Infrastruktur Logistik dan Daya Saing Bangsa

Gambaran Kinerja Infrastruktur

Presiden Jokowi dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu menunjukkan keprihatinannya terhadap kondisi infrastruktur yang kita miliki. Fakta yang ada memang menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara lain. Salah satu indikatornya adalah besaran Logistics Performance Index (LPI) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Beberapa aspek yang dinilai dalam pengukuran kinerja berbasis perdagangan antar negara tersebut adalah kinerja kepebeanan, infrastruktur, pengiriman internasional, kualitas dan kompetensi pekerja logistik, penelusuran pengiriman (tracking and tracing) dan waktu pengiriman.

Dalam LPI edisi terakhir tahun 2014, Indonesia menempati urutan ke 53 pada kinerja keseluruhan, di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Posisi ini sesungguhnya relatif membaik dibandingkan tahun 2010 dan 2012 yang masing-masing menempati urutan ke 75 dan 59. Namun demikian, kinerja aspek infrastruktur relatif berfluktuasi walaupun cenderung mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, yaitu dari urutan ke 69 pada tahun 2010 menjadi urutan 85 (2012) dan urutan 56 (2014). Secara absolut, kondisi infrastruktur Indonesia sesungguhnya mengalami perbaikan yang cukup signifikan pada tahun 2014 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai LPI sebesar 2,92 dibandingkan 2,54 pada tahun 2010 dan 2012, dengan skala nilai tertinggi 4. Hal ini sesungguhnya menunjukkan perbaikan yang cukup menggembirakan dalam penyediaan infrastruktur logistik di Indonesia

 

Permasalahan Inbound Logistics

Namun demikian, ada hal lain yang patut dikhawatirkan dalam penyediaan infrastruktur logistik, khususnya apabila pemerintah ingin mengembangkan infrastruktur yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. LPI sesungguhnya merupakan potret infrastruktur skala besar dalam lingkup global. Infrastruktur tersebut berada pada bagian hilir proses produksi dan pemasaran yang lazim disebut sebagai outbound logistics. Sementara dalam tahap produksi lebih banyak berperan infrastruktur lokal tempat bahan baku dan tenaga kerja berasal. Infrastruktur ini lazim disebut sebagai inbound logistics yang berperan dalam mendukung proses produksi.

Berdasarkan Data Potensi Desa BPS tahun 2014, kondisi infrastruktur logistik khususnya jalan pada tingkat perdesaan di Indonesia sangat timpang dilihat dari jenis permukaan dan aksesibilitasnya. Di Papua, sebanyak 69,2% desa memiliki permukaan jalan tanah dan lainnya, sebaliknya di Jawa hampir 100% kondisi permukaan jalan sudah diaspal dan diperkeras. Dari sisi aksesibilitasnya, sebanyak 60,5% desa di Papua tidak dapat dijangkau dengan jalan darat sepanjang tahun, sementara di Jawa hampir seluruhnya sudah mampu dijangkau. Wilayah lain di Indonesia mencerminkan sebaran dari kedua kondisi ekstrem tersebut.

 

Apa Dampaknya?

Permasalahan infrastruktur jalan di tingkat lokal ini sangat penting, karena merupakan faktor pembentuk harga barang hasil produksi. Harga bahan baku yang tinggi karena susahnya akses dan biaya tenaga kerja yang mahal akan berdampak pada harga barang yang lebih tinggi dibandingkan wilayah produksi lain. Terlebih, buruknya infrastruktur ini akan lebih banyak berdampak pada para pemodal kecil dan menengah yang merupakan bagian terbesar dari aktifitas produktif masyarakat. Mengapa demikian, karena pemodal besar biasanya membangun sendiri infrastruktur untuk menunjang produksi sesuai dengan skala ekonomi yang dimiliki. Sementara para pemodal kecil dan menengah mau tidak mau harus memanfaatkan infrastruktur yang ada sebagai pilihan yang paling efisien.

Menengok nilai index daya saing global (global competitiveness index) yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) tahun 2014 – 2015, Indonesia berada pada peringkat ke 34 diantara 144 negara dan termasuk kelompok negara-negara yang kinerja ekonominya ditentukan oleh faktor efisiensi (efficiency driven). Namun demikian, prasyarat dasar (basic requirement) dalam mencapai daya saing yang tinggi, yang salah satu pilarnya adalah kondisi infrastruktur, berada pada peringkat lebih rendah, yaitu 49. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur dasar, salah satunya infrastruktur logistik memang merupakan kunci untuk mendorong Indonesia lebih efisien dan mampu berdaya saing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. (Dwi Ardianta Kurniawan)