Pemerintah telah menempatkan pengembangan sektor pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan bangsa, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Salah satu instrumen strategisnya adalah pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (atau disingkat dengan KSPEAN) di berbagai wilayah Indonesia. Upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai sektor terkait, salah satunya adalah sektor transportasi dan logistik. Dalam konteks ini, peran Kementerian Perhubungan sangat strategis dan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan terwujudnya program pengembangan Kawasan Swasembada Pangan di masa mendatang.
Demikian disampaikan oleh Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN.Eng selaku Caretaker Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dalam sambutan pembukaan Focus Group Discussion (FGD) “Dukungan Sektor Transportasi pada Kawasan Sentra Produksi Pangan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional”. FGD diselenggarakan secara hybrid pada hari Kamis, 27 November 2025 di Jakarta atas kerjasama Pustral UGM dengan Kementerian Perhubungan.
Selanjutnya Prof. Dr. Kuncoro Harto Widodo, S.T.P, M.Eng selaku Ketua Tim kajian menyampaikan arti penting kajian ini yaitu mendukung terwujudnya visi misi Presiden dalam rangka memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ada 6 prioritas wilayah yaitu KP Pengembangan KSPEAN/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, NTT, Papua, dan Papua Selatan. Peran penting dan dukungan Kementerian Perhubungan digarisbawahi oleh Kuncoro yaitu dengan optimalisasi pemanfaatan aset eksisting untuk peningkatan layanan, memanfaatkan/mengembangkan/meningkatkan infrastruktur konektivitas (pelabuhan laut, bandar udara, dan integrasi), serta implementasi program Tol Laut, Jembatan Udara (Angkutan Udara Kargo), Angkutan Ternak, dan Angkutan Perintis.
Sebagai pembicara pertama, Ibu Widiastuti selaku Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kemenko Bidang Pangan menyampaikan tema Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga: Memastikan Konvergensi Kebijakan Pangan dan Transportasi dalam Pengembangan KSPEAN. Beliau menyampaikan arah ketahanan pangan Indonesia adalah menuju kemandirian pangan yang bersumber dari kemampuan dalam negeri sendiri. Dalam roadmap sudah disusun target swasembada pangan yang diharapkan dicapai tahun 2027, serta Indonesia lumbung pangan dunia pada 2029. Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Meskipun demikian, salah satu permasalahan pangan yang perlu diperhatikan adalah adalah tingginya biaya logistik pangan, satu hal yang relevan dengan tugas Kementerian Perhubungan.
Pembicara selanjutnya, Ibu Siti Haryanti, S.P., M.Sc selaku Kepala Substansi Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, menyampaikan tema Peta Produksi dan Kebutuhan Logistik di Kawasan Sentra Produksi Pangan : Proyeksi dan Tantangan dari Perspektif Sektor Pertanian. Beliau menyampaikan demand komoditas pangan dunia meningkat sehingga diperlukan upaya meningkatkan produksi dalam negeri. Target swasembada pangan juga mengalami perubahan dihitung dari tahun 2024, yaitu dari 4 tahun menjadi 1 tahun. Implementasi di lapangan menunjukkan sudah ada kenaikan produksi beras dan jagung. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah kemandirian benih, sehingga tidak pergantung dari luar. Selain itu dukungan sektor perhubungan terhadap mobilisasi Alat Produksi Pertanian (Alsintan) juga diperlukan sehingga sektor pertanian dapat memberikan produksi yang optimal.
Bapak Jarot Indarto, SP, MT, MSc, Ph.D, Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas selaku pembicara ketiga mengambil tema Integrasi Pengembangan KSPEAN dalam Rencana Pembangunan Nasional: Strategi Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan yang Berkelanjutan. Beliau menyampaikan peran transportasi sebagai bagian KSPEAN dalam aspek geospasial, on-farm, off-farm. Mengambil contoh Papua Selatan yang memiliki perkebunan sawit, tebu, dan peternakan, akan menghasilkan CPO, bioenergi, gula, bioetanol, serta daging yang memerlukan dukungan transportasi untuk menuju lokasi pemasaran. Dampak negatif dari KSPEAN perlu dimitigasi, misalnya dalam aspek lingkungan (penggunaan hutan lindung, perubahan iklim), aspek sosial (konflik tanah adat), yang berdampak terhadap infrastruktur transportasi, misalnya pelabuhan. Untuk itu, dalam implementasinya, perlu adanya indikator outcome dan impact, misalnya variasi harga komoditas yang perlu didukung dengan harmonisasi antar sektor untuk menuju ketahanan pangan.
Bapak Mohammad Abdul Ghani, Senior Director Plantation and Agriculture PT Danantara Asset Management (Persero) selaku pembicara selanjutnya mengambil tema: Peran Danantara dalam mendukung Asta Cita Ketahanan Pangan Nasional. Beliau menyampaikan bahwa Indonesia dalam tiga dekade terakhir mengalami penurunan kemandirian pangan dan peningkatan ketergantungan struktural terhadap negara lain. KSPEAN diharapkan dapat mewujudkan swasembada pangan sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Petani sebagai salah satu pelaku usaha penting membutuhkan pendampingan dan peningkatan kapabilitas untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi. Untuk itu, diperlukan smallholder partnership untuk membangun kedaulatan pangan berbasis pada kekuatan pelaku usaha kecil.
Pembicara kelima adalah Bapak Blasius Popylus selaku SVP KSPP Baturaja PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), mengambil tema: Rencana Bisnis dan Operasional Logistik BUMN Pangan di Papua Selatan: Kebutuhan, Tantangan, dan Harapan terhadap Infrastruktur Transportasi. Beliau menyampaikan bahwa petani adalah sebagai subyek bukan obyek dari KSPEAN. Indikator keberhasilan lumbung pangan nasional adalah harga beras setara harga beras dunia, yang diikuti oleh peningkatan penghasilan petani. Kata kunci yang perlu diperhatikan adalah pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi. Model bisnis yang disusun adalah berbasis agronomi (penyiapan Alsintan, proses produksi), agorindustri, serta pengiriman domestik yang sangat terkait dengan transportasi. Pelaksanaan produksi dilaksanakan berbasis teknologi secara full mekanisasi, digitalisasi & Internet of Things (IoT).
Bayu Dwi Apri Nugroho, S.T.P., M.Agr., Ph.D, Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM selaku pembicara terakhir menyampaikan tema Efisiensi Rantai Pasok Pangan untuk Penguatan KSPEAN. Beliau menyampaikan Kementerian Perhubungan menjadi komponen penting dalam mendukung kelancaran distribusi di KSPEAN, dengan leading sector Kemenko Bidang Pangan yang mengorkestrasi program Ketahanan Pangan. Strategi Integrasi Multimoda dilakukan melalui 1) hierarki moda, yaitu angkutan darat sebagai feeder, pelabuhan sebagai hub utama, dan “Jembatan Udara” untuk wilayah terisolir, dan 2) optimasi jalur, yaitu pemanfaatan kereta api (Sumut & Sumsel) serta jalur sungai (Kalteng & Sumsel) untuk mengurangi beban jalan raya. Secara kelembagaan, diperlukan pembagian tugas secara tegas, yaitu 1) Pemerintah Pusat (APBN): Fokus infrastruktur strategis, konektivitas 3T, dan subsidi angkutan perintis, 2) Daerah (APBD): Fokus aksesibilitas lokal (Jalan Usaha Tani), 3) Swasta/BUMN: Fokus fasilitas komersial (Gudang/Terminal) lewat investasi langsung. Dukungan pembiayaan simpul transportasi diharapkan berbasis creative financing non APBN dan insentif Viability Gap Fund (VGF).
FGD dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, NGO, serta pelaku usaha (BUMN dan BUMD). Sesi diskusi dipandu oleh R. Derajad Sulistyo Widhyharto, S.Sos., M.Si, salah satu anggota tim kajian. Beberapa catatan diskusi yang melibatkan peran aktif peserta adalah daerah sesungguhnya memiliki potensi besar dalam produksi pertanian, tinggal bagaimana upaya untuk memberdayakan. Harmonisasi antar lembaga diperlukan, hanya saja perlu ditetapkan leadernya, karena Kementrerian Perhubungan hanya menangani prasarana dan sarana saja. Selain itu, timeline swasembada pangan perlu disesuaikan dengan timeline pengembangan logistik nasional. Risiko yang timbul dalam biaya tanam juga perlu diminimalisir sehingga asuransi tanam diperlukan. Teknologi drone spray dan drone cargo perlu terus dikembangkan sebagai solusi untuk mengefisienkan proses produksi pertanian. Mengemuka juga pandangan bahwa peran sentral pertanian adalah di petani, namun di sisi lain pendapatan petani masih rendah, sementara apabila dikelola secara modern lebih menjanjikan, untuk itu, perlu dibentuk badan usaha di sektor tanaman pangan.
FGD ditutup oleh Bapak DR. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Beliau menyampaikan apresiasi kepada UGM atas terlaksananya FGD. Beliau juga menyampaikan bahwa semua kampus hendaknya dapat memberikan kontribusi pemikiran dan tindakan nyata lain guna mendukung apa yang menjadi arah kebijakan sesuai Peraturan Presiden No. 12 tahun 2025 tentang RPJPM, dimana salah satunya adalah terkait kegiatan mendorong swasembada pangan. “Terhadap anggapan transportasi masih sebagai kebutuhan pendukung, perlu dipahami bahwa Sektor Transportasi idealnya merupakan sektor mendasar yang dibutuhkan bagi pengembangan Kawasan Strategis Prioritas, seperti Kawasan Sentra Produksi Pangan ini, kita dapat membayangkan ketika tidak ada fasilitas transportasi yang melayani jalur distribusi untuk angkutan inbound maupun outbound, tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan tujuan dari pembangunan Kawasan Sentra Pangan,” demikian disampaikan Antoni Arif Priadi. Hal lain yang juga sangat dibutuhkan yaitu bagaimana peran aktif semua pihak untuk mendukung percepatan dan pembiayaan pembangunan dalam mewujudkan keberhasilan implementasi dari rencana kebijakan Pemerintah. Harapannya, semoga hasil kajian dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat dan bermanfaat, untuk selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan dukungan bagi semua pihak khususnya Kementerian Perhubungan untuk bersama mendukung pengembangan KSPEAN.