Sektor konstruksi menyumbang sekitar 9,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2023, menjadikannya sektor terbesar kelima dalam kontribusi ekonomi Indonesia (BPS, 2024). Namun, di balik kontribusi tersebut, kebutuhan investasi di sektor infrastruktur sangat besar dan tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh anggaran negara. Di sinilah peran Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi krusial dalam menjembatani kesenjangan pendanaan tersebut. Demikian disampaikan oleh Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D, Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) pada webinar Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Infrastruktur Transportasi: Tantangan bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Penyediaan Layanan bagi Masyarakat. Webinar diselenggarakan Rabu, 23 April 2025 pukul 08.45 – 11.30 WIB sebagai kerjasama PT Hutama Karya (Persero) dengan Pustral UGM.

Webinar menghadirkan Budi Harta, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) sebagai keynote speaker, serta para pembicara Reynaldi Hermansjah, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); Andry Setiawan, Managing Director of Investment Indonesia Investment Authority (INA); Eka Setya Adrianto, Direktur Keuangan PT Hutama Karya (Persero). Webinar juga menghadirkan Prof. Dr. Danang Parikesit, Tim Ahli Pustral UGM, serta Guru Besar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik UGM selaku moderator.

Selanjutnya Ikaputra menyampaikan bahwa KPBU hadir sebagai solusi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Dalam skema ini, pembagian tanggung jawab dalam pendanaan, desain, konstruksi, hingga pemeliharaan infrastruktur dapat dilakukan secara lebih efisien dan berkelanjutan. Tentu saja, implementasinya tidak luput dari tantangan seperti pembebasan lahan, alokasi risiko, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, diskusi hari ini sangat penting untuk mengeksplorasi model inovatif, kerangka hukum, hingga skema pembiayaan yang dapat menjawab berbagai tantangan tersebut.

Reynaldi Hermansjah menyampaikan peran strategis PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam pendanaan dan pengembangan infrastruktur transportasi di Indonesia. PT SMI sebagai BUMN, memiliki peran strategis dalam membiayai dan mengembangkan infrastruktur di Indonesia, khususnya sektor transportasi, dengan menyediakan skema pembiayaan komersial, publik, dan jasa konsultasi. Sejak 2011 hingga Maret 2025, PT SMI telah mendampingi 30 proyek KPBU, termasuk jalan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa, serta proyek transportasi perkotaan seperti LRT Palembang dan Jabodebek, dengan total nilai proyek mencapai sekitar Rp 125 triliun. Meskipun menghadapi tantangan seperti biaya operasional tinggi dan jaringan transportasi massal yang terbatas, PT SMI mengatasi hal ini dengan model pembiayaan inovatif dan mendorong partisipasi swasta, menekankan pentingnya dokumen prastudi kelayakan yang kredibel, alokasi risiko optimal, dan komitmen pemangku kepentingan dalam keberhasilan KPBU.

Andry Setiawan membahas pengelolaan dana investasi untuk mendorong partisipasi pihak internasional dalam pendanaan infrastruktur transportasi. Hingga saat ini, INA bersama mitra investor telah menyalurkan lebih dari Rp45 triliun ke berbagai BUMN untuk mendukung capital recycling guna membiayai proyek-proyek baru. Investasi ini meliputi sektor energi terbarukan (Rp7,3 triliun), infrastruktur digital (Rp12,1 triliun), kesehatan (total Rp3,6 triliun), jalan tol (Rp21,8 triliun), dan pelabuhan (Rp1,5 triliun). Melalui skema seperti IPO, investasi langsung, dan platform infrastruktur, INA turut memperkuat kepercayaan investor asing, seperti Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), dan bertindak sebagai mitra terpercaya serta manajer investasi yang menciptakan nilai melalui pengelolaan aset dan strukturisasi transaksi. Peran ini menunjukkan posisi unik INA dalam ekosistem investasi Indonesia, dengan reputasi profesional, independen, serta berorientasi pada pembentukan kerja sama jangka panjang antara sektor publik dan swasta.

Kemudian, Eka Setya Adrianto menyampaikan strategi pengelolaan pendanaan dan kerja sama pengembangan pada proyek infrastruktur transportasi di PT Hutama Karya (Persero). Infrastruktur mempunyai peran sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dan penyedia layanan masyarakat, sejalan dengan RPJMN 2025–2029 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% dan pengurangan kemiskinan secara signifikan. PT Hutama Karya, yang telah bertransformasi dari perusahaan jasa konstruksi menjadi pengembang infrastruktur nasional, menjadi aktor kunci dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Dengan panjang ±2.854 km dan nilai investasi sekitar Rp624 triliun, hingga Maret 2025 telah terbangun 1.064 km tol, termasuk 879 km ruas yang telah beroperasi. Meskipun layak secara ekonomi, JTTS masih belum layak secara finansial, sehingga memerlukan skema pendanaan campuran seperti Penyertaan Modal Negara (PMN), asset recycling, obligasi/sukuk, dan Pinjaman Bank/Non-Bank, serta model pengembalian investasi berbasis layanan (PBBL). Keberhasilan proyek ini tidak hanya memperkuat konektivitas wilayah Sumatera, tetapi juga menjadi contoh penting bagaimana infrastruktur dapat dioptimalkan melalui sinergi antara BUMN, kebijakan negara, dan inovasi pendanaan.

Webinar dihadiri oleh sekitar 3000 peserta yang hadir melalui link zoom dan youtube Pustral UGM dan PT Hutama Karya. Webinar memberikan 3 buah buku seri Kajian Kritis Pengembangan Jalan Tol di Indonesia kepada 3 penanya terbaik. (DAK)

Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada, Ir. Joewono Soemardjito, ST, M.Si., mengatakan kebijakan pembatasan operasional angkutan barang ini memang bertujuan menjaga keselamatan pemudik selama melakukan perjalanan. Namun begitu menurutnya pemerintah perlu meneliti lebih cermat dalam penerapan kebijakan pembatasan operasional angkutan barang terkait dengan dampaknya bagi para pelaku usaha.

Foto : Freepik

Beruta selengkapnya: www.ugm.ac.id

Pembangunan infrastruktur transportasi merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan. Proyek-proyek seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mengurangi biaya logistik serta mendorong sektor pariwisata. Kompleksitas proyek infrastruktur berskala besar menuntut pendekatan manajemen yang inovatif dan terintegrasi agar berjalan secara efektif dan efisien.

Hal tersebut disampaikan oleh Ir. Ikaputra, Ph.D., Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, dalam webinar bertajuk “Manajemen Proyek yang Modern dalam Pembangunan Infrastruktur Transportasi: Strategi untuk Keberhasilan Implementasi dan Keberlanjutan” pada Selasa, 25 Maret 2025.

Webinar yang berlangsung pukul 08.45–11.45 WIB ini menghadirkan para ahli di bidangnya, yaitu Weni Maulina (Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta), Ir. Wahyu Utomo, M.S., Ph.D. (Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Percepatan Infrastruktur dan Investasi), serta Dr. Adi Prasetyo, M.Eng. (PM), MPU, PMP, PRINCE2 (Presiden Prince2 Project Management Association Indonesia). Acara ini dipandu oleh Prof. Dr.-Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc. (Eng.), IPU., APEC. Eng., QRGP, Guru Besar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM sekaligus Tim Ahli Pustral UGM.

Dalam pemaparannya, Weni Maulina menjelaskan bahwa PT MRT Jakarta memiliki tiga mandat utama, yaitu pengembangan infrastruktur, operasi dan pemeliharaan, serta pengembangan bisnis dan Transit Oriented Development (TOD). MRT Jakarta hadir sebagai solusi atas permasalahan kemacetan, polusi udara, dan kerugian ekonomi akibat ketidakefisienan transportasi di ibu kota.

Pembangunan MRT Jakarta menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perencanaan ruang bawah tanah yang kompleks, kondisi tanah lunak, perlindungan bangunan bersejarah, hingga manajemen lalu lintas selama konstruksi. Untuk mengatasi risiko tersebut, PT MRT Jakarta menerapkan pendekatan manajemen risiko yang terstruktur, mencakup identifikasi, analisis, respons, dan pemantauan risiko secara berkala. Selain itu, berbagai strategi mitigasi risiko juga diterapkan, seperti akuisisi lahan sejak dini, investigasi tanah yang mendalam, serta sistem kontrak berbasis paket kerja untuk memastikan proyek berjalan sesuai target. Di luar tantangan tersebut, MRT Jakarta memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, termasuk peningkatan nilai properti, pengembangan hunian terjangkau, serta penciptaan lapangan kerja dalam skema TOD.

Sementara itu, Wahyu Utomo, Ph.D. membahas pengelolaan risiko dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang infrastruktur. Ia menyoroti pendekatan PMI Risk Management, yang mencakup empat tahap utama: identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, serta kontrol dan pemantauan risiko. Risiko utama yang sering dihadapi dalam PSN meliputi pengadaan lahan, aspek finansial, regulasi, dampak lingkungan dan sosial, serta tantangan operasional dan konstruksi.

Untuk mengatasi risiko tersebut, pemerintah mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta memanfaatkan peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dalam meningkatkan kelayakan kredit proyek. Wahyu juga menyoroti beberapa proyek PSN yang berhasil mengatasi tantangan risiko, seperti SPAM Umbulan, Tol Serang–Panimbang, dan Tol Balikpapan–Samarinda. Keberhasilan proyek-proyek ini dicapai melalui koordinasi lintas instansi, penerapan early warning system, serta penjaminan pendapatan minimum. Evaluasi keberhasilan proyek dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan ketepatan waktu, efisiensi anggaran, kualitas infrastruktur, serta dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat.

Sebagai pembicara ketiga, Dr. Adi Prasetyo membahas tantangan utama dalam manajemen proyek infrastruktur skala besar. Ia menyoroti konsep “The Iron Law of Megaprojects“, yang menjelaskan bahwa proyek-proyek besar cenderung mengalami keterlambatan serta pembengkakan biaya.

Menurut Adi, proyek infrastruktur yang sukses tidak hanya diukur dari pencapaian output fisik, tetapi juga dari manfaat jangka panjang yang dihasilkan. Dalam perencanaannya, pendekatan berbasis data dan analisis risiko mendalam menjadi kunci untuk menghindari bias perencanaan yang sering kali menyebabkan proyek gagal mencapai target.

Penelitian dari Prof. Bent Flyvbjerg mengidentifikasi sepuluh bias dalam perencanaan dan manajemen proyek, di antaranya bias optimisme (cenderung meremehkan risiko), bias representasi strategis (manipulasi informasi proyek), dan bias eskalasi komitmen (tetap melanjutkan proyek meskipun tidak menguntungkan). Oleh karena itu, webinar ini menekankan pentingnya penerapan strategi berbasis data, peningkatan transparansi, serta evaluasi menyeluruh untuk menjamin keberhasilan proyek infrastruktur transportasi.

Webinar ini dihadiri oleh 1.335 peserta yang bergabung melalui Zoom Meeting serta kanal YouTube Pustral UGM. Sebagai bentuk apresiasi, doorprize diberikan kepada tiga penanya terbaik, berupa buku “Kapita Selekta Pengembangan Pelabuhan di Indonesia”.

Melalui diskusi yang mendalam, webinar ini menegaskan bahwa manajemen proyek infrastruktur transportasi membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada keberlanjutan. Pengalaman dari MRT Jakarta dan Proyek Strategis Nasional menjadi pelajaran berharga dalam membangun infrastruktur transportasi yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa depan. (Udin Ns)

Pakar Transportasi dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dr.Dewanti memandang perlu persiapan dan antisipasi persoalan lalu lintas yang akan terjadi selama periode mudik lebaran.

Dalam pandangan Dewanti, jalan tol masih menjadi andalan bagi pemudik yang menggunakan mobil pribadi maupun bis antar kota antar provinsi (AKAP). Berbagai evaluasi rekayasa lalu lintas yang sudah diterapkan pemerintah selama ini dalam mengatur arus mudik tentunya menjadi pertimbangan dalam mengelola arus lalulintas mudik di jalan tol tahun 2025 ini. “Pemberlakuan jalan satu arah atau one way maupun contra flow hendaknya diberlakukan pada ruas jalan tol yang tidak terlalu panjang untuk mengurangi potensi kecelakaan yang timbul di jalan tol serta meminimalkan dampak kemacetan yang ditimbulkan di jalan non tol.”

Foto: Antara

Berita selengkapnya: www.ugm.ac.id

Joewono Soemardjito, peneliti dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, menyatakan bahwa tingginya biaya logistik di Indonesia merupakan konsekuensi dari kondisi geografis negara yang terdiri dari lebih dari 17.500 pulau, sehingga distribusi barang dan komoditas harus mengandalkan transportasi antarpulau. Untuk menekan biaya logistik dari aspek transportasi, beberapa langkah dapat dilakukan, seperti mengkonsolidasikan muatan di daerah produksi guna meningkatkan volume pengiriman sehingga tarif angkutan barang bisa ditekan. Selain itu, peningkatan infrastruktur pelabuhan dengan menambah fasilitas tertentu juga dapat mempercepat proses bongkar muat barang, baik dari maupun ke kapal.

Foto: pelindo.co.id

Berita selengkapnya: www.ugm.ac.id 

Lonjakan kenaikan arus mudik merupakan masalah yang tak bisa dihindari setiap memasuki musim libur panjang dan hari raya. Terlebih saat menjelang lebaran, kepadatan yang merayap di jalanan menjadi pemandangan yang lazim bagi para pemudik. Pemerintah kembali melanjutkan Paket Ekonomi Stimulus untuk Ramadhan-Lebaran 2025, yang sebelumnya sudah berjalan pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 lalu.

Dr. Ir. Dewanti, M.S. dari Pustral UGM mendukung kebijakan stimulus ekonomi pemerintah karena dapat meringankan beban masyarakat. Ia menilai kebijakan ini mampu meningkatkan mobilitas dengan membuat transportasi lebih terjangkau, yang berdampak positif pada ekonomi dan sektor terkait. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, operator transportasi, dan masyarakat agar manfaatnya optimal.

Foto: ayosemarang.com

Berita selengkapnya: www.ugm.ac.id 

Salah satu tema dan sasaran pembangunan wilayah dan sarana prasarana pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2024-2029 adalah penguatan sarana prasarana dan konektivitas antar wilayah. Transportasi laut dan pelabuhan memiliki peranan yang sangat krusial dalam perekonomian global dan nasional. Dengan lebih dari 80% perdagangan dunia dilakukan melalui jalur laut, sektor ini menjadi tulang punggung bagi banyak negara, terutama bagi negara maritim seperti Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Hal ini menjadikan industri maritim sebagai backbone logistik domestik sehingga integrated connectivity ecosystem menjadi hal yang sangat penting baik dari sisi konektivitas laut, darat, maupun udara. Ekosistem maritim bukan hanya sekadar kumpulan perusahaan yang beroperasi di laut dan pelabuhan, tetapi juga merupakan jaringan yang dinamis dari berbagai pelaku usaha—mulai dari operator pelabuhan, perusahaan logistik, hingga industri perkapalan. Setiap elemen di dalam ekosistem ini saling terkait dan berperan penting dalam menciptakan sinergi yang mendorong pertumbuhan ekonomi maritim yang berkelanjutan.

Knowledge sharing menjadi salah satu key enabler penting dalam meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, serta kolaborasi lintas pelaku usaha. Melalui pertukaran pengalaman, inovasi teknologi, dan best practice, setiap pelaku usaha dapat meningkatkan daya saingnya, sekaligus memperkokoh fondasi ekosistem maritim secara keseluruhan. Penyusunan buku merupakan salah satu bentuk knowledge sharing untuk meningkatkan ekosistem kemaritiman. Dalam konteks tersebut, penyusunan Buku Seri Kapita Selekta Pengembangan Pelabuhan di Indonesia yag diinisasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dengan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM mencerminkan keseriusan BUMN untuk mengembangan sumber daya kepelabuhanan bukan hanya bagi pelaku, namun juga regulator, akademisi maupun masyarakat secara luas.

Untuk memperluas gaung knowledge sharing tersebut, Pelindo bekerjasama dengan Pustral UGM mengadakan seminar dengan tema besar “Membangun Pelabuhan Menuju Indonesia Emas 2045”. Topik seminar mencakup 3 aspek besar, sebagaimana isi dari buku seri Kapita Selekta Pengembangan Pelabuhan di Indonesia, yaitu Perspektif kebijakan pengembangan Pelabuhan di Indonesia (Indonesia port development policy perspectives), Pengelolaan pelabuhan berkelanjutan (Sustainable port management), dan Aspek teknis dalam pengembangan pelabuhan (Technical aspects of port development).

Seminar dilaksanakan Senin 24 Februari 2025 bertempat di Gedung Magister Manajemen (MM) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dibuka oleh Prof. Supriyadi, M.Sc., Ph.D., CMA., CA., Ak selaku Wakil Rektor UGM Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan. Seminar menghadirkan Bapak Arif Suhartono Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai keynote spaker dengan tema Transformasi Pelindo Pasca Penggabungan. Penggabungan 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Layanan Pelabuhan pada 1 Oktober 2021, menghasilkan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai satu-satunya BUMN di Indonesia untuk bisnis layanan pelabuhan. Wilayah layanan Pelindo mencakup seluruh negeri, dari wilayah timur hingga barat Indonesia.

“Pelabuhan memiliki peran kritikal dalam konektivitas maritim karena 90% nilai ekspor impor indonesia melalui transportasi laut. Terkait dengan upaya penurunan biaya logistik, penurunan port stay dapat memberikan kontribusi signifikan pada penurunan biaya logistik”, demikian disampaikan Arif. Agar dapat meningkatkan kualitas layanan hingga setara dengan standar global, Pelindo melakukan transformasi layanan guna mengurangi waktu port stay. Transformasi pelabuhan memberikan dampak yang signifikan bagi Pelindi sendiri berupa efisiensi biaya operasional, potensi penambahan trafik dan peningkatan kompetensi & knowledge. Bagi pelanggan, manfaat yang diperoleh adalah pengurangan port stay & cargo stay, optimalisasi berthing window dan penghematan ship rental cost. Secara luas bagi ekosistem maritim, akan dapat dicapai manfaat berupa kontribusi pada penurunan biaya logistik dan mendukung konektivitas maritim.

Pelindo juga terus melakukan upaya digitalisasi dan standarisasi sistem layanan operasional dalam rangka mendukung Program Ekosistem Logistik Nasional. Pelindo berperan aktif dalam ekosistem logistik nasional dengan memfasilitasi platform terminal operator yang mengkonsolidasikan sistem dan transaksi terminal di bawah koordinasi Pelindo untuk dapat berkolaborasi secara aktif dengan entitas NLE lainnya baik dari sektor Pemerintah maupun swasta.

Transformasi pada berbagai aspek menghasilkan value creation pasca-merger diantaranya dalam aspek Standarisasi Layanan Operasional, Digitalisasi Layanan Kepelabuhanan, Integrasi Layanan Pelindo Group, Transformasi Model Bisnis, Transformasi Komersial, dan Transformasi Keuangan. “Total realisasi value creation pasca-merger sebesar Rp 5,44 Triliun dari total target Rp 6,08 Triliun atau tercapai 90%,” demikian disampaikan oleh Arif.

Selanjutnya disampaikan pemaparan oleh Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc., IPU., APEC.Eng. dari Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada dan Prof. Sari Wahyuni, SIP., M.Sc., Ph.D. dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Indonesia dengan tema Kebijakan dan Implementasi Pembiayaan Pelabuhan dan Lesson Learnt Pelabuhan Terbaik Dunia.

Danang menyampaikan berbagai tema penting dalam buku yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 – 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025 – 2045. Beberapa tema tersebut adalah Masa Depan Kepelabuhanan di Indonesia, Rantai Pasok Global dan Kebutuhan Pengembangan Pelabuhan, Peran Pelabuhan dalam Sistem Logistik Nasional, Indeks Pengukuran Kinerja Pelabuhan dan Logistik Maritim, Digitalisasi dan Smart Port, Tata Kelola dan Regulasi Kepelabuhanan, Pengembangan Pelabuhan Berkelanjutan, serta Skema Pembiayaan Infrastruktur Pelabuhan.

Danang juga menyampaikan beberapa kebijakan pelabuhan di Indonesia dan global policy trend perlu menjadi perhatian. Digitalisasi dan smart logistics mengintegrasikan pelabuhan dalam jaringan global serta pelabuhan global menerapkan KPI berbasis big data dan AI untuk memantau kinerja operasional. Tren global menunjukkan peningkatan skema KPBU (Public-Private Partnership) termasuk melalui Green Financing, dan penerapan green carbon credit. Isu lain adalah regulasi pelabuhan hijau (Green Port Regulations) semakin diperketat di Eropa dan Amerika Utara dan pelabuhan maju mengadopsi renewable energy seperti tenaga surya dan angin, cold ironing dan elektrifikasi terminal menjadi standar global. Perlu juga diperhatikan bahwa smart port global memanfaatkan blockchain untuk transparansi rantai pasok dan keamanan siber menjadi isu utama bagi pelabuhan digital. Pelabuhan dengan supply chain visibility platforms dan autonomous trucking mulai diuji coba di beberapa pelabuhan maju, serta digital twin merupakan praktik yang mulai digunakan secara luas.

Sementara Sari menyampaikan beberapa strategi pelabuhan yang berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, aspek partnership (kemitraan), aspek peace (perdamaian). Aspek ekonomi berupa peningkatan daya saing dan profitabilitas pelabuhan secara berkelanjutan tanpa menguras sumber daya alam. Aspek sosial berkaitan dengan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat sekitar pelabuhan, hubungan yang harmonis dan saling bersinergi dengan pemangku kepentingan,  keselamatan dan keamanan pekerja dan masyarakat. Aspek lingkungan, dengan strategi reduksi sampah dan limbah, pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati, praktik ramah lingkungan dalam operasional pelabuhan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Selain itu, aspek  partnership (kemitraan), dengan mempertimbangkan pemangku kepentingan (pemerintah, operator pelabuhan, pelayaran, dan komunitas local misalkan untuk mengurangi dampak lingkungan. Terakhir aspek peace (perdamaian), stabilitas politik di Indonesia sangat penting untuk memastikan kelancaran operasi pelabuhan dan kelancaran rantai pasokan.

Hadir sebagai penanggap adalah Ihsanuddin Usman (Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Pelabuhan Indonesia), Dr Gugus Wijonarko, MM. (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati /Stiamak) dan Harry Sutanto, Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bidang Maritim dan Pelabuhan. Diskusi dipandu oleh moderator, Prof. Raja Oloan Saut Gurning, S.T., M.Sc., Ph.D.CmarTech dari Fakultas Teknologi Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Dalam rangkaian acara juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan Universitas Gadjah Mada mengenai kerjasama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; pemagangan; dan bidang lain yang disepakati. Termasuk juga disepakati bahwa royalty buku nantinya disampaikan ke UGM untuk penelitian bidang kepelabuhanan.

Seminar dihadiri oleh sekitar 393 peserta yang hadir secara offline dan 1124 peserta yang hadir secara online melalui zoom dan YouTube. Acara dimeriahkan dengan tari Bara Mustaka dan game Kahoot dengan hadiah berupa gadget. (DAK/SDD/HLT)

Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM menyelenggarakan pelatihan Spatial dan Network Analysis Angkatan ke-7 pada 11–13 Februari 2025 di Ruang Pelatihan Pustral UGM. Peserta pelatihan berjumlah tujuh orang, seluruhnya berasal dari PT Prima Layanan Nasional Enjiniring.

Pelatihan dibuka oleh Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., selaku Kepala Pustral UGM, dengan pengajar Dr. Eng. Ir. Purnama Budi Santosa, S.T., M.App.Sc., IPM., dari Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik UGM; Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si.; dan Dr. Barandi Sapta Widartono, S.Si., M.Si., M.Sc., dari Departemen Sains Informasi Geografis, Fakultas Geografi UGM. Selain itu, turut mengajar Alfiatun Nur Khasanah, S.Si., M.Sc., dan Rendy Putra Maretika, S.Si., M.Sc., dari Departemen Teknologi Kebumian, Fakultas Vokasi UGM; serta Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., dari Pustral UGM.

Pelatihan mencakup 28 Jam Pelajaran (JP) dengan materi Konsep Dasar GIS, Analisis Spasial dengan Data Vektor, Analisis Spasial dengan Data Raster, Analisis Jaringan (Network Analysis), serta Visualisasi Data Spasial. Pelatihan dilakukan secara kombinasi antara teori dan praktik dengan perbandingan 8 JP teori dan 20 JP praktik. Dalam pelatihan ini, peserta dilatih dalam penentuan lokasi gardu induk menggunakan data vektor maupun raster berdasarkan area layanannya, serta penentuan lokasi yang optimal untuk pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).

Pelatihan Spatial dan Network Analysis Angkatan ketujuh ditutup oleh Dr. Ir. Dewanti, M.S., selaku Sekretaris Pustral UGM, dengan harapan hasil pelatihan dapat meningkatkan kompetensi para peserta dalam bidang tugasnya masing-masing. (SDD)

Perubahan iklim adalah tantangan global yang dampaknya semakin nyata dirasakan, termasuk pada infrastruktur transportasi. Fenomena seperti kenaikan suhu udara dan curah hujan yang tidak menentu telah membuat konstruksi jalan menjadi lebih rentan terhadap kerusakan. Webinar ini menjadi sangat relevan karena membahas solusi inovatif untuk meningkatkan daya tahan jalan melalui penggunaan material ramah lingkungan seperti nanokomposit, teknologi Warm Mix Asphalt (WMA), serta metode desain berbasis data iklim. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya memperkuat ketahanan infrastruktur tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan.

Demikian disampaikan Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D selaku Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada pada pembukaan webinar “Perkerasan Jalan Ramah Lingkungan dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim” Kamis, 23 Januari 2024, pukul 09.00 – 11.00 WIB.

“Kami berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan ini melalui kolaborasi lintas disiplin. Webinar ini dirancang untuk menjadi platform diskusi yang mempertemukan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan guna berbagi pengetahuan tentang praktik terbaik dari berbagai negara seperti Slovakia yang telah berhasil mengimplementasikan teknologi inovatif seperti High Modulus Asphalt Concrete (HMAC) dan Porous Asphalt. Kami berharap diskusi hari ini dapat menginspirasi penerapan teknologi serupa di Indonesia,” demikian disampaikan Ikaputra.

Webinar menghadirkan pembicara Ir. Latif Budi Suparma, M.Sc., Ph.D., Tim Ahli Pustral UGM sekaligus Ketua Program Studi Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM. Dalam paparannya, Latif menyampaikan bahwa infrastruktur ramah lingkungan didesain dan  dibangun dengan prinsip meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya sumber daya  alam, polusi (udara, air, tanah, dsb), juga dampak sosial terhadap masyarakat. Infrastruktur ramah lingkungan juga bertujuan untuk meningkatkan umur pemakaian infrastruktur dan mengurangi kebutuhan perawatan.

“Beberapa bentuk perkerasan jalan yang ramah lingkungan diantaranya adalah penggunaan recycled materials untuk meminimalkan bahan terbuang, Permeable Pavement untuk mengurangi limpasan dan meningkatkan kualitas air, Biogenic Asphalt Technology yang mengurangi emisi karbon dioksida selama produksi, serta Warm Mix Asphalt yang memerlukan energi yang suhu yang lebih rendah selama pemrosesan,” demikian disampaikan Latif.

Di sisi lain, Latif juga mengingatkan dampak perubahan iklim terhadap perkerasan, baik yang berupa dampak langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, perubahan iklim akan meningkatkan suhu yang dapat mengurangi kualitas perkerasan jalan. Selain itu, perubahan curah hujan juga akan mempengaruhi kualitas permukaan dan stabilitas jalan khususnya pada tanah lempung atau air tanah tinggi yang meningkatkan risiko banjir. Secara tidak langsung, perubahan iklim yang menurunkan kualitas permukaan dapat berpengaruh pada pengurangan keselamatan, peningkatan penggunaan kendaraan, namun mengurangi kecepatan. Hal ini dapat berpengaruh pula pada peningkatan kebisingan lalulintas.

Beberapa strategi adaptasi terhadap perubahan iklim dapat dilakukan misalnya dengan pengembangan bahan dan konstruksi yang mendukung daya tahan perkerasan. Beberapa tindakan dapat dilakukan misalnya dalam bentuk penggunaan material yang tahan terhadap perubahan iklim, pemberian air untuk pendingin pada saat udara panas, mengurangi periode penggantian jalan, manajemen lalulintas terutama pengaturan kendaraan berat, dan pengaturan mengenai standar desain perkerasan dan kendaraan.

Memang disadari bahwa beberapa strategi tersebut memunculkan berbagai tantangan dan hambatan, diantaranya kebutuhan pendanaan yang lebih tinggi, kebutuhan riset dan pengembangan yang memerlukan waktu dan biaya, serta hambatan politis dan institusional karena adanya konflik kepentingan dan keterbatasan institusi untuk menerapkan teknologi baru.

Seusai pemaparan dilakukan diskusi yang dipandu oleh moderator Hafid Lastito, S.E., MPA selaku Peneliti Pustral UGM. Webinar dihadiri oleh sekitar 603 peserta dari berbagai kalangan baik pemerintah, swasta, BUMN dari pusat dan daerah. (SDD/DAK/HLT)

Hajatan Nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru 2024/2025) baru saja berakhir. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan instansi terkait, diperkirakan terdapat lebih kurang 110 juta penduduk melakukan perjalanan libur Nataru 2024/2025 yang terjadi para rentang tanggal 18 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025. Guna memberikan pelayanan terbaik dalam sektor transportasi, berbagai program pemerintah pada sektor transportasi dirancang dan diiimplementasikan berkerjasama dengan berbagai sektor demi terciptanya keamanan, kenyamanan, dan keselamatan perjalanan pada libur Nataru 2024/2025. Program tersebut diantaranya program mudik gratis untuk moda angkutan laut, penurunan harga tiket pesawat domestik sebesar 10%, angkutan motor gratis dengan berbagai lokasi asal dan tujuan, pemberlakuan manajemen lalu lintas pada jalan tol dan non tol berupa one way, contra flow, manajemen rest area, pembatasan operasional angkutan barang, pembatasan u-turn, optimalisasi gerbang tol, dan berbagai program lainnya.

Berhasilkah kebijakan transportasi pemerintah pada Nataru 2024/2025  memberikan pelayanan angkutan penumpang ?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada melaksanakan survei wawancara guna mengukur persepsi masyarakat pelaku perjalanan terhadap berbagai kebijakan transportasi pada Nataru 2024/2025. Survei wawancara ini mengambil sampel responden sebesar 5.804 dengan margin of error 1,35%. Survei dilakukan di 7 provinsi yang diproyeksikan mewakili kurang lebih 62% tujuan pelaku perjalanan yang terjadi pada momen Nataru 2024/2025 pada lebih kurang 37 simpul transportasi dan titik ruas jalan yang berada di masing-masing provinsi pada tanggal 29 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 yang diprediksi menjadi puncak pergerakan (mobilisasi) masyarakat.

Seluruh indikator penilaian dinyatakan valid dan reliabel berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas. Mengutip hasil survei, secara umum jumlah responden yang menjawab PUAS dan SANGAT PUAS mencapai 86%, sementara yang menjawab TIDAK PUAS sebesar 1,6% dan sebanyak 11,3% menjawab NETRAL. Adapun Indeks Kepuasan Pengguna Transportasi mencapai nilai 4.39 (88,28% dari skor maksimum)  atau berada di kategori SANGAT PUAS. Indeks tertinggi dicapai pada aspek Keamanan di sarana angkutan umum dengan nilai 4,6 (92,31% dari skor maksimum), sedangkan indeks terendah pada aspek Sosialisasi Keselamatan dengan nilai 4,2 (83,56% dari skor maksimum). Mengutip pada hasil survei, Kepuasan Pengguna Transportasi berdasarkan moda memperlihatkan indeks kepuasan tertinggi dicapai moda kereta api dengan nilai 4,6 (92,59% dari skor maksimum), khususnya dalam hal inovasi jenis layanan, ketepatan waktu dan kemudahan informasi sementara terendah pada moda bus dengan nilai 4,2 (83,98% dari skor maksimum) khususnya dalam hal layanan petugas, sosialisasi keselamatan dan kemudahan informasi.

Di luar tingkat kepuasan masyarakat yang cukup tinggi tersebut, terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian. Beberapa isu tersebut adalah kemudahan memperoleh tiket (kereta api, ASDP), ketepatan waktu dan keterjangkauan tarif (angkutan udara), kualitas jalan dan pengaturan lalulintas (angkutan jalan/kendaraan pribadi), adanya perantara (ASDP), serta kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu dan sarana (angkutan laut). Selain pertanyaan mengenai kualitas layanan, dalam survei ini juga ditanyakan sikap/pandangan pengguna layanan transportasi terhadap beberapa kebijakan pemerintah terkait kebijakan dan program pada periode Nataru 2024/2025 seperti penyelenggaraan mudik gratis hingga kebijakan penurunan tiket pesawat, dimana hasil survei memperlihatkan sebanyak 89,7% responden mendukung kebijakan tersebut.

Hasil survei disampaikan oleh Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D selaku Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM dalam acara “Rilis Survei Nasional Persepsi Publik Terhadap Penyelenggaraan Transportasi Pada Masa Libur Natal 2024 & Tahun Baru 2025”. Acara diselenggarakan secara hybrid pada Jumat, 10 Januari 2025 pukul 13.00 WIB s/d selesai dibuka oleh Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG (K)., Ph.D. yang memberikan sambutan secara taping.  Hadir sebagai penanggap adalah Ahmad Yani A.T.D., MT (Plt. Dirjen Perhubungan Darat), Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc., IPU., APEC.Eng (Guru Besar pada Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM), Agus Pambagio (Pengamat Kebijakan Publik), Tulus Abadi (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI) dan Danang Giri Sadewa selaku influencer Pengguna Transportasi. Acara dihadiri oleh stakeholders pusat dan daerah yang mengikuti dengan antusias diskusi yang dipandu oleh Yuli Isnadi, SIP, MPA, Ph.D selaku salah satu tenaga ahli kajian sekaligus Dosen Fisipol UGM.

Ahmad Yani menyatakan cukup berbangga dengan hasil survei yang menyatakan kebijakan pemerintah mendapatkan respon kepuasan yang cukup tinggi. Beliau menyatakan bahwa pada momen Nataru kenaikan yang terjadi hanya 30-40% dari kondisi normal, sementara pada lebaran kenaikan dapat mencapai 300% dari kondisi normal. Hasil ini dapat menjadi penyiapan Kemenhub untuk menghadapi masa lebaran, sebagaimana juga diamini oleh beberapa penanggap lain. Agus Pambagio mengharapkan hasil survei dapat dianalisis lebih lanjut untuk memberikan rekomendasi bagi pemegang kebijakan. Sementara Tulus Abadi menyampaikan perlunya memperhatikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) khususnya pada pengoperasian jalan tol dalam manajemen lalulintas pada momen khusus seperti Nataru dan Lebaran. Danang Parikesit menyampaikan fenomena menarik bahwa kinerja prasarana yang dikelola oleh BUMN yang monopolistik cenderung lebih puas dibanding pada sarana yang dikelola oleh swasta yang memiliki alternatif operator. Terakhir, Danang Sadewa menyampaikan kekuatan media sosial yang  dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap layanan publik.

Mencermati persepsi masyarakat yang tertuang pada hasil survei tersebut, maka seyogyanya Pemerintah dan seluruh penyelenggara layanan transportasi tidak terlena terhadap persepsi positif masyarakat mengenai kualitas layanan dan penyelenggaraan Nataru 2024/2025 namun tetap harus mawas diri dan melakukan improvement terhadap aspek-aspek layanan yang masih perlu dioptimalkan. Pustral UGM berharap hasil survei  ini menjadi masukan kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan Nataru maupun angkutan Lebaran berikutnya dimana pada momen tersebut terjadi pergerakan atau mobilisasi masyarakat yang signifikan dan memerlukan atensi khusus dari seluruh pemangku kepentingan sehingga program-program yang bermanfaat dapat ditingkatkan dan dilanjutkan. Perhatian perlu dilakukan pada layanan yang mendapatkan tingkat kepuasan rendah untuk dapat dilakukan perbaikan secara signifikan. (Red)