Pemerintah telah menempatkan pengembangan sektor pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan bangsa, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Salah satu instrumen strategisnya adalah pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (atau disingkat dengan KSPEAN) di berbagai wilayah Indonesia. Upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai sektor terkait, salah satunya adalah sektor transportasi dan logistik. Dalam konteks ini, peran Kementerian Perhubungan sangat strategis dan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan terwujudnya program pengembangan Kawasan Swasembada Pangan di masa mendatang.

Demikian disampaikan oleh Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN.Eng selaku Caretaker Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dalam sambutan pembukaan Focus Group Discussion (FGD)  “Dukungan Sektor Transportasi pada Kawasan Sentra Produksi Pangan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional”. FGD diselenggarakan secara hybrid pada hari Kamis, 27 November 2025 di Jakarta atas kerjasama Pustral UGM dengan Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya Prof. Dr. Kuncoro Harto Widodo, S.T.P, M.Eng selaku Ketua Tim kajian menyampaikan arti penting kajian ini yaitu mendukung terwujudnya visi misi Presiden dalam rangka memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ada 6 prioritas wilayah yaitu KP Pengembangan KSPEAN/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, NTT, Papua, dan Papua Selatan. Peran penting dan dukungan Kementerian Perhubungan digarisbawahi oleh Kuncoro yaitu dengan optimalisasi pemanfaatan aset eksisting untuk peningkatan layanan, memanfaatkan/mengembangkan/meningkatkan infrastruktur konektivitas (pelabuhan laut, bandar udara, dan integrasi), serta implementasi program Tol Laut, Jembatan Udara (Angkutan Udara Kargo), Angkutan Ternak, dan Angkutan Perintis.

Sebagai pembicara pertama, Ibu Widiastuti selaku Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kemenko Bidang Pangan menyampaikan tema Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga: Memastikan Konvergensi Kebijakan Pangan dan Transportasi dalam Pengembangan KSPEAN. Beliau menyampaikan arah ketahanan pangan Indonesia adalah menuju kemandirian pangan yang bersumber dari kemampuan dalam negeri sendiri. Dalam roadmap sudah disusun target swasembada pangan yang diharapkan dicapai tahun 2027, serta Indonesia lumbung pangan dunia pada 2029. Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Meskipun demikian, salah satu permasalahan pangan yang perlu diperhatikan adalah adalah tingginya biaya logistik pangan, satu hal yang relevan dengan tugas Kementerian Perhubungan.

Pembicara selanjutnya, Ibu Siti Haryanti, S.P., M.Sc selaku Kepala Substansi Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, menyampaikan tema Peta Produksi dan Kebutuhan Logistik di Kawasan Sentra Produksi Pangan : Proyeksi dan Tantangan dari Perspektif Sektor Pertanian. Beliau menyampaikan demand komoditas pangan dunia meningkat sehingga diperlukan upaya meningkatkan produksi dalam negeri. Target swasembada pangan juga mengalami perubahan dihitung dari tahun 2024, yaitu dari 4 tahun menjadi 1 tahun. Implementasi di lapangan menunjukkan sudah ada kenaikan produksi beras dan jagung. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah kemandirian benih, sehingga tidak pergantung dari luar. Selain itu dukungan sektor perhubungan terhadap mobilisasi Alat Produksi Pertanian (Alsintan) juga diperlukan sehingga sektor pertanian dapat memberikan produksi yang optimal.

Bapak Jarot Indarto, SP, MT, MSc, Ph.D, Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas selaku pembicara ketiga mengambil tema Integrasi Pengembangan KSPEAN dalam Rencana Pembangunan Nasional: Strategi Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan yang Berkelanjutan. Beliau menyampaikan peran transportasi sebagai bagian KSPEAN dalam aspek geospasial, on-farm, off-farm. Mengambil contoh Papua Selatan yang memiliki perkebunan sawit, tebu, dan peternakan, akan menghasilkan CPO, bioenergi, gula, bioetanol, serta daging yang memerlukan dukungan transportasi untuk menuju lokasi pemasaran. Dampak negatif dari KSPEAN perlu dimitigasi, misalnya dalam aspek lingkungan (penggunaan hutan lindung, perubahan iklim), aspek sosial (konflik tanah adat), yang berdampak terhadap infrastruktur transportasi, misalnya pelabuhan. Untuk itu, dalam implementasinya, perlu adanya indikator outcome dan impact, misalnya variasi harga komoditas yang perlu didukung dengan harmonisasi antar sektor untuk menuju ketahanan pangan.

Bapak Mohammad Abdul Ghani, Senior Director Plantation and Agriculture PT Danantara Asset Management (Persero) selaku pembicara selanjutnya mengambil tema: Peran Danantara dalam mendukung Asta Cita Ketahanan Pangan Nasional. Beliau menyampaikan bahwa Indonesia dalam tiga dekade terakhir mengalami penurunan kemandirian pangan dan peningkatan ketergantungan struktural terhadap negara lain. KSPEAN diharapkan dapat mewujudkan swasembada pangan sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Petani sebagai salah satu pelaku usaha penting membutuhkan pendampingan dan peningkatan kapabilitas untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi. Untuk itu, diperlukan smallholder partnership untuk membangun kedaulatan pangan berbasis pada kekuatan pelaku usaha kecil.

Pembicara kelima adalah Bapak Blasius Popylus selaku SVP KSPP Baturaja PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), mengambil tema: Rencana Bisnis dan Operasional Logistik BUMN Pangan di Papua Selatan: Kebutuhan, Tantangan, dan Harapan terhadap Infrastruktur Transportasi. Beliau menyampaikan bahwa petani adalah sebagai subyek bukan obyek dari KSPEAN. Indikator keberhasilan lumbung pangan nasional adalah harga beras setara harga beras dunia, yang diikuti oleh peningkatan penghasilan petani. Kata kunci yang perlu diperhatikan adalah pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi. Model bisnis yang disusun adalah berbasis agronomi (penyiapan Alsintan, proses produksi), agorindustri, serta pengiriman domestik yang sangat terkait dengan transportasi. Pelaksanaan produksi dilaksanakan berbasis teknologi secara full mekanisasi, digitalisasi & Internet of Things (IoT).

Bayu Dwi Apri Nugroho, S.T.P., M.Agr., Ph.D, Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM selaku pembicara terakhir menyampaikan tema Efisiensi Rantai Pasok Pangan untuk Penguatan KSPEAN. Beliau menyampaikan Kementerian Perhubungan menjadi komponen penting dalam mendukung kelancaran distribusi di KSPEAN, dengan leading sector Kemenko Bidang Pangan yang mengorkestrasi program Ketahanan Pangan. Strategi Integrasi Multimoda dilakukan melalui 1) hierarki moda, yaitu angkutan darat sebagai feeder, pelabuhan sebagai hub utama, dan “Jembatan Udara” untuk wilayah terisolir, dan 2) optimasi jalur, yaitu pemanfaatan kereta api (Sumut & Sumsel) serta jalur sungai (Kalteng & Sumsel) untuk mengurangi beban jalan raya. Secara kelembagaan, diperlukan pembagian tugas secara tegas, yaitu 1) Pemerintah Pusat (APBN): Fokus infrastruktur strategis, konektivitas 3T, dan subsidi angkutan perintis, 2) Daerah (APBD): Fokus aksesibilitas lokal (Jalan Usaha Tani), 3) Swasta/BUMN: Fokus fasilitas komersial (Gudang/Terminal) lewat investasi langsung. Dukungan pembiayaan simpul transportasi diharapkan berbasis creative financing non APBN dan insentif Viability Gap Fund (VGF).

FGD dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, NGO, serta pelaku usaha (BUMN dan BUMD). Sesi diskusi dipandu oleh R. Derajad Sulistyo Widhyharto, S.Sos., M.Si, salah satu anggota tim kajian. Beberapa catatan diskusi yang melibatkan peran aktif peserta adalah daerah sesungguhnya memiliki potensi besar dalam produksi pertanian, tinggal bagaimana upaya untuk memberdayakan. Harmonisasi antar lembaga diperlukan, hanya saja perlu ditetapkan leadernya, karena Kementrerian Perhubungan hanya menangani prasarana dan sarana saja. Selain itu, timeline swasembada pangan perlu disesuaikan dengan timeline pengembangan logistik nasional. Risiko yang timbul dalam biaya tanam juga perlu diminimalisir sehingga asuransi tanam diperlukan. Teknologi drone spray dan drone cargo perlu terus dikembangkan sebagai solusi untuk mengefisienkan proses produksi pertanian. Mengemuka juga pandangan bahwa peran sentral pertanian adalah di petani, namun di sisi lain pendapatan petani masih rendah, sementara  apabila dikelola secara modern lebih menjanjikan, untuk itu, perlu dibentuk badan usaha di sektor tanaman pangan.

FGD ditutup oleh Bapak DR. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Beliau menyampaikan apresiasi kepada UGM atas terlaksananya FGD. Beliau juga menyampaikan bahwa semua kampus hendaknya dapat memberikan kontribusi pemikiran dan tindakan nyata lain guna mendukung apa yang menjadi arah kebijakan sesuai Peraturan Presiden No. 12 tahun 2025 tentang RPJPM, dimana salah satunya adalah terkait kegiatan mendorong swasembada pangan. “Terhadap anggapan transportasi masih sebagai kebutuhan pendukung, perlu dipahami bahwa Sektor Transportasi idealnya merupakan sektor mendasar yang dibutuhkan bagi pengembangan Kawasan Strategis Prioritas, seperti Kawasan Sentra Produksi Pangan ini, kita dapat membayangkan ketika tidak ada fasilitas transportasi yang melayani jalur distribusi untuk angkutan inbound maupun outbound, tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan tujuan dari pembangunan Kawasan Sentra Pangan,” demikian disampaikan Antoni Arif Priadi. Hal lain yang juga sangat dibutuhkan yaitu bagaimana peran aktif semua pihak untuk mendukung percepatan dan pembiayaan pembangunan dalam mewujudkan keberhasilan implementasi dari rencana kebijakan Pemerintah. Harapannya, semoga hasil kajian dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat dan bermanfaat, untuk selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan dukungan bagi semua pihak khususnya Kementerian Perhubungan untuk bersama mendukung pengembangan KSPEAN.

Sleman – Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM kembali menggelar Pelatihan Spatial dan Network Analysis Angkatan ke-8 pada 19–21 November 2025. Pelatihan ini menjadi upaya Pustral UGM dalam memperkuat kapasitas instansi pemerintah dan profesional dalam melakukan analisis spasial tingkat lanjut sebagai dasar penyusunan kebijakan tata ruang yang lebih presisi dan berbasis data.

Pelatihan diikuti tujuh peserta dari berbagai instansi, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Banjarbaru, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, serta CV. Multi Airovira Kota Banjarbaru. Kehadiran peserta lintas sektor ini menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap kompetensi teknis analisis spasial, terutama untuk mendukung penilaian aksesibilitas wilayah, pemilihan lokasi strategis, serta perencanaan jaringan prasarana dan layanan transportasi.

Untuk memastikan kualitas materi, pelatihan menghadirkan tim instruktur lintas disiplin UGM. Narasumber terdiri atas Dr. Eng. Ir. Purnama Budi Santosa, S.T., M.App.Sc., IPM. (Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik UGM), Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si., Dr. Nur Mohammad Farda, S.Si., M.Cs., dan Dr. Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc. (Departemen Sains Informasi Geografi, Fakultas Geografi UGM). Dukungan juga diberikan oleh Rendy Putra Maretika, S.Si., M.Sc. (Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi UGM), Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., dan Yessy Noven Agustina, S.P. (Pustral UGM), serta Agus Kuntarto, S.Si. (Pusat Kedokteran Tropis UGM).

Selama tiga hari, peserta mengikuti pembelajaran komprehensif mulai dari konsep dasar analisis spasial, pengolahan data vektor dan raster, hingga teknik visualisasi sesuai kaidah kartografis. Pembelajaran ini memastikan peserta mampu menghasilkan peta analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dokumen pendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pelatihan dibuka oleh Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc., selaku Koordinator Unit Riset dan Pengembangan Pustral UGM, dan ditutup oleh Kasiri, S.Pd., dari Divisi Pelatihan dan Seminar. Melalui program ini, Pustral UGM terus memperkuat perannya sebagai katalis peningkatan kompetensi geospasial nasional yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Pelatihan diikuti tujuh peserta dari berbagai instansi, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Banjarbaru, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, serta CV. Multi Airovira Kota Banjarbaru. Kehadiran peserta lintas sektor ini menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap kompetensi teknis analisis spasial, terutama untuk mendukung penilaian aksesibilitas wilayah, pemilihan lokasi strategis, serta perencanaan jaringan prasarana dan layanan transportasi.

Untuk memastikan kualitas materi, pelatihan menghadirkan tim instruktur lintas disiplin UGM. Narasumber terdiri atas Dr. Eng. Ir. Purnama Budi Santosa, S.T., M.App.Sc., IPM. (Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik UGM), Dr. Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si., Dr. Nur Mohammad Farda, S.Si., M.Cs., dan Dr. Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc. (Departemen Sains Informasi Geografi, Fakultas Geografi UGM). Dukungan juga diberikan oleh Rendy Putra Maretika, S.Si., M.Sc. (Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi UGM), Sa’duddin, S.Si., M.B.A., M.Sc., dan Yessy Noven Agustina, S.P. (Pustral UGM), serta Agus Kuntarto, S.Si. (Pusat Kedokteran Tropis UGM).

Selama tiga hari, peserta mengikuti pembelajaran komprehensif mulai dari konsep dasar analisis spasial, pengolahan data vektor dan raster, hingga teknik visualisasi sesuai kaidah kartografis. Pembelajaran ini memastikan peserta mampu menghasilkan peta analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dokumen pendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pelatihan dibuka oleh Ir. Juhri Iwan Agriawan, S.T., M.Sc., selaku Koordinator Unit Riset dan Pengembangan Pustral UGM, dan ditutup oleh Kasiri, S.Pd., dari Divisi Pelatihan dan Seminar. Melalui program ini, Pustral UGM terus memperkuat perannya sebagai katalis peningkatan kompetensi geospasial nasional yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Program transmigrasi telah memainkan peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia, khususnya dalam upaya pemerataan persebaran penduduk dan pemanfaatan wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Namun demikian, banyak kawasan transmigrasi masih menghadapi tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, serta permasalahan konflik sosial.

Kawasan transmigrasi di Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu kawasan transmigrasi strategis nasional yang memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah perbatasan timur Indonesia. Luas kawasan ini tercatat sekitar 78.200 hektar, mencakup sejumlah satuan pemukiman (SP) dan desa yang tersebar di tiga distrik (kecamatan). Berdasarkan data teknis, luasan APL mencapai ± 59.110 hektar dan HPK ± 9.307 hektar, sehingga total areal kerja kawasan transmigrasi mendekati 68.417 hektar, sejalan dengan data resmi nasional.

Dalam rangka untuk mengevaluasi Kawasan Transmigrasi Muting, telah diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada 7-8 Oktober 2025 di Distrik Muting dan Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini menghadirkan Narasumber Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP, Ph.D. pakar pengembangan wilayah dan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), sebagai narasumber utama Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Output 1 UGM. FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang diinisiasi oleh Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan tujuh universitas terkemuka di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan FGD ini diselenggarakan oleh Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Output 1 UGM yang diketuai oleh Jan Prabowo Harmanto, S.Si. M.Sc, beserta anggota Dwi Okti Bastiani S.T, Wahyu Fitri Yulianto, S.Fil, Dika Kurniawan dan Harits Nuraga Padika dengan berkolaborasi dengan TEP Output 2 dan 4 UGM.

FGD ini mengusung topik “Penyusunan Rekomendasi Evaluasi Kawasan Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.” Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi kondisi kawasan serta menggali pandangan, pengalaman, dan aspirasi masyarakat guna merumuskan solusi bersama dalam pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inklusif.

Hasil pelaksanaan FGD di Distrik Muting yang dihadiri oleh para kepala, sekretaris dan bendahara kampung, aparat distrik, serta perwakilan masyarakat yang diwakili oleh Bamuskam mencerminkan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya percepatan pembangunan wilayah transmigrasi. Dalam forum tersebut, para peserta menyampaikan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi faktor penghambat utama bagi mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi lokal. Jalan penghubung antar kampung yang rusak atau belum terbangun, serta akses transportasi yang terbatas antar distrik, dianggap menghambat kelancaran distribusi hasil pertanian dan pelayanan publik. Oleh karena itu, masyarakat secara tegas menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan prioritas pada peningkatan infrastruktur konektivitas yang dapat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial secara lebih luas.

Selain infrastruktur dasar, peserta FGD juga menyoroti keterbatasan sarana penunjang kegiatan produksi, seperti peralatan pasca panen, fasilitas penyimpanan hasil pertanian, serta sarana transportasi hasil produksi ke pusat pasar. Minimnya fasilitas ini dinilai menghambat upaya masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif secara berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat juga menekankan pentingnya peningkatan layanan dasar, terutama akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Banyak kampung yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang representatif, sementara sekolah menengah juga masih terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Temuan penting lainnya adalah munculnya harapan besar terhadap pembangunan fasilitas pendidikan tinggi atau sekolah keterampilan di Muting. Menurut peserta FGD, keberadaan lembaga pendidikan tinggi kejuruan atau sekolah keterampilan akan menjadi motor penggerak peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal, khususnya generasi muda. Dengan adanya akses pendidikan lanjutan di wilayah sendiri, masyarakat berharap dapat memperoleh keterampilan yang relevan dengan potensi wilayah, seperti pertanian modern, peternakan, pengolahan hasil, serta kewirausahaan. Hal ini dinilai sangat penting untuk memperkuat kemandirian masyarakat Muting dan mempercepat proses transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Hasil pelaksanaan FGD di Distrik Ulilin yang dihadiri oleh para kepala kampung, aparat distrik, pelaku usaha lokal, serta perwakilan masyarakat menunjukkan sejumlah temuan penting terkait kondisi dan tantangan perkembangan kawasan transmigrasi. Dalam forum tersebut, para peserta menekankan bahwa peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan penghubung antar kampung maupun antar distrik dinilai belum memadai sehingga memperlambat distribusi hasil produksi dan mobilitas penduduk. Selain infrastruktur konektivitas, peserta juga menyoroti perlunya peningkatan sarana penunjang kegiatan produksi, termasuk fasilitas penyimpanan hasil, alat pasca panen, serta sarana transportasi yang lebih efisien.

Selain persoalan fisik infrastruktur, peserta FGD juga menyampaikan kritik terhadap pendekatan pemerintah yang masih terlalu berfokus pada sisi suplai, seperti pemberian bibit atau bantuan sarana produksi semata. Pendekatan ini dianggap tidak cukup efektif karena tidak diiringi dengan kebijakan pengendalian harga maupun fasilitasi penetrasi pasar. Akibatnya, meskipun masyarakat berproduksi, mereka tetap kesulitan menjual hasil dengan harga yang menguntungkan. Peserta menilai pemerintah perlu berperan lebih aktif dalam menciptakan mekanisme pasar yang lebih adil, memperluas akses pasar, dan memastikan adanya nilai tambah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat produsen di tingkat kampung.

Temuan penting lainnya adalah harapan kuat akan hadirnya ekosistem ekonomi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga kegiatan produksi masyarakat tidak hanya berhenti pada tahap budidaya, tetapi juga mencakup pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Peserta juga menekankan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan produksi dan sosial masyarakat agar mereka dapat mengelola rantai pasok secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan dianggap penting untuk membangun daya tawar masyarakat terhadap pasar, mendorong terbentuknya koperasi atau kelompok usaha bersama, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal secara produktif dan inklusif.

Untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan kawasan Muting, Doddy menyampaikan bahwa ada beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan:

(1)   Penguatan dialog sosial dan kelembagaan lokal antara transmigran dan masyarakat adat sebagai fondasi integrasi sosial budaya.

(2)   Skema pengakuan dan perlindungan tanah ulayat, dengan pendekatan kolaboratif agar lahan transmigrasi dan lahan adat dapat dimanfaatkan secara berkeadilan.

(3)   Pemberdayaan masyarakat adat melalui transfer teknologi pertanian, penguatan koperasi kampung, dan akses modal setara.

(4)   Pembangunan infrastruktur konektivitas untuk memperkuat pasar dan mempercepat arus barang serta hasil produksi.

(5)   Adaptasi program transmigrasi dengan kearifan lokal Papua, baik dalam perumahan, pola tanam, maupun tata kelola sumber daya alam.

(6)   Hilirisasi dan pengembangan rantai pasok lokal agar kawasan tidak hanya menjadi sentra produksi mentah, tapi juga basis ekonomi masyarakat setempat.

Kegiatan Tim Ekspedisi Patriot masih akan berlangsung hingga awal Desember 2025. Dalam rentang waktu tersebut, sebanyak 4 anggota tim tinggal di lokasi untuk melakukan identifikasi dan pengamatan lapangan maupun pengumpulan data sekunder di Dinas terkait, untuk selanjutnya disusun analisis dan rekomendasi. Harapannya, hasil kegiatan dapat memberikan input yang bermanfaat bagi Kementerian Transmigrasi maupun kementerian terkait untuk menyusun program yang diperlukan. (DAK)