikasi pengaruh setiap kebijakan dan mendorong investasi yang paling berdampak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari mobilitas penumpang perkotaan di Indonesia. Rentang waktu analisis dalam studi dan model ini adalah hingga tahun 2050. 

Setelah melalui beberapa tahap kajian mulai dari pengumpulan data, analisis, pengembangan skenario, dan perancangan model dalam format berbasis excel yang umum digunakan, tim studi mengadakan Final Stakeholders Workshop yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai instansi. Tujuannya adalah untuk mempresentasikan hasil temuan dan pembelajaran dari penelitian ini serta memperkenalkan Model yang telah dirancang serta manfaatnya bagi pembuat kebijakan terkait. Lokakarya ini juga memungkinkan institusi terkait untuk mencoba dan mengoperasikan alat bantu ini dengan bimbingan langsung dari tim studi. Hal ini akan meningkatkan kualitas proses transfer pengetahuan dan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan beberapa skenario alternatif sesuai kebutuhan. Melalui lokakarya ini, tim studi juga berharap dapat menerima masukan akhir atau tanggapan penting dari para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan studi ini. 

Regional workshop diselenggarakan pada hari Kamis 11 Juli 2024 di Jakarta yang dihadiri oleh 75 peserta dari berbagai institusi baik Pemerintah Pusat dan Daerah, lnstitusi Akademis, NGO, Think Tank, Lembaga Donor dan Mitra Pembangunan serta organisasi terkait lainnya.  

Lokakarya ini terdiri dari tiga sesi utama, yaitu Sesi 1 menjelaskan latar belakang penelitian, metodologi, asumsi, proses, dan beberapa hasil utama yang menarik untuk dibahas, Sesi 2 berupa diskusi panel dengan topik “Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan” serta Sesi 3 penjelasan diikuti demonstrasi penggunaan model dan kesempatan bagi peserta untuk mengeksplorasi dan menggunakan alat bantu tersebut. Sesi ini akan diakhiri dengan penyampaian saran masukan dan diskusi penutup. 

Lokakarya dibuka oleh Bapak Evan Maksum selaku Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas selaku keynote speaker. Beliau menyampaikan Arah Pengembangan Transportasi Perkotaan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029. Disampaikan bahwa wilayah perkotaan metropolitan sebagai engine of growth menghadapi berbagai isu yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Data menunjukkan peningkatan 1% urbanisasi meningkatkan 1,4% PDB per kapita masih jauh dibandingkan China (3%) dan negara di Asia Timur-Pasifik (2,7%). Penyebabnya sistem angkutan massal perkotaan masih tertinggal (pangsa pasar angkutan umum masih <20%) dan penggunaan kendaraan pribadi terus meningkat (8% per tahun). Beberapa isu strategis transportasi perkotaan di Indonesia adalah konsumsi energi terus meningkat dengan dominasi penggunaan energi fosil (menggunakan scenario BAU konsumsi energi naik 4.6% atau naik 5 kali lipat jika tidak ada intervensi), emisi GRK sektor transportasi terbesar kedua (26%) setelah sektor energi, polusi udara PM2.5 tertinggi di Asia Tenggara. Arah kebijakan di RPJMN 2025-2045 menaargetkan penurunan emisi GRK 93.5% terhadap PDB di 2045, dan biaya logistik dari 14.9% (2022) menjadi 9% (2045) terhadap PDB. Dalam sektor transportasi telah dilakukan Major Project pada 6 Wilayah Metropolitan yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Semarang dalam bentuk Sustainable Urban Mobility Plan, kelembagaan pengelola transportasi metropolitan, skema integrasi pendanaan, dan integrasi angkutan umum dan perumahan, khususnya MBR. Isu strategis yang muncul adalah belum ada kelembagaan transportasi metropolitan, belum ada rencana mobilitas perkotaan terpadu, keterbatasan fiskal daerah. 

Lokakarya juga menampilkan Kepala Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan, yang diwakili oleh Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan Bapak Marwanto Heru Santoso selaku keynote speaker kedua. Beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dalam UU No. 16/2016 untuk menyikapi perubahan iklim termasuk Perpres No. 98/2021. Pokok utama kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan ekosistem carbon market dan carbon price dengan upaya pencapaian E-NDC (penurunan emisi 31,89% GRK dengan upaya sendiri dan 43,2% dengan bantuan internasional business as usual di tahun 2030). Implementasi aksi mitigasi sektor transportasi pada periode 2015-2022 adalah mencapai 3,9 juta ton CO2 belum cukup karena sektor transportasi merupakan pengguna energi terbesar kedua setelah sektor industri sehingga perlu kerja keras untuk memenuhi target nasional. 

Beliau menyampaikan bahwa tantangan mobilitas perkotaan meliputi: ketergantungan pada kendaraan bermotor konvensional bersumber energi fosil, keterbatasan teknologi dan keuangan dalam mengembangkan transportasi ramah lingkungan, kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, belum adanya indikator kinerja sebagai tools untuk memonitoring kinerja transportasi perkotaan, serta dukungan aspek kelembagaan dan regulasi yang belum optimal. Kendaraan listrik menjadi program pemerintah yang juga harus dipenuhi kebutuhan infrastrukturnya, ada 3 aspek utama meliputi power system, charging infrastructure, dan sustainable battery production. Kemenhub sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam sektor transportasi berkomitmen untuk upaya dekarbonisasi di semua sektor seperti pengembangan angkutan umum berbasis jalan, non-motorized transport berbasis baterai, pemanfaatan bahan bakar alternatif, pembangunan jalur kereta api termasuk MRT, LRT, dan sebagainya. 

World Bank, diwakili oleh Kulwinder Singh Rao selaku Transport Coordinator for Indonesia and Timor Leste, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam ekonomi global sehingga perlu bergerak untuk mewujudkan mobilitas yang berkelanjutan. Bank Dunia berkomitmen membantu Indonesia untuk maju dalam mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. ITF dan Pustral UGM dengan dukungan Pemerintah Australia secara kolaboratif mengembangkan alat perumusan kebijakan untuk mendukung jalur dekarbonasi melalui cost-efficient, passenger transport, dan Indonesian urban areas. Model yang dikembangkan ITF digunakan sebagai strategic tool untuk decarbonization, dan kebutuhan investasi untuk merealisasikan tujuan mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. 

Sesi pertama disampaiklan oleh Yaroslav dari ITF dengan menampilkan Project Overview dan  Methodology Project. ITF merupakan intergovernmental organisation bagian dari OECD yang merepresentasikan sektor transportasi. Tujuan dari INDSUM adalah mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengidentifikasi efisiensi biaya pada upaya dekarbonisasi sektor transportasi penumpang area perkotaan di Indonesia. Proses studi INDSUM meliputi data collection, scenario design, tailored model, dan diseminasi. Lingkup geografis studi ada 35 studi area yang dikelompokkan menjadi 5 kategori berdasarkan urban population. Lingkup studi mencakup 8 official metro area, 13 functional urban area (FUA), 14 kota dan kabupaten. Level diagregasi (perbedaan) yang digunakan dalam pengembangan studi mencakup 12 moda transport, 3 jenis bahan bakar, 5 indikator mobilitas, 4 indicator emisi dan 2 kebutuhan pembiyaan infrastruktur (capex dan opex). Tipe data yang digunakan ada 4 yaitu socio-economics, geographic, transport supply, transport demand. Formulasi pengukuran dampak dari upaya kebijakan yang mungkin menggunakan 7 kategori pengukuran kebijakan dan pengembangan teknologi yang dievaluasi dalam studi. Pengembangan  model dengan 4 scenario: baseline, current policies, higher ambition, net-zero scenario.  

Direktur Transportasi Bapenas Bapak Ikhwan Hakim membuka sesi 2 menyampaikan bahwa tantangan utama saat ini adalah governance (tatakelola) khususnya lintas provinsi yang juga mencakup perencanaan, kelembagaan, dan pembiayaan. Tantangan dan model pembiayaan terutama untuk di luar Jakarta akibat dari keterbatasan fiskal. Fokus RPJMN kedepan melanjutkan pengembangan tata kelola yang sudah ada saat ini dengan penajaman pada aspek regulasi dan skema pembiayaan supaya bisa dilakukan upscaling. Model ITF dapat digunakan secara langsung untuk policy exercise agar realistis untuk diterapkan. 

Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan diwakili oleh Bapak Iman Sukandar menyampaikan bahwa Kemenhub memiliki program stimulan buy-the-service layanan angkutan umum untuk bisa diambil alih oleh pemda seperti di Banjarmasin. Modal utama dalam pengembangan transportasi publik kota-kota di Indonesia sudah ada namun kendala utama adalah kelembagaan dan kemampuan fiskal. WB telah mendanai MASTRAN Project utamanya pada kesiapan infrastruktur pendukung sehingga memenuhi kriteria peraturan dan tingkat pelayanan yang lebih tinggi. 

Pembicara selanjutnya adalah Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan diwakilkan Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Transportasi Ibu Nunuj Nurdjanah. Beliau menyampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan adalah terkait dengan demand, leadership, pembiayaan, kelembagaan. Demand yang ada kecil sehingga tidak sebanding dengan emisi yang dihasilkan oleh modal angkutan massal. Shifting dari private ke public transport masih rendah kecuali yang berpenghasilan lebih tinggi dengan MRT. Misi utama adalah menarik demand dari pengguna transportasi pribadi ke transportasi massal. Beban fiscal tinggi perlu creative financing dan inovasi pelayanan oleh operator. Di daerah yang masih sangat menjadi tantangan terkait opex, apabila capex bisa melalui pinjaman dan sebagainya. Pembiyaan untuk lahan, aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi antar moda membutuhkan kerjasama dan kolaborasi. 

Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas Kemenkomarves diwakili oleh Bapak Hafil Gusni Santana Aji menyampaikan bahwa Kemenkomarves masih berfokus pada Jabodetabek untuk isu sustainability. Isu utama saat ini terkait polusi udara. Kemampuan investasi daerah perlu ditingkatkan. Upaya menekan polusi sektor transportasi, termasuk mempengaruhi perilaku masyarakat dengan memperluas jaringan layanan. Upaya kemenkomarves akan berfokus pada pengembangan network di Jabodetabek dan transport fleet. Pengalihan biaya subsidi untuk sustainable transport diperlukan untuk percepatan E-NDC. 

Bappenas/Kemenhub/Marinvest dalam tanggapannya menyampaikan bahwa pembiayaan adalah isu yang sensitif, kewenangan harus sesuai dengan skema yang ditawarkan, termasuk/khususnya di daerah. Penerimaan pajak (PKB), 10% untuk transportasi, mestinya tidak hanya/didominasi untuk infrastruktur, tapi juga layanan publik transport. Perlu intervensi dari Kemendagri. Perlu penyamaan persepsi dan edukasi pemerintah daerah, untuk fokus berdasarkan dokumen perencanaan. Penyediaan data yang akurat oleh pemerintah daerah sangat penting sebagai modal dalam perencanaan untuk merepresentasikan hasil yang sebenarnya. 

Senior Transport Specialist Bank Dunia, Ibu Nupur menyampaikan bahwa WB sudah lama berkomitmen, transportasi publik masih perlu didorong setelah Jabodetabek. Personal mode, share 21%, transit harus didorong dengan kombinasi non-motorized transportation dan walking melalui opsi menarik bagi masyarakat. Kombinasi upaya public transport, dan setiap cara sustainable transport, termasuk TDM selalu mendapat support dari WB. Carrot and stick diperlukan untuk pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan membutuhkan tiga kali lipat kebutuhan finansial pada tiap tahapan menuju pencapaian jangka panjang. Untuk itu, training untuk adopsi tools formulasi kebijakan dan meningkatkan ownership dan implementasi untuk pengambilan keputusan, data perlu di maintenance dan merupakan bagian dari proses buy-in dari tools. 

Pada sesi 3, Bapak Arif Wismadi selaku team leader dari Pustral UGM menyampaikan bahwa permasalahan keterbatasan kapasitas lembaga dan kemampuan fiskal dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan perlu menjadi fokus dalam melaksanakan implementasi perencanaan maupun kebijakan. Model strategis yang dikembangkan oleh ITF dapat menjadi alat untuk mengukur impact dari kebijakan yang diambil pemerintah (membantu mengukur intervensi stakeholders) untuk mencapai target nasional.  World Bank sudah lama berkomitmen dan berkontribusi dalam pengembangan transportasi publik di Indonesia terutama concern terhadap dekarbonisasi dan mode share. Investasi di sektor transportasi sangat diperlukan terutama mengarah pada pencapaian jangka Panjang. 

Sebagai penutup Bapak Ikhwan Hakim selaku Direktur Transportasi Bappenas menyampaikan bahwa dalam formulasi kebijakan sektor transportasi perkotaan banyak sekali aspek yang perlu menjadi fokus ke depannya terkait dengan infrastruktur, kelembagaan, pembiayaan, dan lain sebagainya. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, perlu upaya sistematis dalam mendeliver kebijakan di tingkat pusat ke tingkat daerah sehingga terbentuk integrasi dan pondasi yang kuat dalam pengembangan transportasi perkotaan.  (DAK/SDD/HLT)

Melengkapi sejarah panjang pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang pernah dijalankan, Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM menyelenggarakan pelatihan GIS angkatan ke 21 pada 8 – 13 Juli 2024. Pelatihan dibuka oleh Ir. Ikaputra, M.Eng., P.hD. selaku Kepala Pustral UGM bertempat di Ruang Sidomukti, Wisma MMUGM Hotel.  

Pelatihan diikuti oleh 16 peserta yang berasal dari berbagai instansi yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad, PT Cakrawala Buwana Lestarindo, Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Indonesia Timur. 

Pengajar pada diklat ini adalah Dr. Eng. Ir. Pumama Budi Santosa, ST., M.App.Sc., IPM., dan Dr. Ir. Bilal Ma’ruf, S.T., M.T., dari Departemen Teknik Geodesi UGM; Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc, dari Departemen Sains dan Informasi Geografi Fakultas Geografi UGM; Bakhtiar Alldino Ardi Sumbodo, S.Si., M.Cs  dari Fakultas MIPA UGM; Karen Slamet Hardjo, S.Si., M.Sc. Alfiatun Nur Khasanah, S.Si., M.Sc. dan Rendy Putra Maretika, S.Si. dari Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi UGM; Agus Kuntarto S.Si dari Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM; Bakhtiar Alldino Ardi Sumbodo, S.Si., M.Cs. dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas MIPA UGM dan Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., dari Pustral UGM. Selain dilakukan melalui penyampaian materi di kelas, peserta juga diberikan materi pelatihan praktik di luar kelas. 

Pelatihan ditutup oleh Sa’duddin S.Si, MBA, MSc., selaku Kepala Divisi Pelatihan , dan Seminar Pustral UGM. Setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan GIS untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari. (HLT/SDD/DAK) 

Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada dan Pusat Kelembagaan Internasional (PUSKI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyelenggarakan kegiatan Regional Workshop berjudul “Regulatory Pilot Space to Facilitate Cross-Border Digital Data Flow for Enabling Self-Driving Car in ASEAN” pada tanggal 4 Juli 2024 di Yogyakarta yang bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan untuk seluruh negara-negara ASEAN terkait pengembangan kerangka peraturan untuk infrastruktur dan sistem yang diperlukan untuk mendukung kendaraan otonom (Autonomous Vehicle/AV), serta rencana aksi untuk aliran data digital lintas batas. Inisiatif ini sejalan dengan ASEAN Digital Masterplan (ADM) 2025, Desired Outcome (DO) 4: A sustainable competitive market for the supply of digital services, serta Enabling Action (EA) 4.1 Continue to identify opportunities to enhance interoperability of the  digital regulation to facilitate cross-border data flows.

Regional Workshop RPS diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh delegasi dari negara-negara ASEAN terutama yang bertanggung jawab di dalam perumusan kebijakan di sektor digital dan transportasi, serta perwakilan Sekretariat ASEAN.

Turut hadir juga sejumlah narasumber yang memperkaya dan mempercepat proses perumusan kerangka kebijakan terkait AV, diantaranya Prof. Dr. Ir. Jazi Eko Istiyanto dari Departemen Ilmu Komputer Dan Elektronika Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Junghwa Kim, Ph.D. Professor dari Kyonggi University, South Korea, Yanuandri Putrasari, Ph.D., Pusat Riset Mekatronika Cerdas Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia, Wei Lung Chen, Chairman of Turing Drive Inc., Taiwan, Muhammad Haziq Faris, CEO REKA Company, Malaysia, Keisuke Yoneda, Ph.D., Directory of Researchers, Kanazawa University, Japan,  Roshan Vijay, Centre of Excellence for Testing & Research of Autonomous Vehicles, Nanyang Technological University, Singapore, Widyawan, Ph.D., Department of Electrical and Information Engineering, Universitas Gadjah Mada.

Regional Workshop RPS dibagi menjadi  3 (tiga) sesi panel yaitu Panel Session 1 (Regulatory Framework and Infrastructure Development) yang dimoderatori oleh Mohamad Rachmadian Narotama, Ph.D., Panel Session 2 (Gradual Pilots and Public Education) yang dimoderatori oleh Dr. Arif Wismadi dan Panel Session 3 (Innovation Hubs and Research Collaboration) yang dimoderatori oleh Sigit Basuki Wibowo, Ph.D.

Regional Workshop RPS dibuka oleh Bapak Ichwan Makmur Nasution selaku Kepala Pusat Kelembagaan Internasional – Kementerian Komunikasi dan Informatika menyoroti kemajuan pesat dalam teknologi AV dan peran integralnya dalam masyarakat. AV mengandalkan teknologi komunikasi canggih, sensor, aktuator, algoritma kompleks, sistem pembelajaran mesin, dan prosesor yang kuat untuk memastikan keamanan. Oleh karenanya, workshop ini merupakan bagian penting dalam implementasi proyek yang bertujuan untuk membangun kerangka regulasi yang solid untuk infrastruktur dan sistem yang diperlukan guna mendukung adopsi luas kendaraan otonom (AV) di ASEAN. Selain itu, juga workshop menyediakan platform penting untuk merumuskan rencana aksi komprehensif yang akan memandu perkembangan AV di negara-negara anggota ASEAN (AMS) dan di seluruh kawasan ASEAN.

Kemudian dilanjutkan oleh Ikaputra, Ph.D selaku Kepala Pustral UGM yang menyampaikan bahwa penelitian terbaru untuk ASEAN telah mengidentifikasi potensi manfaat besar jika kita sepenuhnya mengadopsi teknologi Vehicle to Everything (V2X). Dalam hal keselamatan, penerapan V2X secara penuh dapat mengurangi kecelakaan fatal hingga 79.000 insiden di ASEAN, dengan perkiraan pengurangan biaya kecelakaan sebesar USD 10 juta per tahun. Selain itu, teknologi transportasi pintar ini diproyeksikan dapat mengurangi total emisi ASEAN sebesar 45 juta ton CO². Sejumlah survei juga memperkirakan adanya ekspansi besar di pasar kendaraan otonom pada tahun 2030, yang menunjukkan pertumbuhan pasar rata-rata lebih dari 30% dari tahun 2020 hingga 2030.

Mr. Ishida Eiji Director for Technical Cooperation, International Digital Infrastructure Promotion Division, Global Strategy Bureau, Ministry of Internal affairs and Communications (MIC), Japan juga menyampaikan bahwa Jepang secara konsisten menekankan hubungan dengan ASEAN dan mendukung pembangunan ASEAN, atas dasar saling pengertian dan manfaat. Beliau juga menyoroti peluang bagus untuk meningkatkan hubungan antara ASEAN-Jepang. Teknologi AV berkembang dengan pesat, dan menyadari bahwa ini adalah prioritas ASEAN. Tidak semua orang dapat menggunakan teknologi tersebut saat ini dan terdapat banyak permasalahan seperti aliran data dan keamanan, dan kami berharap lokakarya ini dapat memfasilitasi permasalahan tersebut.

Sebelum memasuki panel session, Dr. Arif Wismadi selaku ketua tim acara workshop ini menyampaikan tujuan dan agenda kegiatan serta rekomendasi kunci dari workshop tahun sebelumnya dan tindak lanjut ke depan.

Pada panel session 1 Prof. Dr. Ir. Jazi Eko Istiyanto menyampaikan materi “Regulation to support Autonomous Vehicles and Digital Data Infrastructure”, Junghwa Kim, Assistant Professor menyampaikan “Lesson on Future Road Safety Regulations: Factors Influencing Collision Severity in Autonomous Vehicles” dan Yanuandri Putrasari, Ph.D. “Regulatory Framework in ASEAN for AV”.

Panel session 2 Wei Lung Chen menyampaikan materi berjudul “Field testing and public communication for autonomous vehicle” dan Haziq Faris, menyampaikan materi berjudul “Autonomous Vehicle Development & Pilot Testing”

Panel session 3 Keisuke Yoneda menyampaikan materi yang berjudul “Demonstration experiments of automated driving on japanese public roads”, Roshan Vijay menyampaikan materi berjudul “Collaborative AV Research Initiatives” dan WIdyawan, Ph.D., menyampaikan materi berjudul “Innovation Hub and Collaboration”

Dalam regional workshop RPS, perwakilan dari setiap delegasi negara ASEAN menyampaikan kondisi terkini mengenai kebijakan yang telah diterapkan di sektor digital dan transportasi untuk mendorong dan memfasilitasi peran sektor digital dan transportasi dalam rangka pengembangan Teknologi AV di masing-masing negara di ASEAN. Informasi yang disampaikan diharapkan akan menjadi dasar bagi pengembangan draft kerangka kerja yang akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan sektor digital dan transportasi mendatang.

Peran infrastruktur sangat penting terhadap konektivitas antar wilayah, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan daya saing ekonomi daerah, demikian disampaikan oleh Dr. Dewanti, MS selaku Sekretaris Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada pada pembukaan Webinar Jelajah Manfaat Dan Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Tata Ruang Wilayah. Webinar dilaksanakan pada Senin, 24 Juni 2024 pukul 09.45 hingga 12.00 WIB. Webinar diselenggarakan oleh Pustral UGM menghadirkan pembicara Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.A., Ph.D. selaku Tim Ahli Pustral UGM, serta Dosen Magister Perencanaan dan Wilayah UGM dan Kayyisa Fitri, S.Ars., M.T, Peneliti Pustral UGM selaku Moderator.

Namun demikian, Dewanti juga mengingatkan dampak negatif pembangunan infrastruktur yang dapat berupa dampak lingkungan, dampak sosial, kesenjangan kesejahteraan, ketergantungan berlebihan pada infrastruktur tertentu (misalnya, jaringan listrik) dapat menjadi risiko jika terjadi gangguan. Untuk itu, webinar diharapkan menjadi media diskusi para stakeholders mengenai bagaimana mengatasi kontradiksi dalam pembangunan infrastruktur sehingga lebih matang dalam perencanaan, pengelolaan yang berkelanjutan, dan keseimbangan antara manfaat dan dampak pembangunan infrastruktur dalam menciptakan interaksi keruangan di suatu wilayah.

Prof Bakti selaku pembicara menyampaikan beberapa catatan terkait pengembangan infrastruktur, diantaranya perlunya peninjauan kembali konsep-konsep pembangunan wilayah. Konsep/pendekatan “growth centres” dan “trickle down effects” atau ‘pusat’ dan ‘pinggiran’ sudah tidak sepenuhnya relevan dan terbukti kurang berhasil sebagaimana dapat dilihat dari tingginya disparitas wilayah. Isu selanjutnya adalah perlunya pemisahan sekaligus integrasi antara infrastruktur pada skala “nasional’ ‘provinsi” ‘lokal’ dan ‘komunitas’. Skala pengembangan ini menjadi isu krusial dalam koordinasi dan integrasi antar pihak baik secara horizontal maupun vertikal.

Pendekatan dalam Undang-undang Penataan Ruang yang mendasarkan pada struktur dan pola ruang yang hierarkis perlu dicek efektifnya sebagaimana terwujud dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), begitu pula konsep Sub Wilayah Perencanaan (SWP) yang digarap oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).

Beberapa perkembangan mutakhir juga perlu diantisipasi, diantaranya globalisasi, free trade yang berimplikasi aliran kapital yang begitu cair, serta percepatan teknologi informasi yang berimplikasi pada bertambah pendeknya jarak dan waktu. Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal/PEL akan lebih pas, dirangkaikan dengan konsep pengembangan wilayah, berbasis tata ruang yang makro dan komprehensif. Selain itu perlu dikaji dan dikembangkan ide ide ‘regional development corridor’ yang digabung dengan pendekatan Local Economic Development (LED). Untuk itu, inisiatif dan inovasi lokal menjadi  lebih krusial.

Sebagai penutup Prof Bakti menyampaikan bahwa infrastruktur merupakan ‘means goals’ dari satu ‘end goals’ tertentu. Infrastruktur mempunyai dua sisi, yaitu pertumbuhan dan layanan dasar/pemerataan. Isu besar yang perlu diperhatikan adalah koordinasi dan sinergi antar berbagai sektor/pemangku kepentingan, sehingga diperlukan satu kerangka kelembagaan yang kuat. Tata ruang harus dan dapat menjadi media koordinasi dan sinergi untuk memastikan bahwa investasi infrastruktur dapat memicu perkembangan dan pemerataan wilayah. Lebih lagi, perlu dikembangkan model model pengembangan wilayah baru, termasul Local Economic Resources Development (LERD) dan Regional Corridor Development, dengan kerangka besar sustainability. Selain itu perlu skema skema pembiayaan yang inovatif seperti Private Finance Initiative (PFI), Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Land Value Capture (LVC) untuk mendorong perencanaan tata ruang yang aktif.

Webinar dihadiri oleh 469 peserta dari berbagai pihak yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Akademisi, Asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsultan/professional dan Media Massa. (DAK)

Infrastruktur jalan tol merupakan yang paling berkembang selama beberapa tahun terakhir untuk mendukung konektivitas. Salah satu isu adalah implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) menuju infrastruktur berkelanjutan. Sifat berkelanjutan memberi keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Seringkali aspek ekonomi lebih ditonjolkan dibandingkan dan aspek lainnya, sehingga diperlukan tata kelola yang pro berkelanjutan. Demikian disampaikan oleh Ir. Ikaputra, M.Eng., P.hD selaku Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dalam Webinar Tinjauan Kritis Pembangunan Jalan Tol Indonesia: Implementasi ESG Menuju Infrastruktur Berkelanjutan. Webinar ini merupakan kerjasama antara Pustral UGM dengan HK ExperTalk, dan disponsori oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), pada Hari Kamis, 2 Mei 2024 Pukul 08.45 hingga 12.00 WIB.   

Selanjutnya Ir. Kimron Manik M.Sc, Direktur Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Kontruksi Kementerian PUPR selaku keynote speaker mewakili menyampaikan bahwa Industri Konstruksi merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar keempat, dengan peran sebesar 10,49% dan pertumbuhan 7,68% per tahun. Di sisi lain, Industri Manufaktur dan Konstruksi menjadi penyumbang terbesar ketiga sebesar 21,46% dari total Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Energi pada tahun 2019 sebesar 638.452 Gg CO. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon akan meningkatkan daya dukung lingkungan dan menurunkan emisi GRK seiring pertumbuhan PDB rata-rata Indonesia tahun 2025-2045 mencapa 6,22%. Emisi GRK diharapkan menurun sebesar 51,51% secara kumulatif tahun 2010 – 2045 atau secara tahunan sebesar 80,98% di tahun 2045 di bawah skenario business as usual, untuk dapat menuju net zero emissions di tahun 2060. Hal ini akan berdampak pada penurunan intensitas emisi sebesar 93,5% di tahun 2045 di bawah level 2010.  

Beliau menyampaikan bahwa integrasi pertimbangan ESG ke dalam proyek infrastruktur mencakup identifikasi dan mitigasi risiko lingkungan, sosial dan tata kelola, serta identifikasi dan optimalisasi manfaat sosio-ekonomi. Penerapan konstruksi berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan tiga pilar utama konstruksi berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 9 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan. Tiga pilar utama tersebut adalah: 1) mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang memberikan manfaat ekonomi dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan melalui penyusunan program prioritas, efisiensi sumber daya, dukungan terhadap usaha lokal dan UMKM, 2) dapat mempertahankan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui penggunaan lahan tepat guna, konservasi energi, konservasi air, manajemen lingkungan, manajemen dan pengelolaan rantai pasok sumber daya konstruksi, 3) mewujudkan pembangunan yang bersifat adil, inklusif, dan mengurangi disparitas sosial sehingga berdampak pada pengurangan kesenjangan sosial melalui optimalisasi partisipasi masyarakat (dengan memperhatikan unsur gender, kaum disabilitas dan kaum marginal), pelestarian budaya atau kearifan lokal.  

Selanjutnya pembicara pertama, Bapak Dwi Susanto selaku Vice President of Environmental and Social PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menyampaikan bahwa PT PII menjalankan Environmental and Social Management Framework (ESMF) untuk menjamin keberlanjutan proyek. ESMF merupakan seperangkat kebijakan, prosedur, dan perangkat untuk mengelola aspek lingkungan dan sosial mulai dari persiapan, konstruksi, dan pengoperasian untuk memastikan semua proyek sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan identifikasi Dampak Proyek yang dijamin oleh PT PII, GHG Emission merupakan dampak penting terutama terhadap pemicu perubahan iklim. Oleh karena itu, pengurangan emisi karbon merupakan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. 

Selanjutnya Dwi menyampaikan beberapa peluang dan tantangan penerapan ESG dalam pembangunan infrastruktur, diantaranya adalah sinkronisasi standard ESG antar key stakeholder yang berperan dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini akan berdampak pada efisiensi waktu dan biaya dalam penyiapan proyek, pemberian jaminan pemerintah, dan pembiayaan proyek infrastruktur. Isu lain adalah implementasi skema KPBU dan pemberian dukungan fiskal terkait (yang mengedepankan prinsip ESG) kadang masih dianggap rumit, lama dan mahal. Hal ini merupakan tantangan dalam sinkronisasi proses dan komunikasi kepada stakeholders sehingga timeline proses dan biaya kajian ESG perlu dimasukan dalam proses penyiapan proyek. Isu selanjutnya adalah standar ESG dapat mendorong pembiayaan alternatif bagi pembangunan infrastruktur. Skema KPBU dan skema pembiayaan alternatif lainnya (termasuk penjaminan) sejalan prinsip ESG. Hal ini merupakan tantangan sehingga diperlukan penetapan standar ESG yang diterapkan dalam penyiapan Proyek dan tindak lanjut terhadap gap standar ESG dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan sektoral. Isu terakhir adalah penerapan ESG memerlukan sumberdaya manusia dengan kompetensi dan pengalaman khusus. Hal ini merupakan tantangan sehingga diperlukan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia terutama di pihak PJPK untuk dapat memasukan prinsip ESG dalam proses penyiapan proyek dan BUP dalam menerapkan dan melaporkan implementasi ESG proyek.  

Pembicara selanjutnya Bapak Aldrin Maulana selaku Business Development Group Head PT Jasa Marga, menyampaikan materi Implementasi Environment, Social, and Governance (ESG) dalam Pembangunan Jalan Tol. Beliau menyampaikan bahwa PT Jasa Marga sudah menjalankan prinsip keberlanjutan sejak tahun 90an. Prinsip-prinsip ESG sudah diterapkan dari tahap perencanaan, pembangunan, operasi serta monitoring. Pada tahun 2023 beberapa program yang terkait dengan ESG diantaranya adalah Efisiensi air dan pemanfaatan kembali (water recycle), Efisiensi material/bahan, Penataan lanskap yang bersih, rapi, hijau dan estetis; Penggunaan energi baru terbarukan (PLTS Atap), Penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Rest Area/ Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), Pembentukan Komite Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL), Penyempurnaan Program TJSL, dan Perbaikan Penyusunan Laporan Keberlanjutan. Aldrin menyampaikan bahwa PT Jasa Marga sudah mencapai hasil penilaian ESG yang cukup baik dari beberapa lembaga, misalnya S&P Global memberi nilai 29 atau kategori medium, Refinitiv memberi nilai 62 dari 100, BPKP memberi nilai 71,36% atau kategori Cukup Baik, serta Sustainalitic memberi nilai ESG Risk Rating sebesar 15,2 atau low risk. PT Jasa Marga juga sudah menyusun Peta Jalan Keberlanjutan Jasa Marga Periode 2024-2027.  

Pembicara selanjutnya Prof. (Ret) Dr. Ir. Chafid Fandeli, M.Sc selaku Peneliti Senior Pustral UGM menyampaikan tema Peluang Bisnis Tambahan dalam Pembangunan Jalan Tol dengan Pendekatan Green Technology. Beliau menyampaikan bahwa konsep pembangunan jalan tol perlu dikembangkan dengan paradigma baru untuk agenda nasional yang sekaligus memecahkan masalah nasional, diantaranya mendukung NZE (Net Zero Emission), mengembangkan penciptaan peluang kerja baru akibat dari memanfaatkan jasa lingkungan yang belum termanfaatkan, pembangunan yang meningkatkan nilai ekonomi lingkungan (environmental economics), kebijakan yang menghadirkan ekonomi hijau (green economic). Pembangunan jalan tol memiliki manfaat yang beraneka ragam dan dapat dikembangkan dengan konsep baru, diantaranya EVA (environmental value added), cradle to cradle tidak cradle to grave, green technology, green management, 3R (reduced, reused, recycle) dan green community. Konsep pembangunan jalan tol dengan prinsip sustainable development merupakan upaya mengembangkan bussines opportunity. Pengembangan dilakukan dengan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan (cemaran udara dengan solusi upaya penyerapan emisi carbon dengan greenery development), pemberdayaan masyarakat (menciptakan peluang kerja saat pra, konstruksi dan operasional), pengembangan ekonomi lokal (penciptaan kegiatan green business), dan pemberdayaan budaya lokal dan kearifan lokal (village tourism). 

Webinar dihadiri oleh lebih dari peserta 1.469 yang berasal dari berbagai kalangan melaui channel Zoom meeting dan YouTube Pustral UGM. Sesi diskusi dipandu oleh Ir. Deni Prasetio Nugroho, S.T., M.T., IPM selaku Peneliti Pustral UGM. Sebanyak 10 penanya terbaik mendapatkan hadiah berupa buku Pembangunan Jalan Tol Hijau Sebagai Peluang Bisnis Bidang Konservasi Lingkungan karya Prof Dr. Ir. Chafied Fandeli dan Budiyono, S.P., S.T., M.A., M.Si.  (DAK/SDD)