Pembangunan infrastruktur transportasi merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan. Proyek-proyek seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mengurangi biaya logistik serta mendorong sektor pariwisata. Kompleksitas proyek infrastruktur berskala besar menuntut pendekatan manajemen yang inovatif dan terintegrasi agar berjalan secara efektif dan efisien.

Hal tersebut disampaikan oleh Ir. Ikaputra, Ph.D., Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, dalam webinar bertajuk “Manajemen Proyek yang Modern dalam Pembangunan Infrastruktur Transportasi: Strategi untuk Keberhasilan Implementasi dan Keberlanjutan” pada Selasa, 25 Maret 2025.

Webinar yang berlangsung pukul 08.45–11.45 WIB ini menghadirkan para ahli di bidangnya, yaitu Weni Maulina (Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta), Ir. Wahyu Utomo, M.S., Ph.D. (Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Percepatan Infrastruktur dan Investasi), serta Dr. Adi Prasetyo, M.Eng. (PM), MPU, PMP, PRINCE2 (Presiden Prince2 Project Management Association Indonesia). Acara ini dipandu oleh Prof. Dr.-Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc. (Eng.), IPU., APEC. Eng., QRGP, Guru Besar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM sekaligus Tim Ahli Pustral UGM.

Dalam pemaparannya, Weni Maulina menjelaskan bahwa PT MRT Jakarta memiliki tiga mandat utama, yaitu pengembangan infrastruktur, operasi dan pemeliharaan, serta pengembangan bisnis dan Transit Oriented Development (TOD). MRT Jakarta hadir sebagai solusi atas permasalahan kemacetan, polusi udara, dan kerugian ekonomi akibat ketidakefisienan transportasi di ibu kota.

Pembangunan MRT Jakarta menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perencanaan ruang bawah tanah yang kompleks, kondisi tanah lunak, perlindungan bangunan bersejarah, hingga manajemen lalu lintas selama konstruksi. Untuk mengatasi risiko tersebut, PT MRT Jakarta menerapkan pendekatan manajemen risiko yang terstruktur, mencakup identifikasi, analisis, respons, dan pemantauan risiko secara berkala. Selain itu, berbagai strategi mitigasi risiko juga diterapkan, seperti akuisisi lahan sejak dini, investigasi tanah yang mendalam, serta sistem kontrak berbasis paket kerja untuk memastikan proyek berjalan sesuai target. Di luar tantangan tersebut, MRT Jakarta memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, termasuk peningkatan nilai properti, pengembangan hunian terjangkau, serta penciptaan lapangan kerja dalam skema TOD.

Sementara itu, Wahyu Utomo, Ph.D. membahas pengelolaan risiko dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang infrastruktur. Ia menyoroti pendekatan PMI Risk Management, yang mencakup empat tahap utama: identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, serta kontrol dan pemantauan risiko. Risiko utama yang sering dihadapi dalam PSN meliputi pengadaan lahan, aspek finansial, regulasi, dampak lingkungan dan sosial, serta tantangan operasional dan konstruksi.

Untuk mengatasi risiko tersebut, pemerintah mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta memanfaatkan peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dalam meningkatkan kelayakan kredit proyek. Wahyu juga menyoroti beberapa proyek PSN yang berhasil mengatasi tantangan risiko, seperti SPAM Umbulan, Tol Serang–Panimbang, dan Tol Balikpapan–Samarinda. Keberhasilan proyek-proyek ini dicapai melalui koordinasi lintas instansi, penerapan early warning system, serta penjaminan pendapatan minimum. Evaluasi keberhasilan proyek dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan ketepatan waktu, efisiensi anggaran, kualitas infrastruktur, serta dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat.

Sebagai pembicara ketiga, Dr. Adi Prasetyo membahas tantangan utama dalam manajemen proyek infrastruktur skala besar. Ia menyoroti konsep “The Iron Law of Megaprojects“, yang menjelaskan bahwa proyek-proyek besar cenderung mengalami keterlambatan serta pembengkakan biaya.

Menurut Adi, proyek infrastruktur yang sukses tidak hanya diukur dari pencapaian output fisik, tetapi juga dari manfaat jangka panjang yang dihasilkan. Dalam perencanaannya, pendekatan berbasis data dan analisis risiko mendalam menjadi kunci untuk menghindari bias perencanaan yang sering kali menyebabkan proyek gagal mencapai target.

Penelitian dari Prof. Bent Flyvbjerg mengidentifikasi sepuluh bias dalam perencanaan dan manajemen proyek, di antaranya bias optimisme (cenderung meremehkan risiko), bias representasi strategis (manipulasi informasi proyek), dan bias eskalasi komitmen (tetap melanjutkan proyek meskipun tidak menguntungkan). Oleh karena itu, webinar ini menekankan pentingnya penerapan strategi berbasis data, peningkatan transparansi, serta evaluasi menyeluruh untuk menjamin keberhasilan proyek infrastruktur transportasi.

Webinar ini dihadiri oleh 1.335 peserta yang bergabung melalui Zoom Meeting serta kanal YouTube Pustral UGM. Sebagai bentuk apresiasi, doorprize diberikan kepada tiga penanya terbaik, berupa buku “Kapita Selekta Pengembangan Pelabuhan di Indonesia”.

Melalui diskusi yang mendalam, webinar ini menegaskan bahwa manajemen proyek infrastruktur transportasi membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan. Pengalaman dari MRT Jakarta dan Proyek Strategis Nasional menjadi pelajaran berharga dalam membangun infrastruktur transportasi yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa depan. (Udin Ns)

Penulis: Dwi Ardianta Kurniawan, S.T, M.Sc[1]

[1] Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM

Kereta api merupakan jenis sarana transportasi yang sedang naik daun. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penumpang kereta api di beberapa stasiun di DIY (Wates, Yogyakarta, Lempuyangan, Maguwo dan Yogyakarta International Airport) pada tahun 2023 secara total adalah sebesar 9.880.950 orang, yang terdiri dari 3.325.510 penumpang KRL/KRD dan 6.555.440 orang non KRL/KRD atau penumpang KA Jarak Jauh termasuk KA Bandara. Jumlah tersebut meningkat tajam dari penumpang tahun 2022 sebesar 6.805.370 orang atau terjadi peningkatan sekitar 45,2%.

Terlepas dari kondisi pasar yang sedang recovery setelah pandemi, profil tersebut menunjukkan bahwa moda KA telah menjadi salah satu pilihan utama dalam perjalanan baik dalam kota maupun antar kota di Jawa. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa para pelaku perjalanan cukup puas dengan layanan yang telah diberikan oleh moda kereta api.

Namun demikian, masih terdapat pekerjaan rumah yang cukup penting untuk diperhatikan, salah satunya pengaturan di stasiun, khususnya Stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Stasiun ini adalah stasiun kedua terbesar setelah Stasiun Yogyakarta (lebih dikenal dengan Stasiun Tugu), dengan volume penumpang pada tahun 2023 sebesar 2.136.690 yang terdiri dari 800.600 penumpang KRL/KRD dan 1.336.090 penumpang non KRL/KRD.

Peruntukan stasiun ini sebagian besar adalah untuk stasiun penumpang kelas ekonomi, KRL/KRD dan angkutan barang. Hal ini menunjukkan bahwa Stasiun Lempuyangan adalah stasiun yang sangat penting untuk mendukung pergerakan penumpang dan barang di Yogyakarta dan sekitarnya. Meskipun demikian, pengalaman menggunakan kereta api dari Stasiun Lempuyangan memunculkan kesan adanya karut marut yang memerlukan penanganan serius.

Kebutuhan pengaturan di stasiun ini paling tidak mencakup 3 hal. Pertama, akses menuju stasiun. Saat ini akses menuju stasiun hanya ada satu baik untuk keberangkatan maupun kedatangan yang berada pada satu garis lurus. Hal ini menjadikan ruas tersebut rawan mengalami kemacetan pada saat-saat keberangkatan dan kedatangan kereta yang berdekatan. Hal ini diperparah dengan adanya perlintasan kereta api sebidang yang berada di salah satu pintu masuk dari arah barat/utara. Bagi para calon penumpang naik, hal ini tentu menjadi permasalahan ketika waktu keberangkatan sudah dekat sehingga berpotensi ketinggalan kereta.

Kedua, parkir yang kurang tertata. Ruas jalan yang tidak terlalu lebar di depan stasiun masih ditambah beban dengan parkir kendaraan roda 4 di sisi utara dan roda 2 di sisi selatan. Hal ini menambah kemacetan untuk menuju pintu masuk maupun pintu keluar yang mengurangi kenyamanan baik bagi para pelaku perjalanan, pengantar, maupun penjemput. Sisi pintu masuk keberangkatan yang berada pada posisi ujung ruas jalan juga menjadi permasalahan tersendiri bagi para penumpang yang akan berangkat terutama ketika waktu keberangkatan sudah hampir tiba.

Ketiga, banyaknya pelanggaran oleh pengendara roda dua yang melawan arah. Ruas jalan depan stasiun adalah jalan searah dari barat ke timur, namun seringkali ditemui banyak pengendara roda 2 yang melawan arus. Hal ini kerapkali dilakukan secara bersama-sama, sehingga menjadikan pihak yang benar seringkali sungkan atau takut untuk menegur.

Permasalahan-permasalahaan tersebut memperlihatkan adanya kompleksitas pengaturan yang memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini dikarenakan sebagian masalah tersebut sesungguhnya tidak berada pada wilayah stasiun, namun pada kawasan sekitar stasiun yang bukan merupakan kewenangan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebagai pengelola. Pengaturan jalan akses dan parkir badan jalan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sementara penegakan hukum bagi para pelanggar lalulintas merupakan kewenangan Polri.

Tentu para pihak terkait bukan tidak mengetahui mengenai permasalahan tersebut, hanya saja tingkat kompleksitas masalah memang cukup rumit sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Terobosan mungkin dapat dilakukan oleh PT KAI melalui manajemen aset yang dimiliki, misalnya perluasan lahan parkir maupun pemindahan angkutan barang ke stasiun di luar daerah. Selain mengoptimalkan angkutan penumpang, hal ini dapat memberi peluang penambahan akses menuju stasiun apabila dimungkinkan. Tentu semua terpulang kepada para stakeholders yang terkait untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pengguna.

Artikel ini telah tayang di Opini Kedaulatan Rakyat, 23 Desember 2024

Sumber gambar: radarjogja

Penulis: Dwi Ardianta Kurniawan, S.T, M.Sc[1]

[1] Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM

Beberapa waktu yang lalu di media sosial beredar video dua motor yang bertabrakan pada dini hari. Keterangan video tersebut menyebutkan bahwa terdapat korban yang meninggal dunia pada kecelakaan tersebut. Beberapa waktu kemudian juga beredar video seseorang yang tengah tergeletak di jalan, sepertinya kejadian pada sore hari ketika lalulintas tengah ramai. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai korban pada kejadian tersebut.

Yang menarik perhatian adalah, kedua kejadian tersebut terjadi pada lokasi yang sama, yaitu Jalan Kaliurang, tepatnya samping Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada. Penyebab kecelakaan diperkirakan juga sama, yaitu menghindari polisi tidur kecil-kecil yang berjejer selang-seling pada separuh badan jalan di sepanjang ruas jalan tersebut. Kejadian tersebut wajar menimbulkan pertanyaan, sudah tepatkan pemasangan alat pengatur lalulintas semacam itu?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu harus didefinisikan apa jenis alat pengatur lalulintas yang dimaksud. Apabila mencermati Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan yang diperbaharui melalui PM 14/2021, alat pengatur tersebut adalah pita penggaduh yang bernama rumble strip yang merupakan bagian dari alat pengaman pengguna jalan.

Pita penggaduh sebagaimana disebutkan pada Pasal 33 PM 82/2018 memiliki beberapa fungsi, yaitu mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Memperhatikan fungsi tersebut, tentu keseluruhannya bertujuan untuk meningkatkan keselamatan baik pengendara maupun para pengguna jalan lainnya. Lalu mengapa fungsi yang ideal tersebut justru menimbulkan ekses negatif yang tidak diharapkan?

Beberapa hal dapat diperkirakan sebagai penyebab. Pertama, desain dari pita penggaduh tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam peraturan menteri telah diatur dengan jelas bagaimana desain untuk pemasangan pita penggaduh, baik dari bahan, dimensi dan sebagainya. Aturan tersebut tentu sudah didasarkan pada kajian, sehingga dapat berfungsi dengan baik tanpa harus menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan.

Dalam penerapannya, desain tersebut tidak selamanya diikuti, misalnya dalam bentuk ketinggian, panjang, maupun bahan yang digunakan. Penyimpangan tersebut dapat berimplikasi pada terjadinya dampak yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan maupun kerusakan pada kendaraan. Pada beberapa kasus, desain yang tidak sesuai standar juga dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan pengemudi, misalnya terjadinya kerusahan syaraf tulang belakang karena goncangan.

Penyebab kedua, perilaku pengemudi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tujuan pemasangan pita penggaduh salah satunya adalah untuk menurunkan kecepatan pengemudi. Masalahnya, tidak semua pengemudi memahami atau memahami namun tidak mau melaksanakan tujuan tersebut. Akibatnya, pengemudi tetap menjalankan kendaraan pada kecepatan normal dengan cara menghindari pita penggaduh apabila dimungkinkan.

Pada kasus yang disebutkan pada awal tulisan, terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kombinasi kedua hal tersebut. Desain pita penggaduh dibuat hanya pada separuh badan jalan secara berselang-seling, sehingga menyebabkan pengendara cenderung untuk bermanuver menghindar pada sisi jalan lainnya. Hal ini seringkali tidak hanya dilakukan oleh kendaraan roda dua, namun juga kendaraan roda empat, walaupun hanya sebagian roda yang dapat menikmati kondisi tanpa goncangan. Dapat dibayangkan apabila hal tersebut dilakukan bersamaan oleh kendaraan yang datang dari kedua arah, terjadinya kecelakaan hampir pasti akan terjadi, apalagi apabila kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi.

Apa yang harus dilakukan agar kejadian tersebut tidak berulang kembali, tentu kembali ke penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Pada jangka pendek, harus dilakukan pemeriksaan desain pita penggaduh agar sesuai dengan standar, misalnya yang dipasang pada Jalan Kaliurang juga Jalan Ngampilan yang terindikasi kurang memenuhi standar. Yang kedua, yang memerlukan penanganan jangka panjang adalah perubahan perilaku pengemudi. Perlu dicamkan bahwa pita penggaduh tujuannya untuk alat pengaman dan meningkatkan keselamatan pelaku perjalanan, bukan untuk dihindari dan diakali keberadaannya.

Artikel ini telah tayang di Opini Kedaulatan Rakyat, 17 Maret 2025

Sumber gambar: rri.co.id

Joewono Soemardjito, peneliti dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, menyatakan bahwa tingginya biaya logistik di Indonesia merupakan konsekuensi dari kondisi geografis negara yang terdiri dari lebih dari 17.500 pulau, sehingga distribusi barang dan komoditas harus mengandalkan transportasi antarpulau. Untuk menekan biaya logistik dari aspek transportasi, beberapa langkah dapat dilakukan, seperti mengkonsolidasikan muatan di daerah produksi guna meningkatkan volume pengiriman sehingga tarif angkutan barang bisa ditekan. Selain itu, peningkatan infrastruktur pelabuhan dengan menambah fasilitas tertentu juga dapat mempercepat proses bongkar muat barang, baik dari maupun ke kapal.

Foto: pelindo.co.id

Berita selengkapnya: www.ugm.ac.id 

Lonjakan kenaikan arus mudik merupakan masalah yang tak bisa dihindari setiap memasuki musim libur panjang dan hari raya. Terlebih saat menjelang lebaran, kepadatan yang merayap di jalanan menjadi pemandangan yang lazim bagi para pemudik. Pemerintah kembali melanjutkan Paket Ekonomi Stimulus untuk Ramadhan-Lebaran 2025, yang sebelumnya sudah berjalan pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 lalu.

Dr. Ir. Dewanti, M.S. dari Pustral UGM mendukung kebijakan stimulus ekonomi pemerintah karena dapat meringankan beban masyarakat. Ia menilai kebijakan ini mampu meningkatkan mobilitas dengan membuat transportasi lebih terjangkau, yang berdampak positif pada ekonomi dan sektor terkait. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, operator transportasi, dan masyarakat agar manfaatnya optimal.

Foto: ayosemarang.com

Berita selengkapnya: www.ugm.ac.id 

Salah satu tema dan sasaran pembangunan wilayah dan sarana prasarana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2024-2029 adalah penguatan sarana prasarana dan konektivitas antar wilayah. Transportasi laut dan pelabuhan memiliki peranan yang sangat krusial dalam perekonomian global dan nasional. Dengan lebih dari 80% perdagangan dunia dilakukan melalui jalur laut, sektor ini menjadi tulang punggung bagi banyak negara, terutama bagi negara maritim seperti Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Hal ini menjadikan industri maritim sebagai backbone logistik domestik sehingga integrated connectivity ecosystem menjadi hal yang sangat penting baik dari sisi konektivitas laut, darat, maupun udara. Ekosistem maritim bukan hanya sekadar kumpulan perusahaan yang beroperasi di laut dan pelabuhan, tetapi juga merupakan jaringan yang dinamis dari berbagai pelaku usaha—mulai dari operator pelabuhan, perusahaan logistik, hingga industri perkapalan. Setiap elemen di dalam ekosistem ini saling terkait dan berperan penting dalam menciptakan sinergi yang mendorong pertumbuhan ekonomi maritim yang berkelanjutan.

Knowledge sharing menjadi salah satu key enabler penting dalam meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, serta kolaborasi lintas pelaku usaha. Melalui pertukaran pengalaman, inovasi teknologi, dan best practice, setiap pelaku usaha dapat meningkatkan daya saingnya, sekaligus memperkokoh fondasi ekosistem maritim secara keseluruhan. Penyusunan buku merupakan salah satu bentuk knowledge sharing untuk meningkatkan ekosistem kemaritiman. Dalam konteks tersebut, penyusunan Buku Seri Kapita Selekta Pengembangan Pelabuhan di Indonesia yag diinisasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dengan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM mencerminkan keseriusan BUMN untuk mengembangan sumber daya kepelabuhanan bukan hanya bagi pelaku, namun juga regulator, akademisi maupun masyarakat secara luas.

Untuk memperluas gaung knowledge sharing tersebut, Pelindo bekerjasama dengan Pustral UGM mengadakan seminar dengan tema besar “Membangun Pelabuhan Menuju Indonesia Emas 2045”. Topik seminar mencakup 3 aspek besar, sebagaimana isi dari buku seri Kapita Selekta Pengembangan Pelabuhan di Indonesia, yaitu Perspektif kebijakan pengembangan Pelabuhan di Indonesia (Indonesia port development policy perspectives), Pengelolaan pelabuhan berkelanjutan (Sustainable port management), dan Aspek teknis dalam pengembangan pelabuhan (Technical aspects of port development).

Seminar dilaksanakan Senin 24 Februari 2025 bertempat di Gedung Magister Manajemen (MM) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dibuka oleh Prof. Supriyadi, M.Sc., Ph.D., CMA., CA., Ak selaku Wakil Rektor UGM Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan. Seminar menghadirkan Bapak Arif Suhartono Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai keynote spaker dengan tema Transformasi Pelindo Pasca Penggabungan. Penggabungan 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Layanan Pelabuhan pada 1 Oktober 2021, menghasilkan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai satu-satunya BUMN di Indonesia untuk bisnis layanan pelabuhan. Wilayah layanan Pelindo mencakup seluruh negeri, dari wilayah timur hingga barat Indonesia.

“Pelabuhan memiliki peran kritikal dalam konektivitas maritim karena 90% nilai ekspor impor indonesia melalui transportasi laut. Terkait dengan upaya penurunan biaya logistik, penurunan port stay dapat memberikan kontribusi signifikan pada penurunan biaya logistik”, demikian disampaikan Arif. Agar dapat meningkatkan kualitas layanan hingga setara dengan standar global, Pelindo melakukan transformasi layanan guna mengurangi waktu port stay. Transformasi pelabuhan memberikan dampak yang signifikan bagi Pelindi sendiri berupa efisiensi biaya operasional, potensi penambahan trafik dan peningkatan kompetensi & knowledge. Bagi pelanggan, manfaat yang diperoleh adalah pengurangan port stay & cargo stay, optimalisasi berthing window dan penghematan ship rental cost. Secara luas bagi ekosistem maritim, akan dapat dicapai manfaat berupa kontribusi pada penurunan biaya logistik dan mendukung konektivitas maritim.

Pelindo juga terus melakukan upaya digitalisasi dan standarisasi sistem layanan operasional dalam rangka mendukung Program Ekosistem Logistik Nasional. Pelindo berperan aktif dalam ekosistem logistik nasional dengan memfasilitasi platform terminal operator yang mengkonsolidasikan sistem dan transaksi terminal di bawah koordinasi Pelindo untuk dapat berkolaborasi secara aktif dengan entitas NLE lainnya baik dari sektor Pemerintah maupun swasta.

Transformasi pada berbagai aspek menghasilkan value creation pasca-merger diantaranya dalam aspek Standarisasi Layanan Operasional, Digitalisasi Layanan Kepelabuhanan, Integrasi Layanan Pelindo Group, Transformasi Model Bisnis, Transformasi Komersial, dan Transformasi Keuangan. “Total realisasi value creation pasca-merger sebesar Rp 5,44 Triliun dari total target Rp 6,08 Triliun atau tercapai 90%,” demikian disampaikan oleh Arif.

Selanjutnya disampaikan pemaparan oleh Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc., IPU., APEC.Eng. dari Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada dan Prof. Sari Wahyuni, SIP., M.Sc., Ph.D. dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Indonesia dengan tema Kebijakan dan Implementasi Pembiayaan Pelabuhan dan Lesson Learnt Pelabuhan Terbaik Dunia.

Danang menyampaikan berbagai tema penting dalam buku yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 – 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025 – 2045. Beberapa tema tersebut adalah Masa Depan Kepelabuhanan di Indonesia, Rantai Pasok Global dan Kebutuhan Pengembangan Pelabuhan, Peran Pelabuhan dalam Sistem Logistik Nasional, Indeks Pengukuran Kinerja Pelabuhan dan Logistik Maritim, Digitalisasi dan Smart Port, Tata Kelola dan Regulasi Kepelabuhanan, Pengembangan Pelabuhan Berkelanjutan, serta Skema Pembiayaan Infrastruktur Pelabuhan.

Danang juga menyampaikan beberapa kebijakan pelabuhan di Indonesia dan global policy trend perlu menjadi perhatian. Digitalisasi dan smart logistics mengintegrasikan pelabuhan dalam jaringan global serta pelabuhan global menerapkan KPI berbasis big data dan AI untuk memantau kinerja operasional. Tren global menunjukkan peningkatan skema KPBU (Public-Private Partnership) termasuk melalui Green Financing, dan penerapan green carbon credit. Isu lain adalah regulasi pelabuhan hijau (Green Port Regulations) semakin diperketat di Eropa dan Amerika Utara dan pelabuhan maju mengadopsi renewable energy seperti tenaga surya dan angin, cold ironing dan elektrifikasi terminal menjadi standar global. Perlu juga diperhatikan bahwa smart port global memanfaatkan blockchain untuk transparansi rantai pasok dan keamanan siber menjadi isu utama bagi pelabuhan digital. Pelabuhan dengan supply chain visibility platforms dan autonomous trucking mulai diuji coba di beberapa pelabuhan maju, serta digital twin merupakan praktik yang mulai digunakan secara luas.

Sementara Sari menyampaikan beberapa strategi pelabuhan yang berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, aspek partnership (kemitraan), aspek peace (perdamaian). Aspek ekonomi berupa peningkatan daya saing dan profitabilitas pelabuhan secara berkelanjutan tanpa menguras sumber daya alam. Aspek sosial berkaitan dengan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat sekitar pelabuhan, hubungan yang harmonis dan saling bersinergi dengan pemangku kepentingan,  keselamatan dan keamanan pekerja dan masyarakat. Aspek lingkungan, dengan strategi reduksi sampah dan limbah, pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati, praktik ramah lingkungan dalam operasional pelabuhan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Selain itu, aspek  partnership (kemitraan), dengan mempertimbangkan pemangku kepentingan (pemerintah, operator pelabuhan, pelayaran, dan komunitas local misalkan untuk mengurangi dampak lingkungan. Terakhir aspek peace (perdamaian), stabilitas politik di Indonesia sangat penting untuk memastikan kelancaran operasi pelabuhan dan kelancaran rantai pasokan.

Hadir sebagai penanggap adalah Ihsanuddin Usman (Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Pelabuhan Indonesia), Dr Gugus Wijonarko, MM. (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati /Stiamak) dan Harry Sutanto, Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bidang Maritim dan Pelabuhan. Diskusi dipandu oleh moderator, Prof. Raja Oloan Saut Gurning, S.T., M.Sc., Ph.D.CmarTech dari Fakultas Teknologi Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Dalam rangkaian acara juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan Universitas Gadjah Mada mengenai kerjasama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; pemagangan; dan bidang lain yang disepakati. Termasuk juga disepakati bahwa royalty buku nantinya disampaikan ke UGM untuk penelitian bidang kepelabuhanan.

Seminar dihadiri oleh sekitar 393 peserta yang hadir secara offline dan 1124 peserta yang hadir secara online melalui zoom dan YouTube. Acara dimeriahkan dengan tari Bara Mustaka dan game Kahoot dengan hadiah berupa gadget. (DAK/SDD/HLT)

Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM menyelenggarakan pelatihan Spatial dan Network Analysis Angkatan ke-7 pada 11–13 Februari 2025 di Ruang Pelatihan Pustral UGM. Peserta pelatihan berjumlah tujuh orang, seluruhnya berasal dari PT Prima Layanan Nasional Enjiniring.

Pelatihan dibuka oleh Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., selaku Kepala Pustral UGM, dengan pengajar Dr. Eng. Ir. Purnama Budi Santosa, S.T., M.App.Sc., IPM., dari Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik UGM; Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si.; dan Dr. Barandi Sapta Widartono, S.Si., M.Si., M.Sc., dari Departemen Sains Informasi Geografis, Fakultas Geografi UGM. Selain itu, turut mengajar Alfiatun Nur Khasanah, S.Si., M.Sc., dan Rendy Putra Maretika, S.Si., M.Sc., dari Departemen Teknologi Kebumian, Fakultas Vokasi UGM; serta Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., dari Pustral UGM.

Pelatihan mencakup 28 Jam Pelajaran (JP) dengan materi Konsep Dasar GIS, Analisis Spasial dengan Data Vektor, Analisis Spasial dengan Data Raster, Analisis Jaringan (Network Analysis), serta Visualisasi Data Spasial. Pelatihan dilakukan secara kombinasi antara teori dan praktik dengan perbandingan 8 JP teori dan 20 JP praktik. Dalam pelatihan ini, peserta dilatih dalam penentuan lokasi gardu induk menggunakan data vektor maupun raster berdasarkan area layanannya, serta penentuan lokasi yang optimal untuk pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).

Pelatihan Spatial dan Network Analysis Angkatan ketujuh ditutup oleh Dr. Ir. Dewanti, M.S., selaku Sekretaris Pustral UGM, dengan harapan hasil pelatihan dapat meningkatkan kompetensi para peserta dalam bidang tugasnya masing-masing. (SDD)

Perubahan iklim adalah tantangan global yang dampaknya semakin nyata dirasakan, termasuk pada infrastruktur transportasi. Fenomena seperti kenaikan suhu udara dan curah hujan yang tidak menentu telah membuat konstruksi jalan menjadi lebih rentan terhadap kerusakan. Webinar ini menjadi sangat relevan karena membahas solusi inovatif untuk meningkatkan daya tahan jalan melalui penggunaan material ramah lingkungan seperti nanokomposit, teknologi Warm Mix Asphalt (WMA), serta metode desain berbasis data iklim. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya memperkuat ketahanan infrastruktur tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan.

Demikian disampaikan Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D selaku Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada pada pembukaan webinar “Perkerasan Jalan Ramah Lingkungan dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim” Kamis, 23 Januari 2024, pukul 09.00 – 11.00 WIB.

“Kami berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan ini melalui kolaborasi lintas disiplin. Webinar ini dirancang untuk menjadi platform diskusi yang mempertemukan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan guna berbagi pengetahuan tentang praktik terbaik dari berbagai negara seperti Slovakia yang telah berhasil mengimplementasikan teknologi inovatif seperti High Modulus Asphalt Concrete (HMAC) dan Porous Asphalt. Kami berharap diskusi hari ini dapat menginspirasi penerapan teknologi serupa di Indonesia,” demikian disampaikan Ikaputra.

Webinar menghadirkan pembicara Ir. Latif Budi Suparma, M.Sc., Ph.D., Tim Ahli Pustral UGM sekaligus Ketua Program Studi Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM. Dalam paparannya, Latif menyampaikan bahwa infrastruktur ramah lingkungan didesain dan  dibangun dengan prinsip meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya sumber daya  alam, polusi (udara, air, tanah, dsb), juga dampak sosial terhadap masyarakat. Infrastruktur ramah lingkungan juga bertujuan untuk meningkatkan umur pemakaian infrastruktur dan mengurangi kebutuhan perawatan.

“Beberapa bentuk perkerasan jalan yang ramah lingkungan diantaranya adalah penggunaan recycled materials untuk meminimalkan bahan terbuang, Permeable Pavement untuk mengurangi limpasan dan meningkatkan kualitas air, Biogenic Asphalt Technology yang mengurangi emisi karbon dioksida selama produksi, serta Warm Mix Asphalt yang memerlukan energi yang suhu yang lebih rendah selama pemrosesan,” demikian disampaikan Latif.

Di sisi lain, Latif juga mengingatkan dampak perubahan iklim terhadap perkerasan, baik yang berupa dampak langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, perubahan iklim akan meningkatkan suhu yang dapat mengurangi kualitas perkerasan jalan. Selain itu, perubahan curah hujan juga akan mempengaruhi kualitas permukaan dan stabilitas jalan khususnya pada tanah lempung atau air tanah tinggi yang meningkatkan risiko banjir. Secara tidak langsung, perubahan iklim yang menurunkan kualitas permukaan dapat berpengaruh pada pengurangan keselamatan, peningkatan penggunaan kendaraan, namun mengurangi kecepatan. Hal ini dapat berpengaruh pula pada peningkatan kebisingan lalulintas.

Beberapa strategi adaptasi terhadap perubahan iklim dapat dilakukan misalnya dengan pengembangan bahan dan konstruksi yang mendukung daya tahan perkerasan. Beberapa tindakan dapat dilakukan misalnya dalam bentuk penggunaan material yang tahan terhadap perubahan iklim, pemberian air untuk pendingin pada saat udara panas, mengurangi periode penggantian jalan, manajemen lalulintas terutama pengaturan kendaraan berat, dan pengaturan mengenai standar desain perkerasan dan kendaraan.

Memang disadari bahwa beberapa strategi tersebut memunculkan berbagai tantangan dan hambatan, diantaranya kebutuhan pendanaan yang lebih tinggi, kebutuhan riset dan pengembangan yang memerlukan waktu dan biaya, serta hambatan politis dan institusional karena adanya konflik kepentingan dan keterbatasan institusi untuk menerapkan teknologi baru.

Seusai pemaparan dilakukan diskusi yang dipandu oleh moderator Hafid Lastito, S.E., MPA selaku Peneliti Pustral UGM. Webinar dihadiri oleh sekitar 603 peserta dari berbagai kalangan baik pemerintah, swasta, BUMN dari pusat dan daerah. (SDD/DAK/HLT)

Hajatan Nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024/2025) baru saja berakhir. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan instansi terkait, diperkirakan terdapat lebih kurang 110 juta penduduk melakukan perjalanan libur Nataru 2024/2025 yang terjadi para rentang tanggal 18 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025. Guna memberikan pelayanan terbaik dalam sektor transportasi, berbagai program pemerintah pada sektor transportasi dirancang dan diiimplementasikan berkerjasama dengan berbagai sektor demi terciptanya keamanan, kenyamanan, dan keselamatan perjalanan pada libur Nataru 2024/2025. Program tersebut diantaranya program mudik gratis untuk moda angkutan laut, penurunan harga tiket pesawat domestik sebesar 10%, angkutan motor gratis dengan berbagai lokasi asal dan tujuan, pemberlakuan manajemen lalu lintas pada jalan tol dan non tol berupa one way, contra flow, manajemen rest area, pembatasan operasional angkutan barang, pembatasan u-turn, optimalisasi gerbang tol, dan berbagai program lainnya.

Berhasilkah kebijakan transportasi pemerintah pada Nataru 2024/2025  memberikan pelayanan angkutan penumpang ?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada melaksanakan survei wawancara guna mengukur persepsi masyarakat pelaku perjalanan terhadap berbagai kebijakan transportasi pada Nataru 2024/2025. Survei wawancara ini mengambil sampel responden sebesar 5.804 dengan margin of error 1,35%. Survei dilakukan di 7 provinsi yang diproyeksikan mewakili kurang lebih 62% tujuan pelaku perjalanan yang terjadi pada momen Nataru 2024/2025 pada lebih kurang 37 simpul transportasi dan titik ruas jalan yang berada di masing-masing provinsi pada tanggal 29 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 yang diprediksi menjadi puncak pergerakan (mobilisasi) masyarakat.

Seluruh indikator penilaian dinyatakan valid dan reliabel berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas. Mengutip hasil survei, secara umum jumlah responden yang menjawab PUAS dan SANGAT PUAS mencapai 86%, sementara yang menjawab TIDAK PUAS sebesar 1,6% dan sebanyak 11,3% menjawab NETRAL. Adapun Indeks Kepuasan Pengguna Transportasi mencapai nilai 4.39 (88,28% dari skor maksimum)  atau berada di kategori SANGAT PUAS. Indeks tertinggi dicapai pada aspek Keamanan di sarana angkutan umum dengan nilai 4,6 (92,31% dari skor maksimum), sedangkan indeks terendah pada aspek Sosialisasi Keselamatan dengan nilai 4,2 (83,56% dari skor maksimum). Mengutip pada hasil survei, Kepuasan Pengguna Transportasi berdasarkan moda memperlihatkan indeks kepuasan tertinggi dicapai moda kereta api dengan nilai 4,6 (92,59% dari skor maksimum), khususnya dalam hal inovasi jenis layanan, ketepatan waktu dan kemudahan informasi sementara terendah pada moda bus dengan nilai 4,2 (83,98% dari skor maksimum) khususnya dalam hal layanan petugas, sosialisasi keselamatan dan kemudahan informasi.

Di luar tingkat kepuasan masyarakat yang cukup tinggi tersebut, terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian. Beberapa isu tersebut adalah kemudahan memperoleh tiket (kereta api, ASDP), ketepatan waktu dan keterjangkauan tarif (angkutan udara), kualitas jalan dan pengaturan lalulintas (angkutan jalan/kendaraan pribadi), adanya perantara (ASDP), serta kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu dan sarana (angkutan laut). Selain pertanyaan mengenai kualitas layanan, dalam survei ini juga ditanyakan sikap/pandangan pengguna layanan transportasi terhadap beberapa kebijakan pemerintah terkait kebijakan dan program pada periode Nataru 2024/2025 seperti penyelenggaraan mudik gratis hingga kebijakan penurunan tiket pesawat, dimana hasil survei memperlihatkan sebanyak 89,7% responden mendukung kebijakan tersebut.

Hasil survei disampaikan oleh Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D selaku Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM dalam acara “Rilis Survei Nasional Persepsi Publik Terhadap Penyelenggaraan Transportasi Pada Masa Libur Natal 2024 & Tahun Baru 2025”. Acara diselenggarakan secara hybrid pada Jumat, 10 Januari 2025 pukul 13.00 WIB s/d selesai dibuka oleh Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG (K)., Ph.D. yang memberikan sambutan secara taping.  Hadir sebagai penanggap adalah Ahmad Yani A.T.D., MT (Plt. Dirjen Perhubungan Darat), Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc., IPU., APEC.Eng (Guru Besar pada Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM), Agus Pambagio (Pengamat Kebijakan Publik), Tulus Abadi (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI) dan Danang Giri Sadewa selaku influencer Pengguna Transportasi. Acara dihadiri oleh stakeholders pusat dan daerah yang mengikuti dengan antusias diskusi yang dipandu oleh Yuli Isnadi, SIP, MPA, Ph.D selaku salah satu tenaga ahli kajian sekaligus Dosen Fisipol UGM.

Ahmad Yani menyatakan cukup berbangga dengan hasil survei yang menyatakan kebijakan pemerintah mendapatkan respon kepuasan yang cukup tinggi. Beliau menyatakan bahwa pada momen Nataru kenaikan yang terjadi hanya 30-40% dari kondisi normal, sementara pada lebaran kenaikan dapat mencapai 300% dari kondisi normal. Hasil ini dapat menjadi penyiapan Kemenhub untuk menghadapi masa lebaran, sebagaimana juga diamini oleh beberapa penanggap lain. Agus Pambagio mengharapkan hasil survei dapat dianalisis lebih lanjut untuk memberikan rekomendasi bagi pemegang kebijakan. Sementara Tulus Abadi menyampaikan perlunya memperhatikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) khususnya pada pengoperasian jalan tol dalam manajemen lalulintas pada momen khusus seperti Nataru dan Lebaran. Danang Parikesit menyampaikan fenomena menarik bahwa kinerja prasarana yang dikelola oleh BUMN yang monopolistik cenderung lebih puas dibanding pada sarana yang dikelola oleh swasta yang memiliki alternatif operator. Terakhir, Danang Sadewa menyampaikan kekuatan media sosial yang  dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap layanan publik.

Mencermati persepsi masyarakat yang tertuang pada hasil survei tersebut, maka seyogyanya Pemerintah dan seluruh penyelenggara layanan transportasi tidak terlena terhadap persepsi positif masyarakat mengenai kualitas layanan dan penyelenggaraan Nataru 2024/2025 namun tetap harus mawas diri dan melakukan improvement terhadap aspek-aspek layanan yang masih perlu dioptimalkan. Pustral UGM berharap hasil survei  ini menjadi masukan kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan Nataru maupun angkutan Lebaran berikutnya dimana pada momen tersebut terjadi pergerakan atau mobilisasi masyarakat yang signifikan dan memerlukan atensi khusus dari seluruh pemangku kepentingan sehingga program-program yang bermanfaat dapat ditingkatkan dan dilanjutkan. Perhatian perlu dilakukan pada layanan yang mendapatkan tingkat kepuasan rendah untuk dapat dilakukan perbaikan secara signifikan. (Red)

Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) merupakan periode dengan peningkatan pergerakan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat selama libur Nataru dapat mencapai 110 juta orang pada tahun 2024, didorong oleh keinginan berlibur, mudik, dan aktivitas lainnya. Hal ini memunculkan tantangan dalam memastikan kelancaran transportasi nasional, terutama pada simpul-simpul transportasi utama. Manajemen arus pergerakan selama Nataru tidak hanya mencakup aspek kelancaran lalu lintas tetapi juga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Hambatan seperti kemacetan, ketidaksesuaian jadwal moda transportasi, dan tantangan logistik pada periode puncak menjadi isu utama yang harus diatasi.  

Era transportasi terintegrasi menuntut sinergi antar moda transportasi seperti darat, laut, dan udara. Pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk Kemenhub, operator dibidang transportasi, menjadi langkah penting untuk menghadirkan solusi yang inovatif. Pemerintah telah mempersiapkan infrastruktur dan layanan untuk mendukung kelancaran Nataru, termasuk pengaturan pelabuhan, bandara, terminal bus, dan stasiun kereta api. Namun, implementasi kebijakan membutuhkan koordinasi yang lebih erat untuk mengurangi kendala operasional dan memenuhi kebutuhan Masyarakat. 

Demikian disampaikan Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D. selaku Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada dalam pembukaan webinar yang diselenggarakan pada hari Kamis, 19 Desember 2024 pukul 09.00 – 11.30 WIB. Webinar menghadirkan Dr. Robby Kurniawan, S.STP.,M.Si., MMTr selaku Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan dan Arif Rusman Yulianto selaku Direktur Operasi PT Pelindo Multi Terminal. 

Robby menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan selama liburan Nataru, seperti pengaturan jadwal transportasi dan pembenahan infrastruktur transportasi. Beliau menyoroti pentingnya sistem transportasi terintegrasi yang menghubungkan berbagai moda transportasi (darat, laut, udara) untuk menciptakan arus perjalanan yang lancar dan aman selama Nataru, serta meminimalkan kemacetan dan ketidaksesuaian jadwal. Kebijakan Sektor Perhubungan Darat yang diterapkan diantaranya adalah 1) Sistem tidal/contra flow, one-way, dan rekayasa lalin (situasional); 2) Pengaturan penyeberangan Pelabuhan Ketapang, Gilimanuk, Jangkar, Lembar, Merak, Bakauheni, Ciwandan, BBJ Bojonegara, BBJ Muara Pilu, dan Pelabuhan Wijaya Karya Beton Tbk; 3) Delaying system dan buffer zone menuju Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk; 4) Mengalihkan sementara 49 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai tempat istirahat; 5) Memfasilitasi mudik gratis untuk 3.500 penumpang, 60 unit sepeda motor untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas; 6) Memastikan pasokan BBM di jalur utama yang digunakan, serta 7) Pembatasan operasional angkutan barang.  

Sementara itu Kebijakan Sektor Perhubungan Udara adalah Penurunan harga tiket (disc. Fuel surcharge airlines, PJP2U InJourney, avtur Pertamina), Penambahan kapasitas dan optimalisasi slot time sesuai dengan demand, serta Inspeksi dan ramp check angkutan udara. Pada sektor Perhubungan Laut, kebijakan yang diambil adalah penyiapan kapal navigasi dan kapal patroli, re-route kapal penumpang PSO PT Pelni, pelaksanaan uji petik kelaiklautan kapal penumpang, serta tiket gratis Nataru 2024/2025 dengan kapasitas 29.972 penumpang untuk 100 ruas yang dilayani. Sementara itu, Kebijakan Sektor Perkeretaapaian yang diambil meliputi Ramp Check Standar Pelayanan Minimum (SPM), Penambahan perjalanan KA dan penambahan petugas, Angkutan motor gratis, Monitoring stasiun dan perlintasan sebidang dan antisipasi gangguan dengan Alat Material Untuk Siaga (AMUS), serta Pelaksanaan uji coba Direct Train rute Gambir – Semarang Tawang dan Gambir – Yogyakarta. 

Dalam sesi selanjutnya Arif Rusman menyoroti upaya reformasi dan digitalisasi pelabuhan, yang berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan arus mudik, serta memastikan kelancaran distribusi barang dan penumpang selama Nataru. Beliau menekankan pentingnya integrasi antara moda serta bagaimana PT Pelindo Multi Terminal berkolaborasi untuk memastikan alur pergerakan penumpang yang lancar dan aman. Untuk menjaga kenaikan arus penumpang dan barang, Pelindo melakukan beberapa persiapan menjelang Natal 2024 & Tahun Baru 2025, diantaranya adalah penyiapan fasilitas berupa tenda, kursi dan toilet portable selama masa Nataru, kemudian penambahan petugas operasional internal dan pengamanan dari TNI/Polri, juga peningkatan pemeriksaan barang bawaan penumpang, serta memfasilitasi operator untuk mempublikasikan tarif penumpang di terminal milik Pelindo.  

Webinar dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang berasal dari berbagai instansi baik pusat maupun daerah. Seusai pemaparan dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh moderator Ir. Iwan Puja Riyadi, S.T., IPM selaku peneliti Pustral UGM. Kesimpulan webinar ini menekankan pentingnya perencanaan strategis dan kebijakan berbasis data dalam mengelola mobilitas masyarakat, terutama selama periode libur Nataru dan Idulfitri. Diperlukan langkah-langkah teknis dan operasional yang terkoordinasi untuk memastikan kelancaran transportasi, keamanan, serta kenyamanan pengguna di tengah tingginya volume pergerakan. 

(DAK/SDD/HLT)