Saat ini disadari semakin nyata dan kompleksnya dampak perubahan iklim terhadap infrastruktur transportasi, khususnya jalan. Pola hujan ekstrem, banjir, longsor, kenaikan muka air laut, dan tekanan termal pada material perkerasan telah menantang pendekatan desain konvensional yang selama ini sangat bergantung pada data historis. Kondisi ini menuntut hadirnya pendekatan baru yang lebih adaptif, antisipatif, dan berkelanjutan dalam perencanaan, pembangunan, maupun pengelolaan infrastruktur jalan.

Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut menjadi semakin besar karena kondisi geografis yang sangat beragam, mulai dari wilayah pegunungan yang rawan longsor, kawasan pesisir yang menghadapi banjir rob, hingga daerah dengan curah hujan tinggi yang dapat mempercepat kerusakan badan jalan dan mengganggu konektivitas antarwilayah. Oleh karena itu, ketahanan infrastruktur jalan terhadap perubahan iklim tidak lagi dapat dipandang sebagai isu teknis semata, tetapi juga sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Demikian disampaikan oleh Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D, selaku Caretaker Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dalam webinar “Resilient Roads: Infrastructure Adaptation Against Climate Change” yang diselenggarakan pada Rabu, 4 Maret 2026. Webinar terselenggara atas kerjasama Pustral UGM dan HK EpxperTalk PT Hutama Karya (Persero).

Pembicara pertama, Ir. Pantja Dharma Oetojo, M.Eng.Sc., Direktur Bina Teknik dan Jembatan, Direktorat Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan tema Teknologi Infrastruktur Jalan Berketahanan Iklim. Praktik yang sedang berlangsung di Indonesia Menuju Infrastruktur Jalan yang Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim diantaranya adalah Deteksi kerusakan perkerasan jalan berbasis AI dan pemantauan kondisi jalan, Sistem manajemen jalan berbasis kinerja, Penggunaan material perkerasan lokal untuk meningkatkan keberlanjutan, serta Penerapan teknologi ramah lingkungan. Secara prinisp, langkah-langkah tersebut merupakan pPerpaduan inovasi digital dengan adaptasi material. Pantja juga menyampaikan, “Harapan Pendekatan Terpadu untuk Infrastruktur Jalan Berkualitas di Masa Depan diantaranya adalah masa pakai perkerasan jalan yang lebih lama, peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, dan mengurangi biaya dan emisi sepanjang siklus hidup produk. Peluang kolaborasi diharapkan juga dapat terjadi, diantaranya berupa evaluasi kinerja meterial, proyek percontohan integrasi digital material, serta kolaborasi dengan negara lain”.

Bapak Kun Hartawan Adi Satria, Plt. Direktur PT Hutama Membelin Trans Papua menyampaikan materi bagaimana PT Hutama Karya telah menyiapkan resilient road pada Proyek KPBU Trans Papua Segmen Mamberamo- Elelim Papua Pegunungan. Tindakan Antisipasi Iklim telah dilakukan sejak Tahap Perencanaan. Elevasi badan jalan dan struktur jembatan dirancang sesuai analisis hidrologi untuk memastikan ketahanan terhadap banjir, aliran deras, serta perubahan kondisi tanah akibat cuaca ekstrem. Tindakan Antisipasi Iklim & Risiko, Strategi Perencanaan Teknis dilakukan dengan beberapa pemutakhiran desain, diantaranya Perencanaan sistem drainase berkapasitas tinggi untuk mengantisipasi curah hujan ekstrem dan elevasi badan jalan untuk menghindari genangan, Desain perkuatan lereng seperti soil nailing,dan geotekstil guna menjaga stabilitas tanah; serta Penentuan trase berdasarkan analisis geoteknik dan Hidrologi. “Tindakan Antisipasi Iklim & Risiko juga dilakukan melalui Pengawasan Mutu & K3 (Keamanan dan Keselamatan Kerja),” demikian disampaikan oleh Kun.

Pembicara terakhir, Ir. Mukhammad Rizka Fahmi Amrozi, S.T., M.Sc., Ph.D., Tim Ahli Pustral dan Dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM menyampaikan materi Road Asset Management Strategies To Adapt With Climate Change. Infrastruktur Tangguh (Resilient Infrastructure) dipandu oleh beberapa prinsip dasar yang memastikan sistem dapat bertahan dan pulih dari gangguan sambil terus melayani masyarakat secara efektif. Prinsip-prinsip inti Kekokohan, yaitu kekuatan fisik dan integritas struktural infrastruktur untuk menahan tekanan dan guncangan tanpa kehilangan fungsi yang signifikan. Prinisp selanjutnya adalah Redundansi, yaitu kehadiran sistem cadangan, rute alternatif, atau kapasitas cadangan yang memungkinkan operasi berlanjut meskipun beberapa komponen gagal. Terakhir adalah Keberlanjutan, yaitu mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial untuk memastikan bahwa langkah-langkah ketahanan mendukung tujuan pembangunan jangka panjang.

Prinsip-prinsip tersebut diharapkan menghasilkan Ketahanan keras, yaitu kekuatan langsung struktur atau institusi ketika ditempatkan di bawah tekanan berupa langkah-langkah penguatan struktur untuk mengurangi kemungkinan keruntuhan mereka. Saat ketahanan meningkat, tingkat kerusakan untuk bahaya intensitas tertentu menurun. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut akan menghasilkan ketahanan lunak, yaitu kemampuan sistem untuk menyerap dan pulih dari dampak peristiwa yang mengganggu tanpa perubahan mendasar dalam fungsi atau struktur. misalnya pegas atau sistem hidrolik; rute alternatif, dan lain-lain. Demikian disampaikan Fahmi, mengutip penelitian dari Proag (2014).

Tingginya antusiasme terlihat dari kehadiran lebih dari 2.800 peserta webinar yang mencakup unsur pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga lembaga pembiayaan dari seluruh Indonesia. Sesi pemaparan dan diskusi yang interaktif ini dipandu langsung oleh Ir. Iwan Puja Riyadi, S.T., IPM., Peneliti Pustral UGM, yang bertindak sebagai moderator. Adapun diskusi tersebut menyimpulkan bahwa adaptasi infrastruktur jalan terhadap perubahan iklim mutlak memerlukan pendekatan terpadu. Hal ini dapat diwujudkan melalui inovasi material berkelanjutan, digitalisasi manajemen aset, perencanaan antisipatif, dan penguatan kelembagaan. (DAK)

Kawasan Jeron Beteng Yogyakarta merupakan kawasan heritage strategis yang memiliki nilai budaya tinggi, baik secara tangible maupun intangible, serta berperan penting dalam identitas kota dan filosofi Sumbu Filosofis Yogyakarta. Di sisi lain, kawasan ini menghadapi tekanan pembangunan, peningkatan aktivitas pariwisata, serta tingginya intensitas pergerakan yang berimplikasi pada peningkatan emisi karbon dan penurunan kualitas lingkungan kawasan.

Upaya pengembangan Kawasan Rendah Emisi (KRE) di Jeron Beteng menjadi pendekatan strategis untuk menjawab tantangan tersebut, dengan mengintegrasikan pelestarian budaya, pengelolaan tata ruang dan mobilitas, serta transisi energi bersih. Konsep KRE tidak dimaksudkan sebagai pembatas aktivitas kawasan, melainkan sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya.

Memperhatikan hal penting tersebut, Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM didukung oleh Viriya ENB, sebuah lembaga nirlaba di Jakarta, beserta Pusat Studi Energi (PSE) UGM dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menyelenggarakan Deklarasi Arah Baru Jeron Beteng Kraton Yogyakarta Menuju Kawasan Rendah Emisi (KRE). Event Pengenalan Inisiatif KRE Jeron Beteng dirancang sebagai satu rangkaian kegiatan yang saling melengkapi, untuk memperkenalkan strategi yang direncanakan kepada publik dan pemangku kepentingan yang lebih luas.

Pengenalan inisiatif dilakukan dengan mengikuti kegiatan walking tour dan penggunaan layanan Si Thole dan becak listrik untuk merasakan pengalaman langsung dalam inisiatif KRE Jeron Beteng. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pengembangan KRE Jeron Beteng tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi bergerak menuju aksi nyata yang terkoordinasi, kontekstual dengan nilai budaya, serta mendapatkan legitimasi sosial yang kuat.

Prof. Ir. Ikaputra, Ph.D dari Pustral UGM dalam sambutannya mengatakan Jeron Beteng dipilih karena secara historis telah mempraktikkan prinsip kawasan rendah emisi sejak lama. Hal ini sejalan dengan filosofi Keraton Yogyakarta yang ramah lingkungan dan minim polusi.

“Apabila kita masuk kompleks Kraton atau Cepuri, tidak ada kendaraan bermotor yang masuk. Semua berjalan kaki, sehingga tidak ditemukan kebisingan, bahkan dapat didengar kicauan burung. Jadi praktik untuk mendorong kawasan rendah emisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu oleh Keraton,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DIY Chrestina Erni Widyastuti menyatakan Gerakan Kawasan Rendah Emisi di Jeron Beteng akan dilakukan secara bertahap dan memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kraton Yogyakarta sebagai pemilik wilayah. “Program ini menindaklanjuti pengurangan emisi karbon yang sudah di Malioboro. Dapat dilihat, kemacetan di Jeron Beteng terjadi karena banyak kendaraan pribadi yang masuk,” ujarnya. Menurut Erni, pembatasan kendaraan bermotor nantinya tidak serta-merta melarang warga, namun akan mengatur akses kendaraan pribadi ke dalam kawasan. Sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah penting agar tujuan low-emission zone dapat dipahami bersama.

Dalam kesempatan ini Ibu Suzanty Sitorus selaku Direktur Eksekutif Viriya ENB menyatakan sangat mendukung program yang dilakukan. Beliau menyampaikan terkesan dengan tagline yang diambil dalam deklarasi, yaitu “Nyawiji Tanpa Emisi, Tradisi Luwih Lestari”, serta menambahkan dengan “Yogyakarta selalu Menginspirasi”.

Hadir pula memberikan sambutan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Ibu Anna Rina Herbranti, serta Dr. Ir. Dewanti MS dari Pustral UGM sebagai salah satu anggota tim kajian. Semua pihak berharap program dapat berjalan dengan baik dan memberikan kemanfaatan yang optimal bagi semua pihak.

Acara diselenggarakan Minggu, 1 Februari 2026 bertempat di Plaza Pasar Ngasem dalam suasana hujan, namun tidak mengurangi semangat peserta. Sebelumnya para peserta berkumpul di lapangan parkir Ngabean lalu menggunakan Si Thole dan becak listrik menuju Kampung Musikanan, dan selanjutnya berjalan kaki menuju Pasar Ngasem. Acara dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah daerah dan pengelola kawasan, komunitas dan pelaku budaya, pengguna transportasi dan mobilitas harian, pelaku usaha dan sektor energi, serta akademisi.

Sleman, 23 Januari 2026 – Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada kembali menyelenggarakan pelatihan daring bertema strategis “Kebijakan Transportasi Berbasis Geographic Information System (GIS)”. Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, 19–21 Januari 2026 ini, diikuti oleh para Widyaiswara dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (PPSDMP) Kementerian Perhubungan. Kegiatan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan perencanaan transportasi modern yang semakin menuntut integrasi data spasial yang akurat dalam proses pengambilan keputusan.

Pelatihan dibuka secara resmi pada Senin (19/1) melalui sesi pembukaan dan foto bersama yang dipimpin oleh Prof. Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., selaku Pelaksana Harian Pustral UGM. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa penguasaan GIS merupakan kompetensi penting bagi widyaiswara dalam merespons tantangan transportasi yang kian kompleks, baik di tingkat nasional maupun daerah. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pre-test untuk memetakan pemahaman awal peserta sebelum memasuki rangkaian materi inti.

Pada hari pertama, peserta mendapatkan pengantar mengenai kebijakan transportasi dan dasar-dasar Sistem Informasi Geografis (GIS) yang disampaikan oleh Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si., dari Departemen Sains Informasi Geografis Fakultas Geografi UGM. Materi ini memberikan fondasi mengenai peran data spasial dalam mendukung perencanaan transportasi. Sesi berikutnya menghadirkan Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., peneliti Pustral UGM, yang memperkenalkan konsep pengelolaan data spasial transportasi dan pemanfaatannya dalam sistem informasi transportasi.

Masih pada hari pertama, peserta mengikuti sesi praktik yang dipandu oleh Calvin Wijaya, S.T., M.Eng., dari Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM. Pada sesi ini, peserta mempelajari berbagai sumber data transportasi seperti survei lapangan, GPS, dan open data, serta teknik pengolahan dan integrasi data spasial dan non-spasial. Pendekatan praktik ini membantu peserta memahami alur kerja data spasial yang menjadi dasar analisis transportasi berbasis GIS.

Hari kedua pelatihan berfokus pada analisis spasial untuk transportasi. R. Ibnu Rosyadi, S.Si., M.Cs., dari Departemen Sains Informasi Geografis Fakultas Geografi UGM, memandu peserta dalam memahami analisis jaringan jalan, perhitungan shortest path, analisis waktu tempuh, hingga identifikasi titik rawan kemacetan dan kecelakaan. Pada sesi siang, peserta mendapatkan materi mengenai transportasi publik dan keberlanjutan dari Dr. Ir. Noor Mahmudah, S.T., M.Eng., IPM., ASEAN Eng., yang menekankan pentingnya integrasi penggunaan lahan dan transportasi dalam pembangunan kota berkelanjutan.

Memasuki hari ketiga, peserta mendalami analisis lanjutan seperti integrasi tata guna lahan, analisis dampak lingkungan transportasi, serta visualisasi peta tematik untuk komunikasi kebijakan. Materi praktik kembali dipandu oleh Calvin Wijaya dan R. Ibnu Rosyadi. Peserta dilatih menghasilkan peta tematik yang informatif dan mudah dipahami sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan.

Sebagai rangkaian akhir pelatihan, Dr. Yuli Isnadi, SIP, MPA., dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM, memberikan materi mengenai penyusunan skenario kebijakan transportasi. Pada sesi ini, peserta diajak mengintegrasikan seluruh hasil analisis GIS yang telah dipelajari untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan aplikatif. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan pelaksanaan post-test sebagai evaluasi peningkatan pemahaman peserta.

Pelatihan resmi ditutup oleh Ratna Dwi Estriyanti, S.E., selaku Koordinator Unit Keuangan Pustral UGM. Dalam penutupannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pengajar atas partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Pustral UGM berharap pelatihan ini dapat memperkuat kapasitas widyaiswara PPSDM Perhubungan dalam mengembangkan materi pembelajaran dan kebijakan transportasi yang lebih berbasis data, inovatif, dan responsif terhadap tantangan sektor transportasi nasional. (UDN)

Sleman — Pustral UGM (Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada) berhasil menyelenggarakan pelatihan intensif Drone LiDAR untuk Pemetaan pada 6-9 Januari 2026 di Ruang Training Pustral, Jalan Kemuning M-3 Sekip Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Program pelatihan komprehensif ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi profesional berbagai industri dalam menguasai teknologi pemetaan presisi tinggi yang sedang berkembang pesat. Sebanyak 10 peserta dari PT PLN Engineering dan PT Antero Sinergi Global mengikuti program dengan antusias dan mendapatkan pengalaman praktis langsung dari pembimbing berpengalaman di bidang geospasial dan infrastruktur.

Acara pelatihan dibuka secara resmi oleh Prof. Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., Pelaksana Harian Pustral UGM, yang menekankan pentingnya teknologi LiDAR dalam transformasi digital pemetaan infrastruktur. Prof. Ikaputra menggarisbawahi bahwa penguasaan teknologi drone LiDAR adalah kunci untuk meningkatkan akurasi pemetaan, efisiensi waktu proyek, dan kualitas data geospasial. Komitmen ini menunjukkan peran Pustral UGM dalam mengembangkan sumber daya manusia kompeten di sektor infrastruktur nasional.

Kurikulum pelatihan mencakup 15 modul pembelajaran dengan integrasi seimbang antara teori (12 jam) dan praktik intensif (22 jam). Peserta mempelajari sistem LiDAR, format data (LAS/LAZ), pengukuran GNSS, simulasi penerbangan drone, serta aplikasi praktis seperti pemetaan infrastruktur dan Building Information Modelling (BIM). Pada hari ketiga dan keempat (8-9 Januari), peserta melakukan praktik lapangan untuk pengukuran titik kontrol, operasi drone LiDAR manual, misi pemetaan nadir, dan pemrosesan data menggunakan perangkat lunak Global Mapper, CoPre2, dan Agisoft Metashape.

Pelatihan melibatkan 10 pengajar dan instruktur dari Pustral UGM, Departemen Teknik Geodesi, Departemen Sains Informasi Geografi UGM, serta praktisi profesional geospasial. Tim pengajar berpengalaman memastikan setiap peserta memahami workflow pemetaan LiDAR lengkap, dari persiapan awal hingga penyusunan model 3D presisi tinggi. Kolaborasi akademisi-praktisi ini menciptakan lingkungan pembelajaran ideal yang relevan dengan kebutuhan industri pemetaan dan infrastruktur.

Acara penutupan dan penyerahan sertifikat diselenggarakan pada 9 Januari 2026 dipimpin oleh Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc., Koordinator Unit Riset dan Pengembangan Pustral UGM. Peserta yang lulus diharapkan dapat mengaplikasikan kompetensi untuk mendukung proyek pemetaan infrastruktur, dan Building Information Modelling (BIM) di institusi masing-masing. Kesuksesan pelatihan ini merefleksikan posisi Pustral UGM sebagai pusat unggulan pelatihan dan riset dalam teknologi geospasial untuk pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengapresiasi hasil survei Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM), untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan transportasi selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024/2025) yang dirilis pada Jumat (10/1). Hasil survei ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Kemenhub untuk terus meningkatkan layanan transportasi.

Berita selengkapnya dapat diakses melalui tautan berikut ini.

Kemenhub Apresiasi Hasi Survey Pustral UGM

Hasil Survei Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Transportasi Pada Masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap penyelenggaraan dan pelayanan transportasi selama masa libur Nataru. Survei tersebut mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada di angka 87,43 dari 100, atau termasuk dalam kategori “Sangat Puas”. Survei dilaksanakan oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM), menghimpun 9.999 responden di 26 provinsi terpilih. Dari sisi jumlah responden, sebanyak 90,9% responden memberikan penilaian positif, yang terdiri dari 43,9% responden menyatakan “Puas” dan 47,0% menyatakan “Sangat Puas”. Rilis hasil survei disampaikan oleh Ketua Tim Kajian, Prof. Dr. Eng. Ir. M. Zudhy Irawan, S.T., M.T pada Selasa, 06 Januari 2026 di Yogyakarta.

Survei ini memotret persepsi masyarakat pada periode 24 hingga 30 Desember 2025 pada enam kelompok moda transportasi, yaitu Angkutan Umum Jalan, Angkutan Udara, Angkutan Kereta Api (KA), Angkutan Laut, Angkutan Pribadi (mobil dan motor), serta Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP). Survei dilakukan dengan metode Stratified Multistage Sampling dengan pengambilan sampel akhir secara accidental dan margin of error sebesar 2,5%. Survei dilakukan di 188 simpul transportasi yang meliputi rest area, terminal, pelabuhan, stasiun, hingga bandara. Terdapat empat aspek utama yang menjadi indikator penilaian masyarakat, yaitu prasarana (kesiapan fisik jalan, gedung terminal, dan fasilitas penunjang), sarana (kualitas armada transportasi yang digunakan masyarakat), manajemen transportasi (keandalan pengaturan arus lalu lintas dan jadwal keberangkatan), dan kebijakan (ketegasan dan kejelasan aturan yang diterapkan pemerintah selama masa libur).

“Hasil ini merupakan refleksi dari koordinasi intensif antar-instansi dalam memastikan kelancaran arus mudik dan balik Nataru. Fokus pada perbaikan manajemen transportasi dan penguatan prasarana terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan. Capaian angka 87,43 ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari kerja keras kolaborasi lintas sektor,” kata Zudhy.

Analisis hasil survei juga menunjukkan potensi dampak ekonomi dari pergerakan orang selama Nataru adalah sebesar Rp40,29 triliun, yang terdiri dari Rp20,32 triliun berasal dari sektor transportasi dan Rp19,98 triliun dari sektor non transportasi. Eskalasi dampak ekonomi diprediksi dari total jumlah pelaku perjalanan Nataru 2025 – 2026 yang menurut Kementerian Perhubungan adalah sebesar 119,5 juta orang.

Berdasarkan hasil analisis, tim kajian memberikan rekomendasi perbaikan pada masing-masing moda. Pada Angkutan Umum Jalan, rekomendasi diarahkan pada peningkatan kualitas armada dan terminal, rekayasa lalu lintas (contra flow dan one way) yang lebih adaptif, optimalisasi peran dan fungsi Posko Nataru, optimalisasi manajemen rest area, dan program mudik gratis. Pada Moda Angkutan Udara diharapkan dapat dilakukan evaluasi harga tiket dan penanganan delay, pengoptimalan extra flight (rute, waktu, keterisian), serta optimalisasi peran dan fungsi Posko Nataru bandara.

Pada moda Angkutan Kereta Api (KA), kebijakan diarahkan pada penyesuaian diskon dan kapasitas dengan pola permintaan, penambahan perjalanan puncak berbasis data, serta perkuatan integrasi layanan first–last mile. Pada moda Angkutan Laut, kebijakan diarahkan pada ketepatan sasaran diskon dan tiket gratis, peningkatan keselamatan dan kenyamanan pelabuhan, serta optimalisasi peran dan fungsi Posko Nataru di pelabuhan.

Selanjutnya pada moda Angkutan Pribadi diharapkan terdapat peningkatan manajemen lalu lintas berbasis informasi real-time; optimalisasi one way, contra flow, pembatasan barang; serta perbaikan fasilitas pendukung perjalanan. Pada angkutan ASDP, diharapkan terdapat peningkatan ketepatan waktu dan pemerataan rute, perbaikan kenyamanan fasilitas kapal, dan perkuatan sistem reservasi dan antrean digital di pelabuhan.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Kementerian Perhubungan, Rudi Irawan, S.SiT., M.T, selaku penanggap pertama menyampaikan dalam penyelenggaraan Nataru, Kementerian Perhubungan dengan stakeholder dan lembaga terkait sudah berkolaborasi, sehingga kebijakan yang diambil sudah merupakan kebijakan yang disinergikan. Persiapan intensif dilakukan untuk menyiapkan kebijakan dengan mengutamakan aspek keselamatan. Terdapat empat faktor utama yang menjadi perhatian, yaitu keamanan, keselamatan, sinergitas, dan kolaborasi, dengan memperhatikan hal-hal kecil sehingga meminimalisir hal-hal di luar prediksi untuk diantisipasi lebih awal. Stakeholder dihimbau untuk memiliki persepsi yang sama dalam implementasi kebijakan pada periode Nataru yang penerapannya dilaksanakan secara humanis, agar masyarakat paham dan terinfo terkait kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil IKM menjadi dasar atas perbaikan kebijakan di Kementerian Perhubungan, sehingga harapannya IKM bisa meningkat di tahun berikutnya. Beberapa kebijakan yang memiliki tingkat kepuasan yang kurang akan diperbaiki sehingga dapat lebih optimal manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Darmaningtyas, selaku Pemerhati Transportasi menyampaikan bahwa pemerintah sangat siap pada Nataru tahun ini, namun kemampuan masyarakat menurun, sehingga jumlah pergerakan menurun. Hal ini dipengaruhi juga oleh momen Imlek dan Lebaran yang berdekatan serta faktor cuaca yang tidak mendukung. Oleh karena itu, tingkat kepuasan yang tinggi dari pengguna dapat dipahami, karena tingkat kapasitas penyedia transportasi yang masih terpenuhi. Di sisi lain, hal tersebut berpengaruh pada tingkat pendapatan operator dan UMKM yang menurun. Darmaningtyas memberikan catatan bahwa hasil survei adalah subyektif berbasis moda, sehingga perspektif antar moda sesungguhnya tidak dapat diperbandingkan. Darmaningtyas juga menyampaikan kritik lamanya pengaturan angkutan barang pada masa Nataru yang berpengaruh pada antrean angkutan barang yang panjang di pelabuhan penyeberangan.

Agus Pambagio selaku Pengamat Kebijakan Publik mengamini bahwa kebijakan pengaturan angkutan barang di penyeberangan perlu diperbaiki. Aspek keselamatan perlu menjadi perhatian dan diantisipasi, khususnya pada angkutan darat, sementara Direktorat Keselamatan di Ditjen Hubdat justru dihilangkan. Manajemen lalu lintas di rest area juga perlu diperhatikan, untuk meminimalisir kepadatan di jalan tol. Perlu ada manifest penumpang pada moda bus sebagai basis data untuk perencanaan kebijakan. Sebagai penutup Agus menyampaikan bahwa media sosial memiliki peran besar dalam mempengaruhi pelaku perjalanan yang berpotensi menyebabkan over prediksi volume perjalanan.

Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc., IPU., APEC.Eng, Guru Besar Transportasi dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan (DTSL) FT UGM menyampaikan bahwa format survei perlu distandarkan sehingga dapat diperbandingkan antar tahun. Secara metodologis terdapat perbedaan pendekatan berbasis objective view (performace) dan subjective view (perspektif) yang perlu digabungkan untuk menghasilkan kesimpulan yang paripurna, misalnya apakah benar capaian kinerja tinggi akan selaras dengan efisiensi sistem. Perlu juga dilakukan disagregasi hasil survei berbasis karakteristik responden serta passenger journey dari rumah ke tujuan (touch point, pain point), untuk melihat bagian kritis dari perjalanan. Dapat pula dilakukan analisis survei perspektif dan social listening dengan data mining sebagai proses verifikasi. Sebagai penutup, Danang menyampaikan perlunya narasi ke media yang lebih agresif, karena belum semua kebijakan dirasakan oleh masyarakat.

Rilis hasil survei dilaksanakan di Ruang Auditorium Pasca Sarjana UGM Lantai 5, serta secara online melalui zoom meeting. Acara dihadiri oleh para stakeholder dari Kementerian Perhubungan, operator simpul transportasi (bandara, stasiun, terminal), kepolisian, akademisi dan media massa. Hasil survei ini diharapkan menjadi basis evaluasi bagi pemerintah dan operator transportasi untuk mempersiapkan momentum mudik Lebaran 2026 agar tetap memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan bagi masyarakat.

Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) menyampaikan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Transportasi Pada Masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Hasil survei menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87,43 dari 100, atau termasuk dalam kategori “Sangat Puas”. Survei dihimpun dari 9.999 responden di 26 wilayah terpilih. Dari sisi jumlah responden, sebanyak 90,9% responden memberikan penilaian positif, yang terdiri dari 43,9% responden menyatakan “Puas” dan 47,0% menyatakan “Sangat Puas”.

Survei dilakukan dengan menggunakan metode Stratified Multistage Sampling dengan margin of error sebesar 2,5% pada 188 simpul transportasi yang meliputi rest area, terminal, pelabuhan, stasiun, hingga bandara. Terdapat empat aspek utama yang menjadi indikator penilaian masyarakat, yaitu prasarana (kesiapan fisik jalan, gedung terminal, dan fasilitas penunjang), sarana (kualitas armada transportasi yang digunakan masyarakat), manajemen transportasi (keandalan pengaturan arus lalu lintas dan jadwal keberangkatan), dan kebijakan (ketegasan dan kejelasan aturan yang diterapkan pemerintah selama masa libur).

Survei dilaksanakan pada periode 24 hingga 30 Desember 2025 pada enam kelompok moda transportasi. Nilai rata-rata skor indeks kepuasan masyarakat untuk moda kereta api (KA) 93,38, moda ASDP (Penyeberangan) 93,31, moda udara dengan skor 88,98, moda Laut 88,09, moda Bus 85,32 dan kendaraan pribadi sebesar 84,76.

Analisis hasil survei juga menunjukkan potensi dampak ekonomi dari pergerakan orang selama Nataru adalah sebesar Rp40,29 triliun, yang terdiri dari Rp20,32 triliun berasal dari sektor transportasi dan Rp19,98 triliun dari sektor non transportasi. Eskalasi dampak ekonomi diprediksi dari total jumlah pelaku perjalanan Nataru 2025 – 2026 yang menurut Kementerian Perhubungan adalah sebesar 119,5 juta orang.

Hasil survei ini akan menjadi basis evaluasi bagi pemerintah dan operator transportasi untuk mempersiapkan momentum mudik Lebaran 2026 agar tetap memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan bagi masyarakat.

Video rilis hasil survei dapat diakses melalui link berikut: Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Transportasi Pada Masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Pakar Transportasi UGM, Dr. Ir. Dewanti, MS., mengingatkan agar masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi sebelum melakukan perjalanan sebaiknya mempersiapkan diri dengan menjaga kondisi kesehatan dengan baik selama berkendara.

Menurutnya, pemerintah selalu memberikan informasi soal daerah atau wilayah yang rawan bencana, informasi kemacetan hingga ketersediaan lokasi istirahat sehingga lalu lintas tetap bisa lancar pada akhir tahun ini. “Titik rawan bencana seperti longsor, kemacetan lalu lintas, ketersediaan rest area dan fasilitasnya harus diinformasikan jauh hari serta memastikan kondisi jalan, rambu lalu lintas bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Berita selengkapnya: klik link

Foto: Freepik

Masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta mudik lebaran kerap menjadi ujian bagi pemerintah terkait kesiapan infrastruktur dan koordinasi kebijakan transportasi. Pasalnya, lonjakan mobilitas masyarakat yang bepergian untuk berlibur cukup signifikan. Sejauh ini, penanganannya masih dilakukan dengan pola konvensional. Padahal, tanpa adanya transformasi strategi yang mendasar, kapasitas infrastruktur yang bersifat statis dipastikan akan kewalahan mengimbangi pertumbuhan kendaraan pribadi yang terus meningkat tiap tahunnya.

Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Pakar Transportasi UGM, Dr. Ir. Dewanti, M.S., menilai penanganan mobilitas masyarakat yang berlibur di momen (Nataru) 2025 tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola reaktif seperti pembukaan posko atau program diskon tarif tol. Sebab pelaku perjalanan pada periode puncak menunjukkan permintaan sesaat yang sangat tinggi sehingga memicu over kapasitas sarana dan prasarana. “Meski pemerintah telah berupaya melalui berbagai program keselamatan, permasalahan tersebut belum sepenuhnya terurai karena permintaan tetap terakumulasi pada waktu yang bersamaan.

Berita selengkapnya: klik link

Foto: Sinpo.id

Bencana hidrometeorologi dahsyat di Sumatera—khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—yang terjadi sejak akhir November lalu menjadi peringatan keras dan pelajaran yang sangat mahal. Data BNPB per 14 Desember 2025 menunjukkan fakta yang memilukan: 1.016 korban meninggal dunia, 212 orang hilang, dan lebih dari 1,5 juta warga mengungsi. Angka ini diperparah dengan kehancuran infrastruktur logistik kritis, di mana 271 jembatan rusak dan jalur transportasi darat terputus. Dampaknya langsung yang terasa adalah distribusi terhambat, pasokan terhenti, hingga memicu kepanikan sosial di tengah masyarakat.

“Namun, di balik angka kemanusiaan tersebut, terdapat krisis sistemik yang perlu kita bedah sebagai masyarakat transportasi dan logistik. Terputusnya jalur vital Banda Aceh–Lhokseumawe hingga lumpuhnya operasional simpul transportasi akibat banjir, telah mematikan urat nadi distribusi kita. Hal ini berdampak nyata pada kelangkaan pasokan dan lonjakan harga, bahkan sempat memicu insiden penjarahan gudang pangan di Sumatera Utara akibat keterlambatan bantuan,” demikian disampaikan oleh Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., P.hD., selaku Caretaker Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM pada pembukaan Webinar “Membangun Ketahanan Logistik Pangan dan Energi Sumatera yang Tangguh Bencana: Analisis Krisis, Kebijakan, dan Strategi ke Depan”.

Webinar diselenggarakan Selasa, 23 Desember 2025, pukul 08.30 – 11.30 WIB, menghadirkan Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc selaku Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kemenko Pangan RI, yang membedah kebijakan cadangan pangan dan tantangan operasional di lapangan. Pembicara selanjutnya adalah Bapak Hari Purnomo, Direktur Rekayasa dan Infrastruktur PT Pertamina Patra Niaga, yang berbagi pengalaman langsung dari garda terdepan ketahanan energi, termasuk strategi pemulihan pascabencana; serta Prof. Dr. Kuncoro Harto Widodo, S.TP., M.Eng, Guru Besar Manajemen Logistik dan Rantai Pasok FTP UGM sekaligus Tim Ahli Pustral UGM, yang memberikan analisis mendalam tentang kerentanan infrastruktur transportasi dan peta jalan penguatan ketahanan logistik.

Dalam paparannya Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc menyampaikan bahwa swasembada pangan dan pembangunan berbasis komunitas adalah mandat sebagai bagian dari Astacita, khususnya Prioritas Nasional 2 yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air serta Prioritas Nasional 6 yaitu Membangun dari Desa dari Bawah. Bencana alam tidak hanya merusak ekosistem tetapi dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar dari total stok cadangan beras BULOG sebesar 3,35 juta ton, cadangan beras di Provinsi Aceh sebesar 81 ribu ton, Sumatera Utara sebesar 35 ribu ton dan Sumatera Barat sebesar 7.7 ribu ton. Tantangan yang dihadapi untuk menyalurkan bantuan diantaranya adalah infrastruktur konektivitas yang rusak, kelangkaan BBM untuk logistik dan genset, mati daya listrik tegangan tinggi dari PLN, daya angkut helikopter yang terbatas, serta sebaran lokasi gudang pangan yang terbatas. “Pemerintah c.q Bapanas juga telah mengirimkan CBP Bencana Alam ke 3 provinsi sejumlah 24 ribu ton. Namun karena kendala transportasi, distribusi bantuan pangan baru mencapai 10.000 ton,” demikian disampaikan oleh Nani.

Hari Purnomo, selaku pembicara selanjutnya menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga (PPN) menyiapkan tiga skenario untuk pengangkutan BBM baik minyak maupun gas, yaitu pola Reguler, Alternatif, dan Emergency. Wilayah terdampak bencana di Aceh meliputi wilayah Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues; di Sumatera Utara meliputi Tarutung dan Padang Sidempuan, sementara di Sumatera Barat mencakup Bukittinggi, Kajai, dan Pasaman Barat.

Upaya penanganan yang dilakukan oleh PPN diantaranya adalah Perbantuan Armada Angkut BBM dengan Mekanisme estafet mobil tangki dari RJBT – RJBB – FT Panjang – IT Dumai – FT Medan – IT Lhokseumawe – FT Kr. Raya – FT Meulaboh. Sudah dilakukan tambahan 54 Mobil Tangki BBM dengan 44 unit secara estafet dan 10 unit non-estafet (dari Terminal di Regional yang sama). Semua unit telah tiba dan beroperasi sebanyak 100%. Selain itu ada tambahan 137 Awak Mobil Tangki (AMT) Perbantuan dari antar Terminal Sumbagut, RJBB, RJBN, Sumbagsel, Kalimantan, dan Sulawesi.

Upaya penanganan lain adalah Perbantuan Armada Angkut LPG dengan mekanisme estafet armada skid tank LPG dari Jatimbalinus – RJBT – RJBB – Aceh. Sebanyak 9 dari 20 Skid Tank LPG sudah tiba dan beroperasi di wilayah Aceh, sedangkan 11 Skid Tank lainnya dalam perjalanan menuju ke Aceh. “Untuk pertama kalinya pula, Pertamina mengerahkan helikopter Sikorsky S-61A dengan metode sling load yang memungkinkan tabung Bright Gas diangkut tanpa helikopter harus mendarat, demikian disampaikan oleh Hari Purnomo.

Prof Kuncoro selaku pembicara ketiga menyampaikan beberapa isu utama transportasi dan logistik dalam krisis bencana hidrometeorologi di Sumatera. Isu utama yang pertama adalah kerentanan infrastruktur transportasi dan logistik penting dan gangguan rantai pasok. Simpul vital (choke points) dan jaringan transportasi dan logistik pangan dan energi Sumatera belum dipetakan dan dikelola dengan mempertimbangkan kerentanan tinggi terhadap multi-bencana, sehingga setiap gangguan mengakibatkan masalah pada rantai pasok kawasan Sumatera bagian utara.

Isu utama kedua adalah terlambatnya bantuan logistik pangan dan energi di lokasi terdampak bencana. Terdapat kendala koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah, serta terdapat perbedaan persepsi skala bencana antara pemerintah pusat dan daerah sehingga berpengaruh pada skala dan sumber bantuan kepada korban bencana. Sementara isu utama ketiga adalah desain simpul dan jaringan transportasi dan logistik yang tangguh dan adaptif. Sistem transportasi dan logistik sangat tergantung pada beberapa simpul dan jaringan utama yang rentan. Tanpa cadangan rute alternatif yang memadai, mudah lumpuh total apabila terjadi  bencana melanda seperti saat ini.

Untuk mengatasi isu-isu penting tersebut, Kuncoro memberi beberapa rekomendasi baik untuk diimplementasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Isu pertama menunjukkan bahwa simpul dan jaringan transportasi terdampak bencana sehingga menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan-energi di kawasan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dalam jangka pendek perlu pembersihan jalan longsor dan pembangunan jembatan sementara. Dalam jangka panjang perlu peningkatan status jalur alternatif, penguatan jembatan utama sementara, serta rekonstruksi jalan terdampak banjir.

Isu kedua menunjukkan bahwa perlu penyamaan persepsi skala kebijakan, pembagian peran dan penguatan koordinasi antar pihak dalam penanggulangan bencana. Untuk itu perlu penguatan koordinasi dan kolaborasi antar pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, Relawan, Donatur, Penyedia jasa logistik, TNI & Polri). Sementara isu ketiga menunjukkan bahwa simpul dan jaringan transportasi dan logistik yang tangguh dan fleksibel adalah jaringan transportasi yang memiliki ketahanan, mampu beradaptasi, dan menjaga konektivitas masyarakat dalam keadaan darurat. “Dalam jangka pendek perlu tanggap darurat cerdas dalam bentuk dynamic routing dan humanitarian logistics hubs, sementara dalam jangka panjang perlu redundansi dan desentralisasi dalam bentuk network redundancy, centralized decentralized warehousing, serta penguatan konektivitas antar pelabuhan,” demikian Kuncoro menutup uraiannya.

Webinar ini dihadiri oleh 450 peserta dari berbagai kalangan yang berdiskusi secara aktif. Acara dipandu oleh moderator Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., selaku Kepala Divisi Pelatihan dan Seminar serta Peneliti Pustral UGM. Pada akhir sesi, disimpulkan bahwa ketahanan pangan dan energi di Sumatera yang tangguh bencana memerlukan tiga hal utama: (1) penguatan cadangan pangan, (2) desain logistik yang adaptif, serta (3) koordinasi kolaboratif lintas sektor. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memitigasi dampak bencana hidrometeorologi secara efektif. (DAK)